Peminggiran Peran Nahdlatul Ulama dalam Sejarah Nasional Harus Diakhiri

SEJARAH Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari sejarah nasional Indonesia. Namun, selama ini penulisan sejarah nasional seringkali mengabaikan atau meminggirkan peran kaum santri dan umat Islam, khususnya NU, dalam perjuangan bangsa dari masa pergerakan kemerdekaan hingga eksistensi kontemporer Republik Indonesia. 

Oleh karena itu, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) mendorong upaya historiografi kritis yang mengembalikan posisi sentral NU dalam narasi sejarah bangsa.
 
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua LESBUMI PWNU Jatim, Riadi Ngasiran, dalam forum Metodologi Riset Penulisan Sejarah yang digelar oleh Pengurus Cabang Institut Seni Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kota Mojokerto pada Jumat, 24 Juli 2026 malam. 

BACA JUGA: Gus Kikin: Sanad Keilmuan dan Persatuan adalah Jiwa Nahdlatul Ulama

Acara yang diadakan di kantor PCNU Mojokerto ini dihadiri oleh sejumlah kader NU dari berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Ta’mir Masjid (LTN), IPNU, IPPNU, dan GP Ansor, serta perwakilan Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) se-Kota Mojokerto.
 
Riadi menjelaskan bahwa selama ini historiografi nasional Indonesia perlu direvisi agar dapat memasukkan data dan sumber sejarah yang komprehensif. Termasuk sejarah lisan dan memoar para tokoh NU serta pejuang Islam.

 “Peran umat Islam, khususnya kaum santri dan Nahdlatul Ulama yang selama ini ditempatkan di pinggiran harus digeser ke pusat percaturan sejarah nasional untuk menghadirkan narasi yang objektif dan utuh,” ujarnya. 

Pola peminggiran ini, menurut Riadi, harus diakhiri dengan mengedepankan parameter penulisan yang jelas dan mendalam.
 
Lebih jauh, sebagai Ketua Tim Kerja Monumen Resolusi Jihad NU, Riadi menegaskan bahwa dokumen dan arsip NU saat ini menjadi bagian utama dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Yang sangat penting sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah kontemporer bangsa.

 “Ini adalah sumber daya berharga yang selama ini kurang dimanfaatkan secara maksimal dalam penulisan sejarah nasional,” tambahnya.
 
Memperkuat Sejarah Lokal sebagai Pijakan Utama
 
Riadi juga menyoroti pentingnya penulisan sejarah lokal NU sebagai bagian dari historiografi nasional yang lebih lengkap dan representatif.

 Menurutnya, catatan dan dokumentasi dari tingkat cabang hingga wilayah memberikan gambaran lanskap zaman serta perspektif yang kaya dan lebih mewakili keragaman pergerakan sejarah di Indonesia.
 
“Penulisan sejarah NU di tingkat lokal bukan hanya soal menghadirkan aktor utama, tetapi juga mengungkap peran aktor pendukung yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat,” kata Riadi, yang juga dikenal aktif dalam Tim Kreatif Film Dokumenter Museum NU. 

Dengan data dan sumber primer yang valid dari sejarah lokal, akan tercipta narasi sejarah yang lebih lengkap dan bermakna, termasuk kaitan dengan pergerakan sejarah dunia yang memengaruhi Indonesia.
 
Pendekatan ini mendorong paradigma historiografi yang lebih kritis dan holistik. Menolak "sejarah besar" yang hanya menonjolkan figur sentral secara sepihak. 

Sebaliknya, keseimbangan antara peran tokoh utama dan tokoh lokal diharapkan memberikan gambaran sejarah yang lebih hidup dan berkeadilan.
 
Analisis dan Implikasi bagi Sejarah Nasional
 
Pentingnya posisi sejarah NU dalam narasi sejarah nasional mengingat NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai fase sejarah. Termasuk pergerakan kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kedaulatan, hingga pembangunan bangsa pascakemerdekaan. 

Namun, peminggiran peran NU kerap merefleksikan bias historiografis yang mengutamakan narasi tertentu di atas keberagaman pengalaman rakyat.
 
Penekanan LESBUMI PWNU Jatim terhadap historiografi kritis adalah respons terhadap pergeseran paradigma yang menghendaki sejarah nasional yang inklusif dan demokratis. Upaya ini sejajar dengan teori historiografi modern yang menuntut rekonstruksi sejarah berlandaskan sumber primer yang lengkap dan keterlibatan berbagai kelompok sosial yang selama ini tak terwakili.
 
Lebih jauh, strategi ini juga bermakna sebagai pengakuan terhadap pluralitas dan kompleksitas sejarah bangsa yang tidak dapat disederhanakan menjadi narasi tunggal. 

Melalui penggunaan arsip NU, historiografi lokal, dan metode sejarah lisan, diharapkan penulisan sejarah mampu merefleksikan realitas sosial, budaya, dan politik Indonesia secara menyeluruh.
 
Jika berhasil, upaya ini akan memperkaya wacana sejarah nasional dan memberikan legitimasi yang layak bagi kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan. 

Bagi generasi muda, sejarah yang inklusif juga akan memperkuat identitas kebangsaan yang menghargai keragaman dan peran semua elemen masyarakat.
 
Rekonstruksi historiografi nasional dengan memasukkan secara adil peran NU adalah langkah penting untuk mengakhiri marginalisasi sejarah kaum santri dan umat Islam dalam sejarah Indonesia. LESBUMI PWNU Jatim melalui pernyataannya membuka pintu dialog dan riset kritis yang hendaknya didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat.
 
Sejarah bukan hanya milik segelintir elite, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Menempatkan NU dan kaum santri pada posisi yang sejajar dan proporsional dalam narasi sejarah nasional bukan hanya soal pengakuan, tetapi juga soal keadilan dan kemurnian ilmu pengetahuan sejarah.
 
Saatnya mengakhiri peminggiran sejarah NU dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari cerita besar bangsa yang menginspirasi masa depan Indonesia yang lebih inklusif, harmonis, dan bermartabat. (Imam Kusnin Ahmad)