COWASJP.COM – BUKU ini tipis sekali, tapi isinya tebal banget. Inilah buku yang langsung menguraikan inti pikiran penulisnya: Laksamana Sukardi. Anda sudah tahu: ia mantan menteri BUMN. Dua kali. Yang pertama tidak sampai enam bulan. Ia politikus hebat di saat yang sulit. 

Ia memilih bergabung ke Megawati saat putri Bung Karno itu dibenci Presiden Soeharto. Ia jadi salah satu pimpinan pusat PDI-Perjuangan. Anggota DPR. Dan masuk kelompok intelektual di partai itu. 

Ia sudah menjadi banker terkemuka ketika masih sangat muda. 

Laksamana memang juga seorang pemikir. Idenya banyak. Buku yang pernah ditulisnya tebal-tebal. Saya sudah membacanya. Semuanya. 

Tapi saya belum pernah bertemu muka dengannya. 

Waktu saya menjabat menteri BUMN saya sering mengundang mantan menteri. Ia tidak pernah hadir. Dan kebiasaan Laksamana itu ternyata menular ke saya: tidak mau menghadiri undangan menteri BUMN setelah saya. 

Kalau buku Laksamana kali ini tipis sekali, ia memang punya maksud khusus:  agar pembaca langsung bisa menangkap inti persoalan. Lalu bisa ikut mengubah keadaan.

Rupanya Laksamana gemas banget. Kok negara ini sulit maju. Bahkan terdegradasi dua kali. Dulu kita lebih maju dari Tiongkok. Sekarang jarak kemajuannya antara langit dan sumur. 

Setelah itu kita masih disejajarkan dengan Korea Selatan dan Taiwan. Sebagai sama-sama macan kecil. Kini kita disejajarkan dengan Vietnam, Kamboja, Bangladesh. Masih dengan kemungkinan mereka akan meninggalkan kita.

Mengapa?

"Itu karena kita menganut Pancasalah," tulisnya di buku itu.

Cover buku Pancasalah tulisan Laksamana Sukardi. (FOTO: tokopedia)

Ia pun tanpa berliku-liku langsung membuat daftar lima salah itu. 

Satu: salah kaprah. 

Dua: salah lihat.

Tiga: salah asuh. 

Empat: salah tafsir.

Lima: salah tata kelola.

Satu, dua, tiga, empat, baiknya Anda baca sendiri. Toh hanya beberapa halaman. Itu pun sudah dengan gambar dan karikatur.

Saya sangat tertarik dengan Pancasalah kelima: salah tata kelola. 

Laksamana perlu menegaskan: 'salah tata kelola' berbeda dengan 'salah kelola'.

Salah tata kelola, tulisnya, lebih destruktif daripada salah kelola.

Padahal itulah yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bernegara kita. 

Rupanya Laksamana sangat gelisah dengan ''penemuannya'' itu. Ia pikirkan dalam-dalam. Ia tuliskan dalam sebuah rumusan Pancasalah. 

Laksamana lantas menuangkan hasil terpenting renungannya: "salah tata kelola yang dikelola dengan baik hasilnya lebih membahayakan".

Ia memberi contoh sederhana. Seorang ibu tiri punya anak kandung dan punya anak tiri. Dia tidak akan bisa adil kalau membagi satu pisang untuk dua anak itu. Maka sebaiknya Sang ibu jangan diberi tugas membagi pisang. Itulah tata kelola yang baik.

Harusnya orang lain yang memotong pisang itu. Yang tidak ada kepentingan apa pun dengan dua anak itu. 

Kalau pun salah satu dari anak itu yang memotong pisang, anak satunya yang harus diberi hak memilih lebih dulu. Dengan demikian yang memotong pisang akan lebih hati-hati. Kalau memotongnya besar sebelah, maka potongan yang lebih besar akan diambil yang lebih dulu memilih. Maka yang memotong rugi sendiri.

Itu juga disebut tata kelola yang baik.

Tata kelola sebuah negara harus baik. Sehingga kalau ada penyelewengan dalam pengelolaannya bisa dikembalikan ke tata kelola yang baik.

Maka kalau negara ini belum bisa maju harus dilihat tata kelolanya. Misalnya dalam hal demokrasi. Bagaimana bisa peraturan yang menyangkut partai, diputuskan sendiri oleh DPR yang dikendalikan oleh partai.

Itu sama saja dengan ibu tiri yang membagi pisang: sang ibu yang memotong pisangnya, yang memilihkannya dan yang membagikannya.

Tata kelola seperti itulah yang sekarang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Justru karena mengelolanya sungguh-sungguh maka tata kelola yang salah tadi salahnya menjadi sungguh-sungguh salah.

Buku tipis itu akan diluncurkan ke publik tanggal 30 Agustus nanti. Saya diminta menjadi salah satu pembahasnya. Pembahas yang lain adalah Eros Djarot, Sang budayawan dan Yudi Latief yang juga mantan menteri.

Dan peristiwa Duren Tiga adalah contoh lain salah tata kelola yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Karena itu hasilnya, salahnya, juga luar biasa. (*)

Komentar Pilihan Disway

Edisi 24 Agustus 2022: Konsep Belum

Suwito Intarso

Kata Cak Lontong, koruptor adalah pejabat korupsi yang sudah ketahuan. 

Budi Utomo

Jingcha 警察 = Polisi. Terdiri dari dua karakter. Jing è­¦ (baca: Ching) yang artinya penjaga, jaga-jaga, menjaga (keamanan tentunya). Dan Cha 察 yang artinya penyelidik, menyelidiki (kriminalitas tentunya). Gong An 公安. Terdiri dari dua karakter. Gong å…¬ (baca: Kung) yang artinya public. Publik. Umum. Dan An 安 yang artinya ketenangan, keamanan, ketentraman. Ini nama pribadi ko Liang Yang An wkwkwk. Gong An artinya keamanan umum. Btw polisi itu sendiri diturunkan dari istilah English: Police. Kalau digali hingga ke masa Yunani kuno / ancient Greek terkait dengan Polis. Alias negara-kota. Seperti Polis Athena dan Polis Sparta. Istilah policy / kebijakan terkait dengan polis. Setiap polis Yunani kuno punya kebijakannya masing-masing. Kebijakan politik / politic setiap polis berbeda. Athena misalnya mengutamakan demokrasi. Sparta mengutamakan meritokrasi. Oh ya politic juga diturunkan dari kata police. Setiap polis di Yunani kuno punya polisi / police sebagai penjaga keamanan umum. 

Fantra Salahuddin

Kalimat terakhir dari tulisan akan begitu meyakitkan bagi keluarga Yosua.

Mirza Mirwan

Kalau kita tengok ke awal berdirinya negara kita, para "Founding Fathers" kita jelas-jelas mengambil Amerika Serikat (AS) sebagai modelnya. Kepala negara adalah presiden, yang sekaligus bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara berkala: di AS tiap 4 tahun, di kita tiap 5 tahun -- biar agak beda, barangkali. Lambang negara AS burung rajawali yang paruhnya menggigit pita bertuliskan motto "E Pluribus Unum" (dari banyak menjadi satu), di kita burung garuda yang kedua cakarnya membentangkan pita bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" -- frasa yang dipungut dari Kitab Sutasoma, karya Mpu Tantular -- yang artinya kurang lebih sama. Sistem ketatanegaraan juga sama: eksekutif, legistatif dan judikatif. Anehnya, untuk kepolisian, kita meneruskan model Koninklijke Marechausse (Polisi Kerajaan Belanda). Yang lebih aneh lagi, sistem kepangkatan polisi kita begitu banyak, 22 pangkat. Padahal Polisi kerajaan Belanda hanya 17 pangkat. Padahal lagi, dari nama lembaganya yang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mestinya padanannya adalah Korps Nationale Politie (Dutch National Police) yang hanya punya 11 pangkat. Tetapi kalau sejak awal kita mencontoh sistem kepolisian di AS, di mana polisi hanya berada di level provinsi (negara bagian/state) dan kota, sedang tingkat kabupaten disebut sherif, kayaknya juga belum tentu keadaannya menjadi lebih baik dari Polri sekarang. Reformasi Polri memang perlu. Tetapi untuk meniru model AS, misalnya, butuh waktu belasan tahun.

Wawan Wibowo

Pak Pry apa kabar ya?, kok lama tidak komen? Jangan bungkam seperti pajabat yang satu itu dong, padahal tahu luar dalamnya kepolisian tapi kok diam bae. 

adi ya adi

Ironis di negeri samboland...... ada sas sus cepatnya terungkap kasus brigdir J karena imbas persaingan antar faksi di sana. Salah satu keuntungan internal Polri yang tidak solid, membuat kasus cepat terungkap krn info2 valid di bocorkan. Seandainya mereka kompak, pasti skenario tembak menembak msh jalan sampai sekarang. Semoga nanti tidak ada warisan kekaisaran sambo yg tumbang di ganti kekaisaran yg lain..... usut punya usut, kayaknya timsus butuh bantuan pesulap merah utk membuka "trik" hilang nya 900M...

Condro Mowo

"Jagad dewo betoroo..." sepertinya kayak jadi asisten Izroil pak, menganjurkan Sambo membunuh lima tahun lagi, demi konsep reformasi polisi...

Juve Zhang

Hongkong Jajahan Inggris, Hukum kuat dijalankan, ini yg "ditiru" Tiongkok bahwa Hongkong kuat secara hukum, malah Tiongkok tak mau kalah Hukum lebih di tegakkan , akhirnya para penjahat jalanan habis, koruptor lebih takut lagi untuk korupsi.tahun 90 an gangster masih banyak di Tiongkok, pasang jebakan bagi siapa yg " bodoh" , perlahan gangster habis di bersihkan dari jalanan. Malaysia, Singapura jajahan Inggris, hukum di tegakkan bahkan Najib Razak pun harus masuk Penjara 12 tahun, lumayan, sesuai dengan hasil One MDB , milyar dolar, kehebatan Malaysia dari dulu Militer tak ada yg jadi Politisi, Militer adalah Profesional, tak pusing dengan hiruk pikuk dunia politik, politik Malaysia sudah beberapa tahun Panas terus ,tapi Militer Adem ayem saja. Malaysia mengadopsi Inggris bahwa perselisihan antar politisi tak akan bawa bawa militer. Sebuah contekan bagus buat Myanmar dan Thailand. 

Bahtiar HS

Tulisan seperti pacuan kuda: start dan finishnya sangat menentukan. Itulah salah satu yg saya cari tiap baca edisi baru CHD. Bagaimana Abah DI membuka dan menutup tulisan. Dan kali ini, Abah DI menutup tulisan dengan ending yg ciamik, tapi sedikit kasar melukai perasaan. Emang 5 tahun lagi konsep reformasi di tubuh POLRI sudah siap? Saya nggak yakin, Bah! Kasus Duren Tiga ini trigger untuk mulai mereformasi POLRI. Kalau kita ingin reformasi itu siap hari ini, mestinya Sambo melakukannya lima tahun lalu! #maafsama2kasar Hanya masalahnya lima tahun lalu dia belum jadi Kaisar.

mzarifin umarzain

polri memfoto hasil pemilu tiap tps, kata nya untuk alat bukti bila ada sengketa pemilu. apa foto2 tsb telah dipakai untuk mengadili?

EVMF

.......... Tapi saya belum pernah mendengar adakah di antara tesis dan disertasi mereka itu yang membahas wujud Polri ideal masa depan. disway.id senayanpost.com dengan-disertasi-reformasi-budaya-polri-kompol-ahrie-raih-doktor-pertama-ptik metro.sindonews.com raih-doktor-pertama-ilmu-kepolisian-ini-desertasi-kompol-ahrie

Mirza Mirwan

"Di Amerika yang nasional tadi disebut FBI", tulis Pak DI. FBI hanyalah salah satu badan federal di bidang penegakan hukum, meski namanya paling terkenal di luar AS. FBI berada di bawah Department Of Justice (DOJ). Selain FBI, DOJ juga membawahi badan penegakan hukum lainnya, seperti: Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explossion (ATF) -- pasukan dari ATF ini yang dulu hendak menyerang komplek komunitas Davidians Seventh-Day Adventist di Axtell, Waco, Texas 1993. Lalu ada Federal Bureau of Prisons (BOP), dan US Marshals Service. Di samping yang berada di bawah DOJ juga ada badan penegakan hukum federal di bawah Department Of Homeland Security (DHS), seperti: US Border Patrol (USBP), US Immigration and Customs Enforcement (ICE), US Secret Service (USSS), Transportation Security Administration (TSA), dan US Coast Guard (USCG).

Jimmy Marta

Mumpung ada yg nulis tentang sim. Sy blm lama urus perpanjangan sim A. Di web, fb dan twitter polresta disebut biaya hanya 85 ribu. Di lokasi nyatanya ada dua komponen biaya lg. Tes kesehatan 35rb. Dan test psikologi 180rb. Apakah daerah2 lain ada jga test psikologi..?

Jimmy Marta

Take home pay polri itu lumayan besar. Sejak adanya tunjangan kinerja bg instansi vertikal. Besaran tukin itu bisa lebih besar dari gaji. Bahkan untuk jabatan tinggi tukin sampai 4kali gaji.

Juve Zhang

India minta minyak sawit, Eropa minta batubara, Singapura minta dikirim Ayam, Saudi Arabia minta beras, Tiongkok minta beras 1juta Ton, ternyata dibawah Presiden Jokowi, Indonesia jadi sentra Pangan Dan Energi, pembangunan 2 bendungan tiap propinsi hasilnya sekarang surplus beras, Investor. Berduyun duyun datang, satu kata buat Pak Jokowi, Super Hebat dua jempol.

Fenny Wiyono

membayangkan merombak POLRI ini seperti permak Jeans yg bahannya sudah memet, lusuh dan jebol di sana sini. harus cari permak jeans yang top markotop (tentu dengan biaya yg lebih mihil) dan paling penting selama Jeans itu di permak jangan sampe jalan2 ga pake celana 

Lukman bin Saleh

Polri kita rupanya telah tumbuh menjadi terlalu besar. Baik institusi atau kewenangannya. Kalau meraksasa kemudian menjadi lebih baik, itu tidak masalah. Ini setelah besar berubah menjadi monster. Yg membuat mereka tidak dipercaya dan dibenci masyarakat. Setuju. Saatnya Polri di reformasi. Institusi dan wewenangnya diamputasi. Biar lebih fokus pada kinerja, bukan fokus memperebutkan bintang-bintang. Biar fokus pada tugasnya menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Bukan sibuk mengerjakan hal remeh temeh yang sipil-pun bisa. Seperti membuat SIM atau plat Ranmor misalnya. Mahal2 dibiayai negara sekolah di SPN/ Akpol, kok kerjaannya mengurus hal2 yg bersifat administratif? Kacau akal sehat kita sebagai sebuah bangsa...

mzarifin umarzain

bila ada kemauan, ada 1001 jalan. bila tak ada kemauan, ada 1001 alasan.

Dacoll Bns

Dimana2 pemain judi tidak akan pernah bisa lebih kaya dari bandar judinya, ini bukan masalah kaya dan miskin saja menurut saya. Tapi keadilan akan peluang, belum lagi masalah psikologis apabila seseorang berjudi. Seseorang yg gemar berjudi cenderung tidak memiliki judgement yg baik akan nilai harta/uang, sama seperti anak anda yg masih balita, mau anda kasih 2000 atau 2 milliar, pasti habisnya dipakai buat jajan kesukaannya semua, tidak ada konsep untuk menyisihkan uang untuk makan besok, untuk biaya sekolah atau untuk investasi. So, anda mungkin bisa mengendalikan diri ketika berjudi atau untuk tidak berjudi, namun di luar sana ada orang2 yang bersifat seperti anak balita anda keetika berhadapan dengan judi, dan mereka lah sasaran para bandar yang sessungguhnya. Bukan anda yang bisa mengendalikan diri dan mengendalikan uang ... 

Alex Ping

Tanya kenapa judi dilarang di negara ini? Semua agama melarang perjudian, tetapi masih banyak orang yang bermain judi. Jika judi membuat orang miskin, maka seharusnya rakyat kita sudah lebih makmur dari rakyat singapura dan malaysia.Tapi nyatanya malah mereka yang jauh lebih makmur karena banyak rakyat kita yang bermain judi disana. Benarkah perjudian dilarang karena perbedaan budaya atau karena ada pungutan liar nan formal yang begitu besar disana. (Ingat pungutan liar hanya bisa terjadi jika hal itu dilarang oleh undang-undang) Karena terasa janggal, orang bermain judi online dengan server luar negeri pun bisa ditangkap. Uangnya uang sendiri, pulsanya bayar sendiri, servernya luar negeri. Kenapa kok orang yang habis bermain judi di luar negeri pulangnya tidak ditangkap sekalian. Bahkan seandainya orang itu menang banyak diluar negeri dari berjudi dan pulangnya lapor pajak, pasti diterima juga oleh pajak Indonesia. 

Tri Budiyono

Postur dan kewenangan POLRI saat ini terlalu besar. Sebagian harus dialihtugaskan. Misalnya urusan lalu-lintas dan SIM, serahkan ke Dinas Perhubungan. Anggota Polrinya yang sekarang mengurusi itu dialihstatuskan menjadi pegawai Dinas Perhubungan. Saya setuju tidak perlu ada Kapolda, seperti halnya juga seharusnya tidak perlu ada Gubernur

Agustinus Marampa

memang makin tua makin jadi itu Keladi, durasinya makin lama makin pendek mungkin itu karena umur, pendek tapi bisa Klimaks masih bagus, panjang tapi tidak klimaks itu bisa masalah. membosankan . tapi kalau sudah pendek dan juga tidak klimaks nah.itu bisa masalah besar. Ah anda sudah tau. jangan pura pura.

Comunity MD

Hanya saran saja, Pak LBP sepertinya perlu ditugaskan oleh Pak JokoWid untuk mrnyelesaikan mssalah duren 3. Mentri segala urusan ini sudah perlu turun tangan

daeng romli

Tulisan Abah "Harusnya Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J lima tahun mendatang, agar konsep reformasi matang dulu." Klo saya Bah boleh bernandai andai, mending Agar Brigadir J tidak mati dulu, supaya bisa mengungkap dgn jelas motif pembunuhan ini dgn jelas....hehehehe Mbuh Bah kok tak rasakno tambah mbulet koyok susur......

Irfan Sofani

Akar masalahnya yg merisaukan: menginginkan kekuasaan agar bisa hidup enak2. Selanjutnya tamak dan rakus. Hampir di semua aparatur negara. Bergaya hidup spt pengusaha sukses, namun dg resiko nihil krn pendapatan dan fasilitas dijamin negara. Ini runyam. Mana ada keinginan reformasi dari mental rakus dan tamak? Mana bisa kecintaan pd kehormatan pengabdian muncul? Entah bagaimana menyelesaikannya. Suram betul. 

Purnomo Inzaghi

Disway kali ini berat sekali topiknya, saking beratnya tidak ada atau lupa di cantumkan kalimat khas "anda sudah tahu". Karena mungkin Pak Dahlan sudah tahu bahwa banyak pembaca yg belum tahu apa dan bagaimana seluk beluk kepolisian. Saya juga termasuk yg pasti belum tahu itu Peristiwa duren tiga sudah banyak di ulas di mana mana, tayang di televisi hampir tiap hari, tik tok dan medsos tiap saat ada berita itu. Sampai anak bungsu saya yg baru kelas 1 SD sudah tahu Ferdy Sambo. Fakta fakta baru yg ditemukan bukannya membuat kasus jadi jelas tapi justru makin ruwet dan runyam. Sekarang bukan cuma tentang pembunuhan Brigadir Yosua aja kasusnya, sudah melebar ke judi online, LGBT, money laundry, geng kepolisian dan sebagainya. Jurus pamungkas nya memang ada di Pak Listyo sebagai Kapolri, berani ngga beliau sapu tuntas borok borok di tubuh polri, sanggup tidak beliau mencuci bersih kepolisian dari kotoran kotoran yg makin lama makin membuat kusut dan jelek citra polisi di mata rakyat. Sepertinya sulit....sesulit saat Pak Listyo mencoba bergoyang mengikuti para pejabat negara lain saat Farel Prayoga bernyanyi di istana....ojo di banding ke dengan yang lain, beban yang ada di pundak pak listyo terlihat jelas di raut wajah beliau yg mencoba keras menggoyangkan tangan.

Mirza Mirwan

"polisi itu dimanapun hanya lokal sampai level kota", tulis Bung dabaik kuy di bawah tadi -- saya kutip seperti aslinya. Sangat meyakinkan. Kesannya di seluruh dunia, kecuali di Indonesia, seperti itu. Benarkah begitu? Tidak! Di AS, misalnya, level tertinggi polisi itu berada di state (negara bagian). Bung KS yang 10 tahun di Jepang pasti juga tahu bahwa di sana level tertinggi di prefektur (provinsi). Toh masih ada polisi nasional, NPA (National Police Agency). Hanya pembagian tugas saja yang membedakannya. Kita lihat di sekitar kita saja. Singapura dengan SPF (Singapore Police Force), Malaysia dengan PDRM (Polis Diraja Malaysia), dan Australia dengan AFP (Australian Federal Police", ketiganya bersifat nasional, seperti Polri. Yang membedakan hanyalah ini: SPF (Singapura) dan PDRM (Malaysia) berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, AFP (Australia) di bawah Kejaksaan Agung, sedang Polri langsung di bawah Presiden.

Agus Suryono

 Nggamelan NewYokarto

KONSEP "BELUM SUDAH".. Abah itu tiap hari nulis CHD. Nulisnya lancar car, karena sudah S4 di bidang penulisan. Tapi kalau bikin judul, Abah itu lucu. Kayaknya, Abah selalu "sulit" atau "jenuh" bin "judeg" jika harus bikin judul. Maka Abah punya "SOP" khusus bikin judul. Yaitu menggabungkan 2 (dua) "kata kunci" dari topik tulisan. Maka, karena topik hari ini adalah "konsep" (reformasi Polri) yang belum "ada", jadilah judulnya: "Konsep Belum". Dan ini jadi ciri khas tulisan Abah di CHD. Kalau ditulis: "Konsep Reformasi POLRI Belum Ada", kayaknya Abah langsung sakit perut. Atau alergi. Mungkin ini dampak dari slogan Tempo (tempo dulu): 1. Paduan antara karya sastra dan jurnalistik. 2. Enak dibaca dan perlu.. He he.. Salam hormat. Salam hangat Abah..

Johannes Kitono

Dulu dikalangan etnis Chinese baik di Indonesia, Malaysia maupun Singapore Polisi disebut Matah dan Kepala Polisi disebut Thai Kew atau Tuo Kow yang artinya Anjing Besar. Tentu pengertian anjing disini adalah Penjaga yang setia melindungi tuannya. Apakah p PORLI setia melindungi rakyat sesuai UU dan haram melakukan korupsi ? Disway, anda dan saya pasti sudah tahu.

*) Dari komentar pembaca http://disway.id