Kemenhaj Harus Menjelaskan Mengapa Kiai Marzuki Tiba-Tiba Dilarang Umroh, ketika Hendak Naik Pesawat? 

BUKAN KARENA DOKUMEN yang kurang, bukan pula karena larangan dari dalam negeri. Namun ketika di pintu keberangkatan, KH Marzuki Mustamar mendapat kabar bahwa otoritas Arab Saudi belum mengizinkannya masuk. 

Peristiwa ini terjadi Sabtu 10 Oktober 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung menjadi pembicaraan luas di media sosial. 

Kiai Marzuki memilih pulang ke pesantren dan kembali mengajar santri. Beliau mengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad (dikenal juga dengan nama Pondok Gasek) yang terletak di Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Ini satu sikap yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, ketidakjelasan alasannya tetap menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) demi ketenangan masyarakat luas.
 
Apa yang Terjadi di Bandara?
 
KH Marzuki Mustamar adalah mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur periode 2018–2023, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Pada Sabtu 10 Oktober 2026, ia berencana menunaikan ibadah umrah bersama istri dan anaknya. 

Paspor dan visa Arab Saudi dinyatakan lengkap, namun saat langkahnya hampir sampai di pintu pesawat, kabar tak diharapkan datang. Otoritas Arab Saudi belum memberikan izin masuk kepadanya. Namun istri dan anaknya diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Maka, Kiai Marzuki harus balik ke Malang. Di sinilah uniknya. 
 
Melalui unggahan video di akun TikTok @ngaosabah, Kiai Marzuki membenarkan peristiwa tersebut. "Beberapa hari yang lalu, keberangkatan menuju Tanah Suci yang telah di depan mata, bahkan ketika langkah hampir sampai pada pintu pesawat, ternyata harus tertunda setelah adanya kabar dari otoritas Arab Saudi bahwa kami belum diizinkan masuk," ujarnya dengan nada tenang namun menyiratkan keberatan hati.
 
Ia tidak menyebutkan alasan spesifik dari penolakan tersebut. Namun kalimat yang disampaikannya menyisipkan pesan yang dalam: "Dalam perjuangan, memang terkadang ada banyak perbedaan pandangan dan suara-suara yang tidak sejalan. Ketidaksepemahaman itu kadang dibungkus dalam banyak hal, entah itu melalui kekuasaan, kepentingan, atau yang semacamnya."
 
Pernyataan ini terbuka untuk dipahami dalam berbagai perspektif. Apakah ini murni keputusan otoritas Arab Saudi? Apakah ada faktor lain yang belum terungkap? Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Tipe A Kota Malang, Ahmad Subhan, menyatakan belum menerima laporan resmi mengenai keberangkatan maupun pencekalan Kiai Marzuki. Ketiadaan informasi resmi inilah yang kemudian memunculkan ruang bagi berbagai narasi liar di media sosial.
 
Meski keberatan, Kiai Marzuki memilih sikap yang patut dijadikan teladan. Ia langsung kembali ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad di Malang dan berkata: "Meskipun Tanah Suci belum dapat kita kunjungi sementara ini, tetap ada banyak jalan untuk mendapatkan syafa'at dari Rasulullah SAW. Dan di pondok pesantren, masih banyak santri yang menanti ilmu dan pengajaran, kitab-kitab yang harus dikaji, dan amanah yang harus terus dijalankan."

Kearifan Pribadi dan Tanggung Jawab Publik
 
Peristiwa ini menyoroti dua hal yang sama-sama penting namun berbeda sifatnya. Pertama adalah ranah pribadi dan spiritual: bagaimana seseorang menanggapi penundaan rencana ibadah yang sudah sangat dirindukannya. Kiai Marzuki memberikan teladan bahwa keberkahan tidak hanya ada di satu tempat tertentu. Mengajar santri, menjaga akhlak, dan bersabar atas ujian, itu pun bentuk ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Tidak sedikit orang yang jika rencana ibadahnya terhambat akan merasa putus asa, menyalahkan keadaan, atau bahkan marah. 

Kiai Marzuki mengajarkan kita: jika satu pintu tertutup, pintu kebaikan lain tetap terbuka di depan mata kita sendiri.
 
Kedua adalah ranah publik dan kelembagaan: ketika sebuah peristiwa menyangkut warga negara dan berpotensi terjadi pada orang lain, informasi yang jelas adalah hak publik yang harus dipenuhi. Kemenhaj berdiri di antara dua negara dan dua sistem aturan. Kemenhaj harus menjadi pihak yang paling mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa hal itu bisa terjadi. 

Keheningan bukanlah jawaban yang dapat diterima ketika masyarakat sudah gelisah dan bertanya. Perlu ditegaskan, saat ini pengelolaan haji dan umrah sudah menjadi wewenang penuh Kemenhaj, bukan lagi di bawah Kementerian Agama. Sebagai lembaga yang berdiri sendiri secara khusus untuk mengurus urusan ini, Kemenhaj memiliki tanggung jawab langsung untuk menjadi jembatan informasi yang transparan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, dan masyarakat luas.
 
Beberapa Hal yang Perlu Dijelaskan oleh Kemenhaj

Pertama, alasan konkret penolakan masuk (ke Arab Saudi). Masyarakat berhak mengetahui apakah penolakan ini terkait administrasi, kebijakan baru negara tujuan, atau alasan lainnya. Informasi ini penting bukan hanya bagi yang terkena dampak, tetapi juga bagi calon jemaah lain yang sedang bersiap berangkat. Tanpa kejelasan, kekhawatiran dapat menular kepada siapa pun yang sedang merencanakan keberangkatan ke Tanah Suci.
 
Kedua, sifat peristiwa tersebut. Apakah ini kasus tunggal atau bisa terjadi pada jemaah lain dengan profil serupa? Ketidakpastian inilah yang justru menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat. Selama belum ada penjelasan resmi yang jelas, berbagai narasi liar akan tumbuh di media sosial. Ada yang menyalahkan pihak tertentu, ada yang membuat dugaan-dugaan tanpa dasar, hingga ada yang menakut-nakuti calon jemaah lain. Hal ini tentu tidak sehat.
 
Ketiga, langkah antisipatif. Apa yang dapat dilakukan calon jemaah dan travel umrah untuk meminimalkan risiko serupa di masa mendatang? Informasi ini sangat dibutuhkan agar pelayanan umrah tetap berjalan lancar dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang. Kemenhaj bukan sekadar lembaga administrasi perjalanan. Kemenhaj adalah wakil umat dalam berurusan dengan pihak terkait. Jika ada perubahan aturan atau hal-hal yang perlu diantisipasi, Kemenhaj harus menjadi pihak pertama yang memberi tahu.
 
Keempat, upaya lanjutan pemerintah. Apakah Kemenhaj akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi untuk mendapatkan kejelasan dan solusi terbaik? Masyarakat berhak mengetahui bahwa pemerintah hadir dan berjuang untuk melindungi warganya. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan haji dan umrah perlu dijaga, dan kepercayaan itu dibangun bukan dengan keheningan, melainkan dengan keterbukaan dan berbicara menjelaskan. 
 
Kemenhaj tidak harus memiliki semua jawaban secara instan. Namun menyampaikan bahwa sedang berkoordinasi, sedang mencari kejelasan, dan akan mengabarkan perkembangan terbaru jauh lebih baik daripada diam seribu bahasa. Kejujuran bahwa sesuatu sedang dicek adalah awal dari kepercayaan yang dibangun kembali.
 
Ibadah di Mana Saja, Pelayanan Tidak Boleh Tertunda
 
Kisah ini mengajarkan kita bahwa ada penghiburan ketika rencana manusia berpapasan dengan ketetapan Ilahi. Kiai Marzuki mungkin belum sampai ke Tanah Suci secara fisik, tetapi ia telah menunjukkan kepada ribuan orang makna sejati menjadi seorang penuntut ilmu dan hamba yang berserah diri kepada Tuhannya. Semoga pintu yang tertutup sementara ini akan dibukakan di waktu yang lebih indah, dan semoga keberkahan yang didapat dari kesabarannya melampaui pahala ibadah yang tertunda. 

Kemenhaj adalah lembaga baru yang sedang membangun kepercayaan publik. Transparansi bukan beban, melainkan wujud pelayanan yang paling mendasar. Semoga Kemenhaj semakin peka terhadap kebutuhan informasi masyarakat, dan semoga Kiai Marzuki senantiasa diberi kemudahan di kemudian hari. Pintu satu tempat mungkin tertutup, tetapi pintu kebaikan di tempat lain selalu terbuka. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)