COWASJP.COM – NARASI Mata Najwa berkolaborasi dengan Fisipol UGM dan Fakultas Kehutanan UGM pada Selasa 19 September 2023 menggelar dialog politik dengan tiga bakal capres: Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan  Prabowo Subianto. Acara dipandu Najwa Shihab. 

"Kilas Ganjar Pranowo sebagai alumnus UGM dan Ketua KAGAMA, Mas Ganjar tentu tahu luar dalam UGM. Kira kira tempat paling romantis di UGM di mana ya?’ tanya Najwa membuka obrolan ringan.

"Gelanggang mahasiwa,’’ jawab Ganjar mantap. (disambut riuh penonton ha..ha..)

Kenapa kok romantis dulu? Kejar Najwa

Disitu lah cerita saya bertemu banyak orang.

Jadi, Bu Atiqoh (baca: Istri Ganjar) bukan satu satunya. Maaf bu?

Masak satu satunya, ya nggak dong.Teman kan? 

Nggak kan dibilang gelanggang mahasiswa tempat paling romantis  tadi?

Saya ketemu yang di sana saya taksir nggak mau. Saya ke fakultas sebelah, saya taksir nggak mau juga. Lalu ketemu istri saya. Dia satu satunya yang mau. I love you. (hadirin spontan teriak jie…) Akhirnya cerita novel ‘Cintaku di kampus biru’  ya dia. (Ganjar menunjuk istrinya yang duduk di barisan paling depan). Buahnya yang di sebelahnya itu (anaknya)  

Tes kedua kantin paling enak dan murah di UGM?

(Ganjar langsung tertawa ha..ha. Begitu juga para penonton)  SGPC (sego pecel) tapi saat itu nggak murah. Saya makan di SGPC bayar kira kira sebulan sekali. Selebihnya ya ditraktir teman.

Malam itu Ganjar mengenakan setelan hitam hitam. Ganjar menggulung kemejanya hingga mendekati siku. Mantan Gubernur Jateng itu tampil begitu percaya diri. Berikut nukilan tanya jawab Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab:

***

Saya ingin dapat klarifikasi soal tayangan adzan (penonton langsung gemuruh ha..ha…)  yang menampilkan sosok Anda di stasiun TV milik Hary Tanoe yang kita tahu adalah ketua partai (Perindo) yang mendukung Anda sebagai capres. KPI dan Bawaslu sudah menyatakan tidak ada pelanggaran. Tapi video adzan itu sudah menimbulkan beragam persepsi di publik. Sampai ada yang bilang Ganjar Pranowo melakukan politik identitas (hu….teriak penonton). Jadi, saya mau tanya ke Anda. Apa maksud dan niatan Anda masuk TV  berwudlu, shalat di tayangan adzan?. 

MNC (perusahaan yang membawahi tv milik Hary Tanoe) punya tim kreatif. Kemudian ngajak saya, dan saya pastikan dia punya kepentingan lain. Apakah untuk company atau yang lain. Dan kemudian dia mengajak saya. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya ya seperti ini dan kita melakukan  hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai hasil akhirnya Mbak Nana (sapaan Najwa Shihab) sudah sebutkan.

Mas, diajak oleh MNC dan Anda katakan pasti punya kepentingan lain. Kalau kepentingan pribadi Anda diajak mau apa Mas? 

Saya sebenarnya diajak banyak program berikutnya. Mbak Nana nanti boleh menunggu. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain pasti akan tayang di sana. Dan, pada saat  itu saya hanya mengingatkan kalau ini nanti masuk wilayah kampanye tolong dipertimbangkan. Kecuali bukan wilayah kampanye silakan anda pakai. Dan itu akan terjadi. 

Berarti Anda manfaatkan   masa belum kampanye ini, ketika belum kampanye ini yang belum ada aturan spesifik yang akan menarget dan juga memanfaatkan Anda yang sudah dinyatakan capres resmi untuk menunjukkan Ganjar Pranowo seorang religius (penonton berteriak ha..ha..)?

Saya akan menunjukkan diri saya sendiri (tepuk tangan penonton). Saya menunjukkan saya suka lari, saya komunikasi dengan masyarakat. Saya menunjukkan sikap lebih jelas. Sekali lagi, saya tidak ada sejarah dalam politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek.

 Jadi Anda membantah politik indentitas soal bermain di adzan itu?

Mbak, saja sudah membaca indentitas saya.

Laporan LHKPN terbaru saya lima hari setelah saya selesai (menjabat Gubernur Jateng) 

Ini terbaru ya Mas. Kekayaan anda Rp 13.453.610.045?

Kira kira segitu. Itu mungkin tahun 2022. 

Ada yang terbaru mungkin KPK belum  merilisnya. Saya laporkan tiga, atau lima hari setelah saya selesai (menjadi Gubernur Jateng)

MEGA INGIN DIBUBARKAN, GANJAR MINTA KPK DIKUATKAN

Saya mau tanya soal Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarnoputri  sempat mengeluarkan pernyataan bubarin saja KPK. KPK sudah tidak efektif (penonton langsung bersorak  hu..hu..). Anda sependapat dengan Ketua Umum PDI P?

Dalam konteks penegakan hukum boleh nggak ya. Ada slide soal hukum yang sudah ditampilkan tadi. (Ganjar melihat catatan di laptop di depannya).  Audiens tahu sikap saya sebagai capres. 

Sambil menyiapkan slide, silakan jawab dulu Mas Ganjar?’ sela Najwa.

Baik. Kebiasaan kita korup, mau kerja nyogok. Lalu ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK.   Siapa analisa aktor, atau barangkali kebijakan yang korup, karena regulasi menguntungkan sebagian. Lalu itu dijadikan seolah olah kepentingan bersama. Tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau, sistem aturannya yang korup dari kelembagaannya. Jangan jangan aturannya memang kurang bagus. Pratiknya ditolerir. Itu biasa kok setiap hari terjadi. Namanya orang kuasa. Kuasa cenderung korup. 

Jadi tidak sependapat KPK dibubarkan. Malah justru dikuatkan?

Sepakat dikuatkan.

Artinya Mas, saya follow up dengan pernyataan lebih konkrit. Apakah ketika Anda nanti menjabat presiden, KPK akan dikembalikan indepedensinya. Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi. Itulah pangkalnya. Karena revisi UU KPK menjadikan KPK melempem seperti sekarang? 

Harus saya jawab ketiga kalinya. Satu dikuatkan. Kedua: direvisi. 

Penguatan lembaga KPK Anda sudah berkomitmen menguatkan. Bagaimana sekarang dengan polisi?

Sama mbak. Penguatan. 

Polisi kurang kuat sekarang Mas?

Sangat. 

Terlalu kuat? 

Bukan. Hari ini masyarakat membicarakan polisi secara terbuka. Saya kira sudah dilakukan tim reformasi kepolisian. Orangnya juga banyak dari representasi masyarakat. Satu yang saya ingat Najwa Shihab. 

Tepatnya tim reformasi percepatan hukum. Saya termasuk satu di dalamnya. Salah satu rekomendasi. (Ganjar memotong pertanyaan Najwa). 

Dan menurut saya salah satunya dari kelompok independen yang dibentuk negara. Mewakili negara kan ya. Mestinya dipakai dong. Suka tidak suka. 

Adakah satu saja ide konkrit soal reformasi kepolisian yang akan anda lakukan. Spesifik dalam penguatan lembaga kepolisian  atau dalam seleksi masuk menjadi polisi, atau dalam peningkatan profesionalitas mereka? 

Ada Dua. Satu, Sistem. Dua, aktor. 

KEBEBASAN PENDAPAT: GANJAR NILAI 7,5, ANIES HANYA 5

Mas Ganjar kita lihat pertanyaan yang diminta teman teman untuk disampaikan. Kebebasan berpendapat. Pertanyaan ini tadi juga saya tanyakan kepada Mas Anies. Meminta kepada bakal capres yang lain untuk memberi skala penilaian. Bagaimana menilai atmosfir kebebasan berpendapat di negeri ini. Mas Anies kasih nilai 5 atau 6. Dia memberikan contoh kalau kita masih  menyebut wakanda dan konowa sebagai pengganti menyebut kata Indonesia berarti itu masih ada problem. Saya tanya Anda berapa nilainya skalanya soal kebebasan berpendapat?

7,5.

Ditanya Presiden Boneka, Ganjar: Presiden ya.. Presiden

Saat dibuka sesi tanya jawab, banyak mahasiswa angkat tangan.

‘Saya dari luar UGM?’ ujar seorang berhijab berteriak lantang.

‘Ini dari luar UGM. Karena  forum ini untuk umum. Silakan Mbak,’ ujar Najwa yang memilih perempuan tadi mengajukan pertanyaan.

Nama saya Syarifah Aisyah, kebetulan saya dari tanah kelahiran almarhum Baharudin Lopa seperti yang pak Ganjar sebut. 

‘‘Adik mahasiswa dimana?’ tanya Najwa.

‘Mahasiswa sekolah pariwisata API Jogjakarta,’ jelas Syarifah.

Bagaimana tanggapan Pak Ganjar soal  isu presiden boneka (dapat aplause). Dan, tanggapan bapak soal citra PDIP di mata masayarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di medsos. Bukankah itu sebuah sinyal atau tanda penolakan masyarakat?. 

Terima kasih.

Bagus. Terimakasih. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan penuh amanat konstitusi yang ada. Titik. Tidak ada komanya.  Dari waktu ke waktu kamu bisa menilai bagaimana keputusan bisa diambil seboneka apa mereka mendapat pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah proxy dari negara lain, ataukah dari kelompok. Kalau satu per satu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan kamu bisa dapatkan. Presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh.

Soal citra PDIP yang ditanyakan tadi. Apakah Anda mau menanggapi?’ ingat Najwa.

Oh ya. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik seperti yang saya katakan sejak di awal. Teman teman, saya mau cerita sedikit ya. Saya ketika seusia anda sudah menjadi anggota partai. Dan, semua orang nyinyir. 

Saat demo di bunderan (UGM) saya ingin menyampaikan kepada teman teman:  kita demo terus kok nggak ada hasil. Apa yang harus kita lakukan? 

Kita harus masuk sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan berhasillah. Akhirnya diminta memimpin beberapa Pansus. Parlemen rule. Saya diminta menyusun  UU kewarganegaraan, saya jadi ketua pansus UU parpol. 

Saat itu ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30 persen perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Saya kuliah di UGM tidak pernah lupa sejarah UGM. Bagaimana beton kampus dan kampung jadi satu. 

Saat itu peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX besarnya minta ampun. Beberapa parpol tidak setuju UU Keistimewaan Jogjakarta. Sepuluh menit saya putuskan, Ketua Panja namanya Ganjar Pranowo. Sejak itu UU Istimewa Jogjakarta lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 

Ketiga: saya jadi gubernur dipercaya masyarakat. Saya hanya minta satu saja: Karena saya juga pengagum almarhum Baharudin Lopa. Saya hanya minta satu saja. Tidak ada korupsi. 

Keempat: Ketika saya ceritakan tadi saya dari keluarga tidak mampu Dik. Bagaimana anak anak itu bisa bersekolah, bagaimana bisa mengakses pendidikan dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD menanggung biaya mereka 100 persen. Mereka di Jepang, Korea. Dan, dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentas kemiskinan. Karena keputusan itu. Dan, saya anggota PDI Perjuangan. Dan, hari ini Anda bisa menilai apakah  saya berpihak pada wong cilik. Si Marhaen itu.

Ini bagian terakhir, bagian penutup. Saya masih ada satu pertanyaan penutup. Pertanyaan ini juga saya sampaikan ke capres Anies Baswedan. Minta menjawab soal merefleksi diri.. Saya minta Anda bicara di cermin. Kilas balik apa yang sudah Anda lakukan. Apa bayangan dan karakter yang Anda miliki hingga sampai pada keputusan maha besar ini. Berani mencalonkan diri jadi pemimpin Indonesia.

Najwa lalu mengajak Ganjar menuju cermin. Berdiri. Mematung menghadap pantulan bayangan diri sambil bicara sendiri. Merefleksi diri.

Raut Ganjar sedikit tegang. Sorot matanya  secara samar hampir meleleh. Tapi, dia mencoba kuat. Bertahan. Tidak larut. Ganjar memilih refleksi singkat. Hanya mengucapkan 29 kata yang penuh dihayati

Refeksi Ganjar Pranowo:

Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orangtua saya. Kalau soal jabatan Njar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim.

Disambut aplaus meriah penonton.

ENAM PILAR HARUS DITRANSFORMASI

Pertama: Pangan harus dipenuhi. India sudah tidak mau ekspor lagi. Vietnam dan Thailand menahan diri. Indonesia yang kaya apakah cukup meningkatkan produktifitasnya? Apakah cukup SDM kita? Apakah cukup benih unggul yang baik saja? Semprotan yang bagus? Hingga     stabilitas harga pangan tercapai. Termasuk diversifikasinya?

Kedua: Soal lingkungan global climate change (perubahan iklim global). Kemudian terjadi situasi memburuk. Saya kira di beberapa daerah mengalami kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan polusi udara. Atas dasar hal itu secara perlahan mendorong kesadaran dan komitmen sejak Tokyo Protocol dan Paris Agreement dan 190 negara yang akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab (UEA) . 

Pendidikan dan kesehatan.

Tugas negara, tugas pemerintah mengurusi sejak ibu hamil, sejak dalam kandungan sampai terlahir, kemudian meninggal. Negara yang mengurus. Maka, modal manusia sehat lahir batin adalah yang utama. Kalau itudilakukan kita sudah nggak ada stunting (gizi buruk). Maka pertumbuhan sehat jasmani, jiwanya bagus, otaknya encer. Begitu dikasih pendidikan  bagus, mereka mendapatkan itu.

Kalau kesehatan dan pendidikan jalan, maka  bisa lihat sebanyak 5,83% dari pekerja melaporkan bahwa pekerjaan mereka tidak sesuai jurusan pendidikan.  

Soal Lingkungan: 

Ganjar mengatakan, kini di beberapa daerah tengah mengalami kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebabkan polusi udara. Atas dasar hal itu Ganjar secara perlahan mendorong kesadaran dan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga ciptakan ekonomi hijau. 

MAHFUD: SAYA BUKAN NU NATURALISASI

PDI Perjuangan resmi mengusung Menkopolhukam Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH, SU, M.I.P atau  dikenal Mahfud MD menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres Ganjar  Pranowo pada Rabu 18 Oktober 2023.

Mahfud mengaku awalnya ogah ogahan saat dijajaki menjadi cawapres Ganjar. Dimotori  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mereka terus meyakinkan Mahfud. Pengurus teras DPP PDI P juga ikut merayu Mahfud. Sebut saja Olly Dondokambey, Said Abdullah yang juga dari Madura, sampai Ahmad Basarah. Bahkan para ketua parpol koalisi bersama PDIP ikut menemui Mahfud. 

Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO. Juga Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Mereka semua meyakinkan  Mahfud agar mau menjadi pendamping Ganjar.

PDIP dkk kian ngebet menggaet Mahfud ketika gugatan batas usia 

capres-cawapres di Mahkamah Kontitusi (MK) mulai ramai. Sebab, PDIP yang tidak sreg atas gugatan itu memprediksi kalau gugatan dikabulkan, situasi politik jelang pilpres bakal panas.  

Nah, Mahfud yang pakar hukum dan mantan Ketua MK diyakini bisa mengatasi masalah ini.

Mahfud akhirnya luluh. Apalagi, setelah tahu tidak ada mahar atau setoran alias gratis untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar. Semua biaya  ditanggung PDIP dan parpol penyokongnya. 

Makanya, empat hari sebelum pengumuman, Mahfud sudah deal menjadi capwapres pendamping capres Ganjar.

Berikut cuplikan wawancara roporter Liputan 6 yang dilakukan di kantor Menkopolhukam pada 18 Oktober 2023. Atau beberapa jam setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Mahfud sebagai pendamping Capres Ganjar Pranowo:

Cawapres Mahfud MD mengenakan baju putih yang sedianya untuk pendaftaran Pilpres 2019. (FOTO: CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Selamat Prof Mahfud sudah dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo? 

Ya terima kasih. 

Deg degan enggak Prof?

Enggak, biasa saja.

Biasa saja? Soalnya kami ikut deg-degan nih Prof?

Soalnya saya kan sudah sering menghadapi hal-hal dramatis ya. Ini tadi ya biasa saja

Jadi, biasa saja?

Iya.

Soalnya kami yang sambil nonton deg-degan karena kami belum move on dari peristiwa 5 tahun yang lalu ya Prof?

Kalau saya baca, di medsos dengan berita dari teman-teman itu memang banyak  yang deg-degan katanya. Saya sendiri malah tidak deg-degan ha..ha..(diiringi tawa Mahfud)

Mungkin timnya (Pak Mahfud) yang deg-degan?

Mungkin para pegawai di sini (Menko Polhukam) ha..ha

Tadi bagaimana prosesnya, ke kantor DPP PDIP di belakang santai-santai saja gitu Prof? Sama Mas Ganjar berdua?

Iya saya datang duluan. Ya, hampir bersamaan. Tapi saya duluan, terus Ganjar masuk, ya kita ngobrol aja. Terus disuruh tunggu, nanti kalau sudah waktunya masuk kami panggil. Dipanggil, kita ndak tahu bahwa waktu itu sudah dibaca pengantarnya, sudah tinggal sebut namanya. 

Bu Mega sudah berpidato, terus Prof baru keluar. Prof saya ingin flashback sedikit. Kira kira kapan dan siapa yang kali pertama menghubungi Prof Mahfud untuk dipasangkan dengan Mas Ganjar?

Persisnya, tanggalnya, lupa saya. Tapi itu kira-kira penjajakan sudah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa (pertemuan).

Cukup lama ya Prof?

Iya menjajaki, cuma (nanya)’Pak Mahfud gimana?’. Saya (bilang) ndak lah. Saya bilang kamu cari yang ini, lalu kemudian datang lagi. Yang lain datang lagi. Gitu terus ya. 

Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang?

Ada beberapa kali, ada beberapa orang, sudah lama. Misalnya, kalau saya perlu nyebut nama, yang ketemu itu misalnya, Olly Dondokambey, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basarah. Banyak lah. Menjajaki bagaimana bisa (mendampingi Pak Ganjar). Semula saya bilang ndak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu.

Tetapi berkembang - berkembang, kemudian jadi serius. Karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya, mungkin tidak dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekadar ngisi acara.

Ketika ada suatu acara pak Jokowi pidato gitu kan nyebut nih ‘di sini banyak calon presiden’ lalu nama saya disebut. Ketika Pak Ganjar berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi sehari sesudah deklarasi. Wartawan tanya siapa calon wakil presiden Pak Ganjar, wah banyak kata pak Jokowi, (nama) saya masuk.

Artinya dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah menurut saya. Karena meskipun mungkin tidak mendorong tapi pasti tidak ada masalah gitu. 

TAK PERNAH BICARA SOAL CAWAPRES DENGAN JOKOWI

Pernah diskusi soal pencalonan di pilpres dengan Presiden Jokowi?

Ndak , ndak, ndak. Saya menghindar karena khawatir nanti dikira saya minta dukungan atau apa? Kan enggak enak kan. Jadi saya enggak pernah bicara soal itu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setiap ketemu saya, ya seperti biasa wajahnya. Ya sopan, ramah ya, bergurau-bergurau. Tapi sama saya sekali tidak nyinggung soal pilpres. Enggak.

Jadi awalnya waktu didekati, Prof jawab ‘enggak’ gitu ya?

Iya itu di awal-awal ketika di bulan April-Mei.

Kapan mulai cenderung ke ‘iya’?

Kira-kira dua minggu yang lalu, ketika sudah mulai ramai gugatan tentang batas usia (capres-cawapres). Ah itu udah mulai.

Kenapa?

Enggak tahu. Mereka datang ke saya. ‘Ini hanya Pak Mahfud yang bisa muncul kalau begini’. (saya jawab) Begitu ya, terus kenapa?. ‘Ya ini kan nanti bisa anu bisa agak rame lah ya, tapi kalau Pak Mahfud yang muncul kan selesai tuh masalah gitu’ kata mereka. Artinya bisa berjalan tanpa gaduh gitu.

Terus dielaborasi, kemudian saya bertemu dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Yang sering ketemu itu ya Hasto. Hasto ke sini ke kantor (Menkopolhukam)  memberitahu perkembangan tetapi memang selalu saya katakan baru coba-coba. Kan tidak ada yang kemudian definitif. Yang kemudian definitif itu kira-kira lima hari lalu lah. Pak Hasto datang. 

Cepat sekali ya dua minggu lalu dikaitkan dengan gugatan batasan usia. Bapak dianggap bisa menengahi ya, kemudian 4 hari yang lalu definitif?

Kira-kira empat hari yang lalu itu (Hasto) memberitahu ini sudah sekian persen bapak. Bapak sudah hampir pasti (jadi cawapres).

Siapa yang memberitahu?

Pak Hasto. Tapi, ‘Pak Mahfud kita buat seolah olah calon cawapres-nya banyak. Pak Mahfud nggak usah bilang bilang dulu’ pinta Hasto. Saya kan memang dari dulu tidak pernah bilang soal cawapres. Sebelum Ibu Mega (Ketua Umum PDI P) menyatakan, saya nggak akan bilang jadi cawapres. Tapi, kalau mau diolah di dalam (PDI P) silakan. Sebelum itu, teman teman dari parpol (yang koalisi dengan PDI P) juga bertemu saya. Pak Mardiono (PPP). Mereka menyebut. ‘Pak kami punya calon Pak Sandiaga Uno. Tapi, kalau Pak Sandiaga Uno dianggap kurang tepat oleh Ibu Mega maupun forum saya akan mengajukan bapak. Saya mengajukan Sandiaga Uno sebagai petugas partai,’ kata Pak Mardiono 

Dalam koalisi PDIP kan ada tiga parpol. Apakah mereka  juga berdiskusi dengan Pak Mahfud?

Ya lah. Pak Hary Tanoe (Perindo) sering juga. ‘Hitung hitungnya, bapak bisa ke Pak Ganjar, bapak juga bisa ke Pak Prabowo,’ ujar Hary Tanoe. ‘Pak Ganjar itu kartunya ada di Bapak,’’ tambah Hary Tanoe. Saya bilang silakan saja.

Apalagi Pak Oso (Oesman Sapta Odang dari Partai Hanura). ‘Kalau (cawapres Ganjar) bukan Pak Mahfud, saya marah,’ ujar Oso. Gayanya Pak Oso kan memang begitu. 

Berarti bulat (dukungan koalisi PDIP)  ya pak Mahfud?

Bulat. Jadi, kira kira empat hari atau lima hari lalu ada kepastian (jadi cawapres Ganjar) saat juga diberitahu soal peta ceruk ceruk, wilayah yang harus digarap Pak Mahfud. Demografinya ini dan seterusnya. Saya siap kemarin sore (Rabu 18/10/2023) saat diundang untuk tandatangan. Intinya saya bersedia (jadi cawapres)   

Jadi, kemarin sore itu tandatangan?

Ya tandatangan. Bahwa semacam  pihak pertama (PDIP), pihak kedua saya. Pihak pertama: akan menjadikan cawapres. Dan, pihak kedua bersedia dicalonkan sesuai dengan    peraturan perundang undangan yang ada. Materi yang dicantumkan dalam kontrak itu, saya masih ingat karena spesifik saya itu memimpin pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu ada disitu. 

Ada ya spesifik itu. Detail sekali. Ada hal hal lain lagi nggak Prof? Terus tadi ada disebut pihak pertama (PDIP) dan pihak kedua (Mahfud). Apakah dalam perjanjian   juga spesifik disebut ada kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang baru ditandatangani Prof dengan Ibu Mega?

Nggak ada itu.

Apakah ada komitmen komitmen?

Ya itu, hak hak saya dicalonkan, dia (PDIP) mencalonkan. Kan itu saja.

Soal tugas atau kewajiban saya menegakkan bidang hukum karena itu yang dibutuhkan negara ini. 

Jadi komitmenya soal pemberantasan korupsi saja?

Yang lain soal rekonsiliasi nasional. Itu juga yang disebutkan supaya bangsa ini tidak pecah perlu adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu dalam pidato pembukaan tadi saya singgung soal perbedaan. Negara ini harus ada rekonsiliasi  karena adanya perbedaan masih menjadi masalah pada sebagian orang. Timbul kekerasan, timbul radikalisme. Dendam sejarah dan sebagainya. Itu  yang antara lain ditulis di situ.

Yang perlu rekonsiliasi ini kan banyak Prof. Tidak hanya terkait pemilu lalu saja tapi juga peristiwa sejarah ke belakang yang butuh rekonsiliasi?

Ya termasuk peristiwa peristiwa politik tahun 1965, tahun 1997. Itu kan menimbulkan luka, ada yang saling tuding. Bagaimana kalau ini direkonsiliasi. Kalau itu (rekonsiliasi) memang sedang kita (Menkopolhukam) kerjakan. Tinggal lanjutin. Saya bilang malah enak karena  dapat kontrak seperti ini dapat energi baru bagi saya untuk menyelesaikan tugas yang sudah diketahui publik.   

Prof tadi tugasnya cawapres untuk mendampingi Mas Ganjar. Biasanya kalau yang kita lihat faktor faktor apa yang dipertimbangkan PDIP nasionalis religius. Mahfud masuk. Yang kedua: biasanya cawapres lebih tua nih Prof? Ini juga masuk lagi. Yang ketiga faktor electoral, elektabilitas. Nah, kira kira Mahfud akan menyumbangkan pemilih basis yang mana? Seperti apa kepada pasangan Ganjar-Mahfud? 

Saya NU sebelum lahir. Kalau secara tradisional kami akan membawa kaum muslimin terutama dari kalangan NU. Sebab, saya pernah ditanya ‘Kapan Pak Mahfud masuk NU? Saya jawab saya tidak pernah masuk NU. Karena sejak dulu saya sudah NU. Bahkan sejak bayi. Malah sebelum lahir. Lalu ngapain masuk NU lagi.  Orang kalau bilang saya tidak NU? Lo, saya ini sekolah di NU. Ayah saya ditahan juga karena NU. Saya bisa baca kitab kitab ya sekolah di NU. Yang diajarkan NU. Saya di pesantren NU.

Ada orang tanya ‘Pak Mahfud itu kan NU kultural? Saya nggak hanya NU kultural tapi udah NU struktural juga. Saya pernah jadi Ketua Pertimbangan ISNU. Satu periode. Itu kan struktural. Yang tanda tangan SK saya itu KH Aqiel Siradj (Ketua Umum PB NU). Saya juga jadi penasehat GP Anshor di jaman Nusron. Yang tandatangan SK juga KH Aqiel Siradj. Saya menjadi penasehat LBH NU di jaman Pak Hasyim Muzadi. Jadi, saya juga struktural. Di Jogja, saya juga pernah menjadi pengurus Anshor NU.

Cuma karena politik terus ada orang bilang baru. Padahal sejak lahir saya sudah NU. Saya bukan NU naturalisasi ha..ha sehingga saya dapat membantah. 

Tapi, karena Anda tanya basis mana? Saya juga dekat dengan Muhammadiyah dan kaum terdidik menengah ke atas, saya kira. Saya bisa kontribusi di situ. Kampus kampus dan sebagainya. Saya juga dekat dengan kaum minoritas. Juga lintas etnis dan golongan. Saya bisa masuk ke kelompok mereka. Dan, jangan lupa jumlah mereka ini 12 persen (dari total jumlah penduduk Indonesia). Kalau kita bisa ambil 80 persen dari 12 persen mereka kan lumayan. 

Mumpung bicara soal NU, kenapa Prof tadi pakai baju hijau apakah itu ada kaitannya mungkin minta ijin atau sowan ke kiai NU. Misalnya, pada keluarga Gus Dur misalnya?

Itu dari gurauan saya sama Bu Mega aja. ‘Besok pas waktu pengumuman pakai baju merah putih ya,’ pinta Mega. Saya bergurau; Bu itu seperti bendera. Gini saja saya mau pakai baju hijau. Saya ini kan di belakang saya Islam nih. Ibu nasionalis pakai baju merah putih. Tapi, kalau saya pakai hijau dengan batik. ‘Oh..ya ya..’’ ujar Mega setuju. Hijau itu biasa disimbolkan Islam, sedangkan batiknya   bukan kaligrafi tapi melambangkan Nusantara. Tapi memang irisan saya NU, tapi  dengan Muhamadiyah saya sangat dekat.. Saya menjadi anggota dewan pertimbangan ICMI. Saya pernah menjadi  Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI. Ada semua di hijau itu. Sehingga saya memilih baju hijau. Tapi, kalau buat pendaftaran saya pakai baju putih. 

Ada dua nama cawapres resmi yang dideklarasikan (kini sudah didaftarkan ) itu kan dua duanya NU, Prof Mahfud dan Muhaimin Iskandar. Nanti bagaimana soal ‘perebutan’ untuk menarik hati para pemilih NU?

Enggak apa-apa kampanye saja. Itu kan biasa dalam kontestasi begitu. Saya dorong Cak Imin kampanye, saya juga akan kampanye. Dan siapa yang paling banyak dapat dukungan, kan itu di TPS ya. Bagi saya siapa saja silakan. 

Jadi Cawapres Tak Keluar Sepersen pun 

Ini masih bicara peran bacawapres. Selain berkontribusi elektabilitas biasanya dari bacawapres  diharapkan dalam kontribusi isi tasnya Prof. Logistiknya lah kira kira Prof. Kalau dari Prof persiapan logistiknya seperti apa kira kira?

Ini.. ini.. (Mahfud tampak antusias sambil mengarahkan telunjuknya ke depan). Mungkin Anda tidak percaya. Tapi, saya harus jujur tidak keluar uang sepeser pun. Tidak diminta untuk mengeluarkan uang. Itu yang menjadi alasan saya (mau jadi cawapres). Dulu orang menyebut saya sebagai calon, saya bilang tidak! Kenapa? Karena di pemahaman umum termasuk saya, kalau nggak punya uang nggak usah jadi calon. Saya selalu bilang tidak. Sampai akhirnya 4 sampai 5 hari lalu dipastikan (jadi cawapres) mereka semua bilang: ‘Enggak usah keluar uang Pak Mahfud negara yang butuh sampeyan. Nanti uang ada yang ngurus sendiri. Pak Mahfud kerja saja.’ kata mereka. Para pimpinan parpol. 

Sungguh saya belum mengeluarkan uang sepeser pun. Dan, tidak ada permintaan, besok saya harus membiayai ini, itu. Bagi saya itu sebuah surprise. 

Oh..ternyata saya begini ya. Kalau orang lain (ingin jadi cawapres) perlu mikir ini, itu. Dan  perlu ratusan miliar untuk keperluan macam macam dan seterusnya. Ndak cukup uang, ndak berani maju. Saya semula nggak berani, 

Tapi, ketika mereka menawarkan kepada saya, bahkan Ibu Mega   secara eksplisit mengatakan, ‘Pak Mahfud kalau ada orang mau nyumbang, atau mau apa biar tidak ada konflik interest, tidak usah nerima uang tunai. Siapa pun yang mau nyumbang silakan. Kalau mau kaos ya kaos. Mau mengadakan forum kampanye di mana, nyumbang dangdutan, dia sendiri yang ngadakan. Soal yang lain lain ada yang ngurus. Kan ada bendaharanya,’’ ujar Mega. 

Itu ekplisit dari Bu Mega. Sama juga dari Pak Oso, Pak Hary Tanoe mengatakan, ’Bapak ini kerjakan.. ini kerjakan. Kalau bapak perlu dana, kami dukung. Bilang pada kami,’ kata pimpinan partai.  

Berarti Pak Mahfud bawa badan saja?

Saya bawa badan dan ide saja. Saya hampir tidak percaya sampai sekarang ini. Iya ya saya kok jadi bacawapres tidak perlu uang sepersen pun. Tidak ditarik.

Tapi, Prof sudah mengantisipasi  sebelumnya nggak? Soalnya dalam pikiran publik yang kita tahu ya itu pakai mahar.. ?

(Mahfud langsung memotong). Antisipasi saya, tidak nyalon karena memang tidak punya  uang. Ternyata didorong tanpa uang. Didorong PDIP tanpa membayar sepeser pun. Semua diurus parpol.

Berarti empat hari lalu itu (kepastian jadi cawapres) suprise buat Prof ya?

Ya surprise. Ya,  empat  atau lima hari yang lalu lah. Saya sudah pasti (bacapres Ganjar). Orang tanya jadi cawapres? Saya jawab tidak! Sebelum diumumkan secara resmi, saya bilang tidak.  

Lalu saya juga berusaha menganalisa, apakah dalam komitmen ada dua hal tadi ya. Apakah diharapkan mengisi meraih kelompok menengah ke atas yang selama ini kritis. Bagaimana  dengan kelompok generasi muda yang jadi mayoritas pemilih. Sekitar 56 persen pemilih. Dan , konsennya generasi muda ini soal pemberantasan korupsi. Apakah ada diskusi juga. Survei survei lucu juga Prof,  generasi muda memilih calon yang muda. Misalnya, Mas Ganjar itu ternyata banyak dipilih generasi muda?

Saya berpikir, muda itu bukan usia. Muda itu pemikiran, gaya, dan perspektif. Dalam memahami,  memandang kehidupan ini. Oleh sebab itu, apa sih memang disebut generasi muda. 

Kedua: keluarga yang penghasilannya Rp 3 juta ke bawah itu jumlahnya banyak sekali. Dan, itu punya harapan harapan tertentu yang bisa dilaksanakan pemerintah, ahli ekonomi. Juga kaum muslimin yang   dibebankan kepada saya yang penghasilannya Rp 3 juta ke bawah jumlahnya jutaan orang.

Jadi, itu yang jadi tanggungjawab Prof? 

Ya untuk memberi kampanye kampanye dan harapan kepada mereka. Kedua: Kaum milenial definisinya bukan umur sekian,  milenial dalam arti ini kan lahir tahun 1980-2000 disebut milenial. Setelah itu disebut Genzi (Generasi Z). Definisinya bagi saya ya perspektif tadi. 

Apa yang ditawarkan Prof kepada mereka?

Saya tekankan begini, Indonesia ini kaya. Secara demografi kita dapat bonus sangat besar. Secara geografi sumber alam kita ini kaya. Dan  negara ini menyebabkan orang tidak miskin kalau dikelola dengan benar. Mari Anda yang punya negara ini kerjakan bersama saya agar negara ini memberi harapan kepada Anda. Dan, apa yang harus dikerjakan? Ya.. berantas korupsi. Karena kekayaan alam yang besar ini tidak akan menjadi berkah terhadap orang Indonesia karena banyak korupsinya. 

Makanya, tadi waktu saya katakan di pidato saat saya menerima penunjukan sebagai cawapres: kalau masalah hukum bisa diselesaikan, bisa dilaksanakan dengan baik, maka 50 % masalah bangsa ini terselesaikan. 50% sisanya soal ekonomi, pendidikan dan lainnya lebih bersifat ad hoc. Asal hukumnya benar. Dan, bagaimana cara membangun hukum. Ya dengan komitmen dan kesadaran kolektif, dan memberi tindakan tegas seperti yang saya lakukan selama ini. 

Enggak cukup hanya dengan nasehat. Tidak tegas saja. Kalau macam macam diburu saja. Kalau diburu melawan dilempar ke atas saja biar ditembak media, publik. 

Prof menyampaikan perlunya perbaikan demokrasi dan nomokrasi (baca:negara hukum atau kedaulatan hukum) ada negara yang berdasarkan hukum. Dan Prof tadi sekali lagi  menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. Sekarang belum cukup ya?

Belum. Sekarang demokrasi sudah begitu terbuka tapi nomokrasi-nya di atas itu koruptif, di bawah itu lemah dalam penegakan hukum. Makanya, saya katakan apa sih itu penegakan hukum? Dua saja. Pertama: untuk di atas proses bisnis, proses perizinan,  kontrak-kontrak karya dan sebagainya itu harus ada kepastian . Ke bawah, rakyat ini yang haknya sering dirampas perlu perlindungan hukum. Saya sudah mengidentifikasi masalah. Kalau politik, di atas muncul oligarki di bawah ini muncul  anarkis. Sehingga kita itu tidak jelas. 

Di bidang ekonomi di atas itu tidak ada kepastian. Contohnya, tumpang tindih perijinan. Misalnya ada yang datang lalu minta ijin. Why not? Lalu dikasih ijin. Tapi, datang yang satunya minta ijin. Di kasih ijin lagi, Akhirnya, tumpang tindih. Lalu akhirnya berperkara orang ini. Yang ini (pemberi ijin) sudah dapat uang. Jadi tumpang tindih bisa satu, dua tiga. Akhirnya tidak ada kepastian hukum. Apakah itu benar hasil sigi transparansi  internasional. Di Indonesia itu tidak ada kepastian. Bahkan ada yang pengusaha mengatakan saat saya mengundang mereka ke ruangan ini (kantor Menkopolhukam), saya juga ngundang ahli ekonomi ke rumah. Kata mereka. ‘Pak, kami ini perlu kepastian hukum. Kami ini kalau ijin proyek dibuat bertele tele. Ijin yang seharusnya bisa satu minggu, dua minggu, dua bulan. Tapi, empat tahun tidak ada kabarnya. Yang kedua: yang paling susah, kalau kami  minta proyek ke pemerintah selalu diminta menyuap. Minta ini, minta tolong itu dilengkapi. Tapi, kalau  kami tidak mau nyuap, bisnis kami mati. Bisnis  tidak jalan dan rugi. Tapi kalau kami nyuap masuk penjara. Ditangkap jaksa atau KPK dan sebagainya. Gimana? 

Karena itu harus ada kepastian hukum. Mereka takut ,’ keluhnya,.’

Tapi, tidak mudah ya Prof mengatasinya? Di atas ada oligarki sedangkan  dibawah ada anarkhi. Bagaimana strateginya membenahi apalagi Prof kan sekarang di posisi Menko Polhukam?

Sebenarnya konsepnya sudah ada. Penataan politik sudah. Tinggal   DPR yang punya kesadaran yang sama dengan kita bahwa sistem politik penting ditata agar tidak berbiaya tinggi. Kalau di birokrasi pemerintah sudah membuat kebijakan sangat bagus. Di mana letak koruptif di birokrasi misalnya, soal berbagai perijinan di eselon 2, 3 dan 4. 

Makanya, pemerintah memotong eselon perijinan tadi. Kedua: korupsi biasanya suka bayar kontan. Karena itu diubah menjadi pakai digitalisasi di pemerintahan. Kalau semua pakai komputer mudah dikontrol. Semua akan tercatat. Makanya semua program sudah ada tapi mungkin birokrasinya kurang berkenan, akhirnya tidak bisa berjalan di beberapa tempat. Tinggal itu saja. Pemerintah sudah menyiapkan konsep konsep yang akan dilengkapi dengan konsep implementasinya. Konsep dasarnya sudah tidak lagi banyak diperdebatkan karena sudah bagus saat ini. Tinggal bagaimana mengimplementasikan. Itu masalahnya sekarang.

Jadi nanti kira kira tinggal melanjutkan dan memperbaiki?

Ya memperbaiki dan ketegasan yang selama ini agak kurang. Kalau Anda bicara ketegasan dimana sih? Orang selalu melihat Menkopolhukam. Nah, bagaimana kalau orang seperti Menkopolhukam itu diperbanyak. Ada di setiap kementerian. Harus tegas dan berani. Tapi ada yang bilang yang ditakuti itu KPK. Jadi banyak, orang takut berbuat kesalahan itu   dan keberanian untuk menegakkan aturan, menindak sekaligus itu dilakukan bersama. 

Ada yang bilang: Pak, kesadaran itu harus dimulai dari pendidikan SD, SMP dan seterusnya. 

Itu iya meski nunggunya sangat lama. Tapi, masalah yang sudah bertumpuk tumpuk sekarang masak dibiarkan. Menunggu mereka (anak anak besar) 

Banyak PR-nya ya nanti akan kita diskusikan lagi?

Banyak PR-nya memang.   Pusing juga mikirnya kok banyak masalahnya. Tapi, lama lama yang bisa mengatasi masalah begini kan juga banyak orang. Ada pihak yang bisa mewartakan  ke publik jadi saya lebih mudah mengurai masalahnya. Di sana ada polisi yang bisa memaksa kalau ada pihak yang main main. Di sana ada peneliti, ada ahli hukum. Dikerjai sama sama. 

Jadi Cawapres Tak Perlu Ijin Presiden 

Terkait posisi Anda saat ini sebagai Menkopolhukam apakah sudah berkoordinasi dengan presiden dari pencalonan cawapres hari ini?

Seperti saya katakan tadi, saya baru memperoleh kepastian dijadikan cawapres itu baru empat atau lima hari lalu. Dan, sebelum dinyatakan resmi oleh Bu Mega saya tidak berani mengabarkan ke presiden sebelum ketemu sendiri. Saat pengumuman cawapres kemarin Bapak Presiden sedang berada di luar negeri. 

Jadi hari ini saya kirim saja surat ke Bapak Presiden yang isinya mengabarkan bahwa saya hari ini (18/18/2023)  menandantangani persetujuan sebagai cawapres Pak Ganjar. Dan, sudah diumumkan secara resmi. Untuk itu saya mohon ijin menghadap bapak presiden  pada kesempatan pertama  begitu presiden tiba di Indonesia. 

Jadi, belum dapat tanggapan dari Pak Presiden ya?

Belum. Kalau secara yuridis (jadi cawapres) memang tidak perlu tanggapan, ijin dari presiden. Itu hanya etika pemerintah saja. Tapi, kalau yuridisnya kan nggak, sebagai syarat pendaftaran (ke KPU) maupun UU-nya. Harus melapor presiden, harus diijinkan presiden. Tidak ada itu. Tetapi secara etika pemerintahan saya langsung kirim surat ke presiden tadi. Untuk memberitahu. Itu saja. 

Dan, deklarasi ini dilakukan saat presiden masih di luar negeri. Padahal,  Presiden Jokowi salah satu kader PDIP. Mengapa harus dideklarasi hari ini, tidak menunggu presiden pulang dulu ke tanah air?

Urusan PDIP itu, tidak bisa ditanya ke saya itu. Bukan saya yang minta kok saya disuruh menjelaskan ha..ha..ha. Itu biar PDIP yang menjelaskan kepada presiden.

Kan ini berkembang jadi sinyalemen bahwa nanti Pak Jokowi dan Ibu Megawati akan mengambil rute politik berbeda (berseberangan) dan sebagainya? 

Ya katanya ada ketegangan (Jokowi-Mega) saya tidak tahu. Tetapi sejujurnya saya katakan ketika Ibu Mega bicara soal ini sampai berjam jam dengan saya, suasana dia (Ibu Mega) gembira sekali, banyak bergurau seperti tidak banyak punya tekanan politik. Tekanan pikiran.  Bicaranya ringan sekali dan banyak bergurau  dan obyektif. ‘Ini lo Pak Mahfud masalah kita. Ini di sini. Sesekali beliau bergurau. Kalau (masalah) ini Pak Mahfud yang lebih paham. Tolong jelaskan,’’ pinta Mega saat berdiskusi dengan Mahfud. Jadi begitu begitu. Tidak ada ketegangan politik apa pun dari pembicaraan itu. 

Ini ada beberapa pertanyaan terakhir Prof. Sabagai salah satu tugas Menkopolhukam adalah mengamankan, menyelenggarakan pemilu dan pilpres dengan sukses.  Sekarang Prof menjadi salah satu kandidat yang berlaga. Kapan akan mulai cuti?

Kalau dari sudut aturan, memang seorang menteri menjadi capres atau cawapres hanya harus cuti pada saat masa kampanye. Tidak cuti panjang.  Masa kampanye itu kan 9 minggu. Cutinya tidak 9 minggu. Kalau cutinya hari ini ya hari ini. Misalnya, kalau  tes kesehatan seharian di RS harus cuti. Di luar itu, ya kerja.

Oleh sebab itu, saya nggak ada masalah soal cuti. Saya ingin menunjukkan ke masyarakat kalau seorang pejabat menjadi capres atau cawapres tidak curang, tidak menggunakan aparat. Malah saya yang akan menjaga kalau ada aparat yang mau main main, memihak saya karena saya atasannya mau saya tindak itu. Apalagi kalau orang lain menggunakan kecurangan. Pasti saya tindak. Saya sendiri kalau ada anak buah memihak: ini bos saya harus dimenangkan, dibantu dalam rangka politik elektoral pemilu  saya tindak. Jangan ikut ikut politik. Besok setelah pendaftaran di KPU mereka (anak buah) para pejabat struktural akan saya kumpulkan. Saya beritahu ini politik urusan saya. Jadi kantor (Menkopolhukam) harus bekerja seperti biasa dibawah kendali saya. Agar menjadi profesional dan politik berjalan  ya.. sebagai kebutuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara. 

Kami tunggu dan akan kami kawal. Kapan mendaftar ke KPU? 

Besok hari Kamis (19/10/2023). Kira kira  jam 13.00. Prof, apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat?

Mari jaga negara ini, mari rawat negara ini sebagai anugerah yang Maha Kuasa. Banyak cara menjaga berdasarkan kebutuhan dan keahlian masing-masing. Mari hidup dengan penuh ketaatan dalam hukum bersamaan dengan mengembangkan demokrasi yang sehat. 

Artinya nomokrasi (kedaulatan hukum) harus tegak di atas demokrasi yang kuat. Demokrasi yang sehat berjalan di atas nomokrasi yang kuat. Itu saja. 

***

CERITA BAJU PUTIH, BONCENG MOTOR DAN TAGAR

#JokowiMahfud2019#

BAKAL calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD mengenakan kemeja putih saat mendaftar sebagai cawapres mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo ke KPU, Kamis (19/10/2023). 

Mahfud bercerita, kemeja putih yang dikenakan merupakan baju yang ia siapkan mendaftar sebagai cawapres pada pilpres lima tahun lalu (2018). Kemeja itu bahkan ia pakai menjelang detik-detik pengumuman cawapres pendamping Joko Widodo (Widodo) lima tahun lalu. 

Namun, Mahfud saat itu batal dipilih jadi pasangan Jokowi. Nama Mahfud terpental di last minute dan digantikan KH Ma’ruf Amin. 

"Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, ini baju pada lima tahun lalu saya siapkan dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Batal," kata Mahfud disambut tepuk tangan para pengurus partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud di Kantor KPU, Jakarta Pusat. 

Menko Polhukam ini kemudian menitipkan kemeja tersebut di rumah ibunya, di Pamekasan, Madura, Jatim. Setelah lima tahun, Mahfud mengambil kembali kemeja itu setelah mendapat kabar ia kemungkinan diusung sebagai cawapres koalisi PDI-P, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. 

"Ketika saya mendapat pesan kemungkinan besar akan dibawa dalam pencapresan koalisi PDI Perjuangan, tanggal 16 kemarin saya sowan ibu mengambil baju yang tidak jadi dipakai lima tahun lalu. Sekarang saya pakai pada hari ini," jelasnya. 

"Ternyata itu ada pesan khusus. Setelah baju ini menunggu lima tahun, akhirnya saya pakai juga ke KPU."

Apakah baju masih muat setelah lima tahun tak dipakai?  

Mahfud mengaku masih bisa menggunakan karena ukuran badannya tetap sama. "Masih, badan saya sama dengan yang dulu," ujar Mahfud disambut riuh tawa dan tepuk tangan hadirin di Kantor KPU. 

Cerita Mahfud di atas seakan membuka luka lama tentang siapa pihak pihak yang menjegal dirinya di last minute, hingga gagal menjadi cawapres Joko Widodo pada pemilu 2019 silam. 

Kilas balik lima tahun lalu tepatnya pada, Kamis 9 Agustus 2018, Jokowi bersama para ketua umum parpol dan sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik koalisi berkumpul di Restoran Plataran untuk untuk persiapan deklarasi pengumuman cawapresnya.

Restoran Plataran di Jalan HOS Cokroaminoto No 42, Menteng, Jakpus, Kamis sore (9/8/2018 yang luasnya 1500 m2 dengan kapasitas 300 orang itu tampak gegap gempita. Ditambah pendukung dan simpatisan koalisi PDIP dan parpol pengusung Jokowi lainnya. Mereka mengenakan seragam kebesaran Jokowi hitam putih.

Sementara pada jam sama Mahfud yang sudah memakai baju warna yang sama tapi, dijahit sendiri juga sudah standby di Restoran Tesate yang lokasinya di seberang Plataran. Hanya dipisahkan  jalan. 

Rencananya begitu namanya disebut sebagai cawapres Jokowi, Mahfud tinggal jalan kaki, menyeberang ke  Plataran.

Satu jam Mahfud dan tim suksesnya menunggu panggilan menuju ke Plataran untuk deklarasi. Sayangnya, meski nama Mahfud santer disebut akan menjadi cawapres paling kuat mendampingi Jokowi tak terwujud. Pergantian nama cawapres Jokowi berubah 180 derajat di last minute.

Itu karena rapat pimpinan ketua umum dan sekjen partai koalisi terdiri PDIP, PPP, PKB, PKPI, Hanura, Golkar dan  Nasdem memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma'ruf Amin sebagai pendamping sang petahana dalam Pilpres 2019.

Mensesneg  Pratikno  pun mengabari Mahfud bahwa Jokowi batal memilih dirinya. Mahfud pun cabut dari Tesate. Jagat politik tanah air geger. Publik tahunya cawapres Jokowi, Mahfud MD, bukan KH Ma’ruf Amin.

Mahfud langsung cabut dari Resto Tesate. Giliran wartawan memburu Mahfud untuk diwawancarai. 

"Saya diburu wartawan, ya nggak apa-apa saya bilang.’Bapak nggak kecewa?’ tanya wartawan. 

Nggak, kaget saja gitu karena di dalam politik sering begitu berubah tiba-tiba. Bapak sakit hati nggak? ‘ kejar wartawan. Nggak saya bilang, kenapa? Karena keperluan negara ini jauh lebih penting dari sekadar nama Mahfud MD, nama Ma'ruf Amin, dan sebagainya jauh lebih penting dan saya sungguh-sungguh mengatakan itu," sambungnya.

Setelah ‘insiden’ Plataran, Mahfud MD menemui dan bicara langsung dengan Jokowi di Istana. Mahfud meminta Jokowi tak terbebani berubahnya keputusan di menit terakhir pengumuman cawapres.

"Saya katakan, 'Bapak, Bapak tidak salah.' Kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin saya melakukan hal yang sama, saya bilang. 'Oleh sebab itu, Bapak tidak usah merasa bersalah,' saya bilang saya terima ini dengan ikhlas, negara ini harus berjalan. Saya bilang mari kita maju ke depan. Itu (pernyataan) saya kepada Pak Jokowi," tutur Mahfud.

"Artinya, saya sudah clear dengan Pak Jokowi, tidak ada rasa sakit hati tidak ada masalah, baik hubungannya," katanya.

Tapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik gagalnya cawapres Mahfud MD mendampingi capres Joko Widodo yang rencananya akan dideklarasikan pada Kamis (9/8/2018) di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang dipandu wartawan kawakan Karni Ilyas disiarkan live TV One , Selasa (14/8/2018) Mahfud blak blakan membuka siapa saja pihak yang diduga menjegal, menggagalkan dirinya menjadi cawapres pendamping Joko Widodo.

Mahfud MD membuka kronologis bagaimana dirinya tersingkir dari pencalonan menjadi cawapres untuk Joko Widodo di hari ‘H’ deklarasi.

Mahfud menuturkan, sejak sepekan sebelumnya sudah ada konfirmasi dari Istana bahwa ia akan diumumkan Jokowi sebagai cawapres. 

Ia diminta oleh Koordinator staf khusus presiden, Teten Masduki, untuk menyiapkan semua syarat yang diperlukan. 

Pertemuannya dengan Teten berlangsung hampir tengah malam di kompleks perumahan menteri Widya Chandra, Jakarta.

Di sisi lain, Teten meminta Mahfud berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Saya kan bukan calon dari PKB, kenapa saya harus konsultasi dengan PKB? Saya temui orang-orang yang berpengaruh pada Cak Imin (Ketua Umum PKB). Ada beberapa orang,” ungkap Mahfud di acara ILC yang disiarkan live TV One saat itu.

Seminggu kemudian (Rabu malam 8 Agutus 2018), lanjut Mahfud, ia diundang bertemu lagi oleh Sekretaris Negara, Pratikno. Ada juga Teten Masduki dan asisten Pratikno.

Mahfud diberi tahu bahwa besok (Kamis, 9/8) cawapres Jokowi akan diputuskan. Lingkaran Jokowi sudah menyiapkan hal-hal detailnya. 

"Kamis pagi saya ditelepon Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung. Minta CV untuk deklarasi, nama harus persis dengan CV resmi. Saya ditelepon ajudan presiden untuk ukur baju. Bapak bawa saja baju yang bapak senangi, kami bikin modelnya sama dengan Pak Jokowi,” kata Mahfud menirukan sang ajudan.

Pada Kamis  itu, sekitar jam 1 siang, ia berkomunikasi dengan Teten. Orang dekat Jokowi itu memberi tahu bahwa cawapres akan diumumkan jam 4 sore di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat. 

Semua detail sudah dibahas sampai posisi duduknya. Tiba-tiba, semua rencana berubah.

Itu karena beberapa saat sebelum pengumuman  cawapres, tiba-tiba Mahfud ditelepon Pratikno. "Pak Mahfud, sepertinya ada perubahan. Coba bapak kembali dulu ke tempat semula," kata Mahfud MD menirukan Pratikno.

Akhirnya, "Seperti diketahui semua akhirnya tahu yang dipilih KH Ma’ruf Amin. Saya menerima itu sebagai realitas politik,’’ aku Mahfud mencoba tegar. 

Mahfud mengaku tidak kecewa atas pembatalan dirinya jadi cawapres. Hanya kaget. Dalam politik hal itu biasa. Menurutnya, kepentingan bangsa jauh lebih penting ketimbang nama Mahfud dan Ma’ruf

Ia pun bertemu dengan Jokowi setelah semua kejadian itu. Dari Jokowi sendiri ia tahu bahwa para pimpinan parpol datang menghadap pada H-1 pengumuman cawapres membawa calon masing-masing. Jokowi tidak berdaya. 

 “Saya bilang Bapak (Jokowi) enggak salah. Kepentingan bangsa harus berjalan,” ungkapnya membuka omongan ke Jokowi.

Batalnya Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi pada detik-detik terakhir pengumuman cawapres, Kamis (9/8) lalu, juga sempat diwarnai ‘'ancaman’' dari PBNU kepada Jokowi agar memilih cawapres dari NU (baca KH Ma’ruf Amin) .

Mahfud mengatakan,  bahwa kiai Ma'ruf Amin orang yang menyuruh PBNU mengeluarkan ancaman tersebut.

"Robikin yang menyatakan [ancaman] dan yang menyuruh itu kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya," ungkap Mahfud di acara ILC TV One, Selasa (14/8/2018).

Pemilihan cawapres Jokowi memang sempat menuai kontroversi. Kilas balik pencalonan Mahfud MD sebagai bakal cawapres Pilpres 2019 lalu. Bermula saat Presiden Jokowi menyatakan daftar bakal cawapres yang akan mendampinginya telah mengerucut menjadi lima dari sepuluh orang. 

Proses seleksi bakal cawapres melibatkan para partai politik pengusung, dan akan dimumkan antara 4-10 Agustus 2018. Ketika itu, ada beberapa nama masuk daftar bakal cawapres Jokowi. 

Di antaranya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang  dan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto,  sampai Menkeu Sri Mulyani. 

Nama bakal cawapres mengerucut lagi tersisa tiga orang. Ini diungkapkan Jokowi 16 Juli 2018, saat ia kembali menyebut nama-nama bakal cawapres yang tengah digodok bersama partai politik pendukungnya. Ketiga nama tersebut: Mahfud MD, Airlangga Hartarto, dan M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. 

Nama Mahfud makin santer terdengar sebagai bakal cawapres pilihan Jokowi. Apalagi, Kepala Negara telah membocorkan inisial sosok yang akan mendampinginya dalam Pemilu 2019, yakni "M". Meski belum ada pernyataan resmi, Mahfud telah mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana di PN Sleman. 

Sebagai informasi, surat ini dipakai sebagai persyaratan pencalonan pejabat negara. Bahkan, anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi pancasila (BPIP) ini pun telah diminta mengukur seragam yang bakal dikenakan saat proses pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Atas sejumlah indikasi dan informasi di media saat itu, muncul pula tagar #JokowiMahfud2019 di berbagai media social.

Bahkan nama Mahfud sampai pada detik terakhir pengumuman paling santer akan dipilih Jokowi. 

Ndilalah tiba-tiba Mahfud tersingkir pada last minute. Jokowi akhirnya memutuskan memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya.

 Mahfud menceritakan kronologi di balik tersingkirnya dia pada detik terakhir jelang pengumuman nama cawapres.

 Menurut Mahfud, berdasarkan cerita dari Muhaimin, pada Rabu (8/8) atau satu hari sebelum pengumuman cawapres Jokowi, ada pertemuan di Kantor PBNU antara Kiai Ma'ruf Amin, Ketua PBNU Said Aqil Siradj, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

 Pertemuan digelar tak lama setelah ketiganya dipanggil Jokowi sendiri sendiri ke Istana untuk diminta masukannya soal nama cawapres. Dalam pertemuan di istana, Mahfud mengatakan, Jokowi tak menyebut nama-nama untuk dipilih.

 "Ketemulah tiga orang ini di PBNU dan berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tak disebut [nama] calon," kata Mahfud.

"Lalu mereka sepertinya marah-marah membahas, kemudian kiai Ma'ruf (bilang) 'Kalau begitu kita nyatakan kita tak bertanggungjawab secara moral atas pemerintahan ini kalau bukan kader NU yang diambil [jadi cawapres]'. Ini kata Muhaimin," kata Mahfud melanjutkan.

Pada hari Rabu itu, salah satu Ketua PBNU Robikin Emhas memang sempat mengeluarkan pernyataan kepada media terkait cawapres Jokowi. Dalam pernyataannya Robikin mengatakan, warga Nahdliyin merasa tak punya tanggung jawab moral jika kader NU tidak menjadi cawapres Jokowi.

Kader NU yang dimaksud Robikin tidak termasuk nama Mahfud karena pada hari yang sama Ketua PB NU KH Said Aqil Siradj menyatakan, bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bukan kader NU. 

Kata Mahfud setelah pernyataan Robikin itu sejumlah tokoh NU membantahnya. Namun berdasarkan cerita Muhaimin kepada dirinya, Mahfud mengatakan, pernyataan itu memang ada. 

"Robikin bilang begitu ke pers. Ini kata Muhaimin. Didikte kalimatnya oleh kiai Ma'ruf, 'begini, loh, Robikin'," kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengaku tersinggung dengan ucapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Itu lantaran Rommy - sapaan Romahurmuziy,  perihal pernyataan Rommy terkait batalnya Mahfud menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Rommy menyatakan, usai pendeklarasian nama K.H Ma'ruf Amin, bahwa Mahfud lah dan bersama tim suksesnya terlalu percaya diri bakal diumumkan Jokowi sebagai calon wakil presiden.

"Saya sedikit tersinggung pernyataan Ketua Umum PPP Rommy. Begitu keluar dari ruangan. Itu lho Pak Mahfud maunya sendiri bikin baju sendiri. Saya agak tersinggung," kata Mahfud.

Mahfud menyatakan, dirinya bukan menginisiasi diri agar dipilih.

Sepekan sebelum pendeklarasian, pihak istana justru menghubunginya untuk menyiapkan diri bakal dipilih. Mereka ialah Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Ia mengatakan, ketiga orang itu telah menyiapkan skenario menjelang dirinya nanti diumumkan oleh Jokowi dan partai koalisi.

 Bahkan Teten, kata dia, sudah mensimulasikan waktu pendaftaran antara Jokowi - Mahfud naik motor dari Gedung Joeang 45 menuju ke kantor KPU. 

"Saya juga ditelepon Pak Pramono Anung, 'Pak Mahfud saya minta CV ini untuk nanti deklarasi namanya harus persis’," kata Mahfud mengulang ceritanya sebelum batal diumumkan menjadi calon wakil presiden.

 Walaupun begitu, Mahfud tak menaruh dendam kepada Rommy. Ia hanya heran, pernyataan Rommy yang inkosisten. "Itu Rommy itu adik saya itu," kata Mahfud.

KATA YUSRIL, MAHFUD DITOLAK GOLKAR

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan,  yang membuat Mahfud gagal maju sebagai cawapres Jokowi (2019) adalah Partai Golkar. "Untung pada waktu itu hanya disebutkan inisial M. M ini Mahfud. Begitu Mahfud siap-siap, tiba-tiba ada penolakan dari Golkar terhadap Mahfud," kata Yusril kepada wartawan di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023). 

"Kenapa Golkar bersikeras menolak Mahfud? Kabar yang saya terima waktu itu, (Mahfud) pernah mendeklarasikan pembubaran Golkar," ujar Yusril. 

Oleh karena itu, kubu Jokowi mencari tokoh lain yang berinisial "M" juga. Hingga akhirnya, dipilihlah mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. "Tiba-tiba Mahfud deadlock, ditolak habis-habisan sama Golkar. Dicarilah orang yang inisialnya M di depan, ya Ma'ruf. Sayangnya, enggak Mahendra gitu," kata Yusril sambil berkelakar.(BERSAMBUNG)