COWASJP.COM – ockquote>
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD mengajak para aktivis kampus, intelektual, dan cendekiawan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai karunia dari Allah. Negara ini, kata Mahfud, merupakan kendaraan untuk menjalankan agama.
"Menjaga negara ini merupakan bentuk syukur kita atas karunia Allah. Dengan adanya negara ini, kita semua bisa menjalankan agama tanpa dihalang-halangi. Kita harus bersyukur mempunyai negara yang melindungi warganya untuk beribadah," ujar Mahfud saat menjadi pembicara ceramah taraweh di Masjid Kampus UGM, Senin malam (29/5).
Di hadapan seribuan jamaah taraweh itu Mahfud juga membandingkan kondisi negara lain yang tak menjamin warganya beribadah dengan nyaman dan aman. Dikatakannya, di Suriah situasinya tidak senyaman di Indonesia. Warga di Suriah tidak bisa tenang menjalani kehidupan sehari-hari. Negara tidak bisa menjamin warganya.
Menurut Mahfud, secara hukum negara itu menjadi "wajib" adanya agar agama bisa dijalankan dengan baik. "Sebelum negara kita ada, orang mau beribadah susah. Penjajah melarang bangsa kita menjalankan agamanya. Sekarang, kita telah memiliki negara, dan kita bisa dengan tenang menjalankan agama kita. Maka kewajiban kita semua menjaga negara ini," tegas Guru Besar Hukum Tata Negara ini.
Mengutip Imam Al Gazhali, Mahfud mengatakan bahwa agama dan negara itu seperti saudara kembar. Tidak akan bisa kamu kerjakan dengan baik jika salah satunya tidak ada. "Punya semangat tinggi dalam beribadah tapi tidak ada negara, sulit. Sebaiknya, mempunyai negara tetapi tidak mempunyai spirit keagamaan, maka negara akan rusak. Jadi tugas kita semua untuk menjaga negara. Semua komponen bangsa harus menjaga negara secara bersama-sama," tandas Mahfud.
Pemerintah, ulama, rakyat biasa semua wajib menjaga negara. Ulama itu, kata Mahfud, bahasa Arab yang artinya orang berilmu. Artinya ya cendekiawan, intelektual, dan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu.
Kembali mengutip Al Gazhali, Mahfud menguraikan rusaknya rakyat disebabkan oleh rusaknya pemerintah. Rusaknya Pemerintah karena rusaknya para intelektual.
Pemerintah yang rusak yaitu pemerintah yang tidak bisa memerintah dengan adil. Pemerintah yang tidak adil ini akan menyebabkan distrust. Jika terus terjadi, distrust akan menjadi disobedience (pembangkangan). Pembangkangan yang terus menerus menyebabkan disintegrasi. "Lihatlah hancurnya suatu bangsa kalau keadilan tidak ditegakkan," kata Mahfud mengutip sebuah hadits.
Rusaknya pemerintah itu terjadi karena rusaknya intelektual. Intelektual yang memberi rekomendasi, fatwa atau hasil survei yang sesat. Intelektual itu bisa memberikan nasehat sesat, menurut Mahfud, karena mereka cinta jabatan, cinta harta. Mereka intelektual yang melacurkan diri.
Mahfud lantas kembali mengingatkan agar para intelektual atau calon intelektual yang hadir pada kesempatan itu untuk selalu bisa menunjukkan perilaku yang baik. Perilaku sebagai hasil dari ibadah yang benar. "Ibadah yang sesungguhnya berhasil adalah yang memiliki efek sosial berupa perilaku yang bermanfaat secara sosial," tandas Mahfud. (*)
