Arena PON XIX Jabar 2016

PON Kacau, Atlet Bowling Jatim Diteror

ILUSTRASI Atlet bowling. (Foto:bandungekspres)

COWASJP.COM – ockquote>

O l e h: Bambang Indra Kusumawanto

--------------------------------------------------------

TUAN Rumah Jawa Barat (Jabar) menghalalkan segala cara untuk merebut tahta juara umum PON XIX 17 – 29 September 2016. Segala cara! Jabar melesat dalam perolehan medali diiringi berbagai peristiwa yang mengeroposkan sportivitas. Keributan terjadi di berbagai arena cabor (cabang olahraga).

‘’Tuan rumah melakukan segala cara!’’ protes Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror kepada TimesTangsel.com, tadi malam. Jabar melesat dengan 64 emas, diikuti DKI dengan 26 emas, dan Jatim membayangi ketat 22 emas.

Pemerintah wajib turun tangan! Apakah PON seperti ini masih sah dilanjutkan?

KERIBUTAN TERJADI DI:

1.Arena Bowling

2.Arena Judo

3.Arena Polo Air

4.Arena Berkuda

5.Arena Karate

 **

Protes Jatim tak terhindarkan ketika atlet bowling mereka, Tania Roumeper, diteror Jabar. Bahkan, tim Jabar mengancam akan mengerahkan Satpol PP untuk menangkap Tania.

Tania memang sebelumnya adalah atlet Jabar. Namun kepindahannya ke Jatim sudah resmi dan keabsahannya sudah distempel Baori (Badan Olahraga Republik Indonesia). ‘’Tadi saya dan tim Jabar bertemu PB PBI (Persatuan Boling Indonesia) dan mereka mengancam akan mengerahkan Satpol PP,’’ kata Abror.

abror-nyark6KsJ.jpg

Ketua KONI Jatim Dhimam Abror Djuraid (nomor 2 dari kanan). (Foto: istimewa)

Sedangkan beberapa cabang lainnya, judo diwarnai aksi mundur kontingen DKI Jakarta, polo air bentrok antara suporter dan atlet, berkuda protes atas kebijakan tuan rumah yang dianggap menyalahi aturan berkuda dunia dengan memberikan wild card pada atletnya.

Dari matras karate, Ketua PB Forki Gatot Nurmantyo memrotes wasit dengan menolak mengalungkan medali pada pemenang.

Bentrok pemain dan suporter terjadi di babak semifinal polo air di kolam renang Si Jalak Harupat, Bandung saat tim Sumsel bertanding lawan tuan rumah Jabar. Tuan rumah yang sudah ketinggalan 0-2 atas Sumsel mulai bermain curang. Wasit pun terlihat berat sebelah dengan memihak tuan rumah.

Akibatnya bentrok antarpemain Sumsel dan Jabar pun tak terhindarkan.
Suporter Sumsel yang didukung DKI juga terlibat bentrok dengan suporter Jabar, dengan saling lempar dan adu pukul di tribun. Aparat berseragam pun yang seharusnya melerai ikut-ikutan mengajar suporter DKI.

Dari judo DKI Jaya memilih mundur dari arena pertandingan untuk nomor beregu putra dan putri yang merupakan pertandingan hari terakhir cabang judo di ajang PON Jabar.

Pelatih judo DKI Jakarta Djamiat Kamal di lokasi pertandingan di GOR Saparua, Senin, mengaku alasan kemunduran tim DKI karena menilai pertandingan tidak berjalan secara sportif.

Seharusnya di hari terakhir tersebut tim DKI akan turun di nomor beregu putra dan putri, namun karena mundur akhirnya tim DKI dinyatakan kalah oleh panitia pertandingan.

‘’Banyak keputusan wasit yang sangat merugikan tim daerah lain, tapi justru sebaliknya pihak tuan rumah yang diuntungkan. Salah satu contoh di nomor kata, seharusnya di nomor seni itu kami minimal dapat satu emas tapi nyatanya lepas,’’ kata Djamiat, pelatih judo DKI.

Delegasi teknis judo, Hendri Yuzano mengatakan, panitia pertandingan sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

Adapun protes yang disampaikan oleh peserta atau kontingen, menurut Hendri, harusnya juga melandasi aturan dan prosedur pertandingan karena penyelenggara juga memberikan kesempatan peserta dan kontingen melayangkan protes sebelum hasil pertandingan diumumkan.

KETUA FORKI DKI PROTES KERAS

Sedangkan Ketua Forki DKI Jaya, Dody Rahmadi Amar, melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan yang tidak adil. 

Kecurangan dalam gelaran karate PON ini membuat Ketua Umum PB Forki, Gatot Nurmantyo kesal.

Bahkan, Gatot tidak mau mengalungkan  medali pada pemenang dan mengayunkan jempol terbalik seraya meninggalkan lokasi pertandingan.

Tak hanya itu, di kelas kumite beregu putra dan putri, DKI disebut belum mendaftarkan para atletnya yang akan tampil. Padahal, hal itu sudah dilakukan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya panpel pun memasukkan nama atlet DKI di kelas kumite.

’’Kami kesal. Kami merasa dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Hal ini seperti sudah disetting semua oleh tuan rumah. Karena itu, jika sampai malam ini belum ada tanggapan dari panpel maupun PB PON, kami akan walkout dari gelaran PON,” tegas Dody.

9 PENGPROV PORDASI TOLAK WILD CARD

Dari lintasan berkuda, sembilan Pengprov Pordasi peserta PON XIX menolak wild card yang diberikan kepada kuda pacu tuan rumah. Pasalnya, hal ini tidak lazim dan tidak pernah terjadi di dunia manapun.

’’Biasanya wild card itu diberikan kepada atlet hanya untuk bebas dari babak kualifikasi. Tapi ini mereka memutuskan setiap nomor, dua kuda tuan rumah sudah menunggu di final. Aturan dari mana? Di Technical Hand Book juga tidak ada yang mengatur itu,’’ kata Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta Alex Asmasoebrata kepada wartawan di Bandung, Senin (19/9).

Kesembilan provinsi yang menolak wild card tersebut adalah Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan tiga provinsi yang tidak menolak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
Alex mengatakan, babak kualifikasi cabang berkuda pacu yang berlangsung di Pangandaran, Jawa Barat sudah berlangsung sejak 15 September lalu dan akan final pada 28 September 2016. Dan tuan rumah sudah mendapat wild card setiap nomor 2 kuda. Itu berarti dari lima nomor yang dilombakan sudah 10 kuda yang mendapat wild card.

’’Jadi, dengan tambahan 3 kuda yang lolos babak kualifikasi, maka berarti sudah 5 wakil tuan rumah pada setiap nomor. Ini kan seenaknya tuan rumah namanya,’’ lanjut Alex.

Ketika ditanya apakah dengan penolakan 9 Pengprov ini cabang berkuda nomor pacu akan tetap dilombakan, menurut Alex, dilihat saja nanti. Kasus ini sedang diproses oleh bidang hukum KONI Provinsi DKI Jakarta dengan dibantu oleh delapan provinsi lainnya.

Sementara Sony Dahlan dari KONI Provinsi Riau menambahkan bahwa tidak ada di Technical Hand Book (THB) yang mengatur tentang wild card langsung masuk final. Perlakuan tuan rumah kepada kontingen lain dengan memberikan wild card untuk tuan rumah itu tidak bisa diterima akal sehat sebagai orang olahraga.

’’Bagaimana ceritanya kuda-kuda lain sudah harus berbacu di babak kualifikasi beberapa kali, sementara 10 kuda tuan rumah yang dapat wild card ongkang-ongkang kaki menunggu di final,’’ katanya kesal.

Sony menegaskan pihaknya datang ke PON dengan biaya yang cukup besar dengan tujuan mencapai prestasi. Tentu saja prestasi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sportivitas. *

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda