COWASJP.COM – Transaksi Rp 300 triliun akhirnya diklarifikasi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Itu bukan korupsi pejabat Kementerian Keuangan. Tapi analisis keuangan potensi tindak pidana pencucian uang. Termasuk oleh pejabat Kemenkeu.
***
KLARIFIKASI itu disampaikan Ivan, setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengadakan jumpa pers di kantornya, Sabtu, 11 Maret 2023. Sri Mulyani tampak emosi ketika data dari PPATK yang disampaikan ke Menko Polhukam, Mahfud Md soal Rp 300 triliun itu, sehingga jadi heboh.
Sri Mulyani emosi, wajar. Karena isu Rp 300 triliun seolah rentetan dari kasus Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, yang sudah dipecat, dan rekeningnya setengah triliun rupiah diblokir KPK dan safe deposit box isi Rp 37 miliar diblokir KPK juga.
Jadi, kesannya seolah pejabat di bawah Kemenkeu pada korupsi. Total Rp 300 triliun. Jumlah fantastis.
Ivan Yustiavandana sudah klarifikasi ke Kemenkeu soal ini, Selasa, 14 Maret 2023. Ia datang langsung ke kantor Kemenkeu. Setelah itu ia bicara ke wartawan, begini:
"Ini bukan tentang penyimpangan atau tindak pidana korupsi pegawai Kemenkeu, bukan. Ini karena posisi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Sama seperti KPK, polisi, dan kejaksaan.”
Dilanjut: "Memang ada satuan satuan kasus yang kami peroleh langsung dari Kemenkeu terkait dengan pegawai Kemenkeu. Lalu kami temukan sendiri terkait pegawai Kemenkeu. Tapi itu nilainya tak sebesar itu. Tapi nilainya minim dan ditangani dengan baik oleh Kemenkeu.”
Dilanjut: "Dalam kerangka itu perlu dipahami, bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power dan adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Bukan. Tapi ini lebih kepada tusi (tugas dan fungsi) Kemenkeu yang menangani kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan analisis, kami sampaikan ke Kemenkeu untuk ditindaklanjuti.”
Itulah inti penjelasan Ivan. Meski susunan kalimatnya agak membingungkan. Berputar. Tidak langsung ke inti persoalan. Mbulet belibet. Tapi, bisa disimpulkan begini:
Rekening Rp 300 triliun itu dicurigai sebagai pencucian uang. Semua pencucian uang, pasti ada tindak pidana di belakangnya, sehingga uang illegal itu dicuci. Bisa dari korupsi, hasil narkoba, dana teroris, atau hasil human trafficking. Tapi publik sudah beranggapan bahwa Rp 300 triliun itu uang korupsi.
Klarifikasi Ivan, pencucian uang Rp 300 triliun itu bukan cuma dilakukan aparat Kemenkeu. Melainkan banyak aparat instansi lain. Walaupun ada juga yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Cuma nilainya minim.
Nah, ‘nilai minim’ ini tidak dirinci Ivan. Berapa? Walaupun kecil, itu kan pencucian uang. Mengapa uangnya dicuci? Pertanyaan-pertanyaan ini yang belum terjawab Ivan di konferensi pers.
Menariknya, Ivan juga mengatakan, begini:
"Kemenkeu adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksudkan dalam UU nomor 8 tahun 2010. Dengan demikian setiap kasus yang berhubungan kepabeanan dan perpajakan kami sampaikan ke Kemenkeu."
Akhirnya: "Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar. Kita sebut Rp 300 triliun.”
Pernyataan Ivan: ‘Kemenkeu salah satu penyidik tindak pidana asal’. Fokus pada kata ‘penyidik’. Kewenangan menyidik adalah aparat penegak hukum (APH). Itu bertentangan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebelumnya.
Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sabtu, 11 Maret 2023, mengatakan:
"Dan ada 16 kasus yang kami limpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Nanti pak Mahfud Md akan menyampaikan, karena Kemenkeu adalah bendahara negara, bukan APH. Jadi dalam hal ini kalau ada suatu kasus yang menyangkut tindakan hukum apakah itu kriminal, itulah yang kemudian kami sampaikan ke APH, apakah itu KPK, polisi, Kejaksaan.”
Ada kontradiksi antara pernyataan Ivan: Kemenkeu sebagai penyidik. Dan, kewenangan menyidik ada di APH. Dengan pernyataan Sri Mulyani: Kemenkeu bendahara negara, bukan APH.
Meskipun heboh Rp 300 triliun ini sudah diklarifikasi, tapi belum kelar juga. Masyarakat belum mengerti, apakah benar ada pencucian uang Rp 300 triliun? Terus, siapa saja yang mencuci itu? Melalui perusahaan apa saja? Bagaimana caranya?
Kalau pencucian uang terjawab: Memang ada, selanjutnya diselidiki, mengapa uang Rp 300 triliun itu dicuci? Dari mana asalnya?
Tidak mungkin terjawab: Tidak ada pencucian uang. Sebab, kalau bukan pencucian uang, atau rekening Rp 300 triliun sah secara hukum, mengapa itu diungkap?
PPATK sudah memulai ini, jadi kewajiban PPATK menuntaskannya.
Apalagi, itu disampaikan pihak PPATK kepada Menko Polhukam, Mahfud Md, sehingga Mahfud yakin, bahwa ada pelanggaran hukum di balik Rp 300 triliun itu. Prof Mahfud pejabat tinggi negara yang tegas, bersuara blak-blakan. Sehingga Rp 300 triliunan ini meledak.
Jangan sampai seperti biasanya: Hangat-hangat tahi ayam. (*)
