COWASJP.COM – COWASJP.COM -- Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 4 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan penting. Salah satunya terkait perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dibahas pula penindakan terhadap impor barang-barang bekas serta percepatan sistem digitalisasi UMKM nasional.
Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah memastikan langkah penertiban terhadap barang-barang bekas impor. Tapi tidak berdampak negatif terhadap pelaku usaha kecil.
Presiden Prabowo, kata Maman, meminta agar pemerintah menyiapkan solusi konkret berupa substitusi produk lokal yang dapat dijual oleh para pedagang. Selama ini mereka bergantung pada barang bekas.
“Salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden adalah bahwa saat kita melakukan pembatasan terhadap barang-barang bekas dan baju-baju bekas. Untuk itu perlu membuat substitusi produk,” ujar Maman dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
Presiden Prabowo menugaskan Kementerian UMKM untuk menertibkan pedagang thrifting (barang-barang bekas pakai yang masih layak jual dan pakai, sering kali dengan harga lebih murah). Bagaimana mereka tetap bisa berusaha dengan menjual produk-produk buatan dalam negeri.
Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mematikan aktivitas ekonomi pedagang thrifting, tetapi mengarahkannya untuk mendukung industri lokal.
“Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi, petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM, dalam hal ini saya, agar menyiapkan solusi bagaimana mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita,” ungkapnya.
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dalam pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sistem satu data terintegrasi, yakni Sapa UMKM, segera direalisasikan untuk mempermudah berbagai layanan bagi para pelaku usaha.
“Ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Tentunya tidak bisa dengan metode konvensional lagi. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” tutur Maman.
Melalui Sapa UMKM, berbagai layanan seperti perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran produk akan diintegrasikan dalam satu sistem nasional berbasis digital.
“Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaAllah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi. Proses sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat dipercepat dan disederhanakan.
Presiden juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana awal. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah tercatat dalam program ini, namun jumlah potensialnya jauh lebih besar.
“Sementara kan masih di angka 67 ribu UMKM. Berdasarkan data dari Bank Himbara kita ada kurang lebih 1 juta usaha mikro kecil menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tindak lanjuti,” kata Maman.(*)
