COWASJP.COM – Nahdlatul Ulama (NU) merayakan Harlah ke-96. NU berdiri 31 Januari 1926. Untuk meneguhkan komitmen merawat jagat dan membangun peradaban,
PBNU bersama PWNU Jawa Timur menggelar Simposium Peradaban NU pada Sabtu (5/3/2022) pagi di Kraton Kerajaan Sumenep Madura.
Kini Kraton Sumenep difungsikan sebagai Pendopo Bupati Semenep.
Akan hadir memberikan keynote speech Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil staquf. Judulnya NU di Tengah Peradaban Global Multi Polar.
Menurut Ketua PBNU yang juga Ketua Panitia Harlah 96 NU, Prof Abdul A'la, Pemilihan Madura sebagai lokasi simposium sekaligus dimaksudkan sebagai titik berangkat misi membangun peradaban. Hal ini mengingat Madura adalah situs inspirasi kelahiran NU melalui tongkat Syaikhona Kholil serta kuatnya sejarah masa lalu, kekayaan budaya, dan nilai-nilai peradaban di Madura.
KH D Zawawi Imron. (FOTO: istimewa)
Dengan ditempatkan di Sumenep Ibukota Kerajaan Mataram Islam di masa lalu, diharapkan memberikan spirit dan berkah tersendiri bagi kesuksesan misi membangun peradaban.
Selain Ketua Umum PBNU, KHR Ahmad Azaim Ibrohimy Pengasuh PP Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dijadwalkan menyampaikan pandangannya. Judulnya: Bagaimana Membangun Peradaban Dunia dengan Nilai-Nilai Kepesantrenan
Sementara Si Celurit Emas Penyair/Budayawan Madura, KH D. Zawawi Imron akan menguoas Kebudayaan NU di Tengah Arus Industri Budaya Populer
KH Ahmad Azaim Ibrahimy. (FOTO: istimewa)
Yang menarik, Ketua ISNU Jatim Prof. Dr. M. Mas’ud Said yang juga Direktur Pasca Sarjana UNISMA dan Komisaris Bank Jatim diminta bicara tentang Bagaimana Merancang Teknokrasi Kemandirian Ekonomi NU.
Seperti diketahui dalam sebuah acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Ketua Umum PBNU pernah melansir alasan mengangkat Ketua Umum Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai ketua perempuan pertama di PBNU. Menurut Gus Yahya, keputusan ini bukan semata Khofifah perempuan tetapi lebih karena pengalaman dan kepakarannya mengelola Teknokrasi Pembangunan selama ini. PBNU membutuhkan kompetensi ini dalam pengelolaan program khususnya ekonomi di kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional dan lokal.(*)
