COWASJP.COM – Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menegaskan di hadapan para wakil rakyat, bahwa penyelenggaraan haji pada tahun mendatang tidak boleh gagal hanya karena adanya transisi pemerintahan dari periode 2019-2024 ke 2024-2029. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan berupaya maksimum menyelenggarakan ibadah haji.
"Prinsip kami, ibadah haji tidak boleh gagal hanya karena masalah transisi," ujar Menag dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 28/10/2924.
Untuk itu, Kemenag meminta dukungan dan kerja sama dari Komisi VIII DPR RI dalam memastikan tidak adanya gangguan dalam penyelenggaraan Haji 2025. "Saya kira kita sepakat. Karena itu, Kementerian Agama dengan segala risiko dan dengan dukungan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Komisi VIII insya Allah tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun," tutur Menag.
Pada masa pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri. Yang terpisah dari Kemenag. Tujuannya agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci yang aman dan nyaman.
"Harapan Bapak Presiden pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," tambah Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf.
Dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajarannya untuk memenuhi harapan Presiden Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umroh. Di antaranya, memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Meskipun untuk tahun ini kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umroh Kemenag masih akan berlanjut, Gus Irfan menargetkan, badan yang dipimpinnya bisa beroperasi secara mandiri mulai tahun depan.
Menjawab pertanyaan tentang penyelenggaraan haji secara mandiri, dia menjelaskan target untuk mandiri sepenuhnya ditetapkan pada 2026.(*)
