COWASJP.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad membersihkan pemerintahan dari budaya korupsi sebagai kunci menuju kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan.
Sikap kepemimpin itu muncul bersamaan dengan aksi operasi tangkap tangan (OTT) tiga kali sehari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang menjaring puluhan orang, termasuk jaksa dan pejabat publik di berbagai daerah.
Presiden Prabowo menyampaikan tekadnya dalam acara Akad Massal 50.030 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Dia menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, namun terus terjebak dalam praktik korupsi yang meluas di kalangan pejabat dan aparat.
“Saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan, kita mampu, saya sangat yakin,” katanya. Presiden menekankan bahwa kunci utama pemberantasan rasuah adalah penegakan hukum yang tegas. Dia memarahi praktik mark up berlebihan dan upaya menipu pemerintah serta rakyat. Hal itu sama dengan mencuri.
“Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” sambungnya.
Kepala Negara juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang baik dan kebersihan institusi. Aparat harus dibersihkan karena mereka yang bertugas melayani rakyat.
“Ribuan tahun sejarah membuktikan, pemerintah yang bersih adalah kunci kebangkitan bangsa. Boleh anggaran ratusan triliun, tapi kalau tidak sampai ke rakyat, itu sangat sedih,” jelas Presiden. "Tak ada masalah dengan anggaran besar selama bertujuan mewujudkan kesejahteraan," tambah Presiden.
Sementara itu, KPK telah menunjukkan gerakan tegas dengan melakukan tiga OTT dalam satu hari, Rabu (18/12/2025).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, bahwa aksi tersebut dilakukan karena transaksi korupsi yang terjadi secara beruntun.
Pertama, OTT di Banten dan Jakarta menjaring sembilan orang, antara lain seorang jaksa Kejaksaan Tinggi Banten, dua penasihat hukum, dan enam pihak swasta, dengan uang sejumlah Rp 900 juta lebih disita.
Kedua, OTT di Kabupaten Bekasi menangkap 7 orang termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Ketiga, OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menjaring enam orang, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari daerah tersebut Asis Budianto, dengan ratusan juta rupiah uang tunai disita.
Kegigihan KPK dalam melakukan OTT harus disertai dengan penindakan lanjut yang profesional. Presiden KPK dan seluruh aparat lembaga tersebut harus memastikan bahwa setiap kasus yang terungkap dituntut hukum secara adil, transparan, dan tanpa pandangan bulu. Agar tekad Presiden Presiden Prabowo membangun pemerintah yang bersih dapat benar-benar terwujud.(*)
