COWASJP.COM – ockquote>

O L E H: Imam Kusnin Ahmad

-------------------------------------------

SIANG itu..aku mau pergi ke Tulungagung, tepatnya ke  Kecamatan Ngunut..untuk suatu urusan dagang. Sebelum berangkat , istri saya dipesan. “ Pak tidak usah lewat Ngantru..lewat Kunir aja..meski bawa mobil. Lebih murah dan lebih cepat,’’ ungkap istri saya.

Biasanya kalau aku pergi ke KotaTulungagung, aku melalui jalur Ngantru ke kota tujuan Tulungangung dan sekitarnya. Sekitar satu jam perjalanan dari rumahku Desa Bakung Udanawu Blitar, kalau melalui jalur itu dengan naik motor maupun mobil.

Siang itu aku menuruti saran istri. Dengan mengambil rute Kunir- Ngunut. Tidak sampai 10 menit dari rumahku udah sampai ke dermaga penyebarangan. Mobil langsung aku masukkan ke perahu menyeberangan.”Berapa Pak..mobil sampean Rp 9.000,’’ ungkap salah seorang perahu, karena mobil sampean sedan.

Setelah perahu terisi sekitar 8 mobil dan belasan sepeda motor,akhirnya perahu diberangkatkan. Tidak sampai 6 menit,perahu sudah sampai dan ini sudah masuk wilayah Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Dalam pikiranku makanya banyak warga Blitar dan Tulungagung yang memilih jalur penyeberangan. Karena memang efektif sekali. Selain waktunya lebih cepat. Dananya jugarelatif ngirit.Kalau melalui jalur biasa, untuk bisa sampai ke Ngantru  bisa habis 15 liter lebih bila bawa mobil, bila diuangkan bisa menyampai sekitar Rp 125.000. Tapi kalau menggunakan jalur itu ya..hanya sekitar Rp 40.000 an.

“Alasan warga memilih menggunakan jasa perahu tambang ini, lantaran lebih cepat, karena hanya ditempuh kurang dari lima menit bagi mereka yang ingin bepergian ke Tulungung atau ke Blitar,’’ ungkap Wahid salah seorang warga.

Maka tidak haran,disepanjang Kali Brantas banyak berjejer  jasa penyebarangan dari wilayah Blitar ke Tulungagung. Mengingat penghasilannya lumayan menggiurkan. Dalam sehari  mereka rata-rata mendapat Rp 2.500.000-Rp3.000.000.  Paling apes ya..Rp 2.000.000.Tapi kalau lebaran penghasilan mereka rata-rata Rp11.000.000 per hari.

“Kalau lebaran rata-rata kita dapat Rp  11 juta sampai Rp 13 jutaper hari,karena tingkat kenaikanpenumpang mencapai 400 persen lebih,’’ ungkap Suyono, awak perahu penyeberangan di Desa Purwokerto Srengat Blitar, menuju Rejotangan, Tulungagung. 

Parahu-perahu itu beroperasi selama 24 jam dengan melibatkan masing-masing 15 orang yang menjadi dua ship.Contohnya perahu Brantas Express.

Berapa tarip, sekali penyebrangan bagi sepeda motor  cukup membayar 3 ribu, Minibus  Rp 12  ribu dan Elf atau truk Rp 20 ribu.Tentunya penghasilan ini sangat menggiurkan.Karena penghasilannya melebihi bisnis travel mobil.

Cuma sayangnya perahu-perahu tersebut  masih liar. Belum ada yang mengatur. Awalnya sikap pemerintah, terkesan membiarkan. Namun, saat ini sudah mulai ada penataan. Meski belum keseluruhan.

"Kami (pemkab) tidak mungkin melangkah jika Pemprov belum mengambil kebijakan soal itu," jawab Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, pada suatu kesempatan.

Ia menyerahkan,urusan penertiban perahu penyeberangan di sepanjang Sungai Brantas ke Pemprov Jatim, karena jasa angkutan sungai itu ada di sepanjang alur sungai terbesar yang membelah sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kendati begitu, Syahri menegaskan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan akan terus berkoordinasi dengan Dishub Jatim guna menindaklanjuti banyaknya jasa perahu penyeberangan yang belum terdaftar di otoritas ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan).

Selain itu, lanjut dia, pengawasan tetap dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama operasionalitas perahu-perahu penyeberangan yang semuanya mengandalkan sarana tambang untuk menggerakkan sekaligus memindahkan alat angkut sungai dari satu sisi sungai ke sisi lainnya.

"Masalah ini (perahu penyeberangan) memang dilema. Di satu sisi keberadaan mereka dibutuhkan tapi di sisi lain lain pengguna jasa tidak terlindungi karena angkutan penyeberangan ini belum terdaftar di ASDP," kata dia.

Jumlah jasa angkutan perahu penyeberangan di Sungai Brantas yang melintas di  Tulungagung dan memisahkan wilayah itu dengan Kabupaten Blitar maupun Kediri diperkirakan mencapai puluhan unit.

Pengusaha perahu penyeberangan memanfaatkan akses jalur pintas antardesa yang terpisah sungai, sementara belum ada jembatan penyeberangan dibangun di antara kedua wilayah, kecuali di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar dan Jembatan Ngujang di Kabupaten Tulungagung.

Tidak hanya kendaraan roda dua, beberapa jasa angkutan penyeberangan juga melayani kendaraan besar roda empat dan enam seperti dump truk, maupun bis kecil.

Sayang, tiadanya izin operasional dari ASDP selaku otoritas resmi yang berwenang mengontrol jasa layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan membuat masyarakat pengguna jasa itu tidak terlindungi jasa raharja.

"Selain itu, tidak ada standarisasi keamanan dan pelayanan yang aman bagi pelanggan. Kalau terjadi kecelakaan dan terjadi korban jiwa, siapa yang tanggung jawab," kritik Muhaimin, pengguna jasa penyeberangan setempat.

Pernah terjadi kecelakaan? Karena belum ada standarisasi keamanan.Maka,alat angkutan umum itu tentunya pernah mengalami kecelakaan. Misalnya penumpang  tenggelam. Misalnya peristiwa lebaran tahun lalu. Ada rombongan dari Pare mau keTulungagung. Saat itu, mobil dari arah Blitar, hendak menyeberang ke arah Tulungagung, lewat sungai Brantas tersebut. Diduga, mereka hendak silaturahim dengan keluarga bersamaan Lebaran.

Ada delapan orang penumpang sekaligus sopir yang berada dalam mobil itu. Saat akan bergerak turun ke perahu, enam penumpang turun dari mobil, sementara dua lainnya berada di dalam mobil. 

"Mobil tiba-tiba meluncur, dan bahkan sempat menabrak pembatas perahu. Dua orang sempat tenggelam, tapi langsung ditolong pengelola perahu, sehingga tidak ada korban jiwa," ungkap petugas Polsek Srengat.

Musibah kendaraan tenggelam yang lewat di jalur itu sudah yang ketiga kalinya selama ia mengoperasikan perahu sebagai jasa penyeberangan itu. Ia mengakui, fasilitas pengamanan memang minim, tapi selalu berupaya menjaga keselamatan penumpangnya, di antaranya menyediakan pelampung.

Terkait dengan itu pihak Dishubkominfo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memastikan seluruh unit perahu penyeberangan yang beroperasi di sepanjang Sungai Brantas tidak satupun yang bersertifikasi laik sarana angkut, sehingga berstatus ilegal.

"Dishub selama ini tidak pernah mengeluarkan sertifikasi kelaikan perahu-perahu penyeberangan itu, karena memang bukan otoritas kami," kata Kepala Dishubkominfo Tulungagung, Maryani, ketika itu.

Menurut dia, keberadaan perahu-perahu penyeberangan itu dilematis. Di satu sisi sarana angkut darat ke darat melintasi sungai itu dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah mobilitas penduduk maupun arus perekonomian antara kedua wilayah.

Namun di sisi lain, lanjut Maryani, keberadaan perahu penyeberangan yang sebagian mampu mengangkut kendaraan roda empat dan enam itu belum memiliki legalitas.

"Harusnya sarana penyeberangan ini berada di bawah regulasi dan pengawasan ASDP (angkutan sungai danau dan penyeberangan)," ujarnya.

Dia mengakui, ketiadaan standarisasi dan mekanisme pengawasan angkutan sungai itu berdampak negatif terhadap sistem perlindungan pengguna jasa penyeberangan tersebut.

Saat terjadi kecelakaan, misalnya, perahu terbalik atau kendaraan tercebur ke sungai seperti pernah beberapa kali terjadi pada masa sebelumnya, pengguna jasa penyeberangan tidak akan mendapat klaim asuransi dari jasa raharja.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak ASDP, segera setelah dermaga penyeberangan yang saat ini masih tahap perbaikan, selesai dibangun dan bisa dioperasionalkan," janji Maryani.

Jumlah jasa perahu penyeberangan Sungai Brantas di wilayah Tulungagung cukup banyak. Pantauan Antara, setidaknya ada 15 unit perahu penyeberangan yang tersebar mulai Kecamatan Rejotangan hingga Ngantru, Tulungagung.

Maraknysa jasa perahu penyeberangan ini tidak lepas dari letak Sungai Brantas yang membatasi wilayah dua kabupaten, yakni Blitar dan Tulungagung.