COWASJP.COM – Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019 setelah meraih suara tertinggi pada penghitungan suara putaran pertama pada Munaslub yang diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016. Putaran Kedua tidak dilanjutkan setelah Ade Komaruddin menyatakan mundur dan menyerah dalam kontestasi perebutan Orang Nomor Satu Partai Golkar.
Menjadi ketumnya Setnov, sebutan media atas pengganti Aburizal Bakrie, ini sesungguhnya tidak mengejutkan. Pra Munaslub hawa keunggulan Setnov sudah terasa. Kehadiran lebih lama dan cuti kerjanya Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan perlihatkan sinyal itu. Betul bahwa Wapres Jusuf Kalla juga hadir di Munaslub, tapi tak banyak peran dan maneuver yang dibangun JK saat itu. Bagi para peserta Munaslub, antusiasme dan keaktifan peran Luhut itu sinyal penting.
Begitu Setnov ditetapkan Ketum dan Munaslub berakhir, mulai saat itu pula Golkar menegaskan haluan politik baru. Partai Golkar (PG) bergabung dan menyatakan diri masuki gerbong pemerintahan Jokowi. Semua media ramai memberitakannya. Elite baru Partai Golkar serta merta menyebut mencapreskan Joko Widodo untuk Pilpres 2019. Wow, ini berita baru, ini baru berita…
Setya Novanto terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014-2019. (Foto:liputan6)
Langkah taktis Setnov dan para elite baru PG mencapreskan Jokowi 2019, jelas terlalu cepat. Saya kaget luar biasa. Banyak pihak terperangah atas maneuver dini tersebut. Bagi saya, sebagai analis politik, ini sangat ngga Golkar banget. Ada apa dengan PG? Umum memahami PG itu biasanya jago ayun politik sampai betul-betul pasti tercapai kepentingan atau raihan politiknya.
Banyak pertanyaan melintas di benak publik. Kok ini terlalu pagi tetapkan capres, dari kader partai lain pula? Kenapa Setnov pagi-pagi buta seperti nafikan ada kader PG yang layak tarung Pilpres 2019? Fungsi parpol, yakni kaderisasi, mempromosikan produk sendiri, diabaikan Setnov dkk. Padahal, dalam tiga tahun dari sekarang, menuju 2019 banyak yang bisa terjadi. Politik begitu dinamisnya, tapi kini sudah dikunci sedari awal.
Seolah2 Setnov takut ketinggalan kereta? Bagaimana jika terjadi sesuatu negatif terhadap Jokowi? Tidak ada yang tahu hari esok apalagi untuk masa tiga tahun ke depan. Apakah para elite PG siap mengubah haluan politik? Sedangkan para fungsionaris di Pusat maupun Daerah tersebar seantero negeri, jelas tak mau segala sesuatu diputus terburu-buru.
Belum lagi secara etika kepada PDIP, yang justru mengkader Jokowi? PDIP saja belum bicara capres, lha kok bisa-bisanya partai lain mendahului. Apakah ini tidak menabrak etika politik partai sebelah? Tak masalah jika PDIP atau pun Ketum Megawati Soekarnoputri sudah diinfo, dikulonuwun, dikomunikasikan ihwal pencapresan PG atas Jokowi. Termasuk belum juga terang apakah Megawati nyaman dan sepakat skenario politik tersebut.
Ada apa dengan Golkar? Ada apa antara Setya Novanto dengan inner circle Istana Presiden? Apa ini tengarakan barter politik antara PG dengan Jokowi belaka atau juga dengan PDIP? Saya condong melihat ini skenario atau manuver Setnov dan elite baru PG dengan Lingkaran Istana semata, minus keterlibatan Megawati dan PDIP apalagi koalisi lainnya.
Kalau PG sudah sejak awal banting harga dan jual murah buru-buru capreskan Jokowi, boleh jadi PG akan minta cawapresnya Jokowi dari PG. Tidak mungkin PG akan minta cawapres Jokowi juga dari PDIP. Mosok PDIP semua. Begini.... Jika kita flashback 2 pekan terakhir pra Munaslub, tak bisa dipungkiri orang-orang pemerintah yang berjasa menanam saham meng-ketum-kan Setnov.
Ilustrasi Bendera Partai Golkar. (Foto:local1news)
Bahasa ilmu politik nya, istilah Filipino, Utang na loob. Di antaranya, jelas termasuk Jokowi dan orang terkuatnya, Luhut alias LBP. Siapa pun tahu peran, jasa dan kecanggihan politik LBP dalam mengamankan Setnov ketum. Apakah Jokowi tahu itu? Logikanya, ya jelas dong!
Akhirnya, ini memang soal Pilpres 2019. Bola cawapres terserah Jokowi: Pasangan Jokowi-LBP atau Jokowi-Puan. Di sini Puan hanya salah satu contoh kader PDIP, Anda tinggal masukkan nama-nama lain seperti Ganjar Pranowo, Risma, dll. Mana yang lebih laku dan untungkan politik Jokowi sebagai incumbent? Jika Megawati tahu dan dikomunikasikan skenario Setnov di atas, berarti aman.
Kompensasi JKW-LBP adalah 7 kursi menteri PDIP, misalnya. Tapi gimana jika ternyata fait accompli, Megawati ngga tahu menahu skenario itu, pasti turbulensi politik tinggal menunggu waktu.
Bagi publik, melihat kostelasi terkini PG sendiri, belum clear. Apakah skenario Golkar mencapreskan Jokowi itu sudah sepengetahuan JK, Akbar Tanjung, BJ Habibie,
Ginanjar Kartasasmita, Agung Laksono? Saya kok ragu, belum.
Sekali lagi.. Saya melihat pola ini anomali dalam tradisi politik PG. Biasanya Golkar pandai dan piawai ngayun, berproses sampai kemudian matang dan keputusan dikeluarkan. Solid.
Munaslub Golkar sudah berakhir. Ini jelas bukan akhir dari permainan politik, jika bukan awal dari geliat dan dinamika panjang kontestasi lebih lanjut. Koalisi di pemerintahan Jokowi, termasuk PPP, PKB, Nasdem, masih mencermati situasi. Jika Pilpres 2019 menjadi target akhir, reshuffle Kabinet sebagai sasaran antara. Kita tunggu.
*Ramadhan Pohan adalah alumni Ilmu Politik Fisip-UI; master School of International Service, The American University, Washington, DC. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sendiri.
