Luar Biasa, di Srengat Replika Masjidil Haram dan Ka'bah Akan Dibangun

DI DESA KARANGGAYAM, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan dibangun satu destinasi wisata yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya. Yakni satu replika Masjidil Haram dan Ka'bah, lengkap dengan sarana tempat pelaksanaan ritual syai. Direncanakan berdiri di kompleks Pondok Pesantren Sabilu Taubah. 

Ini bukan sekadar bangunan untuk dikagumi keindahannya, tapi juga ruang ibadah sekaligus pusat pembelajaran bagi jutaan calon jamaah haji dan umrah di wilayah Jawa Timur.
 
Wakil Bupati Blitar, H Beky Herdihansah, menjelaskan gagasan ini dengan antusias. Di Jawa Timur, belum ada sarana pelatihan manasik yang senyata seperti ini. Nantinya, calon jamaah tidak hanya mendengar penjelasan secara teori. Mereka bisa berjalan, berputar, berlari, dan berlatih persis seperti yang akan dilakukan dilihat di Tanah Suci kelak. 

Lampu hijau penanda jalur syai pun akan dibuat persis seperti aslinya. Bagi banyak orang, ini adalah mimpi yang menjadi nyata.
 
Alasan Pemkab Blitar ingin hadir mendukung pun jelas. Setiap kali pengajian Gus Iqdam digelar, jalanan desa yang biasanya sepi tiba-tiba penuh. Pedagang kecil laris manis. Penginapan penuh. Transportasi umum sibuk. Ekonomi warga hidup. "Kalau pemerintah tidak ikut hadir, rasanya kurang pas," kata Beky dengan tulus.
 
Namun, di tengah semangat membangun itu, suara kehati-hatian juga terdengar jelas dari gedung DPRD. Anggota Fraksi Golkar, Anik Wahjuningsih, menyebut prinsipnya tidak masalah, tetapi angka yang diajukan perlu ditinjau ulang. Ketua Fraksi PKB, Lutfi Aziz, menegaskan itu pertanyaan yang wajar dan bijaksana: "Pondok pesantren di Blitar kan tidak hanya satu saja."
 
Itulah inti dari demokrasi anggaran. Satu pihak melihat dampak langsung dan ingin mempercepat terwujudnya kebaikan. Pihak lain melihat peta yang lebih luas — bahwa di sudut-sudut lain Kabupaten Blitar, ada puluhan bahkan ratusan lembaga yang juga berjuang, juga membutuhkan perhatian, juga layak didukung. 

Pemangkasan anggaran dari Rp4,7 miliar menjadi Rp2,3 miliar adalah wujud keseimbangan itu. Bukan penolakan, tetapi muncul pertanyaan: adakah yang lebih mendesak di tempat lain?
 
Kabar baiknya, pembahasan belum selesai. Pintu dialog masih terbuka lebar. Angka-angka itu belum final. Belum ditetapkan menjadi keputusan akhir. Semoga dari perbedaan pandangan ini lahir kesepakatan yang paling bijaksana. Yang tidak menghambat kebaikan di Srengat, tetapi juga tidak melupakan mereka yang berjuang di tempat lain.

ANGGARAN BELUM DIPASTIKAN
 
Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah (Kaji Beky), mengonfirmasi rencana dukungan dana hibah APBD 2027 sebesar Rp4,7 miliar untuk pendirian wisata religi di kompleks Pondok Pesantren Sabilu Taubah, Desa Karanggayam, Srengat, yang diasuh Gus Iqdam. 

Namun, Badan Anggaran DPRD memangkas usulan tersebut menjadi Rp2,3 miliar saat pembahasan awal. Secara terpisah, yayasan pengelola juga mengajukan dana hibah Rp25 miliar ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah disetujui prinsipnya, meski nilai pastinya belum ditetapkan.
 
Wisata religi ini berupa replika Masjidil Haram, Ka'bah, serta sarana tempat beribadah dan pelaksanaan ritual syai — yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sarana manasik haji dan umrah se-Jawa Timur. Sebab, fasilitas serupa belum ada di wilayah ini. Pemerintah daerah mendukung karena pengajian Gus Iqdam telah terbukti menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
 
Anggota DPRD memandang perlu pemerataan: Anggota Fraksi Golkar Anik Wahjuningsih menekankan evaluasi besaran anggaran karena banyak lembaga lain juga membutuhkan dukungan. Ketua Fraksi PKB Lutfi Aziz menyampaikan hal serupa, namun membuka kemungkinan revisi karena pembahasan APBD belum selesai. 

Terkait latar belakang, dalam Pilkada 2024, Gus Iqdam memberikan dukungan terbuka kepada pasangan Rijanto–Beky Herdihansah yang kemudian menang.
 
Analisis Kritis
 
Potensi positif: Proyek ini bernilai strategis. Menggabungkan destinasi wisata sekaligus sarana edukasi dan praktik ibadah haji-umrah yang belum ada di Jawa Timur. Dampak ekonomi bagi warga sekitar juga nyata. Dukungan Pemkab dan Pemprov menunjukkan kesadaran akan potensi wisata religi yang besar.
 
Catatan penting: Pemangkasan anggaran oleh DPRD adalah langkah wajar sebagai bentuk pengawasan dan pemerataan. Perlu dipastikan transparansi penggunaan dana publik, meski ditujukan ke lembaga keagamaan. Keterkaitan dukungan politik dalam Pilkada perlu dikelola secara profesional agar tidak menimbulkan persepsi kepentingan timbal balik. Pembahasan yang masih berjalan memberikan ruang untuk mencari angka yang proporsional dan adil bagi semua pihak.
 
Semoga nantinya, ketika replika Masjidil Haram itu akhirnya berdiri megah, itu bukan hanya menjadi bangunan yang menyejukkan mata dan mendekatkan hati kepada Baitullah. Tetapi juga menjadi bukti bahwa negara hadir secara adil, transparan, dan bijaksana dalam mendukung setiap langkah kebaikan rakyatnya. Semoga proyek ini diberkahi, dan semoga proses pembahasannya pun senantiasa dilandasi kebijaksanaan yang menyejahterakan semua pihak. Wallahu a'lam Bisshawab. (*)