Dilema PAN dalam Pusaran Nahdliyin

MENARIK apa yang ditulis atau dinarasikan dan ditulis olek Cak Kusnin (Imam Kusnin Ahmad), tentang sikap PAN dan PKS terkait kebijakan menteri desa (Mendes), setidaknya di Jatim (Cowasjp.com 7/9/2026).  Yakni, dugaan mutasi sejumlah tenaga pendamping desa yang dianggap tidak bijak dan terkesan sewenang-wenang. 

Saya tidak tahu informasi yang disampaikan tersebut sifatnya berita, opini, atau tajuk. Yang jelas sumbernya ada dan jelas, yakni ketua GP Ansor Jatim. Sayang belum cover booth side, belum ada konfirmasi dari pihak PAN/PKS atau pihak Kemendes. 

Mudah-mudahan klarifikasi informasi tersebut segera menyusul.
Saya tidak bermaksud mencampuri urusan kebijakan Kemendes dengan respons yang disampaikan oleh pimpinan Ansor Jatim. Biar saja pihak PAN atau Kemendes yang akan mengklarifikasi kebenarannya.

Saya hanya ingin menambah informasi sekitar sejarah masa lalu, terkait pelengseran Gus Dur dari jabatan Presiden RI tahun 2001. 
Sepengetahuan saya, pelengseran Gus Dur saat itu tidak hanya dipelopori oleh PAN. Juga PKS. Tetapi masih ada parpol lain yang tak kalah ambisiusnya untuk menjatuhkan Gus Dur. Yakni PDIP, Golkar, dan Fraksi ABRI. Di samping PPP dan beberapa partai lain. Kecuali PKB dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Dua Parpol tersebut memang pendukung setia Gus Dur. 

Pihak PDIP terkesan sangat bersemangat untuk melengserkan Gus Dur, karena ingin menggantikan posisi Presiden dengan Wapres Megawati. Itu bisa dipahami karena PDIP sebagai pemenang Pemilu 1999. Tetapi dalam pemilihan di parlemen kalah cukup telak. Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi PDIP, karena gagal meraih kursi istimewa (kursi presiden) tersebut. Beruntung Gus Dur masih berbaik hati. Yakni, menginstruksikan PKB utk memilih Megawati menjadi wakilnya, mengalahkan Akbar Tandjung, Wiranto, dan Hamzah Haz. 

Meski sudah dikasih jatah wapres, Megawati dan PDIP ternyata belum puas. 
Tak heran, ketika ada huru hara politik untuk menjatuhkan Gus Dur, PDIP mendapat peluang emas. Yakni sangat mendukung upaya pelengseran Gus Dur tersebut. Sebab, otomatis kursi presiden akan digantikan oleh wapresnya, Megawati. 

Kedua, Fraksi ABRI juga tertarik ikut menjatuhkan Gus Dur, karena merasa kecewa dengan pemecatan Wiranto sebagai Panglima ABRI secara mendadak. 
Demikian pula Golkar dan PPP ikut mendukung pelengseran Gus Dur, karena ingin mendudukkan ketumnya (Akbar Tandjung dan Hamzah Haz) menjadi Wapres menggantikan Megawati. 

Bagaimana dengan Amien Rais (PAN)? Posisinya dilematis. Sebagai ketua MPR, Amien harus mengikuti arus besar (hampir seluruh fraksi) ingin mengganti Gus Dur. Kecuali PKB dan PDS tersebut. 

Kalaulah Amien Rais "dituduh" sebagai biang kekisruhan politik saat itu, sebagian publik memaklumi. Tapi seorang Amien Rais gak ada artinya, jika tidak ada dukungan kuat dari partai lain yang ingin melengserkan Gus Dur. Apalagi dia ketua parlemen, yang bertugas dan berwenang mengatur jalannya persidangan. Malah kalau menolak, akan mengancam dirinya sendiri sebagai ketua parlemen. Apalagi PAN tegolong fraksi kecil/menengah. Kalah jauh dibanding Golkar, PDIP, ditambah parpol kecil lainnya. 

Kenapa hampir seluruh fraksi dan parpol ingin melengserkan Gus Dur? Tentu saja banyak faktor. Dan, itu bisa kita buka sejarah lagi gaya dan kepemimpinan Gus Dur selama menjadi Presiden. 
Tentu saja, analisis saya ini tidak semuanya benar. Paling tidak itulah yang saya ingat dan saya pahami seputar peristiwa penting terkait pelengseran Gus Dur. Cak Kusnin pun bisa menambah wawasan lain berdasarkan referensi yang dimiliki. Wallahu A'lam......(*)