COWASJP.COM – Pada akhir 2025, proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) Blitar yang panjangnya 62,78 kilometer telah menyentuh angka progres 38%.
Bila kita lihat dari angka tersebut, memang terdengar memuaskan. Namun, apakah progres ini hanya angka kosong tanpa makna, atau benar-benar akan menjadi katalisator yang mengubah wajah ekonomi wilayah selatan Jawa Timur?
Pengalaman dari proyek infrastruktur besar lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa angka progres bukan jaminan keberhasilan. Yang penting adalah bagaimana proyek ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat kecil di sekitarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyatakan secara tegas bahwa JLS merupakan bagian krusial untuk mencapai keseimbangan pembangunan antara utara dan selatan Jawa Timur. Dan ini harus menjadi landasan bagi setiap langkah pembangunan di Blitar.
Bupati Blitar baru Drs H Rijanto MM, yang menjabat sejak 20 Februari 2025, juga menegaskan bahwa JLS adalah program nasional yang harus didukung semua pihak untuk kemajuan bersama.
Perjalanan pembangunan di empat kecamatan fokus – Wates, Wonotirto, Panggungrejo, dan Bakung – menunjukkan kerja keras yang tak bisa diabaikan. Di Wates, setelah melalui proses yang cukup panjang, seluruh 52 bidang lahan telah dilepaskan dan pembangunan fisik resmi digulirkan pada kuartal IV 2025.
Pada Maret 2025 lalu, Bupati Rijanto bahkan langsung meninjau lokasi di Desa Tulungrejo untuk mengevaluasi progres pembebasan lahan. Ia meminta pihak terkait untuk segera melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar proses bisa diselesaikan dalam tahun yang sama.
Target sebagian trase bisa beroperasi pada paruh pertama 2026 adalah langkah yang tepat. Namun saya khawatir jika prosesnya hanya mengejar target tanpa memperhatikan kualitas dan keamanan.
Di Wonotirto, progres 45% dengan sebagian jalan dan jembatan sudah selesai adalah prestasi yang patut diacungi jempol. Terutama ketika melihat bagaimana pihak terkait menyelesaikan masalah penggantian pohon tegakan dengan menanam kembali lebih dari 2.000 bibit pohon. Ini adalah contoh bagaimana pembangunan bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.
Namun, kita harus waspada terhadap kasus seperti JLS Sumberoto yang baru beroperasi, 6 bulan kemudian tertutup akibat longsor. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah komitmen untuk menjaga keamanan pengguna jalan.
Gubernur Khofifah pernah menekankan bahwa topografi wilayah selatan Jatim membutuhkan konektivitas yang aman dan handal. Sehingga setiap detail konstruksi harus diperhatikan dengan cermat. Hal ini juga selaras dengan arahan Bupati Rijanto yang selalu mengingatkan pentingnya memperhatikan karakteristik wilayah dalam setiap proyek pembangunan.
Di Panggungrejo, meskipun tidak ada trase utama JLS, perbaikan jalan pendukung yang telah meningkatkan konektivitas. Ini adalah bukti bahwa pembangunan JLS tidak hanya tentang jalan utama, tetapi juga tentang memperkuat jaringan akses lokal. Sementara di Bakung, progres 40% dengan pekerjaan terowongan dan penguatan tebing yang sudah selesai menunjukkan bahwa pihak pelaksana memahami karakteristik wilayah yang rawan bencana.
Persiapan lahan untuk rest area bersama Tulungagung yang telah memasuki tahap tender juga menjadi harapan baru bagi ekonomi lokal.
GUBERNUR BERHARAP SINERGI DENGAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA KEDIRI
Khofifah juga pernah menyampaikan kepada Kementerian PUPR terkait pentingnya percepatan pembangunan JLS, termasuk di Blitar. Dengan dukungan penuh terhadap proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ia berharap JLS bisa bersinergi dengan pembangunan Bandar Udara Kediri dan pelabuhan di Pansela (Pantai Selatan), sehingga menciptakan jalur ekonomi yang lebih luas dan kuat.
Bupati Rijanto juga mengimbau agar warga setempat mendukung proyek ini, karena dengan adanya JLS akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Seperti peningkatan akses pasar dan lapangan kerja. Namun, di balik semua itu, saya ingin menegaskan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama.
Banyak proyek besar di Indonesia yang gagal memberikan manfaat karena adanya penyelewengan dana. Anggota DPRD Kabupaten Blitar Supriyono yang mengingatkan tentang hal ini benar sekali. Pembangunan JLS harus fokus pada dampak ekonomi, bukan hanya pada panjang jalan yang terbangun.
Progres yang telah dicapai oleh JLS Blitar memang patut diapresiasi, tetapi ini hanya permulaan. Kita tidak bisa hanya puas dengan angka. Kita perlu memastikan bahwa setiap meter jalan yang terbangun membawa manfaat bagi masyarakat lokal, sesuai dengan komitmen Khofifah untuk menjadikan JLS sebagai daya pengungkit ekonomi wilayah selatan Jatim. Arahan Bupati Rijanto untuk mendorong kemajuan bersama melalui proyek ini, JLS harus menjadi jembatan yang menghubungkan wilayah terpencil dengan peluang ekonomi. Bukan hanya jalan raya yang memisahkan rakyat dari hak mereka untuk kemakmuran.(Bersambung)
