COWASJP.COM – ADA APA Luhut begitu ngotot memperjuangkan Jokowi tiga periode? Termasuk dengan cara menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.
Bukankah semua itu bertabrakan dengan ketentuan Undang Uundang Dasar 1945 Pasal 7? Bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Tapi hanya untuk satu kali masa jabatan.
Bagaimanapun, heboh isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden kini trending di mana-mana. Jadi topik pembicaraan yang sexy. Bukan hanya karena sejumlah partai politik sudah mulai ambil ancang-ancang untuk menyongsong ajang pesta demokrasi itu. Tapi lebih-lebih karena Jokowi sudah menjabat dua periode.
Sesuai ketentuan undang-undang, dia harus berhenti. Tidak dibenarkan lagi terus menjabat saat masa jebatannya berakhir pada 2024.
Meski demikian, wacana penundaan pemilu terus berkembang. Setelah wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi tiga periode dianggap mentok. Soalnya, di tengah penolakan oleh publik, wacana penundaan pemilu tampak tidak berhenti. Meskipun presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta agar wacana itu disudahi, tapi kecenderungannya justru sebaliknya.
Isu ini tidak hanya berkembang dalam berbagai perbincangan di ranah publik. Tapi bahkan sudah diwarnai dengan aksi-aksi kebulatan tekad. Seperti yang dilakukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di istora Senayan, Jakarta, 29 Maret 2022 lalu.
BACA JUGA: Skenario-Skenario Politik Terbaru
Organisasi ini baru. Disebut-sebut belum memiliki badan hukum. Sama persis dengan organisasi serupa yang justru sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ketua Dewan Pembinanya adalah Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Tapi mereka mampu menghadirkan ribuan orang yang mengaku kepala desa di Istora Senayan, Jakarta. Dan menyatakan mendukung isu penundaan pemilu ini.
Mereka bahkan berjanji akan mendeklarasikan dukungan itu secara resmi habis lebaran nanti.
Sengkarut isu penundaan pemilu ini tidak hanya mendapatkan penentangan luar biasa dari ranah publik. Bahkan kalangan mahasiswa mulai bergerak. Selama ini mereka dianggap terlelap tidur. Sekarang mereka sudah mulai turun ke jalan. Untuk menyampaikan aspirasi menolak isu itu.
Bahkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam beberapa hari terakhir gencar gerudug istana. Kemarin, mereka sudah mengeluarkan ancaman: Jika tidak ada pernyataan tegas dari Jokowi untuk menolak wacana itu, mereka akan mengepung istana presiden.
Selain itu, mereka juga sudah menyiapkan agenda aksi yang lebih besar. Senin, 11 April 2022 nanti, mereka akan melakukan aksi serupa dalam jumlah yang lebih besar. Dan mereka mengeluarkan seruan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk bersama-sama bergerak. Menuntut keseriusan Presiden Jokowi agar benar-benar menyatakan menolak wacana penundaan pemilu.
Di beberapa daerah, gerakan mahasiswa pun semakin memperlihatkan wujudnya. Seperti Palembang, Makassar, dan Cirebon. Saat kunjungan Jokowi ke Jambi kemarin, para aktifis mahasiswa coba menghadang rombongan presiden. Di sejumlah daerah lain, mereka juga mulai ikut turun ke jalan. Mengikuti rekan-rekan mereka di Jakarta. Lewat spanduk-spanduk yang mereka bentangkan dan teriakan-teriakan menggunakan pengeras suara, mereka bahkan sudah menuntut Jokowi mundur.
Gerakan mahasiswa kian meluas. Lalu apakah dengan demikian penguasa mulai kuatir?
Yang pasti, meski mereka melakukan aksi damai, tapi di beberapa tempat mereka dihadang satuan-satuan polisi. Yang dilengkapi tameng dan pentungan.
Sejumlah aktifis yang masih muda belia itu dipentungi secara membabi buta. Secara sangat tidak berprikemanusiaan. Bergelimpangan di tengah jalan. Sebagian kalang kabut lari menyelamatkan diri.
Dan lucunya, tidak satu pun media mainstream yang memberitakan. Publik hanya dapat menyaksikan peristiwa demi peristiwa yang memilukan itu melalui siaran video yang direkam mahasiswa sendiri maupun masyarakat luas. Yang kemudian tersebar melalui platform media sosial seperti facebook dan instagram.
TEST THE WATER
Meskipun gerakan mahasiswa kian meluas, namun untuk sementara ini pemerintah masih tak bergeming. Jokowi sendiri tak lagi banyak berkomentar soal ini. Tapi super minister Luhut terkesan tetap kukuh bertahan.
Kegigihannya untuk menggolkan rencana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan dan presiden Jokowi tiga periode sepertinya tidak mudah ditundukkan.
Karena itu bukan mustahil aksi-aksi mahasiswa – meski juga didukung gerakan kaum buruh dan masyarakat luas, misalnya – bisa jadi hanya sekadar dipantau. Dalam rangka “test the water”. Untuk mengetahui seberapa besar gerakan itu diperkirakan dapat mengancam posisi penguasa. Dan Luhut maupun Jokowi akan sangat memperhatikan persoalan ini.
Sejauh ini, alasan utama mengapa Luhut begitu gencar ingin menggolkan rencana penundaan pemilu hanyalah dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Karena merasa nyaman saja. Seperti dikemukakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin. Meski demikian, Ujang juga menduga, pihak yang menginginkan jabatan presiden lebih dari dua periode hanya untuk menutup-nutupi kasus-kasus yang ada. Misalnya, terkait dengan korupsi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini tidak merinci kasus-kasus korupsi yang dimaksud. Tapi publik mulai menebak-nebak sejumlah kasus yang melibatkan Luhut.
Misalnya, terkait perseteruan Luhut melawan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatiya Maulidiyanti. Yang berawal dari unggahan video di kanal Youtube pribadi milik Haris. Berkenaan dengan adanya dugaan dari hasil riset tentang keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Sebagai salah satu kasus saja.
Begitu juga dengan keluarga Jokowi. Misalnya, terkait puteranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Keduanya dilaporkan ke KPK oleh Dosen UNJ Ubeidillah Badrun. Terkait dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis, PT SM. Sebuah perusahaan besar yang diduga terlibat pembakaran hutan. Yang sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 7,9 triliun. Tapi oleh Mahkamah Agung tuntutan itu hanya dikabulkan senilai Rp. 78 miliar.
Sementara itu, seperti dikemukakan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, hampir sepuluh megaproyek di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terancam mangkrak. Dalam pengertian, tidak saja bahwa proyek tersebut tidak selesai dikerjakan. Tapi ada yang berhasil diselesaikan, namun tidak beroperasi secara optimal. Sehingga berpotensi merugi. Misalnya bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Yang sampai sekarang tidak pernah disinggahi pesawat.
Begitu juga dengan pembangunan beberapa ruas tol. Yang setelah selesai justru dijual dengan harga murah. Tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunannya.
Mengapa mangkrak?
Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya studi kelayakan (feasibilty study) sebelum proyek dikerjakan. Pemerintah cenderung bertindak cepat tetapi tidak melalui pakem atau studi yang komprehensif. “Cepat dibangun, tapi enggak bikin feasibility studies. Kan bikin feasibility study (paling tidak memakan waktu.Red) setahun. Jokowi enggak mau. Langsung dibangun. Makanya jadi mangkrak,” papar Agus.
Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru juga belum tentu induk anaknya. Sedangkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung juga seperti jalan di tempat. Walaupun sudah resmi diputuskan untuk diguyur anggaran dari APBN sebesar Rp 4,3 triliun.
Waktu semakin sempit. Tahun 2024 itu seperti sudah di ambang pintu. Apakah Jokowi dan Luhut kuatir semua persoalan di atas akan berubah jadi masalah hukum, setelah nanti tidak berkuasa lagi? Wallahu a’lam bish shawab! (*)
