Bursa Ketua Umum PBNU Mengerucut dan Isu Karantina Menggema Menjelang Muktamar 

MENJELANG Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan 27 - 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, dinamika politik organisasi semakin memanas. 

Puncak acara, khususnya pemilihan Ketua Umum PBNU, ditetapkan berlangsung pada Sabtu malam 29 Agustus 2026.
 
Awalnya, sejumlah nama besar tampil di bursa pencalonan. Antara lain KH Yahya Cholil Staquf, KH Imam Jazuli, KH Nasaruddin Umar, KH Abdussalam Shohib, KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Yusuf Chudlori, hingga KH Abdul Ghaffar Rozin. Namun, tidak semua nama tersebut memiliki peluang yang sama. 

Sebagian masih dalam tahap konsolidasi, sementara yang lain terkendala syarat Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Perkumpulan (Perkum), hingga aturan masa tunggu politik dan rangkap jabatan.
 
MENGERUCUT KE TIGA FIGUR KUAT

Berdasarkan analisis Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara), persaingan kini semakin mengerucut kepada tiga figur terkuat, yaitu:
 
1. KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya): Petahana yang memiliki basis dukungan tersebar, meski masih disertai dinamika dan klaim dukungan jaringan politik yang perlu diverifikasi.
​
2. KH Imam Jazuli (Kiai Imjaz): Muncul sebagai kejutan potensial —figur muda yang memposisikan diri sebagai kandidat independen berbasis kekuatan pesantren, santri, serta jejaring akademik luas dengan gagasan transformasi organisasi.
​
3. KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin): Ketua PWNU Jawa Timur dan Pengasuh Ponpes Tebuireng yang membawa narasi penguatan identitas dan fondasi organisasi, serta penekanan kembali pada Qanun Asasi KH Hasyim Asy’ari.
 
Insantara menekankan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan popularitas, tapi juga kemampuan membangun konsolidasi, meraih dukungan muktamirin, serta menawarkan arah kebijakan yang inklusif bagi seluruh elemen NU.
 
ISU KARANTINA dan PEMINDAHAN LOKASI
 
Di tengah persiapan tersebut, munculkan kekhawatiran serius yang disuarakan pengamat politik, Ujang Komarudin. Hal ini bermula dari laporan mengenai penempatan peserta di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, yang dinilai beraroma "karantina", disertai pembatasan akses media yang ketat.
 
Kekhawatiran ini kian menguat dengan beredarnya kabar potensi pemindahan lokasi Muktamar dari Jombang ke tempat penampungan peserta tersebut. Padahal infrastruktur di Tambakberas dilaporkan telah siap 100 persen.
 
Menurut Ujang, praktik yang mengisolasi peserta berpotensi mengarah pada pengendalian suara.
 
"Jika peserta diamankan dengan tujuan tertentu agar suara bisa diarahkan, itu praktik curang. Ini merusak marwah Muktamar dan mencederai citra NU," tegasnya.
 
Prinsip kebebasan bertindak menjadi kunci utama. Peserta harus membawa mandat dari daerah dan memilih berdasarkan hati nurani, bukan di bawah tekanan atau arahan. 

Ujang menegaskan bahwa Muktamar adalah forum tertinggi yang harus jujur, terbuka, dan demokratis. Pembatasan akses media hanya akan melahirkan spekulasi negatif.

UJIAN BAGI KEMANDIRIAN POLITIK
 
Dinamika ini menunjukkan bahwa Muktamar ke-35 bukan sekadar ajang pergantian pimpinan. Lebih dari itu, forum ini menjadi ujian bagi kemandirian politik, kedaulatan kelembagaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai keulamaan.
 
Kemenangan di tingkat pimpinan haruslah kemenangan yang disepakati bersama, mampu merangkul semua kelompok. Sementara itu, isu di balik layar di Surabaya mengingatkan bahwa marwah Muktamar terjaga hanya jika prosesnya transparan, lokasi sesuai kesepakatan, dan peserta bebas dari intervensi.
 
Menjelang 29 Agustus, pandangan warga Nahdliyin kini tertuju pada dua hal: siapa yang akan memimpin transformasi NU memasuki abad kedua, dan bagaimana proses tersebut dijalankan dengan kehormatan tanpa bayang-bayang kendali dari pihak luar. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)