Polres Blitar Raih Penghargaan Kategori A dari Ombudsman RI
Penghargaan ini merupakan apresiasi Ombudsman RI atas peningkatan kualitas pelayanan publik Polres Blitar di tahun 2024.
SelengkapnyaPenghargaan ini merupakan apresiasi Ombudsman RI atas peningkatan kualitas pelayanan publik Polres Blitar di tahun 2024.
SelengkapnyaOmbudsman telah menerima satu konsultasi terkait dugaan penambahan warga baru dalam Kartu Keluarga (KK) di rumah tetangganya yang dekat dengan lokasi sekolah negeri tertentu.
SelengkapnyaSebagai informasi, Ombudsman RI menerima laporan terkait persoalan Pepelrada di Kota Probolinggo pada 2016. Selama proses tindak lanjut
SelengkapnyaSejak Senin 13 Mei 2024, Ombudsman RI Jawa Timur ngantor di balai desa untuk memantau sekaligus mengawasi pelayanan dalam penanganan stunting.
SelengkapnyaAnggota Ombudsman RI Hery Susanto menyarankan pemerintah pusat hingga daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan untuk menindaklanjuti program tersebut.
SelengkapnyaEmpat hari ini, 19-23 Juli 2023, Ombudsman berkegiatan di bumi kelahiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SelengkapnyaPengawasan itu berdasar nota dinas pimpinan Ombudsman RI No 209/PC/IV/2023 untuk memastikan Surat Edaran (SE) Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 tentang Pembayaran THR Keagamaan 2023.
SelengkapnyaPertama, belum maksimalnya pemenuhan standar pelayanan sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
SelengkapnyaDengan adanya pemulihan tersebut, Ombudsman RI Jatim memproyeksikan angka laporan masyarakat yang masuk pada 2023
Selengkapnya24 Pemda lainnya meraih zona kuning (sedang). Dan, yang membanggakan, tahun ini tidak ada pemda yang masuk zona merah (rendah).
SelengkapnyaHalaman 1 dari 1