Amicus Curiae untuk Gus Yaqut: Jangan Sampai Kebijakan Negara Disamakan dengan Tindak Pidana Korupsi
10 PRAKTISI HUKUM, ahli pidana, purnawirawan jaksa dan purnawirawan Polri mengajukan Amicus Curiae atau Sahabat Peradilan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan atas nama terdakwa Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
Amicus Curiae tersebut diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN http://Jkt.Pst. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam dokumen Amicus Curiae yang berjudul Tentang Kriminalisasi Kebijakan dan Ketakutan Warga untuk Mengabdi kepada Negara, para pengaju menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mengintervensi hakim. Bukan pula untuk meminta keistimewaan bagi terdakwa.
Para pengaju menyatakan, Amicus Curiae diajukan semata-mata untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan berdasarkan pembuktian unsur pidana secara utuh. Bukan berdasarkan konstruksi tuduhan semata.
Mengapa Amicus Curiae ini diajukan? Para pengaju menilai ada persoalan mendasar yang perlu diuji dalam perkara ini. Yakni jangan sampai kebijakan pejabat negara dipidanakan hanya berdasarkan hitungan kerugian keuangan negara, sementara unsur tindak pidananya sendiri belum terbukti secara utuh.
KERUGIAN NEGARA TIDAK OTOMATIS BERARTI KORUPSI
Menurut para pengaju, kerugian negara tidak otomatis berarti korupsi. Harus dibuktikan pula apakah ada pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam perbuatan yang didakwakan.
Dari persidangan yang dicermati para pengaju, unsur-unsur tersebut belum tampak terbukti pada diri Gus Yaqut. Karena itu, mereka menilai penting bagi Majelis Hakim untuk menguji secara cermat apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Para pengaju menegaskan, dalam negara hukum, tuduhan sekeras apa pun tidak pernah menggantikan kewajiban untuk membuktikan kesalahan. Pembuktian harus dilakukan secara lengkap, sah, dan meyakinkan, sebelum seseorang dinyatakan bersalah.
Amicus Curiae ini, menurut para pengaju, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam peradilan. Amicus Curiae atau Sahabat Peradilan merupakan keterangan yang diberikan oleh pihak yang bukan pihak berperkara, namun memiliki perhatian terhadap perkara tersebut, untuk membantu hakim mendapatkan perspektif hukum yang lebih luas.
Dalam perkara Gus Yaqut, para pengaju berharap Majelis Hakim dapat membedakan secara tegas antara kebijakan administratif pemerintahan dengan tindak pidana korupsi. Kebijakan yang diambil pejabat dalam kapasitas jabatannya, menurut mereka, tidak dapat serta-merta dipidanakan apabila tidak ada niat jahat dan tidak ada aliran keuntungan pribadi yang terbukti.
Para pengaju juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kriminalisasi kebijakan dapat menimbulkan ketakutan bagi warga negara untuk mengabdi kepada negara. Jika setiap kebijakan yang kemudian dinilai merugikan keuangan negara langsung dianggap korupsi, maka pejabat akan takut mengambil keputusan, takut berinovasi, dan takut menjalankan tugasnya.
Ketakutan tersebut, menurut para pengaju, pada akhirnya akan merugikan penyelenggaraan negara itu sendiri. Pejabat akan memilih diam dan tidak mengambil keputusan, demi menghindari risiko pidana di kemudian hari.
Karena itu, dalam Amicus Curiae tersebut, para pengaju meminta Majelis Hakim untuk tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, asas legalitas, dan asas pembuktian yang ketat.
Hakim diminta untuk tidak menghukum seseorang lebih dahulu melalui konstruksi tuduhan, sebelum seluruh fakta dan unsur pidananya benar-benar dibuktikan di persidangan.
Adapun 10 pengaju Amicus Curiae tersebut adalah:
1. Amsal Christy Sitepu, S.E.
2. Ainun Najib, http://B.Eng. (Hons)
3. Ananda Rizky Damatra, http://S.Sos.
4. Elfina, S.H.
5. Elo Hagai Sembiring, S.H.
6. Dr. H. Erryl Prima Putera Agoes, S.H., M.H.
7. Kadek Rama Maheswara Putra, S.H., http://M.Int.Tax.
8. Kenichiro Tufarely, S.H., LL.M.
9. Dr. Robintan Sulaiman, S.H., M.H., M.A., M.M., C.L.A.
10. Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H.
Mereka terdiri dari latar belakang yang beragam, mulai dari praktisi hukum, akademisi, ahli pidana, hingga purnawirawan penegak hukum. Keberagaman latar belakang ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa persoalan yang diangkat dalam Amicus Curiae bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan prinsip hukum yang menyangkut kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat masih memeriksa perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN http://Jkt.Pst. atas nama terdakwa Yaqut Cholil Qoumas. Putusan terhadap perkara ini akan menjadi penanda penting, apakah peradilan pidana di Indonesia mampu membedakan antara kebijakan negara dan tindak pidana korupsi.
Bagi para pengaju, ikhtiar Amicus Curiae ini adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara. Mereka berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan adil, berdasarkan hukum dan fakta persidangan, bukan berdasarkan tekanan opini publik. (Imam Kusnin Ahmad)
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0

Comments (0)