COWASJP.COM – Margaret Aliyatul Maimunah terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU masa khidmah 2022-2027.

Ia terpilih sebagai nakhoda baru PP Fatayat NU secara aklamasi melalui keputusan sidang pleno tertutup, dengan agenda pemilihan ketua umum baru.

"Alhamdulillah lancar karena kita musyawarah mufakat dan secara mufakat memilih sahabat Margaret untuk menjadi ketua umum masa khidmah 2022-2027. Jadi, para pimpinan wilayah dan pimpinan cabang kita sepakat untuk memilih sahabat Margaret," ujar Ketua Umum PP Fatayat NU periode 2015-2022 Anggia Ermarini,  Sabtu (16/7/2022) malam.

Ning asli Pondok Pesantren  Denanyar Jombang Jawa Timur  ini pernah menjabat  Sekretaris Umum PP Fatayat NU mendampingi Anggia Ermarini. Kini dia masih menjabat juga sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Anggia menyebut, Margaret selama ini sangat dekat dengan aktivis Fatayat, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, sosok Margaret merupakan aktivis yang rajin menyapa kader di daerah.

"Bahasa saya, beliau sangat ngeloni Fatayat. Jadi, selama ini memang selalu bersama-sama dengan sahabat Fatayat dalam mengawal kegiatan, program, dan tentu pengurusnya. Beliau sangat aktif untuk bisa ke daerah-daerah," jelas  anggota FKB DPR RI itu.

Ia berharap kepemimpinan baru Fatayat NU di bawah kendali Margaret Aliyatul Maimunah nantinya bisa melihat dan memanfaatkan keberagaman kader lembaga otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Selain itu, Anggia menyebut terkait kemungkinan kandidat lain, Ai Maryati Solihah, yang otomatis menjadi Sekretaris Umum Fatayat sebagaimana terjadi pada Kongres ke-15 lalu, itu tergantung mandatori kongres.

"Nanti ada diskusi atau musyawarah dari tim formatur yang dikomandoi oleh sahabat Margaret. Tentu tidak bisa langsung diplot atau template gitu. Kalau dulu, memang kami berbicara, diskusi, dan kemudian sepakat menjadikan sahabat Margaret sebagai Sekretaris umum," ungkap dia.

Di tempat terpisah, Ketua PW Fatayat NU Jatim Dewi Winarti

mengatakan keputusan aklamasi pemilihan Ketua Umum baru tersebut dibacakan pada rapat pleno terakhir, dengan ketua sidang Nur Nadlifah di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan.

PROFIL MARGARET

Margaret Aliyatul Maimunah lahir di Jombang pada 11 Mei 1978. Ia merupakan putri kedua dari pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah Aziz Bisri.

Margaret menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren Denanyar Jombang, mulai dari tingkat SLTP hingga SLTA. Selepas lulus dari MAN di Denanyar, Margaret melanjutkan studi S1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan fokus di bidang Program Studi Kajian Wanita pada tahun 2009.

Putri Jombang ini terkenal aktif dalam organisasi. Sejak MI hingga MAN, Margaret aktif di OSIS, Pramuka, maupun olahraga. Aktivitas terus melekat pada dirinya. Saat kuliah, ia didapuk menjadi Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (Kopri PMII) Rayon Adab (2000-2001), lanjut Ketua Komisariat PMII Adab Cabang Surabaya Selatan (2001-2002).

FOTO: istimewa.

Selain itu, aktivis perempuan ini juga pernah menjabat pengurus di Pimpinan Wilayah Ikatan Putri-Putri Provinsi Jawa Timur sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (1999-2001) dan Bendahara II (2001-2002).

Tak berhenti di situ, ia juga menjadi pengurus di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sebagai Sekretaris Umum (2006-2009) dan Ketua Umum (2009-2012). Margaret juga menjadi Wakil Koordinator Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (2009-2015) dan Sekretaris Umum (2015-2020).

Kepeduliannya terhadap isu perempuan dan anak sangat tinggi. Perempuan yang juga Komisioner KPAI periode 2017-2022 ini diketahui bergabung dengan lembaga penelitian perempuan, Women Research Institute (WRI).

Di sana, ia melakukan sejumlah penelitian terkait perempuan dan anak meliputi: 

Kehidupan Perempuan Pesantren yang Dipoligami serta Dampaknya terhadap Anak-anak

Perempuan yang Bekerja di Salon SPA Jakarta 

Perempuan Penderita HIV

Kebijakan tentang Terminal Tiga (terminal khusus TKI) 

Implementasi dan dampak terhadap TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.(*)