COWASJP.COM – TENTU semua masih ingat. Ketika Ketum Nasdem Surya Paloh menetapkan Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) partainya untuk Pilpres 2024 mendatang, banyak yang tersentak. Soalnya, bagaimana mungkin pimpinan Media Grup itu begitu cepat menetapkan pilihannya terhadap  Anies. Tokoh yang bukan berasal dari partai. Sementara Nasdem sendiri tidak mungkin mencalonkannya sendirian. Karena terganjal oleh political barrier presidential threshold (PT) 20%. 

Langkah Surya Paloh itu tentu dianggap kontroversial. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, dia tidak konsultasi dulu dengan pihak istana. Bahkan ketika Partai Demokrat dan PKS disebut-sebut akan ikut mendukung pencalonan mantan Gubernur Jakarta itu. Yang jadi gonjang-ganjing politik dalam tempo yang cukup lama. 

Tidak ada yang tahu persis, apa yang menyebabkan Demokrat dan PKS begitu lama memastikan memberikan dukungan. Benarkah karena belum tercapainya kesepakatan untuk mendapatkan  kursi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres)? 

Ternyata, kini semua rintangan itu dapat diatasi satu demi satu. Dengan kesepakatan ketiga partai mendukung Anies, berarti pencalonan itu menjadi bulat. Suara ketiganya sudah melebihi ketentuan PT 20%. Yang memastikan Anies untuk sementara ini sebagai satu-satunya Bacapres pada Pilpres 2024. Karena perolehan suara ketiganya pada 2019: Nasdem 9,05%, PKS 8,21% dan Demokrat 7,77%. Total 25,03%.

Sementara itu ada yang menarik dari beberapa perkembangan berikutnya. Di antaranya, munculnya kelompok yang menamakan diri relawan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Mereka berasal dari koalisi relawan pendukung Golkar, PAN dan PPP. Tiga partai yang sebelumnya memang sudah dikenal sebagai Koalisi Indonesia Baru (KIB). Kelompok Relawan KIB ini langsung membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning-Ijo-Biru. Singkatannya  juga KIB. Mereka menunjukkan suara bulat mendukung Anies. 

Hal ini merupakan relawan tambahan terhadap Anies. Setelah sebelumnya sudah ada Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dan Relawan Anies. Di samping suara-suara kritis di kalangan netizen. Yaitu sementara kalangan yang sadar keadaan dan ingin adanya perubahan dari situasi sosial politik dan ekonomi yang ada sekarang. Sehingga koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS yang disebut “Koalisi Perubahan” mereka sambut dengan suka cita. 

Dukungan Akar Rumput

Fenomena munculnya sejumlah relawan bagaimanapun adalah bumbu dari suhu politik yang kian memanas. Menyongsong tahun politik 2024. Tak bisa dipungkiri bahwa sosok Bacapres lain yang sudah digadang-gadang seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani juga telah melahirkan kelompok relawan sendiri-sendiri. Bahkan dukungan dari sejumlah lembaga survey yang selalu menempatkan mereka pada peringkat tertinggi juga tidak sedikit. 
Tapi berbarengan dengan itu, dukungan akar rumput terhadap Anies sepertinya tidak terkalahkan. Publik semakin yakin bahwa sejumlah lembaga survey yang tidak menempatkan Anies di peringkat teratas adalah lembaga-lembaga survey berbayar. Yang hasil surveynya memang dimaksudkan untuk mengangkat popularitas Bacapres tertentu selain Anies. 

Padahal dukungan akar rumput itu adalah dukungan yang nyata riil di lapangan. Buktinya, ke mana pun berkunjung Mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu dibanjiri massa rakyat yang mengelu-elukannya. Pekikan “Anies Presiden...Anies Presiden” selalu menjadi pemandangan rutin yang tidak aneh lagi. Di tengah ribuan bahkan puluhan ribu massa yang menyambut kedatangannya di berbagai tempat. 

Dan ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang massa rakyatnya adalah pro perubahan seperti Sumatera Barat. Tapi bahkan di Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai penguasa. Dan Ganjar yang elektabilitasnya selalu ditempatkan tertinggi oleh sejumlah lembaga survey adalah Gubernur Jawa Tengah. 

Manuver Elit

Di tengah kian meningkatnya dukungan terhadap Anies, para elit politik yang tidak menginginkannya jadi Bacapres terus saja bermanuver. Pernyataan Jokowi di sejumlah tempat paling tidak dapat dipandang sebagai manuver dimaksud. 

Misalnya ketika Jokowi mengatakan, “Saya ini dua kali Wali Kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali, menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden, juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam acara HUT ke-8 Partai Perindo, Jakarta, Senin, 7 November 2022. 

Ini dianggap sebagai endorsement Jokowi terhadap Prabowo. 
Begitu juga ketika presiden mengatakan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu mukanya keriput dan rambutnya putih. Yakni ketika Jokowi bicara dalam acara relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022). Dan orang mengira Jokowi sedang memperlihatkan dukungannya untuk Ganjar Pranowo. 

Ketika Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinvest) Luhut Binsar Panjaitan bertemu kembali dengan Surya Paloh di Jakarta, Jum’at 3 Februari 2023, publik pun menebak-nebak isi pertemuan itu. Yaitu pertemuan kedua, setelah sebelumnya sempat bertemu dan bicara empat mata di London. 

Tak bisa dihindari, publik menginterpretasikan pertemuan itu sebagai bagian dari upaya Luhut memengaruhi Surya Paloh. Agar Ketum Nasdem itu membatalkan pencalonan Anies. 
Bagaimanapun Anies tidak disukai pemerintah. Sementara pemerintah tahu, jika Anies tetap dicalonkan, dia akan dengan mudah mengalahkan para calon yang diendors pemerintah. Paling tidak bila dilihat dari dukungan massa akar rumput yang terjadi sekarang. Pihak istana tentu tidak bisa tutup mata. 

Karenanya, ada beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan itu. Pertama, mungkinkah Paloh akan menjilat ludahnya sendiri? Mengingat sumpahnya bahwa di sisa usianya dia ingin berbuat sesuatu. Agar di masa depan keadaan bangsa ini lebih baik dari pada sekarang. 

Kedua, apakah politisi senior yang bukan kaleng-kaleng itu tidak kuatir popularitas dan elektabilitas Nasdem akan melorot drastis, bila dia membatalkan pencalonan Anies?

Ketiga, apakah tidak mungkin pembatalan pencalonan Anies akan menimbulkan kisruh politik yang buruk sebagai akibat dari perlawanan publik? Bukankah hal itu akan menghancurkan reputasi Paloh sendiri sebagai seorang politisi kawakan, yang sudah malang melintang dalam percaturan politik tanah air tidak kurang dari 40 tahun?  (*)