COWASJP.COM – MENKO Luhut Panjaitan lagi di Amerika. Ia tidak tahu ada heboh larangan ekspor minyak goreng. Atau tahu. Dari laporan jarak jauh. Ia pasti juga tahu ada video Presiden Jokowi. Yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng. 

ADi sana, Luhut —antara lain— bertemu Elon Musk, pemilik Tesla.

Tapi ada Menko Prekonomian Airlangga Hartanto. Airlangga lah yang mengumumkan keputusan lanjutan soal larangan ekspor itu.

"Yang dilarang adalah ekspor RBD. Bukan CPO," ujarnya di Jakarta kemarin. RBD adalah CPO yang sudah dibersihkan kotorannya, sudah dihilangkan  aroma sawitnya dan sudah ditambah aroma minyak gorengnya.

"Presiden tidak pernah mengatakan melarang ekspor CPO," ujar Airlangga.

Jadi yang mulai dilarang tanggal 28 April 2022 adalah RBD. Bukan CPO.
Lanjutkan.

CPO adalah minyak hasil perahan langsung buah sawit. Warnanya masih cokelat keruh. Masih ada sisa kotoran dari proses pemerasan. Aromanya masih belum wangi.

CPO adalah bahan baku untuk membuat minyak goreng. CPO diproses lewat mesin refinery, bleaching, dan deodorizing. Jadilah olein. Olein, kalau dikemas, menjadi minyak goreng.

Olein itulah yang dilarang diekspor. Sampai harga minyak goreng dalam negeri mencapai Rp 14.000/kg.

Final.

Media di luar negeri ada yang menuliskan berita terbaru ini dengan judul 'Indonesia  mengundurkan langkah. Tidak jadi larang ekspor CPO'. 

Apakah media salah?Dari video pendek  pernyataan Presiden Jokowi, media memang menulis Indonesia melarang ekspor CPO. Itu diambil dari kata presiden bahan baku minyak goreng.

Ternyata tidak rumit.

Petani sawit tidak jadi marah. 

Pun tidak harus ada Luhut Panjaitan.

Luhut hari-hari ini lagi happy. Elon Musk pasti masuk ke Indonesia. Komitmen itu akan disampaikan bulan depan. Yakni saat Elon Musk menerima kedatangan Presiden Jokowi di Amerika.

"Pertemuan kami sangat cair," ujar Luhut dari Amerika. "Setelah menerima penjelasan dari saya ia berubah pikiran. Jadi mau masuk Indonesia," ujar Luhut.

Elon Musk memang pernah mengatakan tidak jadi investasi di Indonesia. Lalu jadi isu politik. Luhut diam. Tapi tidak menyerah. Sampai bisa bertemu Elon Musk sendiri dua hari lalu. 

Bahkan, kata Luhut, Elon Musk sampai harus mengubah jadwalnya yang padat. Agar tanggal 14 Mei bisa menerima kedatangan Presiden Jokowi di SpaceX. Anda sudah tahu: SpaceX adalah perusahaan angkasa luar swasta milik Elon Musk.

Ternyata CPO-nya masih boleh diekspor. Ealah. (GRAFIS: researchgate.net)

Jadwal masuk Indonesia pun langsung dibuat. Tim Tesla sudah akan tiba di Indonesia seminggu sebelum kedatangan Presiden Jokowi di Amerika.

"Akan saya atur agar mereka bisa meninjau Weda Bay, Morowali, dan Bintan," ujar Luhut.

Weda Bay adalah pusat nikel di ketiak pulau Halmahera. Sudah siap produksi. Pelabuhannya pun sudah ada. Sudah lama jadi. Dibangun oleh BUMN Aneka Tambang. Lautnya dalam. Kapal besar bisa sandar.

Sedang Morowali, Anda lebih tahu dari saya: pusat industri pengolahan nikel raksasa. Yang hebohnya lebih dua tahun. Luhut di pusat kehebohan itu. Ia diam. Tapi tidak menyerah. 

Morowali adalah kisah sukses hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah. Luhut mempertaruhkan segala-galanya di situ.

Di Bintan tentu tidak ada nikel. Yang ada adalah bauksit. Bahan baku alumina. Di samping perlu nikel, baterai lithium memang perlu aluminium —yang bisa diolah dari alumina.

Tesla yang baru meresmikan dua pabrik raksasanya tentu memerlukan lebih banyak baterai lithium. Pabrik Tesla di Berlin diresmikan bulan lalu. Pabrik raksasanya di Texas, USA, diresmikan awal bulan tadi.

Kini Tesla sudah menancapkan kuku pancanakanya di tiga benua: Shanghai (Asia), Berlin (Eropa), dan Texas (Amerika). Tiga pabrik baru itu giga semua. Jauh lebih besar dari pertama yang di California. 

Di Amerika, Luhut juga  bertemu beberapa menteri kabinet Joe Biden. 

Tidak hanya minyak goreng yang harus aman. KTT G20 pun harus sukses. 

Tentu kunjungan Luhut itu ada kaitan dengan G20 —yang Indonesia menjadi presidennya. KTT G20 tidak lama lagi: November 2022. Amerika harus dirayu habis: agar jangan memboikot G20 —gara-gara Presiden Putin ikut hadir di KTT Bali itu.

Jangan ada heboh G20. 

Kita sudah lelah dengan heboh harga batu bara. Lalu heboh IDI —Ikatan Dokter Indonesia. Terakhir heboh minyak goreng.

Untung Lebaran segera tiba. Besok sudah mulai banyak yang libur. Bisa diganti dengan  heboh di jalan-jalan mudik.

Lupakan batu bara. Lupakan CPO. Lupakan minyak goreng. Lupakan juga heboh IDI —meski tiba-tiba saya baca ada berita baru ini: telah dideklarasikan, organisasi baru para dokter. Namanya: Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Sudah disahkan pula dengan cepat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Maka dokter pun bisa ikut organisasi lainnya: tidak lagi tunggal hanya IDI. Tinggal INI yang masih kompak: Ikatan Notaris Indonesia. Jangan sampai ada ITU.

Mengapa PDSI lahir tidaklah perlu dijelaskan. Dari siapa yang diangkat jadi ketua umumnya saja sudah jelas: Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto.

Jajang adalah staf khusus menteri kesehatan —di saat dr Terawan menjadi menteri kesehatan. Dokter Jajang juga tim Vaksin Nusantara.

Maka para dokter yang ingin mendapat izin praktik kini bisa pilih: minta rekomendasi IDI atau PDSI —kalau yang baru itu sudah juga punya cabang-cabang di seluruh daerah.

Sedih.

Tapi begitulah hidup. Kadang dari kesedihan bisa membuat hidup lebih hidup. Di balik kesedihan, ada kegembiraan. Dan yang paling gembira hari kemarin adalah: mereka yang jadi tersangka ekspor CPO. (*)

Penulis: DAHLAN ISKAN, Sang Begawan Media 

Anda bisa menanggapi tulisan Dahlan Iskan dengan berkomentar http://disway.id/. Setiap hari Dahlan Iskan akan memilih langsung komentar terbaik untuk ditampilkan di Disway.

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Berjudul Nasib BLT

Budi Utomo

Mister Xi saya bukan Johan. Apakah Johan bisa nulis Mandarin seperti saya? Apakah Johan lancar English, ngerti sejarah dunia dan lokal, ngerti basic science, ngerti bahasa dan budaya Jawa? Btw, saya tidak beragama Konghucu walau saya tahu banyak filosofinya sebanyak filosofi Socrates dkk. 

ari widodo

Kebijakan sapu jagat? kalau menurut saya belum karena negara belum sepenuh-penuhnya intervensi untuk mengatasi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng, masih ada sapu jagat sapu jagat lainnya, seperti kebijakan yang mengharuskan pemilik lahan sawit untuk memasok produksinya ke pabrik CPO, kemudian mengharuskan pabrik CPO untuk memasok CPO ke pabrik minyak goreng, lalu mengharuskan pabrik minyak goreng untuk menjual kepada masyarakat dengan harga yang murah (wajar), ini baru namanya negara hadir untuk urusan yang mungkin kata bung KS urusan sepele remeh temeh tapi tidak terurus dengan baik he... salam sehat dan bahagia selalu.

Akagami Shanks

Nah yang ekspor kemarin kenapa sudah jadi TS. Apakah ini era rezim idul adha. Banyak kambing hitam dibuat sate. Nanya saja?.

Hardiyanto Prasetiyo

Kebijakan gertak sambal. Awalnya banyak yg mengira CPO dan hampir dipastikan yg dilarang CPO eh ternyata yg dilarang cuman RBD Olein. RBD olein adalah hasil olahan dari CPO hanya dibutuhkan proses rafinasi dan fraksinasi CPO untuk menjadi RBD Olein. Jika yg dilarang RBD Olein maka bisa dipastikan target pemerintah untuk normalisasi stok dan harga akan gagal total. Gagal total karena CPO msh boleh diekspor, sedangkan untuk menghasilkan RBD mereka para negara importir sdh memiliki teknologinya untuk mengolah CPO menjadi RBD. Tentunya ini kebijakan nanggung, karena proses RBD msh bisa dilakukan oleh negara2 importir. Akhirnya pengusaha pun lbh condong ekspor CPO drpd RBD Olein. Toh yg pntg CPO nya drpd RBD nya.

Anwarul Fajri

Lengo sido mudun ora iki? Aku Wes ga sabar pengen adus lengo ko, biar kalo lebaran nanti kelihatan glowing. Uraaaaa

Agus Suryono

MAKANYA.. Sebenarnya rekomendasi untuk beralih ke REBUS san KUKUS adalah resep paling cespleng.. Karema tidak mempengaruhi sisi bisnis dan regulasi. Tapi banyak yang tidak percaya.. He he..

Yea A-ina

Adakah manfaat libur panjang keagamaan bagi efektivitas keputusan terhadap CPO dan migor? 1. BLT penebus kemahalan migor dalam negri, dibagikan berbarengan pembagian thr bagi pekerja formal. Efek lupa dan memaafkan mantan pengantre migor bakal meningkat . 2.Libur hari raya keagamaan yang panjang selalu menghentikan sementara kegiatan eksport. Sebagai pembanding eksportir ikan dan udang menghentikan pembelian H-7 lebaran s/d H+5. Hal itu berulang setiap tahun. Maka penghentian ekspor SAPUJAGAT yang berlaku besok tgl 28 April ya tanpa aturan pun bakal terjadi berulang tiap tahun. 3. Bagi yang terpesona dengan kebijakan SAPUJAGAT, hal ini termasuk menjadi trending topik di kala halal bihalal lebaran. Tahulah apa dampaknya bagi si Hero, wkwkwk

Jimmy Marta

Pada beredar surat dirjen perkebunan kementan itu yg diyakini sebagian orang cpo itu tdk dilarang eksor. Jadi begini, yang dilarang ekspor itu adalah produk sawit dan produk turunannya. Yang tidak dilarang ekspor itu adalah petani sawit dan keturunannya....wkwk #komentarcerdas#

Lukman bin Saleh

Sy rasa pak mirza tdk keliru. Tp memang demikianlah. Aturan sudah d buat2 untuk menutupi kesalahan presiden yg keceplosan. Bahan baku migor itu ya CPO. Sdg RBD itu sendiri adalah migor. Migor curah. Krn aturan ini terlihat tdk masuk akal. Cendrung bahaya. Hanya untuk menyelamatkan muka presiden. Bagaimana kalau perusahaan yg sebelumnya memproduksi RBD ramai2 mengekspor CPO krn lebih menguntungkan? Makin besar masalah jadinya...

Mirza Mirwan

Jujur saja, saya termasuk orang yang keliru menafsirkan istilah "bahan baku minyak goreng";. Sebagai orang awam, yang saya tahu bahan bakunya ya CPO, Crude Palm Oil. Tapi ternyata dari CPO itu harus diproses dulu menjadi RBD Palm Olein -- Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein. Yang dimaksud Pak Jokowi dengan bahan baku minyak goreng ya RBD Palm Olein ini, bukan CPO. RBD Palm Olein itulah, dan minyak goreng. yang dilarang untuk diekspor mulai Kamis besok sampai entah kapan. Jadi pernyataan presiden tempok hari tidak salah. Kebanyakan dari kita yang salah memahami istilah "bahan baku minyak goreng". Pak Jokowi mungkin tidak membaca Disway. Tetapi lewat kolom komentar ini dengan sepenuh kejujuran saya minta maaf atas komentar saya di edisi "Presiden Wow!" tempo hari.

Liam Then

harga minyak goreng harus turun, demi keadilan. Perkebunan sawit merambah hutan, ratusan ribu hektar konsesi hak pengelolaan lahan hanya ada di tangan beberapa gelintir orang. Hutan yang hilang dan imbas lingkungan, nanti yang kena itu masyarakat sekitar. Pemilik konsesi lahan malah jauh dari daerah terdampak. Sibuk menghitung deretan angka cuan di laporan. Jadi sudah selayaknya harga minyak goreng di kontrol oleh pemerintah. Jika tak mampu mengendalikan ,100% bisa kita artikan yang bersangkutan punya defisit dalam hal pemikiran tentang ekonomi kerakyatan.

Johan

Media sangat hebat menggiring opini, tanpa klarifikasi, pidato Pak Jokowi ditafsirkan produk sawit dan turunannya dilarang total untuk diekspor. Simak kalimat Pak Jokowi: Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kata kuncinya bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri yang dilarang untuk ekspor. Kena prank Pak Jokowi? Tidak, rakyat di prank oleh media, termasuk Disway.

Lukman bin Saleh

Sebagai seorang manusia. Wajar melakukan kesalahan. Termasuk p Jokowi sendiri sebagai presiden. Dan sy senang selama ini P jokowi sering memperbaiki kebijakannya tanpa sungkan. Pun sesaat sesudah d tandatangani. Tp kadang sy d bikin gregetan oleh kaum cinta buta. Saat melakukan pembenaran dan pembelaan tdk masuk akal. Spt masalah skrg ini. Sudah sangat jelas sekali kalau aturan yg d buat hanya untk menyelamatkan muka presiden. Aturannya tdk masuk akal. Malah sangat berbahaya. Melarang ekspor minyak goreng curah/ RBD tanpa melarang ekspor CPO. Perusahaan yg memproduksi CPO sekaligus RBD otomatis menyetop produksi RBD. Untuk apa memproduksi RBD jika harus d jual murah dalam negeri. Ekspor CPO sj lebih gampang, lebih untung. Perusahaan migor yg membeli CPO dr perusahaan lain. Tak mampu lg membeli CPO yg makin mahal. Sementara mereka harus menjual migor dg harga murah. Alhasil... makin langkalah migor ke depan. Kecuali ada aturan2 lain untuk menambal aturan yg asal2an ini...

No Name

Kita kebanyakan multi identitas dalam bahasa. Kita punya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi masing-masing dari kita punya bahasa daerah. Kadang punya bahasa asing seperti Arab, Inggris, Chinese, dll. Kita ini multi identitas. Tak bisa dihindari dalam dunia modern yang saling terkoneksi. Bahasa mempengaruhi cara berpikir kita. Saya ambil contoh untuk istilah pemerintah yang Inggrisnya Government. Pemerintah berasal dari kata perintah. Konotasinya tukang perintah. Konotasi berikutnya adalah penguasa. Padahal penguasa dalam bahasa Inggris adalah ruler. Ruler beda pengertian dengan Government. Tapi bagi yang berbahasa Indonesia seringkali tak dibedakan. Pemerintah / Government ya Penguasa /Ruler. Pemerintah berkuasa atas segalanya hanya terjadi dalam pemerintahan diktator/absolut/ otoriter bukan pemerintahan demokratis. Government dalam alam pemikiran Barat itu bukan ruler yang berkuasa atas segalanya dan bisa main perintah seenakperutnya. Government itu hanya bisa to govern. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Pemerintah hanya bisa memfasilitasi bukan memerintah apalagi berkuasa dalam sebuah negara demokratis. Penguasa sebenarnya adalah politikus/politisi yang seringkali Anda Sudah Tahu kong kali kong dengan pengusaha besar. Resiko negara dengan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis ya begitu. Rusia dan Tiongkok yang semi otoriter atau otoriter/absolut tapi ekonomi kapitalis juga dikuasai oligarki-oligopoli tapi Putin atau Xi Ruler yg bisa menghabisi

*) Diambil dari komentar pembaca http://disway.id