COWASJP.COM – SEJAK Presiden Gus Dur menyerahkan kembali pengelolaan Istana Batu Tulis kepada ahli waris Bung Karno, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengambil keputusan politik penting di Istana ini. Di mana hasilnya ikut mempengaruhi perjalanan bangsa ini ke depan.
Sejarah mencatat, sebelum diserahkan ke ahli waris Bung Karno, di jaman orde baru, Presiden Soeharto
mengubah hak pengelolaan Istana Batu Tulis yang terletak di atas lahan milik Bung Karno menjadi milik negara. Keputusan itu dituangkan melalui Keppres No 2 Tahun 1973.
Ironisnya di awal Orde Baru, Istana Batu Tulis yang biasa dipakai tetirah Bung Karno saat berkuasa malah dijadikan tempat pengasingan (baca tempat tahanan) proklamator setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mencabut mandat Soekarno sebagai presiden pada 7 Maret 1967.
Setelah Istana Batu Tulis dikuasai kembali oleh keluarga Bung Karno, Megawati menggunakan sebagai singgasana menerima tamu tamu VIP-nya. Di lahan seluas 3,8 hektar itu setidaknya ibu Puan Maharani bertemu Presiden Joko Widodo enam kali. Dan, sekali dengan Menhan Prabowo Subianto.
MEGA-PRABOWO 2009
Menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, Megawati dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting guna penentuan pencapresan pada hari Jumat (15/5/2009).
Saat itu, masing-masing partai menghendaki pimpinannya menjadi calon presiden (capres). Pembahasannya sangat alot. Akhirnya, tercapai kata sepakat Megawati dan Prabowo maju sebagai capres dan cawapres periode 2009-2014. Sayang, di ajang Pilpres kala itu pasangan ini belum beruntung. Mereka dikalahkan pasangan petahana Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Kesepakatan Megawati-Prabowo saat maju di Pilpres 2009 dituangkan dalam sebuah klausul dikenal perjanjian Batu Tulis. Di mana salah satu poinnya menyebutkan, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai capres 2014. Namun faktanya PDI P justru mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan ini berhasil melenggang ke Istana. (Baca: Kontroversi Perjanjian Batu Tulis).
MEGA-JOKOWI OKTOBER 2017
Pertemuan Megawati dengan Presiden Jokowi berlangsung secara tertutup selama tiga jam pada Minggu (22/10/2017). Dalam pertemuan ini tidak ada keputusan politik penting yang dihasilkan.
MEGA-JOKOWI FEBRUARI 2018
Pertemuan Megawati dengan Jokowi kembali digelar di Istana Batu Tulis pada Selasa (20/2/2018). Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, pada malam itu Megawati dan Jokowi menyepakati keputusan untuk mencalonkan Jokowi kembali sebagai capres pada Pilpres 2019.
Tiga hari kemudian, PDIP mendeklarasikan Jokowi sebagai capres.
MEGA-JOKOWI JUNI 2018
Selang beberapa bulan kemudian tepatnya Selasa (12/6/2018) Jokowi dan Megawati kembali bertemu di Istana Batu Tulis. Saat itu membicarakan sosok cawapres yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
MEGA-JOKOWI JULI 2018
Sebulan kemudian, Megawati kembali membahas soal cawapres dengan Jokowi di Istana Batu Tulis pada (8/7/2018) . Pada saat inilah nama cawapres Jokowi sudah mengerucut. Yakni, KH Ma'ruf Amin mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.
MEGA-JOKOWI OKTOBER 2022
Pertemuan terbaru, Megawati dengan Jokowi berlangsung selama kurang lebih dua jam di Istana Batu Tulis (8/10/2022). Pertemuan ini membahas soal krisis pangan hingga Pemilu 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan membahas langkah-langkah penting menghadapi krisis pangan dan ekonomi dunia, termasuk berbagi pengalaman Jokowi menuntaskan krisis.
DEKLARASI GANJAR 21 APRIL 2023
Megawati melakukan deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDI P di Istana Batu Tulis pada Jumat, 21 April 2023. Selain Mega, Ganjar dan pengurus pusat PDI P, ikut hadir Presiden Joko Widodo.
Sayang, pencapresan Ganjar Pranowo diwarnai isu yang kurang sedap. Di mana Jokowi yang semula meng-endorse Ganjar kabarnya justru tidak dilibatkan saat detik detik terakhir pengambilan keputusan.
Bahkan saat menjelang hari ‘H’ deklarasi Ganjar, Presiden Jokowi telanjur pulang ke kampung halaman Solo guna persiapan perayaan lebaran Idul Fitri esok harinya. Setelah dapat kabar dan diundang hadir dalam deklarasi Ganjar, Jokowi pun balik kucing ke Jakarta. Lalu merapat ke Istana Batu Tulis mengikuti deklarasi capres PDI P Ganjar Pranowo.
Ditambah ada semacam klausul perjanjian atau kontrak politik antara capres Ganjar dengan Megawati. Isinya membatasi wewenang Ganjar. Di antaranya, bahwa penentuan cawapres dan pos pos menteri tertentu jika kelak Ganjar terpilih jadi presiden ditentukan Mega atau PDI P.
Makanya, peluang Jokowi ikut cawe cawe dalam menentukan menteri di kabinet Ganjar jika terpilih ikut tertutup.
Jokowi kecewa berat. Itu yang membuat hubungan Mega-Jokowi lalu meregang.
Efek lainnya, secara kasat mata pasca deklarasi Ganjar, Jokowi tampaknya lebih mengarahkan bandul dukungannya ke capres Prabowo Subianto. Itu terlihat dari intensitas pertemuan Jokowi-Prabowo lebih sering ketimbang Jokowi-Ganjar.
Meski banyak orang berspekulasi bahwa pertemuan Prabowo sebagai pembantu presiden (Menteri Pertahanan) dengan Jokowi sangat lah wajar. (Baca: Cerita Di Balik Deklarasi Ganjar)
KILAS BALIK ISTANA BATU TULIS
Istana Batu Tulis memiliki arti penting bagi PDI-P, wabil khusus Megawati Soekarnoputri. Di sana lah ayahandanya, Sang Proklamator Presiden Soekarno, pernah meminta jasadnya untuk disemayamkan.
Namun melalui Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1970 Presiden Soeharto memutuskan Sang Proklamator dimakamkan di kota kelahirannya, Blitar, Jawa Timur.
Istana yang kini dimiliki keluarga Presiden Soekarno itu, dalam perjalanannya, kerap dijadikan Megawati mengambil sejumlah keputusan politik penting.
Mega pernah beberapa kali menggelar pertemuan politik di Istana Batu Tulis. Sedikitnya, enam kali bertemu Joko Widodo. Baik sebelum dan sesudah menjadi presiden. Juga bertemu Prabowo Subianto 2009 menjelang berpasangan (capres-cawapres) di pilpres.
Kompleks bangunan Istana Batu Tulis didominasi warna putih tampak begitu kokoh. Suasana asri begitu terasa dengan aneka tumbuhan di dalam kompleks. Pemandangan itu kontras dengan perkampungan padat penduduk di sekitarnya. Tak pelak sepanjang hari diwarnai hiruk pikuk aktivitas warganya.
Riuhnya anak-anak SD 02 Batu Tulis tepat di seberang Istana, banyaknya penjaja makanan gerobak, serta padatnya lalu lalang kendaraan.
Istana Batu Tulis berdiri di lahan seluas 3,8 hektare adalah satu dari enam istana kepresidenan yang dimiliki Indonesia.
Disebut Istana Batu Tulis karena lokasinya tidak jauh dari lokasi Prasasti Batu Tulis yang sama-sama berada di Jalan Batu Tulis, Bogor.
Istana ini berada di kompleks bangunan bersejarah bernama Hing Puri Bima Sakti. Prasasti Batu Tulis dibuat tahun 1533 oleh Prabu Surawisesa guna memperingati ayahnya, Prabu Siliwangi.
Prasasti Batu Tulis ditulis dalam bahasa Sunda Kuno dengan angka tercantum tahun 1455 Saka (1533 Masehi).
Catatan sejarah, pembangunan kompleks bangunan itu dilakukan setelah kunjungan ahli gunung berapi bernama Van Riebeeck pada 1702.
Saat itu Abraham Van Riebeeck ditugaskan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia (kini Jakarta) untuk memeriksa kondisi Buitenzorg (Bogor), setelah letusan dahsyat Gunung Salak pada 1699.
Van Riebeeck mencatat lumpur akibat letusan Gunung Salak sempat menyumbat aliran Sungai Ciliwung. Dia dan timnya lalu menormalkan dengan cara membersihkan sumbatan aliran. Sungai Ciliwung sangat vital bagi warga Batavia saat itu, bahkan masa Jakarta modern karena menjadi bahan baku sumber air Batavia atau Jakarta.
Van Riebeeck lalu dipersilakan membangun tempat peristirahatan guna memantau aktivitas Gunung Salak. Atas jasanya itu, Riebeeck meminta imbalan berupa tanah di Bojong Manggis dan Bojong Gede, termasuk di Buitenzorg.
Pada tahun 1704, ia kemudian mendirikan rumah peristirahatan kecil di sekitar Batutulis. Sampai era kemerdekaan, rumah peristirahatan van Riebeeck tetap berdiri. Namun lahan-lahan di sekitarnya berubah menjadi perkampungan padat penduduk. Kompleks bangunan itu yang kemudian menjadi cikal bakal Istana Batu Tulis.
Sekitar 1960-an, Presiden Soekarno membeli tanah di sekitar tempat peristirahatan itu. Sebelum memutuskan Presiden Soekarno berkeliling Kota Bogor menggunakan helikopter. Ketika terbang di atas kawasan Batu Tulis, hati Soekarno terpikat lahan tanah di bawahnya mengalir Sungai Cisadane. Hamparan pemandangan Gunung Salak begitu eksotis. Itu yang membuat Bung Karno jatuh hati.
Bung Karno lalu meminta arsitek R.M. Soedarsono merancang bangunan merangkap rumah tinggal dan tempat istirahat. Sejumlah elemen gaya bangunan Istana Batu Tulis mirip dengan Istana Tampaksiring di Bali karena arsiteknya sama.
Dalam perjalanan, Presiden Soeharto
mengubah hak pengelolaan Istana Batu Tulis menjadi milik negara melalui Keppres No 2 Tahun 1973.
Pada awal Orde Baru, Istana Batu Tulis juga menjadi tempat pengasingan Presiden Soekarno. Setelah itu, pada zaman Presiden Abdurrachman Wahid, kepemilikan Istana Batu Tulis diserahkan kembali kepada keluarga Soekarno.
Istana Batu Tulis sarat sejarah. Tak hanya menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia Soekarno pada masa pemerintahannya. Istana yang awalnya dibangun pada 1745 sebagai tempat beristirahat seorang bangsawan Kesultanan Mataram.
Bangunan ini lalu diambil alih pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19 dan digunakan sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal.
Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini menjadi kediaman resmi Presiden Soekarno pada tahun 1954.
Pada masa pemerintahannya, Soekarno melakukan renovasi besar-besaran pada bangunan ini.
Istana Batu Tulis juga digunakan sebagai tempat pertemuan pejabat negara dan tamu asing serta digunakan kegiatan pemerintahan.
Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi di Istana Batu Tulis, seperti Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.
Setelah Soekarno meninggal pada tahun 1970, Istana Batu Tulis digunakan sebagai kediaman resmi Presiden Soeharto.
Baru 1993, Istana Bogor diresmikan sebagai kediaman resmi Presiden. Batu Tulis pun ditinggalkan. Saat ini, bangunan dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi sebagai tempat wisata sejarah.
Menurut penuturan masyarakat sekitar, saat berkuasa Soekarno kerap menginap di Istana Batu Tulis dan gemar bercengkerama dengan warga sekitar. Gejolak politik setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 membuat citra Soekarno meredup.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) lalu mencabut mandat Soekarno sebagai presiden pada 7 Maret 1967. Dalam buku otobiografi "Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat" yang ditulis Cindy Adams dinyatakan, Soekarno berharap kelak dimakamkan di wilayah pegununungan saat wafat.
Meski tidak menyebutkan secara khusus soal Istana Batu Tulis, dalam buku itu Soekarno berharap ingin dimakamkan di tempat yang sederhana. "Saya ingin berbaring di antara perbukitan dan ketenangan. Hanya keindahan dari negara yang saya cintai dan kesederhanaan sebagaimana saya hadir. Saya berharap rumah terakhir saya dingin, pegunungan, daerah Priangan yang subur di mana saya bertemu pertama kali dengan petani Marhaen," kata Soekarno dalam buku itu.
Pemerintah Orde Baru memutuskan memakamkan Soekarno di kota kelahirannya di Blitar, Jawa Timur melalui Keppres RI Nomor 44 Tahun 1970.
Setelah Soekarno meninggal, pengelolaan Istana Batu Tulis diambil alih pemerintah Orde Baru. Baru pada pemerintahan mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, pengelolaan Istana Batu Tulis diserahkan kembali kepada ahli waris Soekarno.
Kini Istana Batu Tulis tak bisa dilepaskan dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri. Beberapa keputusan penting, langkah politik Mega diputuskan di Istana ini. Ada yang gagal, selebihnya berjaya.
Mega meneken perjanjian Batu Tulis dengan Prabowo Subianto untuk maju sebagai pasangan capres –cawapres 2009. Namun Mega-Prabowo belum beruntung. Kalah bersaing dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Tapi, saat Mega menduetkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di pilpres 2014, jagoannya menang. Begitu juga saat memasangkan Jokowi-KH. Makruf Amin di pilpres 2019, jago Megawati kembali menang melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Di pilpres 2024, Megawati di tempat sama-- Istana Batu Tulis pada 21 April 2023 lalu mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI P. Akankah Ganjar Pranowo sebagai jago Mega akan berjaya di pilpres 2024? Mengulang kesuksesan Jokowi di pilpres 2014 dan 2019.
Atau sebaliknya, gacoan PDI P Ganjar Pranowo akan terpuruk seperti pasangan Megawati-Prabowo di pilpres 2009. Tentu Ganjar berharap tuah Istana Batu Tulis berpihak pada dirinya.
PERSETERUAN KADER CELENG vs BANTENG
DEKLARASI mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada 25 September 2021 oleh Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDI P Kabupaten Purworejo menjadi bola salju.
Langkah Sumbogo yang juga Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Purworejo diikuti kader dan pengurus PDI P di berbagai daerah. Mereka ikut mendukung capres Ganjar yang dalam berbagai survey capres selalu menempati urutan teratas di antara kandidat capres lainnya.
Dukungan terhadap capres Ganjar kian meluas setelah Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan kesediaannya menjadi capres saat diundang salah satu TV swasta.
Adalah Ketua DPC PDI P Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang secara terbuka ikut mendukung capres Ganjar Pranowo.
Dukungan pencalonan capres Ganjar oleh pengurus PDI P di derah mendapat reaksi keras pendukung Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga menjadi kandidat capres 2024. Terutama elit pengurus PDI P dan anggota DPR.
Diinisiasi anggota DPR Johan SP Budi mereka membentuk ‘Dewan Kolonel’ untuk tim pemenangan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Tim ‘Dewan Kolonel’ siap bekerja jika Puan diberi mandat maju sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Saat itu, lanjut Budi, timnya beranggotakan enam orang anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan. Di antaranya, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Sementara, Johan Budi menyebut "jenderal" dalam Dewan Kolonel ini ada dua orang, yakni Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Kemudian, Trimedya Panjaitan didapuk sebagai Dewan Kolonel. “Kolonel pasti ada jenderal. Jenderalnya adalah Utut sama Pacul. Koordinator bang Trimed, masing-masing komisi ada prajuritnya. Ini saya cerita sebenarnya,” ujar mantan juru bicara KPK ini.
FX Hadi Rudyatmo (FOTO: Tara Wahyu NV/detikJateng)
Beberapa pengurus PDI P daerah Jateng juga mendukung Puan, anak Megawati itu menjadi capres 2024. Di antaranya, DPC PDIP Kebumen, DPC PDIP Purbalingga, DPC PDIP Banjarnegara.
Dukungan serupa untuk Puan Maharani sebagai capres 2024 juga datang dari Kabupaten Malang, Jatim. Mereka mendeklarasikan Gema Puan guna memberikan dukungan Ketua DPR sebagai capres 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gema Puan Jawa Timur Nanang Sutrisno di Malang, mengatakan, "Kami mendeklarasikan Puan Maharani capres 2024."
Rivalitas pendukung Ganjar Pranowo dengan pendukung Puan Maharani kian mendidih akibat pernyataan Ketua DPD PDI Jateng Bambang ‘Pacul’ Wuryanto.
Bambang Pacul yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu saat di Sukoharjo (9/10/2021) menyentil kader PDI P yang tidak tunduk perintah, termasuk melakukan dukungan dini terhadap capres (baca Ganjar) bukan kader banteng melainkan celeng.
"PDIP itu barisan yang mendapat perintah. Jadi siapapun merasa jadi barisan PDIP, harus berada di barisan, barisan yang diperintah," kata Bambang.
Bambang menyebut oknum kader PDIP mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum harus memberikan sanksi.
"Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," tegasnya.
Bambang tidak mempermasalahkan jika ia dianggap terlalu keras. Sebab, menurutnya, kader harus tahu bagaimana tegak lurus terhadap arahan ketua umum.
"Keras sekali kau Pacul, ya memang begini. Itu untuk menunjukkan garis yang benar. Di Kongres V itu jelas capres cawapres di tangan ketua umum," pungkasnya.
Pendukung capres Ganjar yang disebut Bambang Pacul sebagai celeng tak gentar mendapat sanksi. Salah satunya, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Jateng, merangkap Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Purworejo, Albertus Sumbogo pun angkat bicara.
"Di bawah tekanan kepemimpinan beliau (Bambang Wuryanto) lahirlah kader-kader bermental babu (baca: pesuruh), bebek dan beo," kata Sumbogo saat dihubungi Detik.com Minggu (10/10/2021).
Sumbogo menambahkan, "Ini bukan pertama beliau mengatakan hal tersebut, terutama untuk merapatkan barisannya supaya tidak seorang pun dari kader PDIP berani berbeda pendapat dan tetap tunduk pada otoritas 'diktator Pacul' dengan analogi bahwa barisan kader ini militeristik sifatnya," ujar Sumbogo.
Kader senior PDI P yang juga Ketua DPC PDI P Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga mendukung Ganjar Pranowo tak masalah disebut kader celeng. ‘’Saya lebih senang jadi banteng celeng. Karena banteng celeng ini menurut saya yang tegak lurus," kata Rudy di rumahnya kawasan Pucangsawit, Jebres, Solo, (14/10/2021).
Rudy menyinggung kasus deklarasi di PDIP bukan hanya mendukung Ganjar Pranowo, melainkan juga pendukung Puan Maharani. Dia berharap polemik banteng vs celeng ini tak perlu diperpanjang lagi.
"Yang deklarasi tidak hanya Ganjar kok, Mbak Puan juga deklarasi. Jika ini terus diperkeruh lama-kelamaan banteng-banteng celeng ini akan deklarasi semua. Itu karena banteng celeng adalah banteng tegak lurus bukan banteng celengan," urai Rudy.
Karena itu, Rudy minta mereka yang dicap celeng tidak bereaksi berlebihan. ‘’Diambil positifnya saja. Namanya kader tegak lurus seperti celeng itulah kader sesungguhnya. Bukan yang banteng celengan. Kalau banteng celengan itu hanya berpikir bagaimana mengumpulkan pundi-pundi saja," ungkapnya.
Banteng celeng tambahnya, adalah kader berjuang mencari suara sebanyak-banyaknya. Tidak menggantungkan kepada orang lain tapi bagaimana mendapatkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara.
"Untuk itu saya sangat mendukung teman-teman yang dikatakan banteng celeng tidak perlu berkecil hati," tutur Rudy
RUDY - ANGGOTA DEWAN KOLONEL DISANKSI KERAS
Perseteruan internal PDI P antara pendukung Ganjar Pranowo (baca: celeng) dan pendukung Puan Maharani (banteng) membuat Ketua Umum PDI P Megawati Soekarno puteri uring uringan.
Mega pun memerintahkan perseteruan diakhiri. Dan, masing masing penyokong—baik kubu celeng maupun banteng diberi sanksi keras.
Bahkan Mega marah besar saat mendapat laporan adanya Dewan Kolonel —sekelompok anggota DPR pendukung Puan jadi capres. “Apa-apaan ini bentuk Dewan Kolonel,” kata Megawati mashgul seperti ditirukan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun.
Tangan Komarudin Watubun bergetar ketika menyerahkan map berisi surat sanksi terhadap FX Hadi Rudyatmo.
Ketika membacakan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Rudy yang sahabatnya itu, ia tak dapat menyembunyikan kesedihannya.
Sanksi dijatuhkan buntut dukungan FX Rudy terhadap Ganjar sebagai capres. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat kepada Rudy Oktober 2022. Surat pemanggilan diteken Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan serta Sekjen Hasto Kristiyanto.
“Pak Rudy ini teman seperjuangan saya dari nol. Dulu bareng-bareng demo saat melengserkan Soeharto. Tapi semuanya karena demi keadilan di partai ini untuk ditegakkan,” kata Komarudin kepada reporter detikX.
“Makanya saya sedih harus menjatuhkan sanksi kepada sahabat saya. Berat dan sangat sedih. Ketika saya baca sanksi itu, dada saya sesak sekali. Emosi, rasa mau menangis,” sambungnya.
Sebaliknya, Rudy yang mengenakan seragam PDI Perjuangan, terlihat tegar setelah diperiksa selama satu setengah jam oleh Komarudin dan Hasto. Ia menyatakan siap menerima sanksi tersebut.
"Pada prinsipnya, sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga sanksi keras dan terakhir yang diberikan kepada saya, saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata mantan Wali Kota Solo itu.
Sanksi, teguran juga dijatuhkan kepada anggota Dewan Kolonel pada akhir September 2022. Sanski keras, kata Komarudin, dijatuhkan kepada lima anggota Dewan Kolonel. Yakni Johan Budi SP, Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, serta Hendrawan Supratikno, tapi tidak kepada Utut Adianto dan Bambang Wuryanto.
Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. (FOTO: muria.tribunnews.com)
“Tindakan Dewan Kolonel ini di luar AD/ART partai. Ini kan ada aksi-reaksi. Kalau tidak ada muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral ini tidak mungkin muncul. Makanya kami tidak ada proses klarifikasi. Begitu muncul di media, kami langsung keluarkan pernyataan: teguran keras dan terakhir,” kata legislator di Komisi II DPR RI tersebut.
Setelah seminggu memantau Dewan Kolonel dari media, Komarudin mengaku sempat berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kata Komarudin, Megawati marah besar ketika mendengar soal kelompok ini.
Komarudin mengingatkan soal hasil Kongres V PDIP di Bali. Hal itu terkait mandat untuk menetapkan bakal calon presiden 2024 merupakan sepenuhnya hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum partai berlambang banteng itu.
“Saya pikir ini mereka (Dewan Kolonel) buat seperti mainan, nggak bisa, ini organisasi. Kami kan terikat pada putusan Kongres. Akhirnya yang ada mereka bukan menjaga Mbak Puan, malah menjerumuskan Mbak Puan,” kata Komarudin kepada reporter detikX.
Tak hanya pendukung Ganjar maupun Puan yang mendapat sanksi, peringatan keras. Ganjar Pranowo sendiri selain mendapat teguran lisan karena pernyataannya siap jadi capres saat ditanya repoter TV swasta.
Tak hanya itu, Ganjar juga tidak diundang dalam acara halalbihalal DPD PDI-P Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (7/5/2022). Acara juga dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani yang memberi arahan untuk kader di Jawa Tengah untuk persiapan Pemilu 2024.
Ganjar juga tidak diundang di acara PDI Perjuangan di kota yang sama pada Mei 2021. Kala itu seluruh kader eksekutif, legislatif, dan struktur partai diundang ke acara tersebut, kecuali Ganjar. Pengecualian itu bahkan tertulis jelas dalam susunan rundown acara yang disebar.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang 'Pacul' Wuryanto mengklaim acara tersebut memang hanya mengundang kepala daerah level bupati dan wali kota.
Ketua DPD PDI P Jateng Bambang Pacul mengakui tak mengundang Ganjar. Alasannya, saat itu sikap Ganjar dinilai mendahului keputusan partai terkait capres 2024. Yakni keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.
"(Ganjar) Wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (kalau kamu pintar, jangan bersikap sok pintar)," katanya di Panti Marhaen Kota Semarang, Sabtu 23 Mei 2021.
Bambang menambahkan, seharusnya Ganjar mengerti karakter orang Jawa untuk tidak mendahului keputusan Megawati terkait capres 2024.
"Karakter Jowo itu apa? Karakter Jawa itu lak seperti Presiden Pak Jokowi bilang itu loh, kalau bicara mlayu cepet ojok ndisiki. Yen kowe pinter, aja minteri," ujar Bambang.
Sanksi terhadap Ganjar dianggap relawan dan orang dekat Ganjar sebagai bentuk ketidakadilan pengurus DPP PDI Perjuangan. Mereka menyoroti sikap partai berat sebelah, karena tidak memberikan sanksi kepada Puan Maharani, yang juga kerap melakukan manuver politik untuk capres 2024.
Alih-alih dijatuhi sanksi, Puan justru mendapat keleluasaan melakukan safari politik menemui sejumlah ketua umum partai sembari menjajaki kemungkinan koalisi.
Tidak adanya sanksi kepada Puan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, DPP PDI Perjuangan tidak punya alasan memberikan sanksi kepada mantan Menko PMK ini. Sebab, ia menganggap apa yang dilakukan Puan sudah sesuai instruksi Megawati.
Apalagi Puan juga tidak pernah secara eksplisit menyatakan siap menjadi calon presiden di depan publik. Tidak seperti Ganjar, yang secara terang-terangan menyatakan siap jadi presiden.
“Kalau Mbak Puan kan waktu itu ditanya kesiapannya jadi presiden, jawabannya: ‘Kalau kamu mau mencalonkan saya jadi presiden, alhamdulillah. Tetapi yang menentukan calon presiden itu Ibu Ketua Umum’. Itu jawaban yang tepat,” kata Komarudin.
BERAKHIR SALAM KOMANDO
Perseteruan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo versus Ketua DPD PDI Jateng Bambang Pacul mencair saat keduanya bertemu di acara Rakernas PDIP di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Keduanya tampak akrab bahkan melakukan salam komando saat Rakernas II PDIP di Jakarta. Spontan aksi keduanya mendapat applaus kader PDIP yang menghadiri rakernas.
Bambang menyatakan saat itu bahwa dirinya dan Ganjar tidak sedang berkonflik secara pribadi. Bambang mengaku menegur Ganjar dengan dasar arahan tegas dari Ketua Umum DPP PDI P Megawati Soekarnoputri, bahwa seluruh kader harus satu barisan.
"Kami barisan yang mendapat perintah, barisan yang diperintah," kata Bambang.
Menurut Bambang, ada kader berada di posisi struktural, di legislatif, maupun di posisi kepala daerah. Para kader di semua posisi itu merupakan kader dalam satu barisan yang harus tunduk pada komando partai.
Hubungan Ganjar Pranowo dan anggota DPR dari PDI P yang tergabung dalam kelompok Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani kian mencair setelah Megawati mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI P di Istana Batu Tulis, 21 April 2023 silam.
BELA KADER CELENG DEMI CAPRES GANJAR
KADER PDI Perjuangan wabilkhusus daerah Solo dan sekitarnya dipastikan mengenal Fransiskus Xaverius (FX) Hadi Rudyatmo. Biasa disapa Rudy.
Pernah menjabat Wali Kota Surakarta dua periode (2012-2015 dan 2015-2021). Plus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta.
Sebelumnya Rudy juga menjadi Wakil Wali Kota Surakarta dua periode (2005-2010 dan 2010-2012). Dia mendampingi Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau Jokowi. Saat Jokowi hijrah ke Jakarta lalu memenangi Pilkada Gubernur DKI Jaya 2012, Rudy pun naik kelas menjadi Wali Kota Surakarta.
Rudy dikenal loyalis sejati PDI P wabil khusus Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri. Pendek kata, Rudy tegak lurus ke Megawati.
Apa kata Mega, Rudy patuh tanpa reserve. Merah kata Mega, merah pula kata Rudy. Putih kata Mega, putih pula kata Rudy.
‘’Ibaratnya, kepala untuk kepentingan partai dan masyarakat akan saya berikan. Ibaratnya, saya disuruh masuk sumur untuk kepentingan PDI Perjuangan, saya lakukan," kata Rudy suatu ketika.
Loyalitas Rudy kepada PDI P dan Mega sudah teruji oleh waktu dan konflik berkepanjangan dalam sejarah partai bergambar kepala Banteng monyong putih dalam mempertahankan eksistensinya hingga hari ini.
Rudy bagian sejarah perjuangan tak terpisahkan PDI P melawan pemerintahan otoritarian orde baru (orba) di bawah Soeharto. Bahkan sebelum bergabung PDI P tahun 1986, Rudy dikenal jago berkelahi. Namun, perkelahian yang dilakukan Rudy bertujuan membela kebenaran, terutama melawan penindasan yang merugikan rakyat kecil.
Tak ayal Megawati begitu terkesan. Begitu sayang terhadap sosok yang satu ini. Mega menyebut Rudy sebagai sosok preman saat awal kali pertama pertemuannya. Hal ini disampaikan mantan Presiden RI ke-empat itu di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di JIEXpo Kemayoran Jakarta Selasa, 10 Januari 2022. Saat pidato Mega sempat menanyakan kehadiran eks Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
"Nah ini nih, ini sih gerombolan, DPC Solo, Rudy, ono opo ora (ada apa tidak)? Endi wong e (mana orangnya), hah? Ada?" tanya Megawati saat pidato di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.
Kemudian Megawati menambahkan, Rudy sosok yang suka berantem. "Pak Rudy itu urusannya maunya berantem melulu, hem… dulu dia itu preman loh," kata dia.
Megawati mengenang kali pertama bertemu Ketua PDIP DPC Solo itu kesannya agak urakan hingga mau bergabung ke PDIP. "Saya bilang 'Ya nggak usah kamu berkecil hati, orang untuk cari kehidupan, sini masuk', saya yang suka nangis, ada supir truk bisa jadi bupati, namanya Tasdi (Bupati Purbalingga)," ujarnya.
‘‘Karena (saya) orang berani, sampai dianggap preman, suka berantem,’’ kata Rudy di Surakarta, Jateng, (11/1/2023).
Rudy mengaku loyal ke partai sejak awal bergabung partai banteng tahun 1996. "Saya mendampingi beliau sejak tahun 1996 sampai titik darah penghabisan; tetap konsisten, punya prinsip, sikap, dan komitmen," tambah Rudy.
Salah satu pembuktian loyalitas itu saat kongres pertama PDI Perjuangan pada 8-10 Oktober 1998. Rudy total mendukung Mega. Meski dijuluki preman, tapi Rudy mengaku tak pernah melakukan hal buruk.
"Beliau (Mega) mengingat perjalanan hingga hari ini. Namun, yang pasti saya tidak pernah melakukan hal buruk yang merugikan orang lain. Kayak malak, nyopet, nyuri, itu tidak. Hanya bolos kerja karena kampanye," ujarnya.
Rudy pun tidak takut celaan, hinaan sekali pun berhadapan dengan elit pengurus PDI P Pusat jika memperjuangkan apa yang diyakini benar. Sebelum Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dideklarasikan menjadi capres PDI Perjuangan pada 21 April 2023 di Istana Batutulis,
Rudy dan sebagian pengurus PDI Perjuangan di berbagai daerah Jateng lebih dulu mendukung Ganjar sebagai Capres PDI P.
Itu setelah Ganjar menyatakan kesiapannya sebagai capres saat diundang TV swasta.
Sebaliknya sebagian pengurus PDI P terutama pengurus Jakarta dan elit PDI P yang anggota DPR pusat mendukung Puan Maharani, Ketua DPR putri Megawati Soekarnoputri menjadi capres PDI P.
Diinisiasi Johan Budi SP eks juru bicara KPK, sebagian anggota DPR dari Fraksi PDI P membentuk Dewan Kolonel guna menyukseskan Puan jadi capres PDI P.
Suasana internal PDI P kian panas setelah Ketua DPD PDI P Jateng yang juga Ketua Komisi III DPR Bambang ‘Pacul’ Wuryanto menuduh Rudy dkk yang mendukung Ganjar sebagai capres adalah kader celeng.
Rudy dkk dinilai kemajon (mendahului) keputusan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri yang punya hak prerogative dalam menentukan siapa capres PDI P.
Disebut kader celeng, tak membuat Rudy dkk kecil hati. Apalagi, patah arang. Sebaliknya, Rudy berani ‘menyerang’ elit PDI P pendukung Puan Maharani.
Kata Rudy, lebih baik menjadi banteng celeng ketimbang banteng celengan. Apa maksudnya? "Adanya pernyataan Mas Bambang ‘Pacul’ (Ketua DPD PDI Jateng) yang mendeklarasikan capres (Ganjar) itu celeng, saya lebih senang jadi banteng celeng. Karena banteng celeng ini menurut saya yang tegak lurus," terang Rudy di rumahnya, Pucangsawit, Jebres, Solo, (14/10/2021).
"Dan yang deklarasi tidak hanya Ganjar kok, Mbak Puan juga deklarasi. Jika ini terus diperkeruh lama kelamaan banteng-banteng celeng ini akan deklarasi semua. Karena banteng celeng ini adalah banteng yang tegak lurus bukan banteng celengan," urai Rudy.
Rudy meminta kader disebut celeng berdasarkan pernyataan Ketua DPD Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto, berbesar hati
"Diambil positifnya saja. Itulah namanya kader tegak lurus seperti celeng. Itulah kader sesungguhnya, bukan banteng celengan. Kalau banteng celengan itu hanya berpikir bagaimana mengumpulkan pundi-pundi saja," sindirnya.
"Banteng celeng ini kader yang berjuang mencari suara sebanyak-banyaknya, tidak menggantungkan orang lain. Tapi, bagaimana mendapatkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara," ucapnya.
"Untuk itu saya sangat mendukung teman yang dikatakan banteng celeng tidak perlu berkecil hati," tutur Rudy. (Baca juga: Perseteruan Kader Celeng v Kader Banteng)
Terbelahnya kader PDI P antara mereka yang mengusung Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani masing masing sebagai capres PDI P membuat Megawati gusar. Dia pun memerintahkan menghentikan polemik kader celeng v kader banteng.
Pentholan pendukung kader celeng dan kader banteng akhirnya dipanggil ke Jakarta untuk mendapat peringatan.
Dengan legawa, Rudy pasrah menerima peringatan keras dan terakhir dari Dewan Pimpinan Pusat partai itu. Sanksi diberikan menyusul dukungan Rudy kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024.
"Saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata Rudy dalam konferensi pers, usai menjalani panggilan untuk pemeriksaan di Kantor DPP PDI P, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.
Sanksi atau peringatan keras serupa juga dilayangkan pengurus PDI P ke pendukung Puan yang tergabung dalam Dewan Kolonel.
Pada akhirnya intuisi Rudy dan kawan kawan yang dilabeli kader celeng terbukti menjadi kenyataan. PDI P akhirnya mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres jago PDI P untuk pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor.
TUKANG LAS KESAYANGAN MEGA
Lalu siapa sebenarnya Rudy? Dia lahir di Solo, 13 Februari 1960. Masa kecilnya dilalui dengan hidup penuh penderitaan dan kemiskinan.
Bahkan tempat tinggalnya pun kena gusur tanpa ganti rugi. Sejak itu Rudy dan keluarganya harus hidup nomaden. Berpindah pindah. Dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya.
Begitu miskin keluarganya, jangankan untuk biaya sekolah anak anaknya, untuk biaya hidup keseharian saja pas pasan. Karena itu Rudy hanya bisa menamatkan sekolahnya sampai lanjutan atas saja.
Lulus STM Penerbangan tahun 1979, Rudy harus pontang panting mencari pekerjaan. Itu semata membantu ekonomi keluarganya agar sekadar bisa bertahan hidup.
Dia melamar di perusahaan nasional Konimex sebagai tukang bersih bersih. Pada usia 19 tahun, Rudy nekat mempersunting gadis pujaannya Endang Prasetyaningsih. Kini, mereka hidup rukun dan dikarunia lima anak. Chatarina Reny Endryastutik, Andreas Rheo Yuliana Fernandez, Cornelius Ferdiman Ridma Hiersa, Matheus Rizky Bayu Himawan dan yang ragil Florentina Renatha Keysa Aurelia Permatasari.
Di lingkungan tempat tinggalnya Rudy cukup disegani warga sekitarnya. Pada akhirnya mereka memilih Rudy menjadi Ketua RT. Hidup penuh keprihatinan membuat Rudy sangat peka terhadap warganya yang hidup jauh dari kata layak.
Karena itu Rudy tak segan mengulurkan tenaga dan pikirannya guna membantu mereka agar bisa keluar dari beragam kesulitan hidup.
Selama dua periode menjabat ketua RT, Rudy berhasil mewujudkan keinginannya warganya agar dapat menempati tanah milik negara. Warga pun kian respek dengan ketulusan Rudy.
Agar bisa membantu banyak orang di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, Rudy pun banting setir menjadi politikus. Dia mendaftar sebagai anggota PDI Perjuangan Cabang Surakarta.
Babak baru hidup Rudy pun dimulai. Pada pemilu 2004, dia didaftarkan sebagai caleg anggota DPRD Solo dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan, terpilih.
Karir politiknya terus meningkat. Rudy didapuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Setahun kemudian, dia maju menjadi wakil walikota Surakarta berpasangan Joko Widodo. Pasangan ini terpilih menjadi Walikota dan wakil Walikota periode 2005-2010.
Pada periode berikutnya, pasangan ini kembali terpilih untuk memimpin Surakarta periode 2010-2015. Namun, sebelum masa jabatan pasangan ini berakhir, Rudy tahun 2012 naik menjadi walikota. Dia menggantikan Joko Widodo yang maju menjadi Gubernur DKI. Lalu berujung menjadi Presiden RI.
Saat menjadi walikota, Rudy tidak melupakan tujuan awalnya masuk partai. Yakni, agar bisa membantu dan memperjuangkan nasib wong cilik. Agar hidup mereka lebih sejahtera.
Dalam penyelesaian beragam persoalan kehidupan warga Surakarta yang dipimpinnya, Rudy menerapkan tiga jurus utama menyerap aspirasi warganya. Apa itu? Yakni, banyak mendengar keluhan warga. Banyak melihat langsung masalah yang dihadapi masyarakat. Dan, bertindak dalam mencarikan jalan keluarnya.
Rudy mempersilahkan warganya mengadu, curhat atas berbagai masalah yang dihadapi. Setiap hari, Rudy sedikitnya menerima lebih dari 200 telepon dari beragam masyarakatnya.
Isi curhat warga pun beragam, mulai mengeluh sulitnya menjalani kehidupan, mengadu, sampai sifatnya laporan. Mulai besarnya biaya rumah sakit, biaya sekolah. Atau, sekadar memberi informasi tentang proses pelayanan publik.
Rudy pasti memperhatikan semua keluhan warganya. Tak jarang dia langsung menjawab atau menghubungi warganya. Itu karena Rudy sangat respek atas kesulitan yang dialami warganya.
Dari pajak warga ditarik pemerintah dikembalikan ke rakyat dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat.
Pada 17 Februari 2021, Rudy purnatugas dari kursi Wali Kota Solo. Untuk mengisi aktivitas kesehariannya, Rudy ‘menghidupkan’ kembali pabrik bengkel las-nya yang sempat mati suri. Usaha tersebut didirikan bersama temannya. Kini bengkel lasnya sudah beroperasi 25 tahun. Sangat panjang.
Keahlian mengelas diperoleh Rudy secara otodidak. Setelah itu dia mendirikan bengkel las.
Kemampuan Rudy kian berkembang saat bekerja di perusahaan farmasi dan makanan terkenal PT Konimex.
Pekerjaan mengelas mulai ditekuni 2001. Kian ke belakang Rudy kian terampil. Tak hanya piawai mengoperasikan beragam mesin las tapi, juga mesin bubut.
Sekitar tahun 1980-an sebelum membuka bengkel las, beragam pekerjaan kasar pernah dilakoni Rudy. Mulai menjadi buruh pabrik, tukang bersih bersih pabrik hingga dipercaya sebagai Kepala Workshop pabrik. Setelah beberapa tahun bekerja di pabrik, Rudy memutuskan mengundurkan diri. Lalu mendaftar kader PDI Perjuangan Kota Surakarta. (BERSAMBUNG)
