Bursa Panas Pengganti Gibran 

PERMOHONAN pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 November 2026 mengguncang peta politik nasional.

Mundurnya Gibran bukan sekadar pergantian jabatan kosong. Tampaknya merupakan sebuah titik tekan politik yang lahir dari polemik ijazah SMA, usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, serta wacana pemakzulan yang kian menghangat di ruang publik.

Gibran sendiri berharap agar dinamika politik ini tidak berubah menjadi polemik berkepanjangan. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk tetap berjuang di PTUN dengan melengkapi seluruh dokumen pendidikan, sekaligus berkoordinasi dengan Dikdasmen guna mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. 

Di sinilah titik krusialnya. Gibran telah memilih mundur demi stabilitas. Tapi kini rakyat Indonesia dihadapkan pada pertanyaan besar: siapa sosok yang layak mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden baru? Sekaligus mampu menenangkan gejolak politik‑hukum yang sedang melanda negeri ini.

Pengamat politik Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, dalam dialog On Focus bersama host Nila Irda di Solo, menilai bahwa kriteria utama Prabowo adalah figur senior, dekat, dipercaya, serta tidak berpotensi menjadi pesaing kuat pada Pilpres 2029. 

Kriteria ini menjadi kunci utama untuk membaca arah pilihan politik istana sekaligus koalisi besar pendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Skenario 1: Internal Koalisi – Loyalitas Hambalang Boys dan Kompromi Puan Maharani

Pertama, bursa calon yang paling kuat adalah lingkaran internal koalisi. Terutama kader Gerindra dan mitra koalisi utama. Nama Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menjadi salah satu kandidat terkuat jika Prabowo menginginkan keselarasan penuh arah kebijakan pemerintahan. Kedekatan ideologi dan loyalitas politik menjadi modal utama Sugiono untuk menjaga konsistensi program‑program Presiden Prabowo.

Selain Sugiono, nama Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR, juga menempati posisi strategis. Dasco dikenal sebagai operator politik yang piawai menjembatani komunikasi antara eksekutif dan parlemen.

Kemampuan mengelola dinamika fraksi‑fraksi di Senayan menjadi nilai tambah besar, terutama ketika MPR nanti akan melakukan pemilihan Wakil Presiden.

Namun, koalisi besar tidak dapat dipenuhi hanya oleh kader Gerindra. Di sinilah nama Puan Maharani, Ketua DPR dari PDI‑P, masuk ke dalam radar pembicaraan politik. Jika Prabowo memilih Puan, hal itu dapat diartikan sebagai rekonsiliasi politik besar antara pemerintahan dan PDI‑P, sekaligus penyeimbang koalisi. Meski demikian, pilihan terhadap Puan juga membawa risiko baru, karena ia merupakan figur elektoral kuat yang tetap memiliki keterikatan pada peta politik Pilpres 2029.

Skenario 2: Penyeimbang Koalisi – AHY dan Pramono Anung

Skenario kedua adalah hadirnya figur penyeimbang koalisi, di mana nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu yang paling mencuat. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY dinilai mampu menjaga keseimbangan koalisi apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak berasal dari partai yang sama. 

Berdasarkan analisis pengamat Nasarudin, peluang AHY mencapai sekitar 40 persen, menjadikannya salah satu kandidat teratas dalam bursa ini.

Meski namanya masuk bursa, AHY memilih menepis spekulasi tersebut. Saat ditanya awak media setelah acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, ia hanya menjawab singkat sambil tersenyum, “Enggak‑enggak”. 

Sikap ini menunjukkan kehati‑hatian elite Demokrat agar tidak memanaskan situasi sebelum ada keputusan resmi dari MPR. Partai Demokrat menegaskan komitmen menghormati konstitusi dan proses politik di DPR‑MPR, serta tetap berkomunikasi intensif dengan fraksi‑fraksi lain di Senayan.
 
Sementara itu, nama Pramono Anung berada di posisi kedua dengan peluang sekitar 15 persen sebagai opsi perwakilan di luar koalisi awal yang dapat diterima berbagai pihak. Kehadiran Pramono dapat menjadi pilihan tengah apabila terjadi kebuntuan politik antar‑partai dalam menentukan calon Wakil Presiden.
 
Skenario 3 : Figur Profesional Hukum – Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie

Skenario ketiga menempatkan kalangan profesional hukum sebagai jalan tengah politik. Nama Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie masuk ke dalam bursa karena rekam jejak kuat di bidang penegakan hukum. 

Hal ini sejalan dengan fokus utama pemerintahan Prabowo yang sedang gencar memberantas mafia hukum.

Arifki Chaniago menjelaskan bahwa ketiga tokoh ini mampu “membaca suasana batin” Presiden Prabowo yang menginginkan pembenahan sistem hukum. Kehadiran figur hukum di posisi Wakil Presiden dapat menjadi simbol keseriusan pemerintahan dalam menegakkan keadilan. Namun, tantangannya tetap besar: meskipun memiliki integritas hukum yang tinggi, figur profesional harus mampu mengelola tarik‑menarik kepentingan politik di parlemen.

Peluang figur‑figur hukum ini akan semakin terbuka apabila terjadi deadlock atau kebuntuan politik antar‑partai koalisi. Dalam kondisi tersebut, Presiden Prabowo dapat memilih antara lingkaran Hambalang Boys atau mengambil jalan tengah melalui tokoh profesional guna menjaga stabilitas pemerintahan.

Skenario 4: Jalan Tengah Nahdlatul Ulama – Said Aqil Siradj dan Khofifah Indar Parawansa

Skenario keempat adalah hadirnya tokoh‑tokoh Nahdlatul Ulama sebagai penyejuk politik. 

Nama Prof KH Said Aqil Siradj, mantan Ketua Umum PBNU dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, diusulkan secara terbuka oleh Ikatan Alumni 98 pada 12 November 2026. Said Aqil dinilai ideal sebagai figur non‑partai yang mampu meredakan konflik kepentingan antar‑koalisi.

Selain Said Aqil, nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Pembina Muslimat NU, juga masuk dalam daftar kandidat potensial. Khofifah memiliki kombinasi kuat antara pengalaman eksekutif, basis massa akar rumput Jawa Timur, jejaring nahdliyin, serta representasi kepemimpinan perempuan.
Kehadirannya dapat memberikan dimensi sosial‑kultural yang kuat dalam kepemimpinan nasional.

Meski demikian, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai posisi Wakil Presiden idealnya diisi tokoh yang memiliki dukungan kuat di parlemen. Hal ini menjadi catatan penting, karena pada akhirnya kedaulatan pemilihan Wakil Presiden berada di tangan MPR.

Kedaulatan MPR Menjadi Penentu Akhir

Secara konstitusional, Pimpinan MPR telah mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Prabowo agar menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna pemilihan, pengesahan, serta pelantikan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 2 Desember 2026. Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden berwenang mengusulkan dua nama, sedangkan MPR yang berhak melakukan pemilihan akhir.

Dengan demikian, bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran bukan sekadar perhitungan elektoral, melainkan ujian kedewasaan politik bangsa. Pilihan Prabowo antara loyalis Hambalang Boys, figur hukum, penyeimbang koalisi seperti AHY atau Puan, maupun tokoh NU seperti Said Aqil dan Khofifah akan menentukan arah stabilitas Kabinet Merah Putih hingga Pilpres 2029.

Semoga MPR benar‑benar menjalankan kedaulatannya berdasarkan konstitusi, bukan sekadar tarik‑menarik kepentingan koalisi. Bangsa ini membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjaga keutuhan NKRI, menegakkan hukum, sekaligus menjadi penyejuk gejolak politik nasional. Wallahu Aʿlam Bisshawab. (*)