Bandara Internasional Dhoho, Kediri, Resmi Jadi Embarkasi Haji bagi 15 Kabupaten/Kota Sejak 2027 dengan 9.641 Jemaah

SEJARAH haji Jawa Timur (Jatim) resmi berubah!Monopoli 75 tahun Embarkasi Surabaya (SUB) sebagai satu-satunya "pintu langit" jemaah Jatim berakhir. Kini, Bandara Internasional Dhoho Kediri (DHX) resmi ditetapkan sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji Reguler Tahun 1448H/2027M.

Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 92 Tahun 2026 tentang Embarkasi dan Debarkasi Haji Reguler, ditetapkan di Jakarta, 21 Oktober 2026. 

Dokumen yang ditandatangani Menteri Haji dan Umrah itu kini menjadi rujukan baru bagi 9.641 calon jemaah haji dari 15 kabupaten/kota.

15 kabupaten/kota itu adalah: 
1.Blitar
2.Bojonegoro
3.Jombang
4.Kediri
5.Madiun
6.Magetan
7.Nganjuk
8.Ngawi
9.Pacitan
10.Ponorogo
11.Trenggalek 
12.Tulungagung
13.Kota Blitar
14.Kota Kediri
15.Kota Madiun. 

Plus penetapan Wisma Surya Kediri sebagai asrama transit.

Jika dibaca sekilas, ini berita infrastruktur. Jika dibaca dengan kacamata Peaucers News, ini adalah berita politik, ekonomi, dan keadilan sosial.

Selama ini, sistem haji Jatim sentralistik. Semua jemaah, dari ujung timur Banyuwangi hingga ujung barat Pacitan, harus ke Surabaya. Akibatnya, ketimpangan layanan. Jemaah Surabaya cukup 30 menit ke asrama. Jemaah Pacitan harus 7 jam, dengan risiko bus mogok di jalur Trenggalek.

Data Kemenag Jatim 2023-2024: tingkat kejadian Acute Fatigue Syndrome (kelelahan akut) dan lonjakan tekanan darah jemaah saat masuk Asrama Haji Sukolilo tertinggi disumbang oleh jemaah asal klaster Mataraman Barat (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan). Penyebab utamanya: perjalanan darat panjang sebelum penerbangan panjang.

Dengan adanya Bandara Internasional Dhoho, negara melakukan koreksi. Ini adalah desentralisasi layanan haji. Jatim kini punya dua kaki: SUB untuk pantura dan timur, DHX untuk Mataraman dan barat-selatan. Ini lebih efisien, lebih manusiawi, dan lebih adil secara geografis.

BANDARA SWASTA PERTAMA sebagai EMBARKASI HAJI

DHX bukan bandara pemerintah. Ia adalah bandara swasta pertama di Indonesia, dibangun dan dikelola PT Surya Dhoho Investama (anak usaha Gudang Garam) dengan investasi Rp 13 triliun. Runway 3.300 meter, apron bisa menampung 3 wide-body Boeing 777 sekaligus.

Menunjuk bandara swasta sebagai embarkasi haji adalah langkah berani sekaligus berisiko dari Kementerian Haji dan Umrah.

Berani, karena ini membuktikan swasta bisa dipercaya mengelola hajat negara yang paling sakral. Berisiko, karena standar embarkasi haji sangat tinggi dan sangat sensitif. Sedikit saja pelayanan buruk - AC mati, antrean lama, petugas judes, maka bully-an netizen se-Indonesia akan menghantam.

Direktur PT Surya Dhoho Investama, Maksin Arisandi, paham betul masalah itu.

"Alhamdulillah, penetapan ini merupakan milestone penting bagi Bandara Dhoho. Kami melihatnya sebagai sebuah peluang sekaligus tanggung jawab besar untuk mempersiapkan layanan penerbangan haji dengan sebaik-baiknya," kata Maksin.

Tindak lanjutnya, kata Maksin, adalah simulasi operasional bersama Pemkab Kediri. Peaucers News mendapat info, simulasi itu akan melibatkan Kantor Wilayah Kemenhaj Jawa Timur, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, hingga Angkasa Pura dan maskapai Garuda/Saudi Airlines.

Simulasi itu wajib menguji 3 hal: 
1) Flow jemaah lansia dan disabilitas
2) Flow koper dan Zamzam
3) Flow keluarga pengantar yang biasanya membludak hingga ribuan orang.

Ekosistem Ekonomi Baru Bernama Haji

Jangan lihat 9.641 jemaah sebagai angka. Lihat sebagai ekosistem.

Satu jemaah haji rata-rata diantar 4-5 keluarga. Artinya ada 40.000-an orang yang akan datang ke Kediri saat pemberangkatan dan pemulangan. Mereka butuh hotel, butuh makan, butuh oleh-oleh, butuh bensin.

Asosiasi Hotel dan Restoran (PHRI) Kediri memprediksi okupansi hotel di radius 10 KM dari Wisma Surya dan Bandara Dhoho akan naik 90-100% selama 40 hari operasional haji. UMKM sovenir haji, konveksi mukena dan baju koko, percetakan buku doa, bahkan jasa titip koper, akan tumbuh.

Estimasi konservatif Peaucers News, perputaran uang di Kediri selama musim haji 2027 dari embarkasi ini bisa mencapai Rp 80-120 miliar. Ini belum termasuk multiplier effect untuk Ponorogo dan Pacitan yang warganya tidak perlu lagi menginap di Surabaya.

Ini adalah ekonomi religius yang selama ini hanya dinikmati Surabaya, kini mengalir ke selatan.

Imam Kusnin Ahmad, tokoh yang selama ini mendorong pemerataan layanan publik di Jatim, menilai penetapan Dhoho adalah bukti bahwa pembangunan infrastruktur besar akhirnya kembali ke rakyat.

"Bandara Dhoho awalnya dicibir sebagai bandara sepi. Tapi dengan haji, ia menemukan ruhnya. Fungsinya bukan hanya untuk orang kaya terbang ke Jakarta, tapi untuk Mbah-mbah petani dari Ngawi dan Pacitan terbang ke Mekkah. Ini baru namanya bandara kerakyatan," tegas Imam Kusnin.

Tantangan ke depan kini ada di konsistensi. DHX harus membuktikan bahwa pada 2027 nanti, tidak ada lagi cerita Mbah pingsan karena kelelahan bus. Tidak ada cerita koper hilang. Dan tidak ada cerita jemaah terlantar.

Jika berhasil, maka Kepmen No.92/2026 akan dicatat sebagai keputusan yang tidak hanya memindahkan titik keberangkatan pesawat, tapi memindahkan pusat harapan 9.641 keluarga Mataraman dari Surabaya kembali ke Kediri.

Bandara boleh megah, tapi pelayanan haji harus merunduk. Selamat bekerja, Dhoho. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)