COWASJP.COM – KALI pertama orang yang mempopulerkan Anies Rasyid Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi adalah politikus NasDem Zulfan Lindan. NasDem sendiri melakukan deklarasi Anies sebagai capres 3 Oktober 2022.
Hipotesis antitesis itu, kata Zulfan, bukan tanpa sebab. NasDem sudah melakukan kajian mendalam dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies sebagai bakal capres.
NasDem menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga cocok diusung sebagai bakal capres.
"Saya mau masuk alasan kenapa dipercepat (pengumuman Anies sebagai bakal capres), ini kan harus jelas dulu latar belakangnya. Jadi begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika, ini dengan pendekatan pendekatan filsafatnya Hegel," kata Zulfan, Selasa (11/10/2022).
Teori itu dialektika dari Georg Wilhelm Friedrich (GWF) Hegel (1770-1831). Menurut Zulfan, Anies adalah antitesis dari Jokowi, sehingga Anies cocok diusung partainya menjadi bakal capres.
"Sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika, ini dengan pendekatan-pendekatan filsafatnya Hegel," kata Zulfan dalam program Adu Perspektif bertema 'Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi', Selasa (11/10/2022).
Dia memandang Anies sebagai antitesis Jokowi karena Anies dinilainya punya kemampuan berpikir dan rumusan kebijakan berbeda dari Jokowi.
Zulfan menuturkan, Anies memiliki kemampuan berpikir berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan (policy).
"Apa artinya, dia berpikir secara konseptual kemudian itu dirumuskan dalam policy-policy. Nah kita mengharapkan dari dua orang ini, dari Jokowi dan dari Anies, sintesanya lebih dahsyat lagi nanti 2029,’’ katanya.
Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. ‘’Ganjar dari tesis ke tesis, nggak ada antitesis. Prabowo dari tesis ke tesis, nggak ada antitesis. (Puan) Mirip-mirip," ujarnya.
Apa sebenarnya yang dimaksud Antitesis? Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Antitesis adalah:
1) pertentangan yang benar-benar;
2) pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam susunan kata yang sejajar.
Tak ayal hipotesis Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Presiden Jokowi saat itu dipandang ‘ngeri ngeri’ sedap koleganya di NasDem, karena bisa merusak hubungan big bos mereka Surya Paloh dengan Jokowi. Apalagi NasDem masih berada dalam koalisi pemerintahan atau pendukung Jokowi.
INGIN TETAP BERSAMA JOKOWI, TAPI JUGA GALANG KEKUATAN PERUBAHAN
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs,(INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, pernyataan Zulfan tersebut bisa merusak strategi politik NasDem.
Umam menilai saat ini NasDem sedang memainkan strategi “mendayung di antara dua karang”: ingin tetap bersama Jokowi, namun juga ingin menggalang kekuatan perubahan.
Oleh karena itu, Zulfan Lindan diberhentikan dari kepengurusan Partai Nasdem usai membuat pernyataan Anies Baswedan antithesis Joko Widodo.
Pernyataan Zulfan, dinilai pengamat bisa merusak strategi politik NasDem.
Makanya, pengurus NasDem dan parpol koalisinya mencoba ‘meng-koreksi’ hipotesis Zulfan Lindan yang menyatakan Anies Baswedan antitesis Jokowi.
Politikus Partai NasDem, Bestari Barus misalnya, menyanggah kesimpulan mantan rekan separtainya, Zulfan Lindan. Bila Zulfan dulu menyatakan Anies Baswedan antitesis Jokowi, maka Bestari Barus kebalikannya: ‘’Itu kesimpulan yang sesat!,’’ kata Bestari dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema 'Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?', Kamis (20/7/2023).
"Seribu orang boleh mengatakan Anies antitesis Pak Jokowi, tetapi Anies sendiri dan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu. Apakah kita lebih tahu apa yang ada di pikiran Pak Jokowi dan apa yang ada di pikiran Anies?" ujar Bestari Barus, meski di sampingnya ada Zulfan Lindan.
PERUBAHAN BUKAN BERARTI ANTITESIS
Parpol koalisi pendukung Anies mengatakan, mereka mengusung jargon perubahan, tapi bukan berarti adalah antitesis dari pemerintahan Jokowi saat ini. Perubahan yang diusahakan adalah perubahan menjadi lebih baik. Menurut Bestari, itu bukan antitesis.
"Mengatakan perubahan untuk menjadi lebih baik pun itu bisa haram, bisa jadi antitesis. Nah, itu sesat pikir," ujar Bestari.
Senada diungkapkan pengurus PKS, salah satu parpol koalisi pendukung Anies. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil berpandangan, bakal capres Anies Baswedan semestinya tidak dianggap antitesis dari Presiden Joko Widodo, meski membawa narasi perubahan.
"Mengatakan Pak Anies antitesis, saya kira bukan antitesis," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Muzzammil berpandangan, narasi perubahan dan berkelanjutan yang dibawa kandidat dalam pemilihan umum adalah hal wajar, baik itu di tingkat pusat maupun daerah.
Sebaliknya hipotesis Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Presiden Jokowi mendapat reaksi keras PDI Perjuangan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan politikus NasDem Zulfan Lindan soal Gubernur DKI Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi adalah persoalan etika serius.
Menurut Hasto, pernyataan Zulfan representasi sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anies, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.
"Antitesis artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesis artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," kata Hasto.
"Dengan demikian, dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis," sambungnya.
Hasto lalu mengaitkan sikap NasDem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap NasDem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi.
Terpisah, Zulfan Lindan menyebut Hasto nggak paham secara utuh pernyataannya. "Mas Hasto tidak memahami secara utuh apa yang saya maksud dengan tesa, antitesa, dan sintesa. Dalam teori dasar Dialektika Hegel memang terjadi perubahan yang mendasar dari bentuk feodalisme mengalami perubahan dalam bentuk sistem kapitalisme," kata Zulfan kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
"Namun, kini semua pendekatan itu banyak mengalami perubahan yang dikenal sebagai teori konvergensi, di mana antara kapitalisme dan sosialisme saling melengkapi," sambungnya.
Zulfan memberi contoh negara China dan Rusia. Zulfan menuturkan China dan Rusia dikenal sebagai negara sosialis yang dapat melakukan pendekatan liberalis dan kapitalis.
"Sebagai contoh misalnya China dan Rusia yang dikenal sebagai negara sosialis dalam membangun perekonomiannya juga melakukan pendekatan liberal kapitalisme," jelas Zulfan.
Zulfan menjelaskan, antitesis yang dia maksudkan adalah pola berpikir dan bekerja. Menurutnya, ada perbedaan pola berpikir dan bekerja antara Jokowi dan Anies.
"Dalam kaitan Anies Baswedan sebagai antitesis Pak Jokowi, jangan dipahami saling bertabrakan. Sebagaimana saya jelaskan dalam dialog Total Politik bahwa Jokowi punya pendekatan berpikir dan kerja," ujar Zulfan.
Zulfan menyebut pola kerja Jokowi bertipe implementatif, sementara Anies melakukan pendekatan konseptual dalam melakukan program kerja.
"Pak Jokowi lebih melakukan pendekatan implementatif (langsung dijalankan). Sementara itu, Anies lebih melakukan pendekatan konseptualisasi, yang mungkin saja implementasinya tidak sesegera Pak Jokowi," imbuhnya.
Penyangkalan NasDem terkait jargon 'perubahan' dan capres Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi, bisa membuat calon pemilih NasDem dan Anies bingung.
ADI PRAYITNO: IDENTITAS ANTITESIS DONGKRAK DAYA JUAL NASDEM
"Ketika Abang (Bestari Barus) semakin men-deny (menyangkal), menolak (Baca: bahwa Anies) seakan-akan bukan 'perubahan', bukan antitesis dari Pak Jokowi, orang juga bingung. Ganti saja tagline 'perubahan' dengan 'kita tegak lurus pada Jokowi', nggak ada perubahan lagi," kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema 'Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?', Kamis (20/7/2023).
Adi menilai identitas NasDem dan Anies sebagai antitesis Jokowi sebenarnya bisa menjadi identitas yang mampu mendongkrak daya jual politik NasDem dan Anies pada Pemilu 2024.
Soalnya, identitas itu tidak dipunyai rival NasDem dan Anies. Misalnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama menyatakan tidak bertentangan dengan Jokowi.
"Jangan pernah alergi misalnya, NasDem, Anies, dan poros perubahan itu disebut dengan antitesis. Itu bukan sesuatu negatif," ingat Adi.
Istilah 'antitesis' dari filsafat dialektika GWF Hegel dicuplik oleh Zulfan Lindan, dulu politikus NasDem, untuk menjelaskan posisi politik Anies di hadapan Jokowi.
Menurut Adi, seharusnya NasDem bersikap lebih afirmatif terhadap identitas 'antitesis Jokowi'. Karena itu bukan hal negatif. Toh kenyataannya, Anies sejak jadi Gubernur Jakarta sering berseberangan dengan kebijakan Jokowi dan Ahok ketika pasangan ini memimpin Jakarta. Misalnya, Anies mengganti istilah normalisasi sungai dengan naturalisasi sungai.
"Jadi jangan ada kesan bahwa ketika ada istilah antitesis, istilah perubahan, itu sifatnya menjadi prejoratif dan negatif. Tidak. Ini menegaskan ada sesuatu yang berbeda dibanding Jokowi," kata Adi.
"Kalau NasDem tidak mau berbeda dengan Jokowi, jangan majuin (capresin) Anies," ingat Adi.
Buntut pernyataan Zulfan bahwa Anies Baswedan antitesis Presiden Jokowi yang menimbulkan polemik, membuat NasDem menonaktifkan Zulfan sebagai pengurus NasDem. Zulfan lalu undur diri dari Nasdem.
ANIES: IKN BUKAN HAL PENTING
Penilaian mantan Politikus NasDem Zulfan Lindan bahwa Anies Baswedan adalah antitesis Presiden Jokowi ada benarnya. Banyak hal Anies beda pandangan dan pendapat dengan Presiden Jokowi. Di antaranya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), subsidi mobil listrik, pembangunan jalan tol dan lainnya.
‘Penolakan’ Anies terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kian ke belakang kian tegas. Puncaknya terjawab saat debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Saat sesi tanya jawab antar seasama capres, capres no 3 Ganjar Pranowo menanyakan sikap Anies Baswedan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ganjar meminta Anies merinci pendapatnya mengenai polusi dan kemacetan di DKI Jakarta yang menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota.
"Mas Anies dengan berbagai kondisi di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin memindahkan ibukota dari Jakarta ke IKN?" tanya Ganjar saat debat capres-cawapres di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Anies lantas mengklaim dirinya berupaya membereskan masalah di Jakarta. Ia mengatakan, Jakarta memiliki beragam masalah mulai dari lingkungan hidup, lalu lintas, hingga masalah kepadatan penduduk. Ia menyinggung bagaimana pemindahan masalah lalu lintas dengan pemindahan ASN ke Nusantara.
"Kalau kami melihat begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4 sampai 7 persen. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini," kata Anies.
Anies juga menyinggung penyelesaian masalah lingkungan hidup dengan pembangunan transportasi umum berbasis elektrik hingga membangun taman. Hal itu dilakukan membuat Jakarta nyaman. Ia menyindir aksi Belanda yang malah meninggalkan kawasan Kota Tua.
"Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya Kota Tua. Ketika Kota Tua turun, mereka pindah ke selatan. Bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan masalah," kata Anies.
Sementara, dalam kasus IKN, Anies mengatakan, pembangunan Nusantara bukan hal penting. Ia menilai, masih banyak daerah perlu pembangunan, seperti perbaikan sekolah rusak dan pembangunan jalan tol.
"Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgent. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja. Bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian," kata Anies.
IKN PRODUK HUKUM CACAT, TAK LIBATKAN PUBLIK
Mendengar jawaban Anies, Ganjar menyimpulkan Anies menolak IKN. "Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? Menolak IKN dilanjutkan?" tanya Anies.
Anies lantas membalas dengan mengatakan, bahwa Nusantara sebagai produk negara yang tidak melibatkan partisipasi publik dan menyinggung oposisi. "Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga sesudah jadi undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik," kata Anies.
Anies menyinggung negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Ia menilai, publik perlu terlibat dalam membahas aturan, tetapi kondisi Indonesia saat ini sudah seperti negara yang dipimpin kekuasaan. "Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan, sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasan di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro-kontra," kata Anies.
Anies menilai publik butuh pembangunan yang bersifat penting. Ia menganalogikan situasi saat ini belum sepenting masalah pupuk. Pemerintah lebih mengutamakan membangun Nusantara. "Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita?" kata Anies
Sebelumnya, kritik Anies soal IKN disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11/2023). Anies ditanya oleh para panelis acara tersebut, apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia?
Calon presiden (capres) nomor urut 1 itu lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
Anies menyebutkan, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Anies menilai langkah membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.
"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem,’’ terang Anies.
Seluruh Kalimantan harus turut merasakan
penolakan IKN juga didengungkan Anies saat berkunjung ke Kalimantan. Dia mengatakan, lebih memprioritaskan kebutuhan ketimbang keinginan. Sebab, keuntungan dari pembangunan IKN tidak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan.
"IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaannya masyarakat di Kalimantan Barat dapat apa? Jangankan Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa?" ujar Anies di acara Desak Anies, Pontianak, pada Selasa, 26 Desember 2023.
Sementara, menurut dia, kebutuhan berkaitan peningkatan kualitas manusia harus lebih dulu diutamakan, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
RIBUAN SEKOLAH RUSAK DI KALIMANTAN
Dalam hal pendidikan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membeberkan data ribuan sekolah di Kalimantan yang rusak.
"Saya sampai cek datanya di seluruh lima provinsi Kalimantan ini, kelas yang rusak berat itu jumlah totalnya 79.000 ruang kelas SD, SMP, SMA sampai dengan SLB, rusak," bebernya.
"Kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri ruang kelas yang rusak berat jumlahnya 28.000. Sekarang apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas manusia," sambungnya.
Beralih ke pembangunan infrastruktur, Anies pun mengatakan banyaknya ruas jalan yang rusak parah dan harus segera diperbaiki.
"Kita ingin di Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik, dan datanya nih Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Jalan rusak di Kalimantan Barat jumlahnya 3.700 Km," ujarnya.
"Haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak," tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan itu pun mengingatkan soal pentingnya pembangunan secara menyeluruh. Dengan begitu, seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan akan turut merasakan dampak dari pembangunan tersebut.
"Jadi kalau kita berbicara tentang pembangunan, pikirkan pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu, tidak! Yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu," ungkapnya.
"Mereka yang tidak bekerja di tempat itu tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita, tapi akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita?" lanjutnya.
Lebih lanjut, Anies mengatakan untuk menyelesaikan kebutuhan dasar terlebih dahulu agar rakyat sejahtera.
"Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental. Dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan sejahtera," pungkasnya.
PKS TEGAS TOLAK IKN
Pernyataan penolakan IKN lebih tegas disampaikan PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11/2023).
Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan. Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.
"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke Nusantara. Tetap di Jakarta," jelas Shohibul.
Lebih lanjut Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.
"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar dia.
JOKOWI: IKN JUSTRU HILANGKAN KETIMPANGAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pernyataan Anies Baswedan yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal menimbulkan ketimpangan baru.
Menurut Jokowi, IKN justru menghilangkan ketimpangan akibat Jawa Sentris. "Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris,"ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023), dikutip dari detikNews.
Menurut Jokowi, kehadiran IKN diharapkan bisa menciptakan pemerataan ekonomi yang Indonesia sentris. Sebab, selama ini gerakan ekonomi mayoritas dikuasai Pulau Jawa.
"Kami ingin Indonesia sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, dari 17 ribu pulau yang kita miliki. 58% itu hanya di satu pulau yaitu Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris," ungkap Jokowi.
"Pertumbuhan ekonomi harus terjadi juga di pulau lain. Di luar pulau Jawa harus ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Di belasan ribu pulau lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.(BERSAMBUNG)
