COWASJP.COM – MANTAN Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy membantah tudingan, bahwa dirinya penyebab kegagalan Mahfud jadi calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
Hal itu ditegaskan Rommy dalam Podcast yang diunggah akun YouTube Total Politik, Kamis (4/5/2023). Rommy menceritakan, Kamis 9 Agustus 2019 atau sehari sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU, Presiden Jokowi mengumpulkan para ketum parpol koalisi di Istana.
Pertemuan mendadak itu digelar sebelum Jokowi mengumumkan cawapres pendampingnya di Restoran Plataran, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Selain Rommy, hadir pula Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pertemuan di Istana.
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak hadir karena mempercayakan urusan cawapres kepada Jokowi dan parpol koalisi. Sebab, Mega mengaku sudah punya capres (Jokowi)
Sedangkan Ketum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO telah terlanjur hadir di Plataran Menteng.
"Presiden memanggil empat Ketum Parpol ke Istana Negara. Begitu sampai di Istana sudah ada Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, Cak Imin, dan Airlangga," ungkap Rommy.
Rommy melanjutkan, saat pertemuan berlangsung, Presiden Jokowi mengatakan, tidak jadi memilih Mahfud sebagai cawapres-nya.
Seketika itu, Rommy terkejut dengan ucapan Jokowi tersebut.
"Sepertinya yang kaget hanya Mas Rommy saja," kata Rommy menirukan perkataan Presiden Jokowi saat itu.
Kemudian, Jokowi menanyakan ulang kepada para ketum parpol yang hadir. Disaksikan langsung Rommy.
"Apakah setuju jika saya memilih Mahfud MD menjadi cawapres?" tanya Jokowi .
"Pak Surya, bagaimana pendapat Pak Surya kalau saya mengambil Pak Mahfud sebagai wapres saya?" ucap Rommy menirukan Presiden Jokowi.
Waktu itu Surya Paloh menolak Mahfud MD lantaran Mahfud merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo di Pilpres 2014. Mahfud MD adalah Ketua Tim Sukses Prabowo 2014.
"Sudah empat tahun ini dia tidak ada keringatnya untuk kita. Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai Wapres," kata Surya Paloh saat itu.
Penolakan yang sama disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Cak Imin.
"Mahfud MD orang yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 1998. Saya mendapat pesan dari para senior, kalau Presiden tetap mencalonkan Mahfud MD, maka Golkar akan menarik diri dari pencalonan Bapak," ancam Airlangga Hartarto.
Sementara itu, Cak Imin menolak Mahfud MD karena tidak merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU).
"Sikap PKB sikap PBNU, Pak. Sampai hari ini Mahfud tidak dianggap sebagai orang NU oleh PBNU. Jadi, PKB tidak bisa menerima Mahfud," kata Cak Imin kala itu.
Kata Rommy, bila Jokowi tetap memilih Mahfud MD, Partai Golkar, PKB, dan Partai NasDem akan menarik diri dari koalisi Jokowi.
Partai koalisi penyokong Jokowi dalam Pilpres 2019 yakni PPP, PDIP, PKB, PKPI, Hanura, Golkar, dan Nasdem.
Kemudian, Presiden Jokowi tidak menanyakan hal serupa kepada Rommy. Pasalnya, beberapa hari sebelum itu, PPP mengusulkan dua nama menjadi cawapres, yakni pertama KH Ma'ruf Amin dan kedua adalah Mahfud. PPP menjadi satu-satunya parpol yang mengajukan nama Mahfud sebagai
cawapers saat itu.
Kemudian Rommy menceritakan bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres atas kesepakatan para ketum parpol tersebut.
"Bagaimana kalau KH Ma'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya?," tanya Jokowi kala itu.
Surya Paloh, Airlangga dan Cak Imin kompak menyatakan setuju.
Setelah itu Presiden Jokowi memanggil Mensesneg Pratikno untuk mengabarkan keputusan para Ketum Parpol yang memilih KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres.
Mantan Ketum PPP Romahurmuziy menilai, Mahfud MD sebagai sosok yang tak mau kalah dan salah. "Mahfud gak boleh kalah dan salah," ujar Romahurmuzij dalam podcast di akun Youtube Total Politik, Kamis (5/6/2023).
Menurut Rommy , ia pernah menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan Mahfud jadi cawapres 2019. Namun, Mahfud seperti tidak percaya.
Rommy mengakui bahwa sebagai ketum partai saat itu ia masih sangat muda, dan PPP juga bukan partai besar.
"Mahfud bilang 'sebagai orang tua saya hidup lebih lama dari Anda'. Ibarat mau makan, yang mau namplek (memukul) itu Anda'," ujar Rommy menirukan Mahfud MD.
Rommy menegaskan, bahwa yang menggagalkan Mahfud MD sebagai cawapres adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. "Bukan saya! " tegas Rommy.
Sampai saat ini Mahmud MD menyalahkan dirinya terkait kegagalan jadi cawapres 2019. Mahfud, sebut Rommy, hanya berasumsi bahwa ketum PPP, Golkar, dan PKB terlibat. "Mahfud bilang info itu dari Presiden. Tapi bagaimana ya, saya kan pelaku sejarahnya," kata Rommy meyakinkan.
Namun, menurut Rommy, Mahfud bersikukuh bahwa Rommy menjegal dirinya.
"Begitulah Mahfud merasa yang paling benar," katanya.
Sebelumnya, dalam acara Indonesia Lawyer Club di TVOne, Selasa (14/8/2018) malam, Mahfud juga mengaku tersinggung dengan pernyataan Ketua PPP pascadeklarasi Jokowi-Ma'ruf yang menyatakan tak ada yang menyuruhnya membuat seragam untuk deklarasi cawapres.
Rommy menceritakan dirinya memang menghubungi Mahfud MD sejak dua minggu lalu dan bercerita mengenai bursa pemilihan wakil presiden Koalisi Indonesia Kerja.
"Tetapi itu juga menjelaskan saja. Tidak ada istilahnya saya mengatakan pasti Pak Mahfud," kata Rommy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/8/2018) silam.
Rommy menyatakan bukan hanya Mahfud MD dan Ma'ruf Amin yang menjadi calon wapres Jokowi, sejumlah nama lainnya juga masuk bursa. Termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta untuk jaga-jaga jika Mahkamah Konstitusi menerima uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu terkait masa jabatan wapres.
Tak hanya itu, nama mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung juga disebut masuk bursa bersama tiga nama lainnya.
"Jadi ada beberapa skenario dan semua skenario itu diujisahihkan presiden kepada pimpinan parpol. Hampir dua tiga hari sekali menuju pengambilan keputusan itu dan Pak Mahfud adalah di antara skenario itu," cerita Rommy.
Ia menjelaskan PPP bersama Majelis Tinggi partai menyiapkan dua skenario sebagai penantang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Saat itu disodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Salim Segaf Al-Jufri.
Mahfud dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin," kata Rommy, menjadi nama yang disiapkan apabila Prabowo memilih Salim Segaf sebagai pendampingnya.
"Kami mengapresiasi Pak Mahfud karena memang usia beliau yang masih cukup produktif. Itu yang saya sampaikan ke beliau dan tidak lebih," ucapnya.
Rommy menceritakan komunikasinya bersama Mahfud terus terjalin hingga sehari sebelum pengumuman resmi oleh petahana Jokowi. Ia mengakui Mahfud sempat menghubunginya di detik-detik sebelum pengumuman.
"Pukul 16.54 WIB di detik-detik rapat pengambilan keputusan sore di Pelataran Restoran, Pak Mahfud memang ngebel saya, tetapi saya tidak mungkin mengangkat telepon karena sedang di tengah rapat," tutur Romi.
"Jadi saya juga tidak tahu, jujur saja, siapa yang mengarahkan Pak Mahfud untuk datang sore itu di restoran. Saya juga tidak tahu siapa yang memerintahkan beliau mengukur baju," katanya.
Romi memaklumi apabila Mahfud tersinggung atas pernyataannya saat itu mengenai jahit baju dan finalisasi nama. Ia menegaskan politik merupakan proses yang cair.
"Politik itu berubah setiap saat. Sejak awal belum ada keputusan final cawapres dan saya mendapatkan arahan presiden untuk menjelaskan skenario cawapres itu tidak tunggal," ujar Rommy.
MAHFUD BANTAH IKUT DUKUNG BUBARKAN GOLKAR
Soal tudingan orang orang Golkar bahwa dirinya yang mengusulkan pembubaran Golkar, Mahfud membantah keras.
‘’Perlu saya klarifikasi. Saya memang mendengar dari Bang Akbar Tandjung, katanya memang Golkar termasuk yang menolak saya jadi wapres, karena dulu (dibilang) saya ikut Gus Dur (Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid) saat mau membubarkan Golkar. (Tapi) saya bantah," kata Mahfud dalam wawancara khusus dengan Kompas.com di Kantor Kemenko Polhukam, 5 Desember lalu.
Menurut Mahfud, di dalam buku yang diterbitkan pada 2003, ia justru menjadi pihak paling keras menolak rencana Gus Dur mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Golkar.
Ia menilai, situasi atau kondisi yang dihadapi Gus Dur berbeda dengan Presiden Soekarno saat hendak membubarkan parpol. Ketika itu, Bung Karno mendapat dukungan penuh dari tentara dan polisi. Namun tidak demikian dengan Gus Dur.
"Bahkan, ketika Gus Dur keluarkan dekrit itu, saya di Surabaya. Saya tetap bilang, 'Jangan keluarkan'. Itu ada bukunya. Jadi, bukan saya baru bilang sekarang," ungkap Mahfud
"Jadi kalau dibilang orang Golkar menolak saya karena dekrit itu alasannya, tidak juga, karena saya tidak setuju dekrit itu. Tapi begitu dekrit keluar, karena saya menteri, ya saya bela dong Gus Dur," imbuh Mahfud.
Ditambahkan Mahfud, dia mengaku dipilih Jokowi sebagai cawapres namun menjelang pengumuman namanya digantikan Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin. Mahfud menyatakan pilihan tersebut diambil Jokowi di bawah tekanan partai politik.
Kegagalannya menggenggam tiket cawapres Jokowi juga disebut akibat ulah Ma'ruf Amin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Aqil Siradj.
Mahfud mengatakan, ketiganya bersekongkol tak mengakui dirinya sebagai kader Nahdlatul Ulama.
Selain membongkar intrik politik yang membuat dirinya gagal jadi pendamping Jokowi, Mahfud MD mengaku sudah tiga kali menolak jabatan yang ditawarkan Jokowi mulai dari Menkopolhukam, Jaksa Agung, hingga komisaris utama BUMN.
Mahfud menolak lantaran merasa tidak ikut berkeringat membantu Jokowi di Pilpres 2014. Bahkan waktu itu Mahfud menjadi ketua tim pemenangan kubu lawan (capres Prabowo Subianto).
Tawaran menjadi Menko Polhukam diterima Mahfud tahun 2015. Ketika itu Jokowi merencanakan reshuffle kabinet jilid I. Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan orang kepercayaan Jokowi menyampaikan kepada Mahfud bahwa Jokowi sudah oke posisi Menko Polhukam diisi dirinya.
"Pak Mahfud, Pak Jokowi menghargai profesionalitas," kata Mahfud menirukan Luhut, menjawab alasan tak bisa masuk kabinet karena pernah bekerja keras memuluskan Prabowo jadi presiden.
Tawaran menjadi komisaris utama juga disampaikan Luhut. Tawaran ini ditolak Mahfud dengan alasan profesionalitas.
"Saya sampaikan, saya ini ahli hukum, nggak ngerti (ekonomi)," kata Mahfud di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) bertema "Kejutan Cawapres: Antara Mahar Politik Dan PHP, di Jakarta, Selasa (14/8) malam.
Soal tawaran menjadi Jaksa Agung, Mahfud menyebut disampaikan Luhut Panjaitan dan Mensesneg Pratikno. Mahfud tak mengiyakan dengan alasan yang sama ketika dijanjikan menjadi Menko Polhukam.
"Saya usul Busro Muqodas dan Bambang Widjojanto (mantan pimpinan KPK)," kata dia.
Mahfud mengatakan berbagai tawaran tersebut ditolak lantaran dirinya punya etika politik. Satu-satunya tawaran yang diterima Mahfud dari Jokowi adalah aktif di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Konsep badan ini sejak awal digarap Mahfud bersama Yudi Latif.
***
CERITA PELURU TAK TERKENDALI MELESAT JADI RI 2
Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH, SU, M.I.P atau dikenal Mahfud MD lahir dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah di salah satu desa di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, 13 Mei 1957. Sang ayah, Mahmodin, berharap kelak anak keempat dari tujuh bersaudara itu menjadi orang yang terjaga.
Ayahnya bertugas sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmodin pindah ke Pamekasan, daerah asalnya. Di sana, di Kecamatan Waru, Mahfud menghabiskan masa kecilnya.
Kala itu, surau dan madrasah diniyyah adalah tempat Mahfud belajar agama Islam. Ketika berumur tujuh tahun, ia dimasukkan ke SD Negeri. Sore harinya, ia belajar di Madrasah Ibtida’iyyah. Malam sampai pagi hari, ia belajar agama di surau. Mahfud lalu dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di Desa Tegangser Laok, untuk mendalami agama. Ketika itu dia masih kelas 5 SD. Sekolahnya pun dia lanjutkan di sana.
Pondok Pesantren Somber Lagah adalah pondok pesantren salaf yang diasuh Kiai Mardhiyyan, seorang kiyai keluaran Pondok Pesantren Temporejo atau Temporan. Pondok pesantren itu sekarang diberi nama Pondok Pesantren al-Mardhiyyah, memakai nama pendirinya, Kiai Mardhiyyan, yang wafat pertengahan 1980-an.
Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMP Negeri favorit di Pamekasan. Orang tuanya memasukkan dia Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan.
PGA setingkat dengan SMP atau
madrasah Tsanawiyah terdapat lebih dari satu siswa memiliki nama yang sama dengan Mahfud. Ketika nama Mahfud disebutkan gurunya, dua-duanya mengacungkan tangan. Salah satu guru bernama Asbun Nawawi menyematkan kedua pemilik nama Mahfud ini dengan sebutan "Mahfud A" dan dirinya, "Mahfud B". Tujuannya membedakan murid-murid lain bernama Mahfud.
Setelahnya, Mahfud menggunakan nama ayah di belakangnya. "Mahfud A" diubah namanya menjadi Mahfud Musyaffa dan "Mahfud B" menjadi Mahfud Mahmodin.
Seiring berjalannya waktu, ayahnya, Mahmodin mengganti nama menjadi Emmo Prawirotroemo ketika diangkat menjadi PNS. Meski demikian, penamaan Mahmodin di belakang nama Mahfud tetap melekat. Pada akhirnya, Nama "Mahmodin" diakronimkan menjadi "MD".
Nama MD tertulis dalam ijazahnya. Kini, inisial itu melekat di belakang nama Mahfud seperti gelar akademik medical doctor.
Sehabis menamatkan PGA selama empat tahun pada 1974, Mahfud terpilih melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta yang merekrut lulusan terbaik dari PGA dan Madrasah Tsanawiyah seluruh Indonesia.
Mantan Menteri Koperasi Zarkasih Noer, mantan Menteri Sekretaris Negara Djohan Effendi, tokoh Majelis Ulama Indonesia Amidhan, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar merupakan sebagian alumninya. Kini, PHIN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Pada 1978, Mahfud tamat dari PHIN. Ia lalu meneruskan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Pada saat yang sama ia juga kuliah Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM).
Di Fakultas Hukum, Mahfud mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Padahal, ketika itu ayahnya sudah pensiun. Untuk membiayai dua kuliahnya, Mahfud aktif menulis di surat kabar umum. Antara lain di Kedaulatan Rakyat, agar mendapat honorarium. Ia juga sibuk berburu beasiswa. Sebagai mahasiswa terbaik, Mahfud berhasil mengantongi beasiswa Rektor UII, beasiswa Yayasan Dharma Siswa Madura, juga beasiswa Yayasan Supersemar.
Mahfud mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pasca sarjana di UGM.
Ketika itu, ia mengambil studi ilmu politik. Ia kembali mendapat beasiswa dari Yayasan Supersemar dan dari Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan S3.
Ia kembali mendalami ilmu hukum tata negara ketika mengambil program doktor di UGM.
Sejak SMP, Mahfud remaja tertarik menyaksikan ingar bingar kampanye pemilihan umum. Di situlah bibit-bibit kecintaannya pada politik terlihat. Semasa kuliah, kecintaannya pada politik semakin membuncah. Ia lalu malang melintang di berbagai organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan pers mahasiswa.
Mahfud juga aktif di organisasi ekstra universitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pilihannya pada HMI didorong pemahamannya terhadap medan politik di UII. Sebab, saat itu untuk bisa menjadi pimpinan organisasi intra kampus harus berstempel aktivis HMI. Sekalipun begitu, dari sejumlah organisasi intra kampus yang pernah ia ikuti, hanya Lembaga Pers Mahasiswa yang paling ia tekuni.
Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UII, Keadilan. Demikian pula majalah mahasiswa UII, Muhibbah. Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibreidel sampai dua kali.
Pertama, dibreidel Pangkopkamtib Soedomo pada 1978. Terakhir, dibredel Menteri Penerangan Ali Moertopo pada 1983.
Lulus dari Fakultas Hukum pada 1983 Mahfud bekerja sebagai dosen di almamaternya dengan status sebagai PNS. Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik.
Energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum.
Hukum selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik. Inilah yang menyebabkan Mahfud ingin belajar ilmu politik.
Kesempatan itu ia ambil ketika kuliah S2. Ia banyak berdiskusi dengan dosen-dosen ilmu politik ternama seperti Moeljarto Tjokrowinoto, Mochtar Mas’oed, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin, Amien Rais, dan lain-lain.
Keputusannya mengambil ilmu politik berbeda dengan konsentrasinya di bidang hukum tata negara bukan tanpa konsekuensi. Sebab, studi lanjut di luar bidangnya seperti itu tidak akan dihitung dalam jenjang kepangkatannya sebagai dosen. Karena itu, selepas lulus S-2, ia melanjutkan pendidikan doktor (S-3) bidang Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM hingga lulus pada 1993.
Disertasi doktornya tentang politik hukum cukup fenomenal. Hasil penelitiannya menjadi bahan bacaan pokok program pascasarjana bidang ketatanegaraan di berbagai perguruan tinggi, karena pendekatannya mengkombinasikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.
Dalam sejarah pendidikan doktor di UGM, Mahfud tercatat sebagai mahasiswa doktoral yang lulus cepat. Ia menyelesaikan pendidikannya hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Padahal, ketika itu (1993) rata-rata pendidikan doktor diselesaikan selama 5 tahun. Kata Mahfud, semua itu berkat ketekunan dan dukungan dari para promotornya, Prof. Moeljarto Tjokrowinoto, Prof. Maria SW Sumardjono, dan Prof. Affan Gaffar.
Ketiga promotor tersebut juga mengirim Mahfud ke Columbia University New York dan Northern Illinois University DeKalb, Amerika Serikat, untuk melakukan studi pustaka tentang politik dan hukum selama satu tahun.
Di New York, ia berkumpul dengan almarhum Artidjo Alkostar, senior dan mantan dosennya di Fakultas Hukum UII, yang pernah menjadi hakim agung.
Sedangkan di Illinois, ia bertemu dengan Andi A. Mallarangeng, eks Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu II.
Ketika itu, Andi menjadi Ketua Perhimpunan Muslim, sehingga Mahfud diberi satu kamar di sebuah rumah yang dijadikan masjid dan tempat berkumpulnya keluarga mahasiswa muslim di berbagai negara.
Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih doktor pada 1993. Dari jabatan asisten ahli, ia melompat menjadi lektor madya, mendahului dosen dan senior-seniornya di sana.
Bahkan, tidak sedikit dari dosen dan seniornya itu yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbing ketika menempuh pendidikan pasca sarjana.
Dengan karya tulis yang tersebar berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, tak sulit bagi Mahfud untuk meraih gelar akademik tertinggi. Ia pun dikukuhkan sebagai guru besar, 12 tahun sejak ia mengabdi sebagai dosen UII.
Di usia 41 tahun, ia tergolong sebagai guru besar termuda pada masanya bersama Yusril Ihza Mahendra. Wajar saja, jika dengan kapasitasnya itu ia dipercaya mengajar di 20 perguruan tinggi, termasuk penguji eksternal disertasi doktor untuk hukum tata negara di University of Malaya, Kuala Lumpur.
Mahfud pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2011 dan sekaligus merangkap Hakim Konstitusi era 2008 – 2013. Menjadi hakim konstitusi, bagi Mahfud, merupakan panggilan hati sebagai ahli hukum tata negara.
Selain itu, ia tertarik dengan perkembangan MK. Di luar itu, ia diajak oleh mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, yang sama-sama Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, untuk berjuang di MK. Bagi Mahfud, kredibilitas MK sebagai lembaga tidak diragukan lagi. Meski ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, MK masih steril dari sandungan kasus hukum.
Mahfud tidak memasang target sebagai hakim konstitusi. Ia akan bekerja mengalir sesuai kewenangan yang diberikan. Sebab, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan birokrasi lain seperti menteri. Sebagai menteri, ia harus kreatif dan mendinamiskan banyak program. Sedangkan menjadi hakim konstitusi justru tidak boleh banyak program. Alasannya, banyak program malah akan berpotensi melanggar kewenangannya.
Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Sejak hijrah ke Jakarta, karier Mahfud kian cemerlang. Ia tak hanya memiliki rekam jejak bagus di bidang akademik, tetapi juga berhasil masuk ke jajaran birokrasi eksekutif pusat tahun 1999-2000.
Ia didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Sementara itu, di tahun 2000 Mahfud diangkat dengan jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM. Tugasnya seputar bidang produk legislasi urusan HAM.
Di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur kariernya terus menanjak. Di era tahun 2000-2001 mantan aktivis HMI ini didaulat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional.
Sebelumnya ia menolak jabatan Jaksa Agung yang ditawarkan Presiden Gus Dur. Itu karena Mahfud merasa tak memiliki kemampuan teknis di posisi tersebut.
Pada tanggal 8 Februari 2001, Presiden Gus Dur memberhentikan Yusril Izha Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Maka lowongan posisi tersebut kemudian disandangkan ke Mahfud MD.
Dua jabatan dijalankan, Mahfud mengaku cukup berat. Publik pun mengakui Mahfud tak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001. Sedangkan Senin 23 Juli Gus Dur lengser. Pada saat itu posisi Mahfud Menteri Kehakiman dan HAM demisioner.
Karier Mahfud selanjutnya merambah bidang penegakan hukum. Saat hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Roestandi memasuki masa purna tugas, Mahfud terpilih menggantikan posisinya.
Lalu pada pemilihan Ketua Hakim Konstitusi Selasa tanggal 19 Agustus 2008 di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie.
Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode sebab terpilih lagi pada periode 2011 – 2013.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024
Saat menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan Mendagri (ad interim) ketika menteri definitif, Tito Karnavian melakukan diplomasi ke Singapura pada 2020. Kemudian, ia juga didapuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (ad interim) sewaktu menteri definitif, Tjahyo Kumolo mengalami sakit hingga akhirnya meninggal dunia.
Ia kembali menjabat jabatan yang sama pada 16 Juli 2022 sebagai pelaksana tugas menteri.
Sejak 18 Oktober 2023, Mahfud dipilih PDIP menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo untuk berlaga di pemilu 2024 mendatang.
CERITA GUS DUR SOAL DEBAT MAHFUD vs DUBES AS
Bacawapres Mahfud MD yang berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dikenal tegas, berani dan apa adanya. Itu yang membuat dia dijuluki peluru tidak terkendali oleh mantan Presiden Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Hal itu terkuak dalam wawancara eksklusif ‘Strategi Ganjar-Mahfud’ dalam kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (19/10/2023). Dalam potongan video wawancara Najwa Shihab bertanya kepada Mahfud MD.
“Saya ingat dulu Gus Dur bilang Pak Mahfud itu peluru tidak bisa dikendalikan? Anda masih ingin menjadi peluru yang tidak dikendalikan Mas?,” tanya Najwa Shihab,
Mendapat pertanyaan itu, Mahfud Md mengingat sosok Gus Dur yang memberikan julukan itu kepadanya. Julukan itu dilontarkan Gus Dur saat menjadi Presiden Indonesia dalam sidang kabinet.
“Dulu Gus Dur itu bilang kalau negara-negara maju itu punya peluru kendali, Indonesia tidak mampu membeli peluru kendali yang mahal-mahal. Tetapi kita punya peluru tidak terkendali. Kata beliau, ‘Pak Mahfud itu. Menhan Mahfud MD itu peluru tidak terkendali’,” ujar Mahfud menirukan Gus Dur.
Bagi Mahfud, julukan itu sesuai karakternya, yakni tegas dan berani.
“Artinya apa ya, saya tidak bisa dihalangi kalau melihat sesuatu yang tidak benar akan tetap bertindak, siapapun, dilarang oleh Gus dur sekalipun,” aku Mahfud MD.
Mahfud mencontohkan, saat itu dia berdebat dengan duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Robert Gilbert soal Timor Timur. Lalu Gus Dur menyuruh Pak Mahfud mengurangi perdebatan itu.
“Ya Gus, kalau dia memang tidak benar bagaimana menilai posisi kita menangani Timor Timur itu? Habis dinasehati gitu saya ngomong lagi berdebat dengan Robert Gilbert itu. Lalu Gus dur bilang Pak Mahfud itu memang peluru tidak terkendali,” papar Mahfud.
Mahfud MD mengklaim karakternya yang tegas, berani dan apa adanya justru disukai ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan partai politik yang mengusungnya untuk diduetkan dengan Ganjar Pranowo.
“Menurut saya kalau dilihat dari pidato Bu Mega dan pembicaraan saya lebih dari 2 jam dengan Bu Mega dan pidatonya Mas Ganjar, justru mereka itu memilih saya karena saya ini peluru tidak terkendali. Bukan untuk dikendalikan, mereka sudah tahu watak saya,” aku Mahfud.
Meski demikian, Mahfud MD mengerti kondisi dan situasi serta analisis politik. Sehingga ia tahu kapan sesuatu diungkap ke publik atau cukup diselesaikan tanpa keriuhan.
“Saya punya feeling politik karena saya sudah lama di pemerintahan, 23 tahun lho di pemerintahan tidak pernah berhenti sejak tahun 1999. Jadi saya tahu mana yang agak sensitif untuk dikatakan ke publik, mana yang bisa diselesaikan kita berdua, tapi mana juga yang harus saya lempar agar itu dikeroyok ramai-ramai,” pungkas Mahfud Md.
***
DICAP PRO PEMODAL, SUKA FILM PORNO SAMPAI TOLAK TIMNAS ISRAEL
Capres Ganjar Pranowo blak blakan di Double Check.
Begitu dideklarasikan PDIP sebagai kader dan petugas partai menjadi capres di pilpres 2024 pada 21 April 2023, muncul beragam serangan pada Ganjar menjurus fitnah. Mulai kasus penggusuran Wadas, Purworejo, pro kontra pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, korupsi KTP Elektronik, hobi nonton film porno sampai penolakan Timnas Israel Usia 20 tahun.
Andy Noya, host berpengalaman dengan dingin mengajukan pertanyaan kritis, menohok, tanpa berdosa mengklarifikasi berbagai ‘daftar dosa Ganjar’ baik saat menjadi anggota DPR, Gubernur Jateng maupun kini capres PDI Perjuangan.
Ganjar pun menjawab tuntas semua fitnah dan tudingan yang diarahkan pada dirinya.
Wawancara mulai ditayangkan 14 Mei 2023, dan sampai pertengahan Nopember 2023 sudah ditonton 2.408.224 orang.
Berikut nukilan wawancara Andy F Noya dengan Capres Ganjar Pranowo:
Andy F Noya membuka sesi wawancara dengan pertanyaan ringan. Anda tidak takut datang (di acara Double Check)?
Tidak! Karena yang mengundang Mas Andy. Wajah sampeyan tidak menakutkan (ekspresi Ganjar tergelak seraya tertawa tipis)
Apakah Anda menyadari setelah dideklarasikan jadi capres PDI P kini mulai ada hoaks, serangan, fitnah atau mengungkit ungkit beragam kasus Anda di masa lalu?
Sudah banyak memprediksi itu. Kalau saya otomatis. Setidaknya serangan serupa sudah saya alami dua kali saat maju sebagai calon gubernur Jateng. Isu itu lagi..itu lagi. Bagi saya itu sesuatu biasa. Hak masyarakat mengekspresikannya. Tapi, saya mengucapkan terima kasih banyak di Double Check ini karena saya bisa meng-clearkan. Soal apakah nanti masyarakat setuju atau tidak, kita mempersilahkan saja.
Ganjar Pranowo di acara Kick Andy. Berjudul: Andy Noya Beberkan Dosa-Dosa Ganjar. (TANGKAP LAYAR: podcastnews.id)
Ada tulisan yang menceritakan tentang saya, dari seorang pengamat menulis di status di akun mereka. Nanti kalau Ganjar maju akan diserang A,B, C, D dan seterusnya. Dan, sudah pernah diomongkan. Dan, itu sama yang kita perkirakan. Setidaknya tiga besar capres (Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan) surveinya yang nongkrong sudah mendapat serangan itu.
Baik. Jadi, Anda sepertinya secara mental sudah siap?
Ya. Karena sudah terbiasa. Dan isunya itu itu saja.
Mungkin sebagian calon gubernur dulu, serangannya tidak sesadis dan sekejam saat nanti di kompetisi pilpres. Salah satu contoh serangan beredar di medsos tentang foto Anda yang berpelukan mesra dengan Maria Osawa seorang bintang porno asal Jepang yang di Indonesia dikenal Miyabi. Pertanyaannya sederhana. Itu foto dimana?
(Ganjar tertawa. ha. ha. .. ha). Jadi sudah sesadis dan sebengis itu ternyata. Saya juga dikirimi gambar itu. ‘Mas Ganjar sudah lihat ini?’ kata pengirim tadi. Ada kok yang membandingkannya. Hoaksnya mulai disebar. Orang berpolitik masih menggunakan black campaign. Kalau orang menggunakan negative campaign saya bisa terima. Oke.
Apa bedanya black campaign, dengan negative campaign?
Kalau black campaign cenderung hoaks. Sedangkan negative campaign. Misalnya, Ganjar tidak berhasil di sektor A, B dan seterusnya. Itu boleh saja. Kita adu data. Kalau Black campaign sudah mengarah hoaks dan fitnah. Ini semua sudah kita prediksi. Pasti mereka (pihak yang berseberangan) akan melakukan semua itu. Di You Tube saya sudah banyak melihat. Jauh sebelum pengumuman capres oleh Bu Megawati saya sebagai Capres PDIP waktu itu. Dan, itu sudah bermunculan dimana mana. Ya…(Ganjar angkat bahu) bilang begitu suatu ketika dengan model demokrasi kita seperti saat ini memang sulit dihindari.
Konsekwensinya harus dihadapi?
Ya. Harus dihadapi.
Tapi, Anda kenal Mario Osawa atau Miyabi?
Tidak. Siapa itu (Miyabi).
Jadi, Anda tidak kenal ya. Atau pernah menonton videonnya?
(Ganjar hanya tertawa ha..ha..ha)
Tapi, yang kali pertama orang yang menggunggah (foto) itu di akunnya menyebutkan, saya kutip persisnya biar Anda tahu: ‘Yang model begini dijadikan presiden makin hancur Indonesia’. Itu kata yang mengunggah foto Ganjar-Miyabi kali pertama. Kan sudah tahu siapa mengunggahnya dan kalimatnya seperti itu. Anda akan memperkarakan, atau membiarkan?
Biarkan saja. (Catatan penulis: Mungkin isu di atas terkait pernyataan lama Ganjar tentang suka menonton film porno dalam video lama podcast Ganjar Pranowo dan Deddy Corbuzier yang kembali viral. Dalam video tersebut Ganjar mengatakan, suka menonton film porno.
Hal ini diutarakannya saat Ganjar menjadi bintang tamu di podcast channel YouTube Deddy Corbuzier diunggah Selasa (3/12/2019).
Dalam podcast Deddy Corbuzier, Ganjar berkata jujur tentang dirinya yang suka menonton video dewasa. "Eh, kalau saya nonton film porno itu salahnya dimana, wong saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri,” kata Ganjar Pranowo. Kontan itu disambut tawa keras Deddy.
Namun demikian, Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya tidak menyebarkan video porno ke orang lain ataupun lewat media sosial. Ganjar Pranowo sadar penyebaran video porno melanggar UU ITE.
‘’Jelek-jelek gini saya ikut bahas UU ITE,” tutur Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar merupakan hal wajar jika seorang pria sehat menonton video porno.
Saya orang sehat kok kecuali saya enggak sehat. Kadang-kadang sebagai orang dewasa kan perlu. Coba salahnya di mana?,” ujar Ganjar melanjutkan.
Ganjar menegaskan walaupun suka menyaksikan video porno, tetapi hal tersebut tidak dilakukan setiap hari. “Ya enggak lah, kecuali tiap hari saya bicara hal tentang pornografi, saya sebarin, sorry-lah,” ungkap Ganjar.
Dia menegaskan, ada ruang-ruang privat yang dimengerti untuk diri sendiri dan tidak untuk disebarkan. “Mas saya ingin jadi biasa saja. Kadang-kadang diingatkan saya itu gubernur gak boleh. Ya iya ya,” ujar Ganjar menjelaskan.
Ganjar lantas menceritakan pengalamannya saat mengajar siswa SMA dan bertanya siapa pernah menonton video porno. Namun tidak ada yang mengaku. “Kalian sedang jujur atau bohong?” tanya Ganjar.
Tiba-tiba ada siswa mengaku. Ganjar bertanya mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut dan dijawab dengan alasan hanya ingin eksplor. “Saya bilang, kalau tidak ada guru, itu pendidikan seks yang keliru,” katanya kepada siswa tersebut.
Ganjar lantas menghadiahi satu unit laptop karena menilai siswa tersebut memiliki jiwa, pemberani, kepemimpinan dan jujur.
“Mengakui kesalahan adalah bagian dari sportifitas,” katanya.
Itulah katanya atas marak beredarnya kembali pernyataan mantan Gubernur di podcast eddy Corbuzier soal video porno. Ganjar pun menyarankan menonton video seutuhnya.
Saat ditemui Detik.Com di rumah dinasnya, Ganjar buka suara soal ramai orang yang membahas bagian 'video porno' dalam wawancaranya dengan Deddy. Ganjar menceritakan urutan wawancara hingga akhirnya membahas konten porno.
"Saya tidak pernah ngeblok orang, yang saya blok itu konten porno, awalnya gitu. Kemudian ada pertanyaan, pernah kan salah pencet? Pernah. Pernah nonton? Pernah. Sebenarnya ingin tunjukkan orang harus jujur," kata Ganjar, Rabu (4/12/2019).
Terkait ramai posting-an dengan diksi Ganjar 'suka' video porno, lanjutnya, ia sebenarnya sudah menjelaskan dalam wawancaranya dengan Deddy. Tapi Ganjar kembali menjelaskan kalau 'suka' itu bukan berarti sering atau keranjingan menonton video porno.
"Bukan suka terus nonton tiap hari, enggak! Maka ndelok (dilihat) yang 'gebukin' saya siapa, urutannya siapa," imbuhnya).
Kenapa? Kok Anda memilih membiarkan?
Satu, saya tidak kenal orangnya. Kelak kemudian itu akan menjadi catatan dari yang lain. Pasti akan ada clereance dari yang lain. Artinya, kita bisa kok membawa gagasan perdebatan menarik yang bikin rakyat antusias dari sekedar fitnah. Kalau fitnah begini sekali dua kali biasa. Teman teman saya menangani hukum juga mengatakan ’Pak Ganjar, kita gugat saja,’ pinta mereka. Jangan. Biarkan saja. Kalau nanti berulang, dan publik sudah mengingatkan, di acara ini juga sudah jelas. Kalau itu diteruskan mungkin saja (kita gugat). Atau akan mengambil tindakan lain. Tapi, bagi saya hari ini ya.. (Ganjar mengekspesikan buka tangan). Biarkan saja.
Presiden Jokowi ketika ikut Pilpres pertama dan kedua juga mendapat serangan sifatnya fitnah nan kejam. Antara lain, dianggap anaknya anggota PKI, bahkan disebut anggota PKI. Bahkan ada fotonya ketika DN Aidit (Ketua PKI) berpidato. Bagi orang punya pendidikan tentu tertawa. Tapi, warga desa yang kurang pendidikan itu bisa dianggap kebenaran walaupun nggak nyambung. Jokowi juga anti Islam, makan babi, dan seterusnya. Jokowi dianggap relatif sukses melalui beragam serangan tadi. Tapi, banyak orang meragukan
Anda akan mampu menghadapi serangan sekejam itu. Tanggapan Anda?
Belum terjadi. Setidaknya hari ini baru pemanasan. Atau mungkin sudah terjadi hari ini. Kalau tadi disebut, bahasanya agak serem ’perang belum dimulai’ sebenarnya itu bukan perang tapi kompetisi biasa saja. Tahunan. Tapi, menurut saya sebenarnya sudah terjadi. Artinya cerita fitnah sudah terjadi. Apakah kelak Ganjar bisa melewati waktu yang akan menentukan. Tapi, buat saya itu (fitnah) sudah terlalu biasa. Ketika orang gagal dalam menyampaikan sebuah gagasan untuk menge-take atau menegaskan kepada orang lain biasanya jualannya fitnah, hoaks atau isu SARA. Maka, tugas saya meng-edukasi masyarakat sejak dini. Yang kedua kepada keluarga. Mengapa? Kadang kadang keluarga yang terkaget kaget begitu ada serangan seperti itu. Ini ada apa? Kok begini? Kok begitu? Kok jahat sekali! Karena itu keluarga lebih saya siapkan mentalnya. Insya Allah sih hari ini relatif siap.
Dikaitkan Sengkarut Korupsi KTP Elektronik
Sekarang kasus pengadaan KTP Elektronik diduga melibatkan Anda yang saat itu duduk di Komisi DPR RI lalu kemudian muncul kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2 triliun lebih.
Belakangan setelah diusut pelakunya masuk penjara. Tapi, kasusnya terus bergulir sampai 2017. Salah satunya pengakuan anggota DPR yang juga mantan bendahara Partai Demokrat (PD) Nazaruddin dalam pengadilan Tipikor menyebut nama Anda sebagai salah satu pihak dari sekian anggota DPR yang menerima uang suap.
Angka yang disebutkan sangat jelas. Anda dituduh menerima 500 ribu US?
Wouw… (celetuk Ganjar).
Sampai disini apa penjelasan Anda?
Saya tidak menerima uang itu. Persidangannya saya ikuti, dan saya menjadi saksi berkali kali. Orang kalau tidak korupsi itu Mas, menghadapi apa pun akan tegar. Dan saya saat diperiksa ada cross check, atau double check kaya di Kick Andy. Dan itu dilakukan penyidik KPK Bapak Novel Baswedan. Bahkan saat saya diperiksa (Tangan Ganjar mengilustrasikan sedang mengetik) pak Novel bilang ‘Pak Ganjar saya konfrontir ya’ ujar Novel. Dengan siapa? Saya pikir dengan Nazaruddin. Ternyata bukan. Ternyata dengan bu Mariam Yani (anggota DPR Komisi II). Saat itu disampaikan dengan kalimat pembuka oleh Pak Novel. ‘Bu Yani nggak usah lama lama. Pak Ganjar sudah mengaku semuanya’ ujar Novel to the point. Thek.. Kaget saya. (Ekspresi Ganjar, matanya sedikit melotot. Lalu kedua tangannya diangkat ke atas).. Sebelum bu Yani jawab langsung saya potong, intersep. ‘Bu Yani bongkar saja apa yang ada di situ. Dan, sama sama kita akan dengar,’ kata saya.
Sebentar, mungkin bisa dijelaskan Bu Yani itu siapa?
Bu Yani salah satu anggota DPR Komisi II yang juga menghadapi kasus ini (korupsi KTP Elektronik). Dimana kemudian hari terbukti terlibat lalu divonis (hukuman).
Kemudian dari cerita yang pernah disampaikan kepada saya, menurut Bu Yani tidak membagi uang ke Ganjar. Yang menarik, sayang saat itu tidak dimasukkan BAP, Bu Yani mengatakan, ‘Pak Novel, Pak Ganjar tidak pernah menerima itu (uang). Dan, saya sudah di BAP (berita acara pemeriksaan) empat kali. Dan ternyata kelak kemudian orang orang mengirimkan kepada saya tanpa alamat, tanpa nama pengirim isinya adalah: Yang dibagikan kepada siapa.. siapa.. Setiap memasukan nama saya selalu ada kalimat, atau anak kalimat: Ganjar saya bagikan sekian sekian. Ini dikembalikan kepada saya dan saya serahkan kepada X dan X. Selalu dalam semua berita acara pemeriksaan.
Tentu ceritanya tidak seperti itu. Saya tidak pernah menerima uang dari mana pun. Saya selalu mengikuti persidangan (korupsi KTP Elektronik). Pada saat Pak Nazaruddin diperiksa saat itu, Nazaruddin selalu menyebut: Pak Ganjar menerima lima ribu.
Berapa? (tanya Ganjar)
‘’500 ribu US,’’ terang Andy Noya.
Sorri, 500 ribu US. ‘Anda melihat sendiri.’ tanya hakim. ‘Ya..’ jawab Nazaruddin. Begitu. Itu bahasanya dia (Nazaruddin). ‘Katanya dia (Ganjar) menolak,’ kejar majelis hakim. ‘Iya dia (Ganjar ) menolak karena kurang,’ papar Nazaruddin. Kemudian hadirin (pengikut persidangan) tertawa.
Masya Allah. Pada saat suara terjadi, rasanya saya pingin diundang hadir saat persidangan. Mengapa? Karena data, fakta tidak bisa dipungkiri. Ada waktu, ada saksi. Pada saat persidangan berikutnya saksi saksi bareng bareng dihadirkan dalam persidangan. Saya sendiri tidak ikut (jadi saksi). Ada Pak Nazar, ada anggota DPR lainnya yang jadi saksi bareng bareng. Saat itu Nazaruddin ditanya majelis hakim. ‘Pak Nazar apakah Anda melihat sendiri saat penyerahan uang,’ tanya hakim. Nazaruddin pun menyebut beberapa nama anggota DPR Komisi II. Tapi, kalau dalam pengakuan sebelumnya dalam persidangan Nazar selalu bilang. ’Saya melihat’. Tapi, saat sidang berikutnya Nazar bilang. ’saya tidak melihat langsung. Saya lupa’ ujar Nazar. ‘Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri,’ cerca majelis hakim. ‘Tidak yang mulia,’ aku Nazar.
Saya lihat ekspresi teman teman DPR yang saksi. ‘Lha…’’ ujar mereka serentak. Mas Andy sebenarnya orang bisa melakukan apa pun. Untuk mencari apa pun dengan pesan oleh siapa pun untuk menjatuhkan siapa pun. Itu yang saya lihat di persidangan itu.
Tentu yang terakhir saya sampaikan, saya lihat Podcast dimana Pak Novel mengatakan,’ Tidak cukup bukti untuk Pak Ganjar terkait kasus korupsi KTP Elektronik).’
Pak Firli (Ketua KPK) juga pernah ditanya soal kasus yang sama. ‘Tidak cukup bukti untuk Pak Ganjar.’ Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada publik, saya tidak pernah korupsi. Tapi, yang seperti ini (kasus korupsi KTP Elektronik) akan selalu muncul. Padahal, itu sudah. Nanti orang juga akan tanya kasus Semen Rembang (Jateng). Tentang Kasus Wadas.
Anda sudah jelaskan secara runut. Tapi, mengapa banyak orang yang masih percaya kasus ini dan terus mencuat. Apakah ini digunakan menyerang Anda? Ini sekaligus menunjukkan masih banyak orang tidak percaya semua yang terjadi. Artinya, ini proses peradilan sedang terjadi. Mengapa? Karena Ketua DPR (Setyo Novanto saat itu) juga meyakinkan, menyebutkan bahwa ada tiga nama yang juga menerima kucuran dana KTP Elektronik. Salah satunya Anda? Ini pengakuan Ketua DPR RI lo. Apa penjelasan Anda sampai-sampai Ketua DPR pun tidak percaya penjelasan Anda?
Ya. Pada saat itu saya ingat pas beliau lagi disidang. Dan, saya menjadi saksi. Kemudian kami harus mendekat ke majelis hakim karena ada bukti yang perlu dikonfirmasi. Dan, pada saat itu beliau (Setya Novanto) mengatakan. ‘kalau Anda mengijinkan, saya akan sebut nama Anda,’’ bisik Novanto. Saya jawab, silakan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Kejadian sebenarnya, saya tidak pernah bertemu (dengan Novanto). Apalagi memberi uang. Dia yang lihat. Model model pengakuan dalam persidangan seperti ini mungkin terjadi. Tapi, ketika dikonfrontasi dari semua pihak dari beberapa saksi yang juga hadir, mungkin pertunjukkannya akan berbeda. Mungkin narasinya juga akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazaruddin dan pengakuan kedua saat para saksi juga dihadirkan semua.
Mas Andy, ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang diserang maka akan percaya diri. Tapi, ketika ada lawan di hadapannya akan diserang pasti dia menghitung seribu kali. Karena si lawan pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itu lah yang terjadi.
Ini kasus sudah berlangsung lama. Dan, mungkin menurut Anda sudah selesai. Tapi, dalam konteks Pilpres itu muncul lagi. Tapi, kalau boleh Anda simpulkan apa motif dari orang orang menyerang Anda terlibat KTP E.
Apa tujuan utama menyerang Anda. Mereka kan juga anggota DPR, kolega Anda juga. Motifnya apa, wong Anda saat itu belum capres?
Sebenarnya, motifnya hanya satu: men-down grade (menurunkan, menjatuhkan) saya .
Apa alasan, tujuan men-down grade Anda? Anda kan saat itu bukan orang orang yang penting amat?
Ya hari itu lumayan penting lah Mas.
Apa pentingnya Anda saat itu?
Saya anggota DPR kok.
Mereka juga anggota DPR?
Saya running gubernur kok. Dan juga running gubernur kedua. Dan, kehadiran gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu, muncul di salah satu Head Line (HL) koran di Jateng. Saya telpon darimana? Siapa yang suruh? Akhirnya ketahuan. Jadi bagaimana kita media buying (membeli media). Kemudian isu itu menjadi HL. Itu sudah terjadi berkali kali.
Jadi motifnya men-down grade Anda dalam konteks kompetisi untuk pilkada Jateng?
Mas.. (suara Ganjar sedikit meninggi) semua isu itu munculnya menjelang pemilu (pilkada). Lihat, di tengah tengah situasi normal ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya, bagi kami sesuatu yang incredible.
Dicap Pro Pemodal,
Ganjar: Saya pernah tolak ijin tambang.
Tak perlu terikat kode etik tadi. Tapi, tetap perlu saya tanyakan. Tidak semua masyarakat mendapatkan informasi dan memahami duduk masalahnya. Ini masalah dukungan Anda (Gubernur) atas berdirinya pabrik semen yang oleh masyarakat ditentang karena dianggap akan merusak lingkungan (baca Pegunungan Kendeng)
‘Ya, Semen Rembang (celetuk Ganjar)’. Orang kemudian menyimpulkan bagaimana bisa memilih presiden (baca Ganjar) yang tidak pro lingkungan. Itu yang pertama. Lalu kedua: tidak pro rakyat. Tapi, pro pada pemodal.
Bagaimana Anda menjelaskan? Kalau kasusnya biar lah orang membacanya. Tapi, dalam hal ini Anda dituduh tidak pro lingkungan. Tapi, lebih pro pemodal daripada pro rakyat. Itu karena rakyat merasa dirugikan. Bagaimana Anda menjelaskan?
Sebenarnya saya ingin menyampaikan keputusan saya ketika menolak beberapa tambang. Menarik nggak ya?
Pernah Anda melakukannya. Coba jelaskan?
Oh..ya. Di Gombong.
Alasannya waktu itu?
Pernah lama sekali ijin semen tidak keluar. Memang dari aspek lingkungan dan sebagainya tidak memenuhi syarat. Makanya, kemudian panjang. Bertahun tahun. Pemiliknya datang kepada saya. Lalu saya sampaikan: Coba ijinnya anda perbaiki lagi agar sesuai dengan penilaian penilaian lingkungan. Nyatanya, tidak ada perbaikan. Makanya, kita putuskan ditolak
Tidak ada yang meributkan?
Tidak menarik. Dalam acara ini (Double Check) akan saya ceritakan. Ada juga tambang emas di Wonogiri. Tambang Emas Wonogiri menurut penilaian saya juga tidak layak. Akhirnya kami tolak. Kami didatangi, ditelpon pejabat. Seorang teman. ‘Mas Ganjar jangan menolak mendadak,’ protes mereka. Tidak! Kalian berproses. Pada proses itu pada akhirnya hasil akhir kami (gubernur) yang putuskan. Dan keputusannya mohon maaf tidak menyenangkan. Kami tolak.
‘Lo kami sudah habis uang banyak,’’ protes mereka. Kata saya, kajian kajian di awal pasti ada dananya. Tapi, hasil akhir kami yang memutuskan. Ada dua keputusan. Mereka marah. Persahabatan tetap persahabatan. Kalau akhirnya persahabatan harus putus karena hasil akhir. Itu akan saya lakukan. Meski saya tidak berharap itu.
Tiga, di alur pegunungan Kendeng itu dibangun beberapa pabrik semen. Salah satunya di Pati. Ijin dikelola oleh Pemkab. Dan, itu sudah dikeluarkan. Lalu ada gugat gugatan juga. Cukup ramai sebenarnya. Tapi, lebih ramai Rembang. Sampai ke Mahkamah Agung .
Apa putusan MA?
Pabriknya menang. Tapi, sampai hari ini tidak pernah dibangun. Dan, terakhir saya kasih contoh sahabat saya pernah menjadi pejabat tinggi di DPR. Dia pimpinan dan telpon saya. Dan sampaikan ‘Mas Ganjar saya akan bantu investasi di Jateng,’ katanya. Saya bilang: siap bos. ‘saya akan buat pabrik semen,’ ujarnya. Kalau yang lain akan saya bantu. Kalau itu (pabrik semen) tidak!
Cerita ini saya sampaikan, lalu dia (teman saya tadi) marah marah. ‘Anda ini ternyata orang tidak jelas. Masak saya mau investasi kok ditolak,’ gerutunya.
Saya kasih ruang investasi lain, tidak di pabrik semen. Dan di situ lah saya bicara isu lingkungan. Kalau kita bicara kasus pabrik semen Rembang itu terjadi sebelum saya (jadi gubernur).
TOLAK TIMNAS ISRAEL, GANJAR MENGAKU BUKAN PERINTAH PARTAI
Baik. Ini mungkin akan menjawab mereka yang mempertanyakan prestasi Ganjar selama memimpin Jateng selama masa dua periode? Banyak yang menilai Ganjar hanya sibuk urusan di medsos saja. Itu Gubernur yang tidak kerja? Nanti saya akan masuk ke situ. Tapi, saya akan tanya soal isu petugas partai.
Orang tahu Ketua Umum PDI P Megawati mengatakan, Anda ini (Capres) adalah petugas partai. Banyak orang bilang kita tak punya harapan banyak terhadap Ganjar Pranowo karena tidak akan menjadi presiden independen. Tapi, akan menuruti perintah ketua umum partainya PDIP Megawati. Sampai di sini makna petugas partai yang Anda pahami dan dipahami teman teman PDIP yang mungkin tidak dipahami masyarakat luas itu apa?
Saya kasih jawaban agak eksternal saja. Pada saat PPP memberikan dukungan kepada saya, dan memberikan rekomendasi kepada Ibu Mega. Saat itu posisi saya berada disamping beliau. Lalu Bu Mega bilang begini: ‘Kalau Ganjar ini nanti (saat jadi presiden) tidak melayani rakyat, tak kepruk,’ ancam Mega. Saya senang dengan kalimat itu. Sekaligus ini untuk menjelaskan kepada publik. Dan, saya bukan kali pertama mendapatkan penugasan itu di jabatan publik kira kira empat kali. Dua kali menjadi kepada daerah (Gubernur Jateng) dan dua kali menjadi anggota DPR.
Intervensi yang dilakukan partai (PDI P) bagaimana?
Sampai hari ini oke oke saja. Anda lihat saya enjoy saja.
Anda termasuk salah satu pejabat daerah menolak kehadiran Timnas U 20 tahun negara Israel bertanding di Indonesia. Ini melawan suara publik di media sosial maupun media mainstream meramaikan penolakan Timnas U 20 Israel . Bahwa kita tidak boleh mencampuradukkan urusan olahraga dan politik. Tiba tiba Anda muncul dengan statement yang membuat banyak orang marah. Baik di media sosial maupun mainstream. Orang pun pada akhirnya melihat.. ah… Ganjar ternyata dia lebih taat partainya daripada memperjuangkan ’suara’ rakyat Indonesia. Bagaimana Anda menjelaskan kasus ini?
Afrika Selatan saat itu melakukan politik apartheid (rasis) dan tidak boleh ikut sepak bola. Politik.
Tunggu dulu? Artinya Anda setuju olahraga dicampuri politik?
Nanti dulu, nanti saya jelaskan lebih dulu. Kedua, Rusia menyerang Ukraina. Apa pun urusan diantara mereka. Nggak ikut sepakbola. Politik? Tahun 2015 Indonesia dihukum FIFA karena pemerintah melakukan intervensi ke PSSI . Politik? Dan sebagian besar yang lain. Jadi, kalau kita bicara itu semua ada terkait politik antara hubungan tidak politik dengan politik. Kedua: terhadap satu sikap ketika kemudian ketika hari ini paspor saya. Ada kok stempelnya.
Stempel apa?
Tidak untuk ke Israel dan tidak untuk ke Taiwan.
Artinya?
Memang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan mereka (Israel dan Taiwan) pada satu sikap. Kita berbicara sejarah bahwa Palestina salah satu negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia. Dan, ada tokoh Palestina yang mengambil hartanya untuk diberikan kepada Indonesia. Sebuah sejarah pengakuan. Dan itu spirit yang kita dorong bahwa penjajahan di atas dunia harus kita hapus, tidak sesuai perikemanusiaan. Ini konstitusi. Kontitusi! (suara Ganjar meninggi). Kalau kita tidak punya konstitusi, lalu kita ini apa? Peraturan Menlu juga mengatakan, tidak boleh itu ada pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan. Itu kan nantinya terjadi (jika Israel bertanding di Indonesia). Itu regulasi lo, kok mereka hanya diam.. Mengapa semuanya diam. Pada saat itu kita bertemu dan rapat dan harus kita suarakan. Dan ini tidak sekadar urusan itu.
Lalu apa bedanya begitu undangan anggota DPR dan beberapa dari Bali mengunjungi Israel?
Itu kecolongan. Benar benar kecolongan.
Jadi sementara itu salah?
Salah? Salah itu, (tangan kiri Ganjar menunjuk, digerakkan ke bawah)
Saya ingin kejujuran Anda. Waktu Anda menyatakan penolakan (kehadiran Timnas U 20 Israel) itu sikap pribadi Anda, atau Anda dipaksa partai, atau diperintah partai?
Tidak ada sikap perintah perintah. Kami ini dari bagian dari partai.
Anda tidak bohong lo ya (potong Andy)?
Anda juga tidak boleh paksa saya.
Anda ini ngomong jujur?
Anda nggak boleh paksa saya mengatakan bohong.
Oke. Jadi, Anda mengatakan tidak ada paksaan?
Tidak Mas.
Ada yang menyuruh dari partai?
Bisa saya jelaskan. Saya diskusi saat itu apa yang terjadi. Lalu saya telpon Menlu RI (Retno Marsudi), saya telpon Ketua PSSI (Erick Thohir), saya telpon Menkumham. Kami mendengar suara yang di rakyat sebelum keputusan itu diambil. Lalu kami rapat bersama.
Apa yang dilakukan? Oke lalu kita suarakan dengan memitigasi apa apa yang terjadi. Lalu kemudian kita keluarkan itu (pernyataan menolak U 20 Timnas Sepak bola Israel). Kita ini anggota partai. Oh..kalau mengambil sikap itu berarti top down (perintah partai/Ketua Umum). Belum tentu. Dari diskusi ini juga bagian dari buttom up (bawah). Dan, setelah itu saya diserang. IG saya sekitar 52 ribu lebih. Setelah ada narasi penjelasan, saya jelaskan itu (alasannya) baru agak turun.
Setelah itu terjadi beberapa hal di sana. Di sana itu maksudnya di Palestina. Israel menembaki orang pemain bola dengan gas air mata. Saya kira semua saksi mata melihat. Lalu ada orang lagi salat di masjid didorong, ditembaki tentara Israel. Dan, itu juga terjadi di negara Israel sendiri. Dan saya sampaikan juga kepada para pendeta saat ketemu. Jadi seolah olah ini dibungkam dengan agama, dan soal sikap partai dan sebagainya. Lalu kita putuskan dalam diskusi tersebut.
Diragukan Independen karena Petugas Partai
Baik, saya masih coba mengejar. Karena banyak yang yakin Anda sebagai petugas partai harus taat pada partainya dan mereka khawatir Anda nanti tidak independen. Bahkan kalau anda terpilih jadi presiden kelak, pengaruh partai akan sangat kuat, besar. Orang pun membandingkan Pak Jokowi termasuk yang dianggap orang yang berani melawan kebijakan partai dengan cara halus. Tapi, semua orang tahu Jokowi tidak mau terlalu mendengar partainya kalau kebijakan itu tidak sesuai yang diambil berkaitan kepentingan lebih luas, rakyat Indonesia. Dengan caranya Pak Jokowi dianggap mampu. Itu persepsi dari di luar (baca PDI P). Tidak tahu kalau persepsi di dalam (partai). Sampai di sini orang ragu seorang Ganjar punya kemampuan, keberanian melawan intevensi partainya?
Asumsi ini selalu dibangun dari seorang petugas partai. Partai apa, anggota partai mana yang dia masuk kontestasi politik tanpa ditugasi oleh partainya. Sebutkan satu saja kalau ada?
Jadi, dengan pertanyaan Anda seperti itu, ini apa yang hendak Anda katakan?
Artinya kalau orang risau dengan istilah petugas partai. Saya itu ditugaskan (capres) oleh partai saya bukan yang pertama kali dalam jabatan publik. Saya ditugaskan melahirkan badan diklat partai untuk memberikan kaderisasi. Saya salah satunya, yang lain lebih banyak. Yang kemenangan pemilu 1999 dan kekalahan pemilu berikutnya 2004 menjadi koreksi kami. Tujuannya, agar semua kader di diklat mengerti bagaimana cara kita berpolitik yang baik dan benar. Mimpi kita seperti itu. Di Diklat, ditugaskan kamu menjadi anggota DPR. Kira kira bisa nggak, saya pingin jadi anggota DPR tapi tidak ada rekomendasi partai. Silakan dijawab.
Ditanya Prestasi Pimpin Jateng, Ganjar: Lihat Saja di Google
Yang saya tanyakan berikutnya, karena tuduhannya korupsi. Ganjar itu kan masih gubernur, kalau di kampanye berarti dia korupsi waktu. Harusnya fokus mikirin tugas. Sampai di sini bagaimana jawaban Anda agar tidak dituduh mencuri waktu. Anda sebagai gubernur dimanfaatkan kampanye untuk capres?
Hari ini hari kerja, saya datang ke Banyumas mempromosikan UMKM Jateng. Setidaknya sepuluh tahun saya membawahi UMKM Jateng untuk menunjukkan sudah ekspor ke Perancis, Jepang, USA, Arab, Belgia. Kami tunjukkan itu. Buat saya itu inheren, melekat pada saya. Bagaimana saya membereskan. Ada jalan desa di Cilacap rusak lapornya ke saya. Mestinya cukup ke kades, camat atau Bupati. Ini kesempatan ke sana (Cilacap) warga lapor ke Gubernur. Ini jalan desa lo Pak kata saya. Oke saya datangi. Pak kades kapan ini (jalan rusak dikerjakan. ’Pak Ganjar kami hanya punya dhuwit Rp 80 juta untuk mengerjakan ini,’ jelasnya.
Saya tahu dana Rp 80 juta jelas tidak cukup untuk perbaikan jalan rusak. Tapi, janji ya. Kapan jalan rusak dikerjakan. ‘Juni, Pak,’ kata sang kades.
Oke ya Juni. Bupati (Cilacap) siapkan dana bulan Juni. Karena kaitannya laporan keuangan sudah beres . Setelah ketemu para pengusaha, saya ceritakan ketemu jalan desa rusak. Tapi, anggaran perbaikan Rp 80 juta. ‘Adakah dari perusahaan bapak/ibu yang bisa membantu,’ tanya saya.
‘Saya dari perusahaan legal galian C. Nanti kami bantu, kerikil dari saya, Pak,’ kata pengusaha tadi.
‘Pak Ganjar saya semennya,’ sahut pengusaha lainnya.
‘Nanti saya mau bantu Pak Ganjar,’ timpal lainya. Jadi, itu cara saya bekerja. Dan, tidak perlu saya ceritakan. Bahkan saya hari libur pun terbiasa bekerja. Jadi, sebenarnya yang kerja bukan yang visual. Kalau yang di medsos itu, kami hanya menunjukkan kegiatan (gubernur) saja.
Saya amal saja sih.. Bahwa orang melihat pencitraan. Itu boleh.. Ini lo ada pekerjaan pekerjaan yang kita tampilkan. Publik tahu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. Itu yang saya lakukan.
Jadi cerita Anda ini sekaligus untuk membantah bahwa Anda gubernur yang tidak punya berprestasi, dan cuma hebat di medsos. Membangun pencitraan. Ha..ha hi..hi. Sampai di sini Anda sudah jelaskan kerja Anda sebagai gubernur. Dan, kalau boleh disimpulkan prestasi Ganjar (sebagai gubernur Jateng dua periode itu) atau sepuluh tahun) itu apa sih?
Silakan lihat di Google. Kalau saya cerita sendiri kok rasanya narsis. Tidak bagus.
***
NAMA PRANOWO MEMBAWA KEBERUNTUNGAN
Ganjar Pranowo, SH , M.I.P dilahirkan dari keluarga sederhana di desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari seorang ayah bernama Parmudji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni.
Lahir pada 28 Oktober 1968 dengan nama Ganjar Sungkowo, ia anak kelima dari enam bersaudara. Kelima saudaranya Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang). Pemberian nama “Pri” kepada tiga saudara Ganjar untuk mengingatkan kenangan sang ayah pernah tiga kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI.
Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataram
zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)".
Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena rasa ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak "selalu berkubang kesialan dan kesusahan" bila memakai nama Sungkowo.
Memasuki SMP, Ganjar dan keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo atau saat ini menjadi SMP Negeri 3 Purworejo.
Lulus dari sekolah menengah pertama melanjutkan ke jenjang SLTA di SMA Bopkri 1 Jogjakarta. Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan
(Dewan Ambalan).
Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri.
Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong. Untuk membantu ekonomi keluarga Ganjar berjualan bensin eceran di pinggir jalan.
Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UGM. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta kegiatan pecinta alam di mana ia pernah melatih untuk SMAN 8 Jogjakarta dan SMA Negeri 1 Sewon, Bantul.
Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk bayar perkuliahan.
Ganjar juga meraih gelar S2 (master) di jurusan Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh rezim Orba seluruh pejabat public dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar, partai besutan pemerintah.
Ganjar akhirnya memilih berkarier di politik lewat Partai PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri.
Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jateng selama dua periode sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013. Ia juga sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) selama dua periode, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024; sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id).
Sejak 21 April 2023 Ganjar Pranowo ditunjuk PDIP sebagai bakal capres untuk 2024 dengan pasangannya Mahfud MD.(BERSAMBUNG)
