COWASJP.COM – Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah. Hal ini diungkap oleh Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Menurut Afriansyah, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama.
Afriansyah mengatakan dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto yang dilantik Minggu 20 Oktober 2024.
"Badan urusan haji dan umrah setingkat kementerian ini dibentuk oleh beliau untuk percepatan, perbaikan layanan Haji dan Umrah," ujarnya pada media di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2024.
Afriansyah ditunjuk menjadi wakil kepala badan urusan haji dan umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak (uru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra. Posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari.
"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah.
Afriansyah Noor, Wakil Menteri Tenaga Kerja. (FOTO: Imam Kusnin Ahmad)
Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. "Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," jelas mantan Sekjen PBB (Partai Bulan Bintang) ini.
Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H Firman M. Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah.
"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk "Urgensi Kementerian Haji dan Umrah bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat", pungkasnya. (*)
