COWASJP.COM – PASANG surut hubungan Megawati-Jokowi mencapai puncaknya saat penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI-P yang dideklarasikan 21 April 2023 lalu. Kabarnya, Jokowi tidak dilibatkan, alias ditinggal saat hari ‘H’ penetapan.
Padahal, selama ini Jokowi lah yang mengelus elus, atau meng-endorse Ganjar sebagai capres 2024. Namun saat hari ‘’H’’ penentuan Ketua Umum PDI-P yang punya hak prerogative dalam menentukan capres dan cawapres PDI-P memilih tak melibatkan Jokowi.
Bahkan sehari menjelang deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres PDI-P, Jokowi justru pulang kampung ke Solo bersiap merayakan Lebaran Idul Fitri.
Jokowi buru buru balik ke Jakarta setelah diberi tahu Pramono Anung perihal deklarasi Ganjar di Istana Batutulis. Jokowi buru buruk balik ke Jakarta lalu ke Istana Batutulis
Apa yang sebenarnya terjadi antara Ketua Umum PDI P Megawati dan Presiden Jokowi yang menjadi petugas partai?
‘’Tolong dibocorin dong?’’ pinta wartawan senior majalah Tempo Stefanus Pramono atau Pram membuka obrolan Podcast-nya. Pertanyaan itu ditujukan kepada dua rekannya jurnalis majalah Tempo lainnya, Raymundus Rikang atau Rikang dan Hussein ABRI Dongoran dalam bincang santai di Podcast Bocor Alus Politik (BAP) Tempo.Co. Yang tayang 27 Mei 2023 dan sampai November 2023 sudah ditonton 616.147 ribu orang.
Perbincangan mereka bertiga dikemas dalam suasana santai, loss, tanpa takut takut, khas obrolan wartawan. Banyak celetukan di tengah obrolan. Itu menambah bobot diskusi ala sesama awak media karena sarat informasi kekinian.
Meski materinya cukupkan berat, yakni soal capres 2024 namun obrolan mereka bertiga tampak gayeng. Mengalir karena dibahas dalam suasana riang. Sesekali ketawa ketiwi hingga tidak membosankan.
Tidak tegang. Pokoknya keren. Bahkan kadang obrolan BAP lebih menarik dari laporan utama majalah Tempo yang dibahasnya. Mengapa? Karena kadang narasumber juga keceplosan saking semangatnya. Juga bisa melihat gesture mereka: apakah los atau masih takut takut dalam meenyampaikan informasi. Sebab, mereka adalah reporter pencari berita untuk laporan utama majalah Tempo, juga ada redaktur atau penulis.
Kalau baca majalah Tempo ya sudah clear semuanya. Lengkap. Sarat data.
Informasi disajikan dalam obrolan Bocor Alus Politik gaya Tempo sangat dibutuhkan masyarakat. Juga wartawan daerah karena akses mereka ke elit politik Jakarta cukup terbatas. Belum tentu mereka bisa beli majalah Tempo atau berlangganan majalah Tempo.
Kasarnya, informasi yang disajikan wartawan Tempo di BAP jadi pegangan, rujukan mereka yang di daerah.
Penulis jadi teringat saat masih aktif menjadi wartawan Jawa Pos yang bertugas di JP Biro Jakarta (1999-2007). Penulis yang banyak menulis politik, features atau berita human interest sering nongkrong di warung depan kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Warung Mak, begitu teman wartawan menyebutnya.
Di sela sela liputan, wartawan lintas media, dan lintas pos biasa melepas penat, nongkrong, berkumpul sambil nyemil, makan atau sekedar menghilangkan haus.
Ada yang ngepos di Istana, DPR, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, floating dan lainnya.
Kalau sudah ketemu topik obrolan tak jauh dari politik atau peristiwa kekinian. Ini asyiknya karena pos wartawan lintas institusi, maka kaya informasi plus beragam. Jadi kian lengkap informasi dan sudut pandangnya. Jadi ngobrolnya kian asyik.
Selain menambah wawasan, informasi bisa dikembangkan dengan konfirmasi pihak terkait. Ini kelebihan wartawan yang ngepos di Jakarta, bisa merasakan langsung aura, bocoran politik nasional. Begitu ada peristiwa besar, atau demo besar misalnya, biasanya wartawan tahu dan merasakan. Apakah itu demo murni atau demo bayaran. Itu karena sebagai wartawan spesialis meliput demo dan kenal para tokohnya, termasuk simpul dan jaringanya.
Kadang kadang ada ‘oknum’ wartawan nyambi jadi pemain ha.. ha. Hingga informasi yang dibagi ke kawan watawan cukup akurat.
Siapa tokoh ‘provokator’ di baliknya, siapa yang disasar, berapa bayaran pendemo bayaran. Karena bayaran berjenjang. Kalau demo hanya teriak-teriak saja bayaranya kecil, tapi kalau sampai rusuh bayarannya agak gedhe.
Kadang informasi belum bisa ditulis karena harus dikonfirmasikan dulu ke para penggerak demo yang berada di balik layar. Juga isu isu besar. Biasanya tokoh utamanya bersembunyi.
Tapi wartawan tidak kurang akal. Berita dicicil, dkuliti dari pinggir, ibarat makan bubur panas dari pinggir. Akhirnya sampai ke tengah, ke tokoh utama, dalang berbagai kerusuhan atau isu besar.
Jadi, meski statusnya hanya wartawan tapi informasi mereka lebih kaya soal perkembangan politik nasional dibandingkan redaktur, redpel atau pimred koran mereka yang berhome base di luar Jakarta.
Jadi, kalau ada wartawan ‘kalah pintar’ dengan pimpinannya soal politik Jakarta, itu namanya guoblok .. wk. wk..
Ngobrol ngobrol kongkow di warung Mak depan kantor YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, mirip mirip obrolan Bocor Alus Politik gaya Tempo. Bedanya dulu belum ada Podcast. Sekarang obrolan politik wartawan bisa dipublikasikan lewat Podcast. Tak heran banyak orang bisa jadi host Podcast dengan tema beragam: Politik ekonomi olahraga, bisnis dan lainnya. Mulai yang serius sampai yang sifatnya hiburan.
Kembali ke Podcast BAP, kata Rikang, mengawali obrolan, mungkin tak banyak tahu, atau mencermati suasana deklarasi capres Ganjar. Kata pakar bahasa tubuh Jokowi (saat hadir di deklarasi Capres Ganjar di Istana Batutulis, 21 April 2023) gestur Jokowi tidak happy. Bocorannya, karena Jokowi tidak dilibatkan di last minute saat penetapan Ganjar sebagai capres. Seolah olah tidak dilibatkan.
Memang sih.. tidak dilibatkan. Mengapa? ‘’Kayaknya Ganjar disekap dalam tanda kutip,’’ ujar Rikang.
‘’Untung nggak diculik seperti jaman reformasi dulu,’’ celetuk Hussein dengan tawa khasnya.
‘‘Jadi dia (Ganjar) nggak boleh komunikasi. Nggak boleh keluar. HP juga tidak boleh dipakai. Sampai tanggal 21 April 2023 saat (hari H deklarasi),’’ jelas Rikang.
Ada utusan (Megawati) lewat Sekkab Pramono Anung untuk memberi tahu (baca: deklarasi Capres Ganjar) kepada Presiden Jokowi yang sudah terlanjur pulang ke Solo. Kan waktu itu mau Lebaran (satu hari menjelang Lebaran). Maka balik lah Jokowi ke Jakarta terus ke Bogor,’’ jelas Rikang
‘’Jadi, ceritanya Jokowi di-prank sama Mega?’’ sela Pram.
‘’Kira kira begitulah. Tapi, Jokowi dan orang orang dekatnya sebenarnya sudah tahu dalam waktu dekat akan ada pengumumam (baca deklarasi capres PDI P) . Hanya saja kapan tanggal main (hari H-nya) mereka tidak tahu. Bahkan Jokowi sendiri juga tidak tahu,’’ jelas Rikang.
‘’Informasinya kan semula (deklarasi capres PDI P) direncanakan awal Juni (2023). Tapi, melihat berbagai perkembangan, situasi kekinian akhirnya deklarasi dipercepat,’’ tambah Hussein.
Rikang melanjutkan, akhirnya Jokowi balik ke Bogor. Di situ Jokowi baru tahu sudah ada Ganjar (di Istana Batutulis) dan sudah ada pertemuan sebelumnya. Ganjar sudah dipilih. Sudah dikasih mandat sebagai capres PDI P.
‘’Kayaknya ada deal deal-an yo (antara Ganjar-Megawati)?’’ pancing Hussein.
‘’Ini menariknya. Bocorannya, ada kontrak politik (antara Mega-Ganjar),’’ tambah Rikang.
‘’Wah..kontrak politik,’’ dengus Pram.
‘’Pakai materei nggak?’’ pancing Hussein.
‘’Ha…ha..ha,’’ ujar Rikang ngakak.
‘’Ini (baca: kontrak politik) kan kebiasaan Ibu Mega dari dulu,’’ sahut Pram.
Dulu kontrak politik yang sama, lanjut Pram, juga dilakukan Bu Mega saat menggandeng Cawapres Prabowo Subianto di pemilu capres 2009. Dikenal perjanjian Batutulis. Dengan Jokowi (capres 2014) juga ada kontrak politik.
Ditambahkan Rikang, berdasar bocoran yang diterima, kontrak politik antara Megawati (PDI P) dan Ganjar berisi antara lain membatasi peran, hak Ganjar sebagai capres 2024. ‘’Mulai menentukan cawapres misalnya, sampai penyusunan kabinet jika terpilih presiden 2024 nanti,’’ jelas Rikang.
‘’Jadi, kalau dia (Ganjar) terpilih jadi presiden gimana nanti?’’ tanya Hussein.
‘’Itu yang menarik,’’ balas Rikang.
Kalau kita baca lebih jauh lagi, lanjut Rikang, Jokowi ingin berperan lebihkan banyak, Ganjar sebagai jagoannya untuk capres 2024-2029, kira kira bisa meneruskan atau mengamankan program program Jokowi.
‘’Tapi, dengan adanya perjanjian kontrak politik antara Megawati-Ganjar, gua nggak tahu nih, apakah kontrak politik ini kemudian membuat Jokowi tidak happy?’’ beber Rikang.
‘’Oh..gitu ya?’’ sela Pram.
‘’Berarti Jokowi nggak secure (aman) ya,’’ sela Hussein.
‘’Bisa jadi,’’ jawab Rikang.
‘’Boleh dibocorin kontrak politiknya. Tapi, jangan banyak banyak nanti majalahnya (Tempo) tidak laku ha..ha,’’ canda Pram.
Kata Rikang, sesuai bocoran kontrak politik Mega-Ganjar yang diterima dari narasumbernya, ada sekitar empat.
Yang sudah disebut Ganjar dibatasi wewenangnya menentukan pendamping (cawapres) , menentukan porto folio kabinet (menteri).
Rikang juga mengaku sudah mendengar di pos pos (menteri) mana saja yang didiskusikan. ‘’Tapi, nanti tunggu tanggal mainnya saja lah,’’ beber Rikang.
JOKOWI TIDAK KEBAGIAN SAHAM
Perjanjian kontrak Mega-Ganjar itu yang membuat hubungan Jokowi-Mega atau PDI P updown sejauh ini. Tentu kalau ditarik ke belakang banyak peristiwa peristiwa mewarnai hubungan keduanya.
‘’Jadi sepertinya Jokowi tidak kebagian saham dalam pencalonan capres Ganjar ,’’ ujar Pram.
‘’Persis,’’ tambah Rikang
Padahal, Jokowi sudah sejak lama meng-endorse Ganjar sebagai capres 2024. ‘’Yang rambut putih lah dan segala macam,’’ tambah Hussein.
‘’Ada yang nyalip di tikungan terakhir,’’ tutur Rikang.
‘’Yang punya partai (PDI P) kan bukan dia (Jokowi),’’ ingat Pram.
‘’Harusnya Jokowi juga Ketua Umum Partai,’’ sela Hussein.
‘‘Jokowi mendirikan partai. Kan pernah ada gagasan Partai Projo (Pro Jokowi) ,’’ tambah Pram.
Projo, relawan Jokowi kata Rikang, lebih baik resmi menjadi partai (parpol) daripada dukung sana , dukung sini. ‘’Mendingan jadi partai. Lebih legitimasi,’’ sarannya.
Bicara Projo tambah Hussein, sangat menarik. Kapan itu ada Musra (Musyawarah Rakyat) di Stadion Gelora Bung Karno. Salah satu relawan Jokowi yang hadir adalah kelompok Projo. Nah, Jokowi dalam pidatonya ibarat cassette yang diulang ulang. Kembali di awal awal jadi capres: ‘Ojo kesusu’.
Kemarin, kata serupa keluar lagi. Artinya, kan belum firm, sekaligus menguatkan info yang dibocorin Rikang, harusnya Jokowi bilang sebagai kader PDI P harusnya mendukung Ganjar Pranowo. Tapi, dalam pidato di GBK itu, ada kata ‘ojo kesusu. Ada kata ‘pemberani‘ dan lainnya.
‘’Jangan lupa hormat,’’ sela Pram.
Paslon Capres - Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (DESAINER: Imron Soekamto)
‘’Ya betul. Kata ‘Jangan lupa hormat’. Ini penting,’’ tukas Hussein membenarkan.
‘‘Itu semacam kode,’’ timpal Pram. Tapi, bukan AHY yang dimaksud Jokowi karena beda partainya.
Kata Rikang, kalau Jokowi sudah lama meng-endorse Ganjar yang mana Ganjar capres PDI P. Mengapa di Musra tidak difinalisasi saja. Ketok palu. ‘’Misalnya sebut nama Ganjar. Kenapa itu tidak dilakukan. Lalu apa hasil musra sebenarnya,’’ tanya Rikang.
Hasil Musra kan sebenarnya beda tipis, lanjut Hussein. ‘’Nomor satu tetap Prabowo 20 persen, nomor dua Ganjar sekitar 19 persen lebih. Ketiga, Airlangga Hartanto (Ketua Umum Umum Partai Golkar). Tapi, hasil Musra tidak dirilis,’’ujar Hussein.
Hussein mengaku juga mendapat bocoran, hasil Musra sengaja tidak dikeluarkan dulu. Katanya, jangan buru buru. Itu menunjukkan (dukungan) Jokowi ke Ganjar belum firm. Sepertinya, ada faktor hubungan Megawati-Jokowi kurang enak menjadi penyebabnya.
‘’Pengaruh nggak terhadap dukungan Jokowi dalam pancapresan Ganjar. Itu bisa dilihat dari kaosnya Kaesang (putra ragil Jokowi) mengenakan kaos bergambar Prabowo,’’ tanya Rikang.
‘’Betul. Terbukti tak lama setelah pencapresan Ganjar, Kaesang pakai kaos bergambar Prabowo Subianto,’’ tambahnya.
‘’Itu semacam kode,’’telisik Pram.
Saat ngobrol ngobrol dengan narasumber yang dekat Jokowi, lanjut Hussein, dia ngomong: ‘Kalau elu ingin tahu bagaimana sifat Jokowi, Anda lihat Kaesang, Anda lihat Gibran.’
‘’Sebelummya, dalam pertemuan Gibran-Prabowo di Solo ada hal hal menarik. Coba dibocorin (saat Lebaran lalu),’’ pancing Pram.
Hussein mengaku mendapat bocoran, waktu pertemuan itu, Gibran sempat ditawari pindah partai Gerindra. Itu tak terlepas dari situasi, dan konstelasi politik saat ini. Padahal, kendaraan yang dipakai Gibran hingga terpilih Walikota Solo ya PDI P. ‘’Tapi tawaran itu belum mendapat jawaban (Gibran),’’ ujar Hussein.
‘’Bocoran lainnya ada opsi memasangkan Prabowo - Gibran (Capres-Cawapres),‘’ tambahnya.
‘’Kan nggak bisa. UU pemilu mensyaratkan usia minimal cawapres 40 tahun, sedangkan Gibran baru 35 tahun. Ada operasi nggak,’’ tanya Rikang.
‘’Ada operasi tuh. Cek nanti di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada partai yang tegak lurus bersama dengan Jokowi menggugat ke MK. Itu tagline–nya,’’ ujar Rikang.
Kini ada yang menjajaki menggugat aturan umur seorang cawapres di MK. Bahkan, lanjut Hussein, beberapa kepala daerah yang umurnya di bawah 40 tahun juga menggugat hal yang sama ke MK. Ada semacam orchestra. ‘’Berarti kan ada operasi. Wujudnya terjadi banyak gugatan tadi,’’
Waduh, kata Pram, kian menarik. Jadi, Gibran representasi dari Jokowi, lalu ada upaya dari Jokowi untuk menaikkan Gibran (baca dari Walikota ke cawapres.
‘’Ini ide dari Jokowi atau Prabowo,’’ tanya Pram.
‘‘Kalau hasil ngobrol-ngobrol dengan narasumber kayaknya dari Gerindra ,’’ beber Hussein. Tujuannya, supaya Jokowi benar benar mendukung sepenuhnya Prabowo, kalau dapat Gibran sebagai pasanganya.
Meski demikian semua membantah skenario di atas (menyandingkan Prabowo-Gibran). Presiden Jokowi membantah, Istana membantah, Gibran juga ikut membantah. ‘’Itu karena Gibran sudah dipanggil PDI P,’’ timpal Pram. Sudah jelas Jokowi dan Gibran menunjukkan tanda tanda berseberangan lewat sikap politiknya dengan Mega dan PDI P. Ini jelas, situasinya kian serius. Mulai soal adanya kontrak politik Jokowi meng-endorse cawapres Sandiaga Uno dan Erick Thohir.
‘’Pertanyaan saya, beranikah Jokowi terus menerus melawan Mega,’’ ujar Pram.
‘’Waduh.. berat ini. Kalau pun melawan melihat caranya Jokowi selama ini tidak akan frontal. Ya, gaya gaya orang Solo lah. Pelan pelan. Soalnya melihat mundur ke belakang saat pencalonan Budi Gunawan jadi Kapolri waktu itu. Jokowi tidak langsung menyatakan tidak pada Budi Gunawan. Nah, pada waktu ada peristiwa KPK yang mentersangkakan Budi Gunawan, maka hal itu dipakai Jokowi sebagai alasan tidak melantik atau memilih Budi Gunawan.
Perlawanan perlawanan itu juga ditunjukkan dengan cara lain. "Gua prediksi tidak akan (Jokowi) pindah partai atau mengambil partai orang lain atau menyeberang dari PDI P. Saya tidak tahu pandangan lu Hussein,’’ ujar Rikang.
PDI P, lanjut Rikang, sudah mengangkat, mendukung Jokowi sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, lalu Presiden dua kali. ‘’Gua tidak tahu seberapa besar nyali Jokowi,’’ aku Rikang.
‘’Lo apa yang sudah dilakukan Jokowi (terhadap Megawati-PDI P) sudah bernyali besar,’’ celetuk Pram. Tambah Pram, salah satu narasumber di lingkungan PDI P mengatakan, orang yang melawan Ibu Mega biasanya sakit, atau meninggal dengan cepat. Itu kepercayaan di sekitar pengurus atau orang PDI P. ‘’Ini memang sedikit berbau klenik,’’ ujar Pram.
HUBUNGAN MEGA-JOKOWI IBARAT API DALAM SEKAM
Tapi, perlu diketahui bahwa posisi Mega sebagai Ketua Umum yang menjaga partainya itu sangat normal. ‘’Ya kita lihat saja nanti apakah Presiden (Jokowi) akan diare atau tidak. Moga moga tidak karena masalah yang harus ditangani beliau (Jokowi),’’ harap Pram.
Ditambahkan Rikang, ia melihat hubungan Mega-Jokowi ibarat api dalam sekam. Ada konfliknya tapi tidak pernah dimunculkan. Tidak terbuka. ‘’Itulah gaya gaya politik Jawa. Gua tidak suka, gua marah tapi disembunyikan. Tapi lewat cara lain untuk mengumbar kemarahannya,’’ kata Rikang.
‘‘Itu politikus ulung namanya,’’ celetuk Hussein.
Ditambahkan Rikang, dia yakin Gibran menggerakkan relawannya untuk mendukung deklarasi Prabowo, atau Kaesang pakai kaos Prabowo itu bukan inisiatif mereka (Gibran-Kaesang).
Hubungan berjarak antara Megawati dengan Jokowi, lanjut Hussein, juga merembet pada keluarga Jokowi di Solo. Mereka merasa tidak enak dengan PDI P atas sikap Gibran dan Kaesang. ‘’Ini analisa saya. Kalau keluarga kita tidak senang sama tetangga kan pasti jadi obrolan di ruang makan. Yang begini lah begitu lah,’’ ujar Hussein.
Kata Rikang, rivalitas Megawati-Jokowi akan terus terjadi sampai Oktober 2023 saat pendaftaran resmi capres cawapres 2024. Siapa yang akhirnya memenangkan ‘pertarungan atau memaksakan cawapres jagoannya. Apakah Megawati atau Jokowi?
Jokowi, lanjut Rikang, sudah tidak punya saham dalam menentukan capres Ganjar Pranowo tentu akan ngotot memaksakan cawapres pilihannya agar punya saham dalam menentukan cawapres pendamping capres Ganjar. ‘’Upaya keras itu yang sedang dilakukan Jokowi saat ini. Kalau Jokowi (saat itu) bisa berperan menentukan cawapres Ganjar, itu sangat menarik. Tapi, Bu Mega juga cerdik, bisa menyalip di tikungan terakhir (baca: menentukan capres Ganjar Pranowo). Dulu kita melihat Ganjar itu Jokowi banget. Mega justru mendukung Puan. Akhirnya bisa begitu,’’ papar Rikang.
"Caranya Megawati (memilih Ganjar) juga sangat Jawa lo, seperti Jokowi menggunakan cara Jawanya untuk memberikan kode. Begitu juga Megawati ya seperti itu. Ini sama sama pertarungan politik yang jagoannya berlatar belakang Jawa. Kita juga tidak boleh menganggap Bu Megawati tidak tahu apa apa, tidak tahu bagaimana bertindak. Mega sepertinya sedang menyentil Jokowi,’’ ingat Pram.
Ngomong ngomong soal cawapres Ganjar, lanjut Rikang, sangat menarik. Ada beberapa nama beredar yang berpotensi mendampingi Ganjar. Bocorannya, lanjut Rikang, PDI P sedang menjajaki kerja sama dengan NU. Itu rumus partai PDI P yang akan dipakai 2024 mendatang. Istilahnya Merah (PDI P) – Hijau (NU).
Tokoh-tokoh NU yang sudah muncul antara lain: Nazaruddin imam besar masjid Istiqlal, Mahfud MD dan lainnya. Ulama ulama NU yang terkenal, kata Rikang, yang berusia lanjut sebagian dicari.
Ini jangka panjang kalau senior kemungkinan tidak akan mencalonkan di pilpres berikutnya. Wapres kalau terpilih tidak running atau maju di pilpres berikutnya (2029). Bisa menyiapkan orang PDI P untuk capres 2029 , main panjang. Ini seperti kata Hussein
‘’Ke depan hubungan panas dingin Jokowi-Megawati sepertinya terus berlanjut,’’ pancing Pram.
Terbukti imbas hubungan panas Jokowi-Megawati, lanjut Pram, akhirnya Jokowi memilih merapat, meng-endorse Prabowo. Ini jadinya lucu. Sebab, Prabowo menjadi ‘’lawan’’ Jokowi dalam dua kali pilpres (2014 dan 2019).
‘’Kita tahu bagaimana kedua kubu terlibat saling serang dalam isu panas di dua pilpres tadi,’’ papar Pram.
Tapi, saling serang kedua kubu Jokowi dan Prabowo, potong Rikang, saat ini sudah tidak relevan lagi karena faktanya mereka sekarang berangkulan.
‘’Jadi serangan pelanggaran HAM yang dituduhkan kubu Jokowi ke Prabowo otomatis dengan sendirinya selesai begitu Jokowi mengangkat Prabowo jadi Menhan,’’ papar Pram.
Dulu, lanjut Rikang, yang disebut sebagai polarisasi, saling serang antara kubu Jokowi dan Prabowo makin nggak relevan lagi setelah Jokowi mendukung Prabowo dalam pilpres 2024. ‘’Politik itu kan kompromi,’’ sahut Hussein.
Pertanyaannya, lanjut Pram, apakah dukungan Jokowi terhadap capres Prabowo serius. ‘’Atau Jokowi hanya gocek sana, gocek sini saja,’’ tanya Pram.
‘’Ya..untuk bargaining saja. Ini bisa juga sebagai message (pesan) kepada Megawati lewat gesture, manuver. Jokowi ingin mengatakan, kalau tidak diberi peran dalam menentukan cawapres Ganjar ya akan meng-endorse Prabowo. Jadi, saya cenderung ini hanya gocekan politik saja,’’ beber Rikang.
Hal ini akan terus dilakukan Jokowi, lanjut Rikang, sampai mendapat apa yang diinginkan. Yakni, Jokowi diberi hak menentukan cawapres Ganjar. ‘’Ikut andil punya saham dalam menentukan cawapres Ganjar,’’ celetuk Hussein.
Artinya, lanjut Pram, Jokowi belum tentu serius memberikan dukungan ke capres Prabowo. ‘’Soalnya (Jokowi) juga ngomong serupa. Mendukung capres lainnya,’’ celetuk Hussein.
Gocekan politik Jokowi kalau diikuti asyik juga. Endorse sana endorse sini. Makanya, dukungan Jokowi ke capres Prabowo harus dicermati betul. ‘’Jangan-jangan ini hanya bargaining Jokowi sebagai pesan ke Megawati (agar diberi peran menentukan cawapres Ganjar),’’ beber Rikang.
Pertanyaanya lanjut Pram, apakah motif di balik Jokowi mendukung Prabowo? Apakah Jokowi ingin Prabowo menjadi cawapres Ganjar. ‘’Opsi seperti itu pernah ada,’’ ujar Hussein.
MENGAPA RENCANA MEMADUKAN PASLON GANJAR-PRABOWO GAGAL?
Bocoran yang diterima Hussein, bagaimana kalau Ganjar dipasangkan dengan Prabowo. Kalau jadi, dan menghadapi capres Anies kalau lolos, mereka yakin kubu Ganjar-Prabowo bisa menang 70 persen.
‘’Omongan ini sempat disampaikan Jokowi saat ketemu Sandiaga Uno,’’ kata Hussein.
Tak lama kemudian muncul kejadian ‘‘sawah’’. Di mana Jokowi mempertemukan Prabowo dan Ganjar saat panen raya di Jateng. Bahkan Jokowi pernah ngomong ke narasumber Hussein ’kenapa Prabowo belum mau menjadi cawapres Ganjar?’’ tanya Jokowi.
Narasumber tadi justru balik tanya ke Jokowi karena itu hanya sebatas diskusi. Kenapa Bapak tidak perintahkan Prabowo jadi cawapresnya Ganjar. Sebagai seorang prajurit tentu taat pada atasanya, dalam hal ini presiden. ‘’Dalam silaturahmi Prabowo ke Jokowi saat Lebaran di Solo jawaban resmi Prabowo tidak mau jadi cawapres Ganjar,’’ beber Hussein.
Kalau jadi, lanjut Rikang, Prabowo juga tidak mau jadi cawapres Ganjar.
Mengapa?
Kalau Prabowo jadi cawapres Ganjar yang dapat efek .. (keuntungan politik) ya PDI P.
Prabowo, lanjut Pram, semula kabarnya ’sempat’ mau tawaran jadi cawapres Ganjar asal tetap mengangkat sebagai Menhankam dan bidang pertanian yang menjadi program utama Partai Gerindra yang dipimpinnya. Tapi kemudian orang orang sekitar Prabowo berupaya mempengaruhi agar jangan mau menjadi cawapres Ganjar. Tetap menjadi capres. Dan, berhasil.
Hussein dapat bocoran, kalau Prabowo menjadi cawapres Ganjar, mungkin anggota DPR dari Gerindra tidak akan naik siqnifikan. Tapi, Prabowo ingin menjadi lilin di sekeliling anak buahnya. ‘’Kalau Prabowo jadi cawapres nggak ngangkat,’’ ingat Rikang. ‘’Lebih baik jadi capres saja Pak Prabowo,’’ dorong Hussein.
‘’Itu sebabnya Pak Prabowo menolak jadi cawapres Ganjar saat silaturahmi Lebaran dengan Jokowi di Solo,’’ tanya Rikang.
‘’Itu bocoran yang saya terima. Coba dicek lagi,’’ jawab Hussein.
‘’Itu sebabnya ada upaya Prabowo menjajaki menggandeng Gibran sebagai cawapresnya,’’ lanjut Rikang.
Berarti, lanjut Rikang, sepertinya nyambung karena relawan Jokowi dan Gibran kemudian akhirnya ikut mendukung capres Prabowo. ‘’Ya kelihatanya seperti itu. Skedul pertemuan Gibran-Prabowo kan sudah disiapkan jauh hari. Apalagi, relawan Jokowi-Gibran tak hanya datang dari Solo, tapi juga berasal dari luar Solo. Kalau tidak orkestrasi yang tidak mungkin lah,’’ tambah Hussein.
Artinya, tambah Pram, kalau Prabowo hanya sekadar ingin menang di pilpres, memang peluang besar jadi cawapres Ganjar. Tapi, tuntutan partai Gerindra, Prabowo harus jadi capres. ‘’ Ini menarik,’’ aku Pram.
Tapi, lanjut Hussein, pilihan Prabowo menjadi capres daripada cawapres juga ada unsur gamblingnya. Dengan kondisi memanasnya hubungan Jokowi-Megawati dan endorse Jokowi ke Prabowo, kalau itu berlanjut sampai hari ‘H’ pemilu pilpres, 14/2/2024, itu sangat menguntungkan Prabowo.
PRABOWO BISA MENANG TIPIS
‘’Jadi kira kira antara Ganjar dan Prabowo siapa yang menang?’’ tanya Pram.
‘’Dalam kondisi seperti ini kemungkinan Prabowo bisa jadi menang tipis terhadap Ganjar,’’ prediksi Hussein.
‘’Kalau loe Rikang, siapa yang kira kira menang?’’ tanya Pram
‘’Gua nggak milih ah,’’ kata Rikang seraya tergelak.
‘’Aku juga nggak milih,’’ timpal Pram.
Hanya Hussein yang terpancing dan terjebak pertanyaan Pram tadi. ‘’Jadi, kejebak dong,’’ aku Hussein. Rikang dan Pram hanya tertawa lepas.
Hussein mengaku memprediksi Prabowo menang jika berhadapan dengan Ganjar karena melihat fenomena fenomena politik dan berbagai survey. Di mana menempatkan Prabowo menggungguli capres lainnya.
‘’Tapi, lembaga survey kan kita tahu bagaimana itu hanya akal akalan mereka,’’ ingat Pram.
Bicara cawapres, lanjut Rikang, sebenarnya tidak siqnifikan dalam menambah elektabilitas capres pasanganya. Mengapa? Karena seorang capres lah yang punya saham terbesar sebagai faktor pemilih memilih seorang capres.
Propinsi Jateng, lanjut Pram, selama ini sangat membantu Jokowi memenangi pilpres dua kali (2014 dan 2019). Bahkan keterpilihan Jokowi di propinsi Jateng ini antara 70 sampai 80 persen. Itu sangat membantu perolehan suara nasional .
‘’Tapi, bocoran yang saya terima orang PDI P pun sebagian kini ragu bahwa Ganjar bisa menang seperti pendahulunya Jokowi . Itu diketahui dari survey internal mereka. Kata sumber gua, Ganjar itu hanya menang di lima propinsi,’’ papar Pram.
‘’Propinsi mana saja itu mas Pram,’’ tanya Hussein.
Lanjut Pram, mungkin Jateng, Bali, Jogjakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). ‘’Lima propinsi itu dikenal sebagai basis PDI P. Tapi propinsi lain Ganjar kalah,’’ papar Pram.
Makanya, lanjut Hussein, PDI P menginginkan cawapresnya dari hijau (kelompok Islam) atau dikenal (Merah-Hijau).
Karena itu, sambung Pram, PDI P tidak boleh memandang sebelah mata manuver manuver yang dilakukan Jokowi .
Khusus soal Jateng, lanjut Hussein, dia mengaku juga dapat bocoran. Lu ingat nggak peristiwa Al, El, Dul yakni, anaknya Ahmad Dhani masuk Gerindra. Saat itu Prabowo punya keinginan menguasai, memenangi Propinsi Jateng. ‘‘Jangan dia (PDI P) saja yang memenangi Propinsi Jateng. Kita juga bisa menang,’’ kata Prabowo saat itu.
‘’Bagaimana caranya (Gerindra) memenangi propinsi Jateng yang sudah indentik kandang Banteng (PDIP),’’ tanya Rikang.
Kata Pram, jangan lupa Jateng saat ini dipegang orangnya Puan Maharani, yakni Ketua DPD PDI Jateng Bambang Pacul yang jasanya luar biasa di Jateng.
‘’Jadi suara PDI P di Jateng tergantung Bambang Pacul,’’ tanya Rikang.
Jawab Pram, bukan tergantung Bambang Pacul. Tapi, faktor Bambang Pacul menjadi salah satu faktor kuat. Kita tahu Bambang Pacul ini beberapa kali bermanuver menyerang Ganjar. Tapi, setelah PDI P mendeklarasikan capres PDI P 21 April 2023 lalu, Bambang Pacul dan Ganjar sudah kembali akur. Saling sapa. ‘’Ya.begitu lah politik. Kemarin kemarin saling serang. Sekarang saling sapa.Tapi, apa di baliknya kita tidak tahu,’’ tutur Pram.
FAKTOR NU SANGAT PENTING
Dalam pilkada 2019 lalu meski Propinsi Jateng dikenal kandang banteng. Tapi, perolehan suara Sudirman Said berpasangan Ida Fauziyah yang menantang petahana Ganjar Pranowo dalam pilkada Propinsi Jateng 2019 perolehan suaranya lumayan. Itu karena Ida Fauziyah berlatar tokoh NU ikut andil dalam perolehan suara Sudirman Said.
‘’Makanya, Prabowo ingin mengambil pendamping dari NU,’’ kata Hussein.
Kata Rikang hampir mustahil mengalahkan PDI P di Jateng yang selalu unggul meski mungkin tipis. Tapi, dengan menggandeng tokoh NU mereka (Gerindra-Prabowo) bisa ambil di Propinsi Jatim yang merupakan lumbung suara warga Nahdliyyin. Jadi, pertarungan riil sebenarnya di Jatim.
Mengapa?
Kata Rikang, di Jatim tidak perlu menang mutlak. Tapi, menang antara 1 sampai 5 persen saja sudah cukup. Itu karena Prabowo nabung (menang ) di Jabar, DKI Jaya, Sumatera. ‘’Di propinsi ini (lumbung Prabowo) PDI P harus kerja keras. Karena itu menggandeng cawapres berlatar NU tujuannya ya menang di propinsi dengan jumlah pemilih terbesar, yakni Propinsi Jatim dan Jateng, ‘‘ kata Rikang.
NU ini, lanjut Hussein, sangat laris. Ditambahkan Rikang, faktor NU jadi sangat penting di pertarungan pilpres 2024. Bahkan bisa jadi determinan. Makanya, siapa cawapres yang diambil, apakah yang punya dhuwit atau faktor kultural.
Bahkan, lanjut Hussein, ada salah satu capres menawari tokoh NU untuk jadi cawapresnya. ‘’Sudah lah Anda maju (cawapres) nanti soal dhuwit itu urusan kami,’’ kata capres tadi.
‘’Makanya, NU sangat menarik perannya di pilpres besok (14/2/2024),’ tambah Rikang.
Diingatkan Pram, pihaknya tidak sedang meng-endorse tokoh NU, Muhamadiyah atau Wahabi sekali pun. Tapi, pihaknya hanya membicarakan bocoran halus. ‘’Lanjut lanjut,’’ pinta Pram.
‘’Jadi rumusnya PDI P Merah Hijau itu sudah paten. 90 persen saya percaya bahwa pendamping Ganjar tidak jauh dari NU,’’ ujar Rikang.
Itu terbukti beberapa kali capres PDI P maju dengan tokoh NU. Sebut saja 2014 Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla. Tahun 2019 Jokowi bergandengan dengan KH Makruf Amin. Dia lima kali menang dengan rumus Merah Hijau. ‘‘Pilpres 2024 rumus itu yang akan diambil lagi. Gua yakin itu,’’ aku Rikang.
Bagaimana peluang Prabowo memenangi pilpres 2024? Kata Rikang, memanasnya hubungan Jokowi- Megawati ada faktor Prabowo di situ. Prabowo lanjut Rikang, dipakai Jokowi sebagai bargaining. Itu karena Jokowi tidak punya peran, tidak punya saham, atau ditinggal saat PDI P mendeklarasikan capres Ganjar Pranowo.
Nah, dalam menentukan cawapres Ganjar kalau PDI P atau Megawati tidak memberi peran Jokowi, dia akan meng-endorse Prabowo. ‘’Di sini lah faktor Prabowo masuk (jadi alat bargaining Jokowi),’’ jelas Rikang.
‘’Asal Prabowo nggak kecele lagi,’’ ingat Pram
‘’Prabowo harus hati hati. Jangan jangan hanya di PHP (Jokowi),’’ ingat Rikang.
“Persis,’’ timpal Pram.
Hussein, lanjut Pram, punya satu info di mana ada satu cawapres yang kesal sama presiden (Jokowi). Didukung dukung tapi tidak ada kejelasan.
Jadi, lanjut Hussein, PDI P punya kriteria sendiri dalam menentukan cawapres. Di antaranya dari NU, tergolong senior atau tua karena dinilai tidak berambisi berpolitik (maju di pilpres berikutnya). Sedangkan, Erick Thohir dan Sandiaga Uno hanya ‘NU NU’ an yang punya ambisi politik. Untuk ke Ganjar (sebagai cawapres) kemungkinannya kecil. ‘’Makanya, mereka (Erick-Sandi) mencari cara lain. Misalnya ke Prabowo dan capres lainnya,’’ ujar Hussein.
Erick dan Sandi, lanjut Pram, punya ambisi wapres. Jadinya, mereka juga siap ‘melawan’ PDI P. Ini membuat pilpres 2024 makin ramai. ‘’Itu karena mereka (Erick-Sandi) merasa naik (peluang jadi cawapres) karena juga di-endorse Jokowi,’’ tambah Hussein.
**
MEGA: IBU INI PETARUNG, KALAU MAU BERSAING, AYO!
KEMARAHAN Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarnoputri akhirnya meledak saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar-Mahfud yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung se-Pulau Jawa di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2023).
"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak! Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati dengan suara lantang.
Pernyataan Megawati spontan ini disambut sorak-sorai dari ribuan relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang mengikuti pidato tersebut. Banyak pula dari mereka langsung bangkit, berdiri dari kursi lalu meneriakkan kata: ‘lawan..lawan..lawan!’ berulang-ulang.
Sorak-sorai para relawan dan kader PDI P kian membahana saat Mega dengan lantang berucap: "Benar tidak, benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka! Menang kita Ganjar-Mahfud satu putaran!" teriak Megawati.
Arsjad Rasjid Ketua Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar Mahfud yang duduk bersebelahan dengan Megawati sampai ikut berdiri. Tangannya dikepalkan ke atas seraya berteriak satu kor dengan para relawan. . ‘Benar.. benar..Benar.’
Megawati pun mengatakan, ia juga seorang manusia yang juga punya rasa jengkel apabila tidak dihormati. Padahal, ia merupakan seorang mantan presiden. "Ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah Presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati.
Kendati demikian, Megawati mengklaim tidak ada masalah terkait ketidakadilan yang diterimanya. Dia menyebut nuraninya saat ini terbuka. “Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan, biar ibu ini perempuan, tapi ibu petarung,” kata Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk tidak takut melawan kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Kita kan rakyat Indonesia, polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia, aparat juga rakyat Indonesia. Benar apa benar? Insyaf makanya, jangan takut," ujar Megawati.
Megawati mengatakan, tak boleh ada pihak yang menekan rakyat di tengah situasi politik jelang pemilihan umum atau Pemilu seperti saat ini. Apalagi, kata Megawati, pihak tersebut mencoba seolah-olah memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi tanpa melalui perundang-undangan yang ada di Indonesia.
“Bolehkah kamu menekan rakyatmu. Bolehkah kamu memberikan apa pun kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik ini,” tanya Ketua Umum PDIP ini.
Selama ini Mega mencoba bersabar dan meminta kader PDI P tidak bersuara keras, menyerang pemerintah Jokowi dan keluarganya. Meski banyak manuver yang dilakukan pemerintah Jokowi tidak sejalan dengan kebijakan partai atau PDI P. Padahal Jokowi adalah petugas partai yang jadi presiden.
Terpisah, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal tindakan penguasa saat ini seperti era Orde Baru.
Menurut dia, situasi itu terasa setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, adanya pelanggaran etik berat Ketua MK Anwar Usman dalam putusan uji materi usia calon presiden dan cawapres. “Ya sejak (putusan) MKMK itu mulai disadari semua pihak,” ucap Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).
Ia menyatakan, kecurigaan akan munculnya kecurangan Pemilu 2024 bermula dari putusan tersebut. Sebab, Anwar Usman adik ipar Jokowi itu, terbukti melakukan manuver untuk menggolkan perubahan syarat usia capres/cawapres, yang digunakan ponakannya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto.
“Khawatir terjadi pemilu yang tidak fair, kemudian berbagai warning-warning itu muncul,” sebut dia.
Narasi Megawati menyebut pemerintahan Jokowi mirip Orde Baru, menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, sebagai bentuk mempertegas kalau Jokowi yang saat ini berkuasa sudah berbeda dengan sosok yang dahulu didukungnya.
Pembatasan yang jelas itu, katanya, sekaligus menekankan kalau PDIP tak akan lagi menyokong pemerintahan Jokowi.
"Selama ini kan publik memahami PDIP berada di dua kaki, masih di pemerintahan tapi juga mengkritik. Karena memang tidak mudah melepaskan Jokowi lantaran relasi mereka sudah dalam dan panjang."
"Tetapi kita akan lihat sejauh mana relasi itu akan diputus PDIP dan seberapa berani? Sebab hubungan Jokowi dan PDIP seperti benci tapi rindu."
Praktik Orde Baru seperti apa yang dimaksud Megawati?
Politisi senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, membenarkan sindiran yang disampaikan Ketua Umum Megawati memang dilayangkan kepada Presiden Jokowi.
Meskipun Jokowi masih resmi menjadi bagian dari PDIP, tapi dukungannya untuk pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran menjadi bukti kalau posisi mereka sudah berseberangan dan itu adalah bentuk pengkhianatan.
Adapun mengenai tuduhan tindakan sewenang-wenang pemerintahan Jokowi seperti era Orde Baru, kata Andreas, merujuk pada dugaan kuat campur tangan Jokowi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Kemudian, adanya isu aparat polisi di tingkat bawah mendukung dan memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024 - yang kembali mengarah pada Prabowo-Gibran.
"Putusan MK itu satu peristiwa yang kasat mata bentuk intervensi dan menyebabkan Mahkamah Kehormatan MK memutuskan pelanggaran kode etik terhadap Anwar Usman, pamannya Gibran," imbuh Andreas kepada BBC News Indonesia
TUDINGAN NEO ORBA JOKOWI MUNCUL SEJAK 2019
Peneliti pusat riset politik dari BRIN, Devi Darmawan, mengatakan, sebutan Orde Baru kepada pemerintahan Jokowi ada benarnya.
Kata dia, sebutan neo Orde Baru kepada Presiden Jokowi sudah disampaikan masyarakat sipil sejak 2019, awal periode kedua pemerintahannya yang mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak menerbitkan Perppu KPK.
Peristiwa lain, menurut Devi, merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan aparat saat menangani demonstrasi penolakan revisi UU KPK dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Hanya saja saat itu beberapa elit PDIP menepis sangkaan itu, dan tetap menganggap Presiden Jokowi sebagai kader yang menghormati Megawati serta partai.
"Jadi tuduhan neo Orde Baru sudah keluar di awal tahun 2019 yang digelontorkan pengamat, politisi dari oposisi dan masyarakat sipil lewat pelemahan KPK," jelas Devi kepada BBC News Indonesia.
"Dikatakan karakter Orde Baru kan ketika adanya permainan dalam penegakan hukum dan demokrasi. Saat supremasi hukum tak bisa ditegakkan dan dimanipulasi melalui sikap Presiden Jokowi, artinya Indonesia sudah mengalami perubahan rezim..."
Penilaian serupa juga disematkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dalam laporan tujuh tahun pemerintahan Jokowi, YLBHI mengatakan ada sejumlah kebijakan mengarah pada gejala Orde Baru.
Pertama terlihat dari kebebasan sipil semakin menyempit. Hal itu nampak dari banyaknya kasus kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memakan korban 151 orang.
Dari jumlah itu, korban terbanyak menurut catatan YLBHI adalah petani sebanyak 71 orang dan aktivis atau mahasiswa atau pelajar sebanyak 50 orang.
Dalam aksi memperingati 25 tahun Tragedi Semanggi 1 tersebut JSKK meminta Presiden Jokowi menyelesaikan kasus Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2 sebelum masa jabatannya selesai.
Hal lain tindakan pembubaran aksi demonstrasi yang menolak UU Omnibus Law tahun 2020, May Day, dan Hari Pendidikan tahun 2021.
"Tidak hanya pembubaran tidak sah, tetapi juga kekerasan serta kriminalisasi kepada peserta aksi damai," sebut laporan YLBHI.
Selain itu, Presiden Jokowi juga tidak berusaha menjalankan putusan MK untuk membuat kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi begitu ngotot mendorong pengesahan RUU Omnibus Law.
Terakhir menurut YLBHI terlihat dari pelemahan KPK.
MENURUT YLBHI, KEBERHASILAN UTAMA JOKOWI: LEMAHKAN KPK
Menurut YLBHI, salah satu keberhasilan utama pemerintahan Jokowi adalah melemahkan institusi anti-rasuah tersebut. Yaitu KPK.
Sebab tanpa adanya dukungan dari presiden, revisi UU KPK tidak mungkin disetujui DPR.
Sementara Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, pihaknya menghormati Megawati yang pernah menjabat Presiden ke-5 RI. Namun Nusron mengingatkan presiden saat ini, Joko Widodo, diusung PDI-P sejak 2014.
Ini Negara Demokrasi "Kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati itu sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDI-P, dan didukung ramai-ramai, termasuk kami juga mendukung. Dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDI-P," ujar Nusron saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Nusron balik bertanya, jika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak seperti penguasa di era Orde Baru, maka siapa penguasa yang dimaksud. Nusron mengatakan, jika saat ini kembali ke masa Orde Baru, pasti kekuasaannya tersentralisasi hanya di tangan satu partai. "Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada, kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian-nya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDI-P," tuturnya.
"Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN, yang bisa melakukan itu adalah Menpan-RB. Menpan-RB nya itu dari... Nah saya enggak sebut (partainya). Dari partai tertentu," sambung Nusron.
Politikus Partai Golkar itu juga turut menyoroti adanya dugaan mobilisasi oleh partai tertentu untuk memenangkan calon tertentu dengan membuat pakta integritas. Namun, Nusron enggan menyebut partai yang dimaksud.
"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu, dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi," ujarnya.
"Dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur-aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," imbuhnya.
Nusron menilai, Megawati sedang gelisah sebagai partai pengusung Jokowi, sehingga membuat pernyataan seperti itu. Sebab, kata dia, Megawati berharap Jokowi bisa menjadi alat partai politik. Namun, kenyataannya, Jokowi memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat. "Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin mengancam. Yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa? Nah ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam psywar, yang sifatnya nanti adalah post truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi," begitu papar Nusron.
BERMULA DARI PENOLAKAN TIGA PERIODE JABATAN PRESIDEN
Kader, pengurus PDI P selama sembilan tahun terakhir selalu mendukung, membela mati matian Presiden Jokowi yang notabene kader PDI P dari kritikan, hujatan, serangan lawan politiknya. Bahkan Mega acapkali membela Jokowi secara terbuka dari mereka yang suka mem-bully Jokowi
Tapi, sejak Gibran Rakabuning Raka ‘membelot’ menjadi cawapres Prabowo Subianto, kader kader PDI P mulai gerah dan menyerang balik pemerintah dan keluarga Jokowi yang dianggap berkhianat terhadap PDI P. Di mana Mega memberi begitu banyak privilege kepada Jokowi dan keluarganya.
Adalah Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu kader PDI P yang kali pertama bersuara lantang soal Presiden Jokowi. Dia menegaskan, Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan.
Menurut Adian, meregangnya hubungan Jokowi dengan PDIP disebabkan hal sederhana yakni, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tidak mengabulkan alias menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode.
"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," kata Adian Napitupulu dalam keterangan resminya.
Menurut Adian, PDIP menolak permintaan Jokowi tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
"Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," tegasnya.
"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja," kata Adian menambahkan.
Adian menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya, mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi. Minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," kata Adian.
"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," kata Adian.
Pengakuan Adian dikuatkan Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto. Hasto mengaku menerima informasi bahwa 'Pak Lurah' merupakan sosok yang meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Hasto menjelaskan, dia mendengar kabar tersebut langsung dari menteri yang memang mendorong jabatan tiga periode Presiden Jokowi. 'Pak Lurah' sendiri merupakan panggilan yang kerap disematkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya bertemu menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai, yang menyuarakan itu [perpanjangan jabatan presiden 3 periode], saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu," ujar Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Dia bahkan berani mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Hasto mengaku mendapatkan informasi dari pihak yang bisa dipercaya, bahwa Pak Lurah merupakan orang yang memang ingin memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode.
"Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu ada. Ya melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," jelasnya.
Senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, keluarga Jokowi tak sejalan dengan PDIP bukan semata lantaran sakit hati disebut petugas partai. "Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.
Jokowi, kata Rudy, berpisah jalan dengan PDIP setelah permintaan perpanjangan tiga periode ditolak oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.
Tak cukup sampai di situ, Rudy mengatakan, jika tak bisa tiga periode, Jokowi meminta perpanjangan kekuasaan. "Lalu yang kedua, kalau tidak tiga periode, perpanjangan karena COVID," ujarnya. Padahal, menurutnya, pandemi bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.
Rudy mengatakan, pihaknya tak mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan. "Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini menjawab tudingan Politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut hubungan Presiden Jokowi dan PDIP merenggang karena permintaan Jokowi memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Faldo mengingatkan Adian bahwa pernyataan tersebut bisa menjadi fitnah apabila tidak ada bukti. "Kami sayang Bang Adian. Beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti, bisa jadi fitnah. Kalau dari kami, senyumin aja. Sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).
Menurut dia, perbedaan pandangan merupakan suatu hal yang biasa dalam politik. Faldo meyakini Adian juga pernah berbeda pendapat dengan pimpinan partainya.
"Beda pandangan tentu biasa. Saya kira Bang Adian juga pasti pernah beda pandangan dengan pimpinan partainya. Itu biasa. Saya kira Bang Adian bukan orang yang nunduk-nunduk kalau hati dan pikirannya tidak sama dengan apa yang terjadi," jelasnya.
Faldo menuturkan, perbedaan pandangan antara Jokowi dan Mega bukan alasan hubungan keduanya terpecah. Dia menyebut Jokowi hingga kini masih hormat kepada Megawati.
"Yang jelas, Pak Jokowi selalu tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Bu Mega dan Pak Jokowi sama-sama negarawan, tentunya beda pandangan bukan alasan untuk terpecah. Mereka tentu punya kesabaran revolusioner," ujar dia. "Sekarang, Pak Jokowi tentu masih hormat kepada Bu Mega. Jadi, bukan hal yang perlu digosok-gosok terus," sambung Faldo.
PENEGAKAN HUKUM JEBLOG, GANJAR BERI NILAI 5
Tak hanya kader dan pengurus PDI P yang mulai menyerang pemerintah Jokowi. Capres Ganjar Pranowo yang sempat ‘dielus elus’ di- endorse Jokowi untuk maju sebagai capres kini justru berbalik menyerang pemerintah bapaknya Gibran itu.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
"Turun," jawab Ganjar.
Mengapa penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan? tanyanya lagi. Ganjar mengungkit itu terkait putusan MK soal syarat jadi cawapres.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai terlihat jelas sarat intervensi. "Rekayasa dan intervensi. Yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.
Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi.
Ganjar menyebut turun menjadi 5.
"Dengan kasus itu jeblog," sebut Ganjar.
"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.
"5," kata Ganjar tegas disambut riuh hadirin.
MAHFUD LURUSKAN PENEGAKAN HUKUM JEBLOG
Mahfud MD coba meluruskan terkait penilaian pasanganya capres Ganjar Pranowo yang memberikan skor 5 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud, yang jadi pasangan Ganjar di Pilpres 2024, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Salah satunya membawahi, mengawasi proses penegakan hukum.
Menurut Mahfud, nilai merah yang diberikan Pak Ganjar merupakan penilaian setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres.
“Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (kehormatan) MK kan,” kata Mahfud di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Ahad, 19 November 2023.
Mahfud mengatakan, capaian bidang penegakkan hukum era Jokowi selalu baik sebelum adanya pelanggaran etik berat dalam putusan MK. Mahfud mengklaim dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di periode tersebut telah berhasil mencapai kinerja yang sangat baik.
“Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu (nilainya) 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam-nya saya,” ujar Mahfud.
Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara ihwal kritik Calon Presiden Ganjar Pranowo atas penegakan hukum di Indonesia. Capres PDIP itu memberikan skor 5 ihwal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dasco mengatakan, calon wakil presiden pendamping Ganjar, menurut Dasco, justru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 November 2023.(BERSAMBUNG)
