COWASJP.COM – BAKAL calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan saat pidato hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.
"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.
Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa biaya tambahan lainnya. Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer. "Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat," katanya.
Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies. "Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang," sambung dia.
Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.
"Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," pungkas dia.
BENARKAH HITUNGAN ANIES?
Tapi benarkah pembangunan jalan nasional non-tol era SBY lebih panjang dibandingkan Jokowi?
Untuk itu, Kompas.com coba menyajikan datanya dengan merujuk beberapa sumber. Terutama dokumen Kementerian PUPR yang diunduh dari situs Open Data Kementerian PUPR, dan laman Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai landasan, era Pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Sementara era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang.
Perbandingan Pembangunan Jalan Nasional Non -Tol SBY dan Jokowi
merujuk Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum Tahun 2008, total panjang jalan nasional non-tol pada tahun 2004 ialah 34.629 km.
Kemudian hingga Desember 2014, total panjang jalan menjadi 38.570 km.
Sebagaimana dikutip dari Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2015. Data tersebut juga diperkuat pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, bahwa selama kurun waktu 2004-2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km.
"Dulu panjang jalan nasional 34.000 km, saat ini 38.000 km, tambahan itu dari pembangunan jalan baru, ada juga dari jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional," ujarnya saat berdiskusi dengan wartawan di Media Center Kementerian PU (24/03/2014) silam, dikutip dari Laman Kementerian PUPR.
Sampai akhir tahun 2021, total panjang jalan nasional non-tol bertambah 46.965 km.
Hal itu tertera dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2022.
TERNYATA JOKOWI LEBIH PANJANG
Berdasarkan data darI ketiga tahun di atas, dapat diartikan panjang jalan nasional selama era Pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km, dari 34.629 km menjadi 38.570 km.
Sedangkan pada era Pemerintahan Jokowi, panjangnya bertambah 8.395 km. Dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km.
Kendati demikian, data dari BPS menunjukkan versi lain, dan nampaknya dijadikan rujukan Anies. Di mana, panjang jalan nasional tahun 2004 ada 34.628 km, tahun 2014 sepanjang 46.432 km, dan tahun 2021 sepanjang 47.017 km.
Dari data itu, dapat disimpulkan panjang jalan nasional selama era kepemimpinan SBY bertambah 11.804 km. Dari 34.628 km menjadi 46.432 km.
Sementara, panjang jalan nasional era kepemimpinan Jokowi bertambah 585 km. 46.432 km menjadi 47.017 km.
Namun, yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era Pemerintahan Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024. Baik itu data dari Kementerian PUPR maupun BPS.
Apalagi, Pemerintahan Jokowi juga belum usai, dan tengah menggenjot pengerjaan jalan nasional di berbagai wilayah Indonesia.
PEMBANGUNAN JALAN TOL ERA SBY DAN JOKOWI
Mengenai era Pemerintahan SBY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto pernah mengatakan, pada awal Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, yakni tahun 2004, panjang jalan tol 611 km. Sementara, jelang masa berakhir KIB II, yaitu tahun 2014, panjang jalan tol mencapai 918 km. "Kita nambah sekitar 300 km jalan tol dalam 10 tahun," kata Djoko, di Jakarta, Senin (24/03/2014), dikutip dari pemberitaan Kompas.com.
Kemudian merujuk informasi yang dikutip dari laman Kementerian PUPR pada Jumat (25/04/2014), dia menyebutkan lagi selama KIB I dan KIB II pembangunan jalan tol di Indonesia telah mencapai 927 km.
Apabila menggunakan data yang terakhir, pembangunan jalan tol era Pemerintahan SBY sekitar 316 km. Dari 611 km menjadi 927 km.
Deklarasi capres-cawapres Anies Baswedan dan Gus Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). (FOTO: kompas.com)
Di sisi lain, era Pemerintahan Jokowi mengalami penambahan jalan tol yang sangat signifikan. Merujuk informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), per Maret tahun 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia ialah 2.624 km.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan panjang jalan tol pada era Pemerintahan Jokowi telah bertambah sekitar 1.697 km. Dari sebelumnya 927 km menjadi 2.624 km. Jumlah itu juga masih akan bertambah, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang selesai dibangun hingga tahun 2024.
DATA MENTERI PUPR AKAN DIPERBAIKI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons kritikan calon presiden Anies Baswedan terhadap pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo yang kalah jika dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Basuki, kritikan itu disebabkan adanya kesalahan pembacaan data oleh Anies dari sumber rujukan yang ia gunakan. Yakni salah satu data di media massa. Untuk datanya sendiri, menurut Basuki, tidak ada kesalahan, meski perlu ada yang diperbaiki.
"Tapi enggak usah berpolemik lah itu. Nanti datanya akan diperbaiki," ujar Basuki saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Kendati begitu, ia kembali menegaskan, kemungkinan besar Anies salah membaca data terkait jalan itu. Sebab, ia mengaku data yang disajikan salah satu media massa itu memang tidak ada kesalahan dan datanya bagus.
"Kelihatannya iya (salah baca). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucap Basuki.
SUBSIDI MOBIL LISTRIK DINIKMATI ORANG MAMPU
Anies Baswedan juga mengkritik subsidi untuk kendaraan mobil listrik dari pemerintah. Kritik disampaikan saat membicarakan persoalan climate crisis dalam sebuah video yang diputar di acara Indonesia Net-Zero Summit 2023.
Acara ini digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), namun Anies tak bisa hadir karena sedang menjalankan ibadah haji.
Anies mempertanyakan kenapa subsidi justru diberikan kepada mereka yang berkecukupan secara ekonomi.
"Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik (yang harganya sangat mahal)," kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (25/6/2023).
Bacapres yang diusung Partai Nasdem ini mengingatkan, masyarakat Indonesia juga tengah terdampak krisis iklim. Hal ini ditunjukkan dengan udara semakin panas hingga ratusan rumah di pesisir pantai tenggelam.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, pemerintah memiliki target yang tinggi mengatasi krisis iklim. Namun, ia menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah justru tidak konsisten dengan komitmen penyelesaian lingkungan tersebut.
Dalam kasus subsidi mobil listrik, Anies mempersoalkan alokasi anggaran negara menanggulangi krisis iklim yang seharusnya dilihat secara komprehensif.
Padahal, kata dia, pengendalian polusi udara bisa dilakukan dengan memindahkan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua,” ujar Anies. “Itu contoh bagaimana kita harus membuat konsistensi kebijakan,” tuturnya.
Sebelumnya Anies juga pernah mengkritik kebijakan subsidi kepemilikan kendaraan listrik. Menurutnya, tindakan itu kurang tepat untuk menghadapi krisis lingkungan.
Ia menyebut, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. "Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies, Minggu (7/5/2023).
GOBEL: SUBSIDI MOBIL LISTRIK UNTUNGKAN PENGUSAHA KAYA
Kritik subsidi mobil listrik juga datang dari pengusaha yang juga Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Kata Gobel, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait subsidi yang dinilai terlalu jor-joran ke pembelian mobil listrik. Ia bilang, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan subsidi ke masyarakat yang mendesak dibantu seperti kalangan petani maupun nelayan ketimbang subsidi mobil listrik.
Subsidi yang diarahkan ke pembelian mobil listrik diperkirakan akan lebih banyak dinikmati orang-orang kalangan menengah ke atas, mengingat selama ini konsumen mobil listrik didominasi kalangan ekonomi mampu.
"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara," kata Gobel dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (17/5/2023).
"Mana lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" ujarnya. Gobel yang juga konglomerat di bisnis elektronik ini menuturkan, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik. Sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah, karena merekalah yang sebenarnya paling berhak dibantu.
Gobel mengatakan, pembelian mobil listrik saat ini sudah harus antre berbulan-bulan. Artinya, kata Gobel, tidak ada masalah permintaan, sehingga tak perlu sampai dibantu dengan subsidi mobil listrik.
Maka dari itu, tegasnya, pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik. Sebaiknya pemerintah turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan.
"Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," tandas mantan Menteri Perdagangan di periode pertama Jokowi tersebut.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Nasdem ini menyatakan di tengah pemberian subsidi kendaraan listrik, anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penurunan terus dalam lima tahun belakangan.
Menurut data yang ia pegang, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun.
Artinya dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.
Kritikan yang sama juga disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut program subsidi atau insentif mobil listrik terkesan bodoh jika tidak dibarengi dengan pembangkit listrik bersih yang dibangun anak bangsa.
"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan? Tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit. Kalau pembangkitnya tetap PLTU, itu hanya berpindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," jelasnya di Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).
JK tidak menutup mata pemerintah sudah punya program mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menggantinya dengan pembangkit listrik bersih lain dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Namun, ia mengkritik langkah pemerintah tersebut lambat.
Ia pun memamerkan apa yang sudah dilakukan di perusahaan miliknya PT Hadji Kalla. JK menegaskan tak butuh waktu lama untuk membangun pembangkit listrik bersih. "Sebenarnya pemerintah sudah punya program itu, tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat. Sekali lagi minta maaf, kita di Hadji Kalla 10 tahun lalu sudah bikin itu PLTA. Bisa dibikin dalam negeri," pamernya.
BANJIR TKA CHINA
Ia pun menegaskan pemerintah tidak perlu berdalih dengan mendatangkan banyak tenaga kerja asing (TKA) dalam proses transisi energi. Pasalnya, semua bisa dilakukan oleh para pekerja lokal.
JK secara gamblang menyinggung soal banjir TKA China di proyek dalam negeri imbas kedatangan beberapa investor asing. Menurutnya, hal tersebut memberi kesan tenaga kerja Indonesia bodoh.
"Sekali lagi orang bilang bikinnya ke China, tidak! Jadi saya hanya minta bangsa ini percaya diri dan saat jadi Wapres saya lakukan itu, boleh tanya semuanya... Jadi ini bukan hal yang baru, cuma sekarang makin klasik, seperti kita tidak bisa bikin apa-apa, memberi kesan bodoh. Kenapa? Ya ada interest (conflict of interest), tidak mau didik orang, akhirnya bikin lagi panggil lagi asing karena tidak pernah punya pengalaman," tegas JK.
Namun, JK tidak membantah bahwa perusahaan miliknya juga memakai TKA China. Ia menegaskan TKA China itu dipekerjakan dalam jumlah kecil sebagai konsultan.
DORONG KENDARAAN UMUM BERBASIS LISTRIK
Selain itu, Anies menceritakan pengalamannya saat masih menjabat Gubernur aktif DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat justru menambah kemacetan di jalan raya.
"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan," tuturnya.
Anies menekankan kritik itu mengarah kepada target subsidi yang seharusnya diberikan kendaraan umum sebagai moda transportasi publik yang dianggapnya akan bermanfaat bagi semua.
"Kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, prinsip keadilan akan tercapai. Karena uang publik dipakai untuk publik benefit untuk manfaat bagi semua," tutur Anies.
Anies pun sebelumnya sempat menyinggung kritiknya itu jangan diartikan dirinya menolak kendaraan listrik. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Gubernur DKI, ia mengaku banyak mengeluarkan kebijakan maupun program mendukung kendaraan listrik.
"Kami di Jakarta promotor kendaraan listrik. Bahkan kita membuat pertandingan balap motor, motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan," kata Anies.
"Itu enggak ada pertanyaan, bahkan saya termasuk paling awal membebaskan pajak balik nama kendaraan bermotor listrik nol. Kemudian, kendaraan listrik tidak kena ganjil-genap di Jakarta, kita berikan insentif-insentif itu," sambungnya.
Alhasil, Anies menerangkan bahwa kritiknya yang disampaikan bukan soal penggunaan kendaraan listrik. Melainkan, soal kebijakan pemerintah memberikan subsidi bagi pembelian kendaraan listrik kepada masyarakat.
"Jadi kalau ditanya rekam jejak, jadi bukan cuma rencana mendukung program listrik, kami rekam jejaknya justru itu bus listrik pertama kami yang selenggarakan. Jadi ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik dipangkas menjadi hanya 1%.
Ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).
Menteri Perindustrian (Menperin) RI Agus Gumiwang sempat menyatakan pemerintah memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik sebanyak 200 ribu unit motor sampai pada Desember 2023. Sedangkan bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan.
PARA MENTERI KOMPAK BANTAH ANIES
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan soal subsidi mobil listrik. Luhut meminta pihak yang mengkritik agar datang langsung menghadap dirinya.
"Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya," katanya saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Tetapi Luhut mengaku tidak tahu siapa pihak yang melontarkan kritik. Ia pun mengingatkan semua pihak agar tidak melawan arus.
"Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu," ujarnya.
Luhut menjelaskan, pemberian subsidi mobil listrik sudah dilakukan melalui studi yang komprehensif. Saat ini hampir semua dunia melakukan hal yang sama.
"Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya saya," tegasnya.
Ditambahkan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
subsidi mobil listrik atau electric vehicle (EV) ini jangan hanya dilihat dari satu sisi saja.
"Ya EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi, sebagai komunitas global kita punya komitmen zero emisi pada 2060. Nah ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu," tuturnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2023).
Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya industri mobil listrik dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Ditambah lagi dapat memanfaatkan hilirisasi nikel yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah.
"Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan bisa memanfaatkan program hilirisasi yaitu nikel yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah."
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, saat ini hampir semua negara memberikan subsidi mobil listrik.
"(Subsidi) mobil listrik hampir semua negara memberikan," katanya saat ditemui di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023) kemarin.
Terkait tantangan Luhut, kata Anies, kritik disampaikan soal subsidi pemerintah bukan persoalan pribadi dengan Luhut atau sebagainya. Namun, soal masukan yang ingin disampaikannya ke masyarakat.
"Itu adalah persoalan publik, ini bukan persoalan pribadi, dua orang, tiga orang, empat orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar. Publik yang harus mendengar," kata Anies saat wawancara program Point Of View' channel youtube Liputan6 SCTV, Minggu (14/5).
PECAH KONGSI KOALISI NASDEM-DEMOKRAT, SBY, PRANK ANIES DAN MUSANG BERBULU DOMBA
KETUA Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluapkan kekecewaannya usai bakal capres yang Demokrat dukung, Anies Baswedan, berkhianat bersama Partai Nasdem.
Kekecewaan disampaikan SBY usai rapat darurat bersama jajaran MTP Demokrat di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Pasalnya, Anies secara sepihak menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres, tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS selaku mitra koalisi. Bahkan, PKB telah menyetujui tawaran duet Anies-Cak Imin tersebut.
Deklarasi Anies-Cak Imin dilakukan Sabtu 2 Oktober 2023 di Hotel Yamato atau Majapahit Surabaya, Jatim. Melalui rapat darurat dipimpin SBY, Demokrat akhirnya resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Demokrat turut menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Mereka meninggalkan Nasdem dan PKS yang masih mengusung Anies.
Tanggapan SBY diawali pembacaan kronologi, tahapan tahapan kejadian sejak PD bergabung koalisi dengan Nasdem dan PKS oleh salah satu tim Delapan dari PD, yakni Muhamad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Partai Demokrat (PD), kata SBY di awal jumpa pers, menugaskan dua orang menjadi bagian tim delapan. Yakni, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya dan Iftitah. Mereka bekerja siang malam hampir setahun. Marathon. Di bawah supervisi Ketua Umum yang juga wakil Majelis Tinggi AHY. Mereka puluhan kali bertemu capres Anies Baswedan .
Kerja ini tidak mudah, banyak hambatan, tantangan. Tapi, belakangan kelihatan ada progres, memberi harapan. Sebelum kandas. Terhempas pasca kejadian tiga hari lalu.
Saya sangat mengerti perasaan emosi para kader, saya minta mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan! Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Kita atasi.
Ingat sesudah kesulitan ada kemudahan. Seperti dijanjikan Allah SWT dalam Al Quran tepatnya surat Al Insyirah yang artinya melapangkan. Seperti tertulis di ayat lima dan keenam. Bunyi ayat kelima: Fa inna ma’al usri yusro artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang di ayat keenam berbunyi Inna ma’al usri yusro artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Kita melakukan kilas balik sering mengalami guncangan dan krisis. Alhamdulillah kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan. Dan, rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana manusia. Insya Allah, kita akan mendapatkan lebih baik di masa depan.
Di sisi lain, meksipun kita dibeginikan oleh capres Anies dan mitra kaolisi kita Nasdem, tapi sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya:
Pertama, memang kita ditelikung dan ditinggalkan, seperti ini sekarang. Sekarang! Bayangkan kalau kita ditelikung, ditinggalkan, satu dua hari sebelum batas akhir pendaftaran ke KPU.
Bayangkan seperti apa! Kita masih ditolong Allah SWT, diselamatkan sejarah.
Syukur kedua saya renungkan baik baik. Saya berkontemplasi malam hari. Justru kita diselamatkan Allah SWT. Apa yang saya maksudkan. Kita tidak diijinkan Allah untuk mendukung seseorang dan bermitra dan orang lain yang kalau kita teladani dari akhlak para pemimpin besar. Khususnya bagi ummat Islam akhlak Rosulullah Muhamad SAW yang kita rasakan sekarang . Mereka tidak sidik, tidak jujur dan tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya, tidak amanah dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmennya dan janjinya.
Nah, sekarang saja tidak sidiq, tidak amanah, tidak memegang janjinya , bagaimana nanti jika menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang jauh lebih besar.
Sekarang saja tidak amanah, bagaimana nanti kalau jadi pemimpin. Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, mungkin kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka mengusung seseorang menjadi pemimpin bangsa Indonesia.
Selain itu, ternyata kita tidak diijinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar, mengingkari kesepakatan tertulis dalam kesepakatan koalisi yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan. Bayangkan di masa depan kalau kita bermitra dengan koalisi yang tidak patuh, tidak tunduk pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi mendikte, mengatur yang lain, capres memaksakan kehendak. Tidak menganggap yang lain.
Bukan itu koalisi yang hendak kita bangun.
Sebagaimana pengalaman kita yang bermitra koalisi selama 10 tahun selalu menjunjung prinsip nilai nilai utamanya keseteraan dan keadilan. Sekali lagi, kita bersyukur karenanya mari kita hadapi ujian dan cobaan ini dengan tegar sambil berikhtiar berpikir ke depan. Sambil mencari jalan keluar. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan terbaik.
Para anggota majelis, para kader Demokrat yang saya cintai. .. Ya..sebetulnya kalau mau jujur ya...saya pun tidak menyangka atas terjadinya kejadian tiga hari lalu. Setelah setahun lamanya menjalani koalisi bersama sama, berikhtiar, berjuang untuk bisa menjadi kenyataan, dan bisa mengusung capres dan cawapres yang kita harapkan. Yang juga diinginkan seluruh rakyat. Tiba tiba terjadilah peristiwa tiga hari lalu. Kalau saya harus berterus terang sebetulnya saya tidak naïf. Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres dua kali. Saya pernah bersama sama membangun koalisi, dengan mitra dan tidak ada yang saya rasakan seperti terjadi tiga hari lalu itu.
Saya mengerti, kita semua mengerti politik memang penuh strategi, taktik, dan siasat. Caranya banyak. Tapi, saya tidak menyangka (baca Anies) bisa bertindak sejauh itu. Menurut saya ini melebihi batas kepatutan, etika, moral, dalam politik. Kasar. Dalam bahasa Inggris… Mudah mudahan kita tidak melakukan perilaku politik seperti itu.
Ada baiknya dalam sidang majelis ini saya ungkapkan sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya, agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat, maupun dari luar Demokrat. Begini, 'Pak SBY.. Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu? Atau kepada orang-orang itu?' ujar SBY menirukan keraguan mereka.
Saya jawab praduga yang baik, berprasangka baik, saya percaya kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh.
Mendengar jawaban SBY, teman-teman tadi berujar: ’Yang terpenting saya sudah memberikan peringatan. Lihat saja nanti,’ ingat mereka.
Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh katakan, keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai rules, kesepakatan, ternyata barangkali mengandung kebenaran.
Anggaplah kali ini salah tetapi kita belajar. Mudah mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Mudah mudahan kita tidak salah lagi ke depan.
Masih segar dalam ingatan saya sebagaimana yang disampaikan Bung Iftitah tadi. Di ruangan ini, saya duduk di sini. (SBY sambil menggerakkan tangan seraya menunjukkan kursi yang diduduki berdampingan Anies) tanggal 25 Agustus 2023. Berarti seminggu lalu. Pak Anies duduk di sini (sambil menunjuk kursi yang diduduki Anies). Dengan didampingi Tim 8. AHY memang tidak selalu hadir.
Anies menyampaikan kepada saya dan didengar semua yang hadir bahwa awal September (2023) berarti hari hari ini, akan mendeklarasikan koalisi dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapresnya, yang telah selesai diputuskannya.
Tiga hari kemudian, trides letter sekarang ini yang kita dapatkan sekarang sesuatu yang sangat mengejutkan (Anies memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya).
Dan, saya ini orang tua, beberapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya. Di Cikeas dua kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya, dan tentu kepada ketum (ketua umum) kita. Saya memang sebagai orang tua, 'kok jadi begini?
Saya kira semua merasakan, semua kader seluruh Indonesia marah yang diekspresikan dengan cara dan tanggapan berbeda beda. Saya sendiri dua malam ini sampai subuh di sini. Sejak kerja pagi hari, pesan datang dari mana-mana. Baik kader maupun non kader. Dan rata-rata memang emosional. Saya paham lah. Dari ribuan yang memberikan respon ada dua yang menarik bagi saya. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. 'aku tahu politik itu banyak akalnya tapi tak kusangka buruk banget ini. Korbannya AHY dan Demokrat.
Ada lagi komentar 'Ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba,’ jelas SBY menirukan salah satu respon yang masuk.
"Terus saya jadi ingat, saat sekolah di SD. Banyak peribahasa diajarkan. Musang berbulu domba itu kalau dalam peribahasa maksudnya di depan bersikap baik lembut, penuh persahabatan, tapi di balik itu kalau kita lengah, kita lemah akan dicaplok, dimakan sampai habis. Ini peribahasa, bukan orang, Mungkin tafsirnya ditelikung, ya."
ADA DALANG DI BALIK GAGALNYA PASANGAN ANIES-AHY
Mengapa semua ini harus terjadi dan kita rasakan kita dipukul. Mengapa Demokrat dan AHY selama dua tahun belakangan mengalami gerakan pengambilalihan partai oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko harus mengalami begini lagi.
"Otak saya berputar, insting saya berbicara. Understand. Why? Orang bijak mengatakan, selalu mencari What dan Why supaya How itu menjadi tepat. Kader Demokrat yang pikirannya tidak happy mengatakan, Pak kita ini kok Demokrat oposisi. Kan oposisi ini sah. Kok diperlakukan sebagai musuh negara. Kita bukan partai terlarang. Kader Demokrat juga bukan teroris. Jadi, mestinya diperlakukan sama dengan warga yang lain.
Itu ekspresi kegalauan dirinya. Saya tekun mendengarkan. Oleh karena itu tidak bermaksud menuduh siapa pun. Saya ulangi lagi, tanpa bermaksud menuduh siapa pun, saya ingin berbagi dengan saudara. Di ruangan ini."
Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan tingkat puncak kan diketahui publik. Diketahui masyarakat luas, terutama sorotan terjadi pilpres 2024. Apa yang kita dengar, kita ketahui untuk mencari benang merah. Sekali lagi tanpa bermaksud menuduh, atau mendiskreditkan pihak lain. Karena kita berbicara fakta dan kebenaran dan dugaan yang mengandung logika.
Satu, kita semua tahu memang ada keinginan (baca: pihak tertentu) untuk hanya terbentuk dua pasangan capres cawapres dalam pilpres 2024. Itu ada. Jangan ada dusta di antara kita.
Ada upaya pekerjaan politik tingkat tinggi yang membuat koalisi perubahan yang di dalamnya ada Nasdem, PKS dan Demokrat untuk tidak bisa berlayar. Itu ada. Kita juga tahu termasuk informasi yang sangat sensitif untuk membuat pasangan Anies-AHY yang sebenarnya sudah matang sebelumnya, prahara tiga hari lalu.
Pasangan itu tidak akan terjadi. Info yang saya dengar ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, tapi fakta. Dan ternyata benar. Pasangan Anies- AHY yang hampir matang dan siap diluncurkan, diketahui masyarakat luas diketahui terbukti bisa digagalkan.
Jadi, informasi sudah disampaikan bung Iftitah melalui press release-nya. Jadi, informasi informasi, kita tahu seorang menteri aktif dari kabinet kerja pimpinan Jokowi intensif melakukan lobi termasuk kepada PD dengan menawarkan , mengajak, membentuk koalisi baru. Koalisi PD-PKS dan PPP.
Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan bahwa inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah (baca: Presiden Jokowi). Kata kata sang menteri. Bukan kata kata saya, tapi kata kata yang bersangkutan (baca menteri).
Dari semua hal yang kita sudah tahu itu. Bukan hanya informasi. Tapi sudah jadi kenyataan. Saya tertarik dengan informasi lain, saya membatalkan kata gerakan, semua informasi lain, katanya semua gerakan hingar bingar, pilpres, yang berkaitan koalisi dan pasangan capres capres katanya ada mastermind-nya. Ada dalangnya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud itu.
DEMOKRAT MARAH BESAR SEBUT PALOH-ANIES PENGKHIANAT
Sebelumnya Partai Demokrat (PD) marah besar begitu tahu capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di pilpres 2024.
Sekjen PD Teuku Riefky Harsya lewat keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) menuding Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Muhaimin jadi cawapres secara sepihak, tanpa persetujuan PD dan PKS sebagai mitra koalisi.
Kabarnya Anies menyetujui ketetapan Surya Paloh. Padahal, klaim Demokrat, Anies sebelumnya telah menunjuk Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres pendampingnya. PD menuding Surya Paloh dan Anies sebagai pengkhianat.
Berikut pernyataan Sekjen PD Teuku Riefky Harsya soal duet Anies-Muhaimin:
Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini.
Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.
1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.
2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).
3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. (Baca: Dikhianati, PD Marah Besar Sama Paloh-Anies)
GUS IMIN LURUSKAN SEMUA TUDINGAN
Bakal Capres Anies Rasyid Baswedan dan Bakal Cawapres Muhaimin Iskandar memilih ‘klarifikasi’ di Narasi Mata Najwa atas gempuran, beragam tudingan miring sampai cap pengkhianat dari eks sejawat koalisinya Partai Demokrat (PD). Diawali jumpa pers Sekjen PD yang juga masuk tim 8 Teuku Riefky Harsya lewat keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) menuding Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Muhaimin jadi cawapres secara sepihak, tanpa persetujuan PD dan PKS sebagai mitra koalisi. Mereka menuding Surya Paloh-Anies berkhianat.
Esoknya tak tanggung tanggung Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono ikut ‘mengadili’ Anies Baswedan dan Surya Paloh yang dituding tidak amanah, tidak bisa dipercaya, ingkar janji dan tudingan miring lainnya.
Namun pasangan Anies-Gus Imin dan partai pengusungnya Nasdem dan PKB memilih tidak melayani. Tidak konfrontatif. Mereka fokus pada deklarasi Sabtu (2/9/2023 di Hotel Yamato, Surabaya.
Bahkan dalam deklarasi dilakukan sederhana. Hanya diisi pidato Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dilanjut pidato capres Anies Baswedan dan dilteruskan cawapres Muhaimin Iskandar. Tidak ada tanya jawab dengan wartawan. Apalagi digunakan membantah beragam tudingan Partai Demokrat.
Bahkan selepas Ashar setelah deklarasi tuntas, peserta pun beringsut meninggalkan Hotel Yamato. Sebaliknya wartawan dan fotografer justru bergerombol di halaman depan sebelah kiri. Anies-Gus Imin akan tampil di balkon lantai dua hotel Yamato tempat penyobekan bendera Belanda. Sampai satu jam wartawan-fotografer termasuk penulis yang hadir saat itu ikut bergerombol menanti Anies-Gus Imin belum juga muncul.
Yang muncul di balkon justru peserta deklarasi, pengurus Nasdem atau PKB yang mejeng atau mencoba foto di balkon untuk persiapan Anies-Gus Imin tampil.
Beringsut menjelang Magrib Anies–Gus Imin baru muncul di balkon dengan seragam sama. Putih putih. Pakai peci hitam. Pagar pembatas balkon lumayan tinggi. Agar kelihatan gagah, enak ditonton, panitia menyiapkan bangku, atau kursi untuk pijakan Anies-Gus Imin.
Sekali lagi tidak ada wawancara dengan wartawan. Hanya ambil sesi foto. Wartawan hanya bisa wawancara dengan sumber lapis kedua. Baik pengurus PKB maupun Nasdem. Informasinya pun seputar itu itu saja. Nyaris sama dengan hari hari sebelumnya.
Deklarasi hanya dirancang satu arah berisi pidato Surya Paloh, Anies dan Gus Imin. Pelaku kunci koalisi Nasdem – PKB yang berhasil menduetkan capres Anies-Cawapres Gus Imin memilih moment yang pas untuk membantah, meluruskan semua tudingan jajaran Partai Demokrat.
Akhirnya mereka memilih tampil di Narasi Mata Najwa Senin (4/9/2023) berselang dua hari pasca deklarasi untuk mengklarifikasi, sengkarut beragam tudingan miring jajaran Partai Demokrat kepada Anies, Surya Paloh dan Nasdem.
Podcast Mata Najwa dipilih oleh Anies-Cak Imin salah satu pertimbangannya mungkin jumlah penontonnya sangat banyak. Sampai saat ini followers atau pengikut podcast Mata Najwa mencapai 9,41 juta. Luar biasa untuk ukuran podcast Indonesia.
Selain itu reputasi Najwa Shibab sebagai pembawa acara sangat mumpuni. Najwa dikenal sangat cerdas, kredibel, independen dan profesional. Persiapan Najwa dan tim krunya begitu matang menghadapi narasumber. Dalam menggali informasi dari narasumber Najwa begitu dalam. Itu menunjukkan kesiapan timnya setiap mengundang tamunya.
Najwa dan timnya begitu matang tapi terkesan tidak mendikte apalagi sampai mengadili. Meski pertanyaan yang diajukan sangat tajam. Bahkan Najwa tak segan memotong jawaban nara sumber kalau dianggap muter muter, bertele tele atau sekedar ngeles. Baiknya Najwa memberi kesempatan narasumber menjelaskan sesuai versinya. Bahkan selama sesi wawancara suasananya gayeng. Meski kadang sedikit tegang. Tapi, umumnya cair.
Anies maupun Gus Imin bahkan Najwa kerap tertawa bersama jika hal yang dibahas dianggap lucu. Durasi wawancara sekitar 1 jam 36 menit. Kalau ditranslete sekitar 50 lembar halaman. Cukup panjang.
Pilihan Anies-Gus Imin melakukan ‘klarifikasi’ terhadap beragam tudingan oleh Partai Demokrat ke Narasi Mata Najwa tidak salah. Hanya beberapa jam setelah tayang, sudah ditonton ratusan ribu orang. Bahkan belum 24 jam sejak tayang perdana jumlah penonton sudah menembus satu juta lebih. Luar biasa.
Setelah satu bulan sejak tayang 4 September 2023 jumlah penonton menembus 5.211.756.
Dari beragam komentar penonton sebagian mengaku sempat kaget bahkan shock mendengar tudingan yang dilontarkan jajaran Partai Demokrat kepada Anies, Surya Paloh maupun Nasdem. Tapi, begitu mendengar penjelasan Anies-Gus Imin lewat Podcast Mata Najwa mereka baru ngeh atas sengkarut terpilihnya duet Capres Anies - Cawapres Gus Imin. Bahwa tudingan itu tidak sepenuhnya benar.
Berikut nukilan beberapa komentar penonton.
Dari akun @gebbyputri3713:
Sebelumnya agak kecewa pas tau pasangan cawapres. Tapi, sepanjang menonton ini , saya melihat kejujuran dari beliau beliau (Anies-Gus Imin), yang hanya berusaha menyampaikan fakta sesuai kronologi yg berjalan. Hal ini justru membuat semakin yakin. Bismillah. Semoga Allah Subhahanu Wa Ta’ala senantiasa melindungi Bangsa Indonesia.
Dari akun: @cibermania6375
Awal dapat informasi dari yang saya dapat saat PD marah saya sempat ikut kecewa dengan pa Anies. Tapi, Alhamdulillah dengan penjelasan di Mata Najwa ini akhirnya saya bisa memahami apa yg terjadi sesungguhnya. Terima kasih Mata Najwa sudah mengundang mereka berdua (Anies-Gus Imin).
Dari @akun tunggulnuraga
CLEAR! Mata Inddonesia jadi semakin terbuka berkat Mata Najwa. Persepsi dan kesimpulan diserahkan kepada masing masing individu selaku pemilik dan penguasa pikiran, sesuai kapasitas daya tangkapnya. Mandirilah mengolah pikir, jangan biarkan dikorup oleh kepentingan dan keberpihakan faktor eksternal.
Dari akun @krisnawatisukmaya4855
Ya Allah, nangis bgt pas dengar penjelasan Pak Anies. Nyesel, sempat kecewa dan suudzon sama beliau. Tp setelah nonton ini Alhamdulillah kembali yakin sama Pak Anies.
***
Wawancara dibuka dengan ucapan: ‘’Selamat datang di Narasi Mata Najwa,’’ sambut Najwa Shihab tuan rumah Narasi Mata Najwa
Anies: Alhamdulilah, kita juga senang. Ini kali pertama kita tampil bersama di publik setelah deklarasi 2 September 2023.
Gus Imin: ‘Nganyari’ (terbaru atau paling baru, seraya tertawa)
Setelah deklarasi Sabtu (2/9/2023) kegiatan pertamanya apa?
Anies: Hari ini Senin, deklarasi Sabtu (2/9/2023). Jadi Ahad (4/9/2023) kemarin kita punya kegiatan masing masing: Saya di Medan, Sumatera Utara.
Cak Imin: Saya ada kegiatan di Jombang, Jatim.
Anies: Jadi hari ini kita bersama sama pertama di Jakarta dan melakukan kegiatan pertama bersama di Mata Najwa
Jadi acara publik pertama setelah deklarasi di Mata Najwa.
Yang jelas deklarasi Anies-Cak Imin sangat mengejutkan banyak orang. Kalau Anda berdua seberapa mengejutkan?
Anies: Kita selalu bersiap dengan situasi apa pun. Sebenarnya obrolan waktu itu berjalan cepat. Karena waktu pendek Selasa pekan lalu walaupun soal mengundang PKB (baca: untuk bergabung Koalisi Perubahan) sudah lama . Sebab sejak Juni 2023, sudah saya sampaikan kepada Nasdem, PKS dan Demokrat kita perlu menggandeng parpol lain PKB. Tapi, belum ada tanda tanda seperti sekarang. Proses kemarin cukup singkat.
Bagi Anda Gus Imin apa mengejutkan?
Gus Imin: Ya mengejutkan. Ini jalan Tuhan. Jadi begitu cepat keputusan yang diambil. Meski pun secara perkenalan, komunikasi sudah sangat lama. Sejak mahasiswa (UGM) kita sering bareng (Anies di Fakultas Ekonomi, sedang Gus Imin di FISIP. (Lokasi gedung jurusan mereka bertetangga). Keputusannya itu cepat. Sangat cepat. Saya juga tidak menyangka secepat ini. Ini jalan Tuhan untuk mengambil keputusan itu. (BERSAMBUNG)
