COWASJP.COM – ockquote>

C a T a T a N: Slamet Oerip Prihadi

--------------------------------------------------

PRESIDEN RI Joko Widodo memberi batas waktu 24 jam kepada Menpora untuk mengaji pencabutan pembekuan PSSI. Namun, Menpora mengajukan tiga persyaratan untuk mengaktifkan kembali PSSI.

Inilah berita terbaik bagi para pecinta sepakbola Nusantara di kuartal pertama 2016, Rabu sore 24 Februari 2016. Momentum ini adalah amanah bagi pihak Kemenpora, PSSI, dan seluruh stakaholders (klub-klub) PSSI untuk membangun kembali jaringan kerja yang reformatif.

Baca Berita Sebelumnya: Presiden Jokowi Cabut Pembekuan PSSI

Presiden Jokowi telah mengekspresikan kebijaksanaannya. Karena itu, mulai hari ini, Rabu 24 Februari 2016, semua komponen sepakbola nasional wajib mengobarkan semangat reformasi sekuat-kuatnya. Sangat urgen untuk membangun sistem pemberantasan match fixing, match setting.

Pemberantasan pengaturan skor dan intervensi bandar judi harus melibatkan pihak Polri yang memiliki piranti canggih dan kewenangan menangkap, mengusut, dan menggiring pelaku ke meja hijau. Sistem pemberantasannya perlu segera difinalisasi, dan segera dibentuk Tim Buru Sergap pelaku match fixing dan jaringannya.

Perlu dirumuskan hukuman yang lebih berat untuk menjerakan para bandar judi mancanegara yang merusak sportivitas sepakbola Indonesia. Memecat oknum manajemen, oknum pemain, oknum  wasit, dan siapa pun yang terlibat di dalamnya. Giring mereka ke meja hijau. Skorsing mereka seumur hidup tidak boleh beraktivitas di jagat sepakbola Indonesia. Seperti yang telah dilakukan di Vietnam.

Insya Allah, Jumat 26 Februari, PSSI sudah bisa kembali beraktivitas. Kemudian bentuk kerja sama Pemerintah dan PSSI yang konstruktif, tanpa mengurangi independesi PSSI, harus segera dirumuskan bersama dalam semangat kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Hanya dengan bersatulah kita bersama bisa maju. Bagaimana tata kelola klub-klub ISL dan Divisi Utama nanti? Apakah klub-klub itu dinilai masih layak menyandang status sebagai klub profesional?
Kita semua tahu, semua klub ISL belum memiliki stadion sendiri dan lapangan untuk latihan sendiri. Juga belum ada klub yang sanggup mengontrak para pemain dan pelatihnya lebih dari satu musim kompetisi.

Karena itu, apakah APBD dan APBN kembali bisa dihibahkan kepada klub-klub stratum ISL dan Divisi Utama? Harus segera diputuskan bersama oleh Pemerintah dan PSSI. Pendek kata serangkaian langkah strategis yang mencerminkan reformasi total sangat ditunggu.

Sementara itu, pihak Komite Ad Hoc, yang nantinya juga bermuatan unsur Pemerintah, berjuang cepat agar FIFA segera mencabut sanksinya.

Rabu yang membawa berkah seusai Ketua Komite Ad Hoc Agum Gumelar dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka, Rabu 24 Februari sore.

PSSI segera melakukan kongres luar biasa meski harus melalui jalur statuta. Kongres, kata Agum, akan digelar dalam waktu dekat. Kemenpora dipastikan menjadi anggota tim Ad-Hoc

Berkah ini adalah puncak dari serangkaian manuver yang dilakukan oleh Pak Agum. Pekan lalu beliau melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menpora Imam Nahrawi. Mereka membicarakan status pembekuan PSSI setelah Komite Ad-Hoc menyambangi AFC, di Kuala Lumpur, Malaysia.

AFC menyatakan, PSSI akan mendapat sanksi lebih berat bila pemerintah tak juga mencabut kebijakan pembekuan itu. Akhirnya, Wapres JK menyetujui diaktifkannya kembali PSSI, tapi keputusan tetap berada di tangan Presiden Jokowi. Saat itu, Presiden tengah melakukan lawatan ke Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan sejumlah prasyarat sebelum pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut.

"Kalau toh dicabut harus ada prasyarat, prasyarat reformasi harus ditegakkan dan Presiden betul-betul menekankan hal ini," kata Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu itu, seperti diberitakan MetroTVnews.com.

Foto dan ilustrasi: CoWasJP.Com/Ghedebuk

TIGA SYARAT MENPORA

1. Kerja sama dan koordinasi konstruktif Pemerintah dan PSSI.

2. Transparansi kinerja PSSI.

3. Segera menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) PSSI.

"Dan yang paling penting tadi Presiden menegaskan harus ada akuntabilitas, harus ada laporan yang riil kepada masyarakat, sehingga mereka tidak disuguhi hiburan, tapi juga mereka belajar bahwa ini adalah industri besar yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri," kata Menpora.

BAGAIMANA NASIB PIALA BUNG KARNO?

Pertanyaan ini menyeruak karena dikhawatirkan jika PSSI sudah diperbolehkan secara hukum untuk kembali beraktivitas, maka dua turnamen berskala nasional ini tiba-tiba dihapus.

Inilah ujian perdana untuk membuktikan terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah dan PSSI. Sebab, Piala Bung Karno yang diperkirakan akan kick off Minggu 20 Maret telah direstui Prananda Prabowo, putera Megawati.

Jika akhirnya PSSI diaktifkan kembali, artinya wewenang penuh terhadap berbagai seluruh kegiatan sepak bola di Tanah Air kembali berkiblat kepada PSSI.

Hal itu diakui oleh juru bicara Kemenpora Gatot S. Dewa Broto. “Memang dapat berpengaruh, jika tidak ada sikap legowo dari PSSI.

Namun setidaknya, PSSI diyakini bisa mengerti terhadap kondisi turnamen yang akan digelar tersebut. Itu dikarenakan turnamen seperti Piala Bhayangkara dan Piala Bung Karno dirancang orang-orang profesional," kata Gatot.

Sementara itu Menpora mengatakan, "Kita ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan Tim Nasional Indonesia menghadap SEA Games 2017 maupun Asian Games 2018."

Menpora juga menegaskan, pembekuan PSSI bisa saja dilakukan kembali jika tidak ada progres positif dalam jangka sekitar dua bulan ke depan.

Puluhan juta pencinta sepakbola tentu sangat berharap, sepakbola Indonesia segera berada di “track yang lurus.” Segera terjadi percepatan dalam perjuangan peningkatan prestasi. Dan “pembersihan” sepakbola Indonesia dari segala anasir negatif, seperti bandar judi, para pelaku atur skor dan sejenisnya. Semoga. ***