COWASJP.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berkunjung ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabes TNI AD) pada Rabu (2/3/2022).
Dalam lawatan tersebut, Gus Yahya menemui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman. Keduanya membahas soal agama yang harus menjadi inspirasi.
Pada kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa agama Islam tidak boleh dijadikan alat pemecah belah. Sebaliknya, agama Islam merupakan pemersatu. Sebab itu, pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini berpesan kepada umat Islam agar tidak mudah terpecah belah.
“Agama Islam tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk memecah belah. Umat Islam juga jangan mudah dipecah belah," kata Gus Yahya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan kesamaan pandangnya dengan TNI Angkatan Darat dalam menjaga keutuhan NKRI.
“Agar bisa bersama-sama dan bersinergi dengan TNI AD untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu Jenderal Dudung didampingi oleh Asisten Teritorial (Aster) Kasad Mayjen TNI Achmad Marzuki.
“Silaturahmi antara dua tokoh ini menggambarkan keakraban antara kyai dan santri, di mana Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., saat mudanya pernah menjalani kehidupan sebagai santri,” tulis akun instagram TNI AD (tni_angkatan_darat).
Pertemuan antara Gus Yahya dengan Jenderal Dudung itu juga membahas tentang rencana pelatihan bela negara bagi GP Ansor dan Banser oleh TNI AD. Juga peluang dilakukannya kegiatan pelatihan bela negara bagi GP Ansor dan Banser oleh TNI AD di masa yang akan datang.
Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) adalah salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. GP Ansor resmi berdiri sejak Muktamar NU ke-9 pada tanggal 24 April 1934 M / 10 Muharram 1353 H di Banyuwangi.
Gerakan Pemuda Ansor membawahi Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Rijalul Ansor, Densus 99, Lembaga Wakaf Ansor, Lembaga Bantuan Hukum Ansor, Barisan Ansor Anti-Narkoba, dan PT. Sorban Nusantara Travel. GP Ansor juga telah memiliki pengurus wilayah yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. (*)
