Jokowi di Ujung Jalan

TIDAK ADA presiden yang masih cawe-cawe dalam politik setelah lengser, kecuali mantan Presiden Joko Widodo  alias Jokowi. Karena masih tetap ingin mempertahankan pengaruh kekuasaanya. Agar boroknya selama dua periode sebagai presiden tidak terbongkar. 

Persoalannya, sebagian rakyat sudah muak. Sudah bosan melihat kelakuannya. Apalagi sejumlah kasus yang oleh banyak orang dianggap dia terlibat, tapi pengusutan tidak pernah sampai kepada dirinya. 

Sudah diberitakan secara luas, mantan Wakil Menaker Noel Ebenezer menyebut dia setor ke Jokowi. Mantan Menristekdikbud Nadim Makarim juga mengatakan, ia hanya menjalankan arahan dari Jokowi. Meskipun pemberitaan sebagian dari kasus-kasus besar itu ditenggarai hoax, namun masyarakat seolah sudah menyimpulkan bahwa mantan presiden ke-7 itu memang tersangkut dalam sejumlah kasus. 

Sayangnya, Jokowi tetap tidak “tersentuh”. Pertanyaannya, mengapa? Alasannya, tidak lain karena dirinya masih memiliki pengaruh yang sangat kuat di kancah politik nasional. Begitu juga jaringan relawan yang luas, yang dibayar super mahal. Terakhir, dia juga berhasil menempatkan orang dekat dan keluarganya di lingkaran kekuasaan strategis. 

BACA JUGA: Perang Bintang dalam Kabinet

Semua itu dapat digambarkan dalam beberapa hal. Misalnya, dia sukses mengantarkan putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Sebelumnya, karena pengaruhnya jugalah putera bungsunya, Kaesang Pangarep, dalam tempo singkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Persoalannya, apakah Jokowi masih punya “perseneling” tinggi untuk terus maju dan berkibar dalam pemerintahan? Yang jelas, Jokowi tidak memiliki partai politik sendiri. Sehingga ia tetap bergantung pada dinamika partai pendukung pemerintah. 

Apakah dia bisa berharap pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digawangi  Kaesang Pangarep? Bagaimanapun, banyak orang tidak percaya bahwa partai kecil ini akan mampu melaju ke Senayan. Walaupun dilabeli sebagai “partai gajah”, namun di mata banyak kalangan PSI masih tetap dianggap “unyil”. 

Di Ujung Jalan

Selama memegang tampuk kendali pemerintahan dua periode, harus diakui Jokowi tidak tertandingi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

Pertama, DPR pada periode Jokowi-Ma'ruf Amin dinilai lebih anteng. Jokowi berhasil menjinakkan DPR, yang memang dibuat melempem. Bahkan sampai sekarang.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat), menyatakan kepada detikcom, Selasa (20/10/2020): “Ini fenomenal! Pada periode ini Pak Jokowi tidak memiliki oposisi yang kuat. Inilah pemerintahan paling kuat pasca-reformasi," 

Menurut pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini, kekuatan Jokowi jauh melebihi presiden-presiden sebelum Jokowi pasca-reformasi. 

Kedua, tidak hanya berhasil mendudukkan Kaesang dalam tempo singkat jadi Ketum PSI, Jokowi juga berhasil menjadikan Gibran sebagai Wapres termuda bahkan belum cukup umur. Berkat pengaruh adik iparnya Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketiga, yang lebih dahsyat, Jokowi berhasil mengendalikan para pejabat busuk yang ditawan dan ditundukkannya karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi dan penyalahggunaan jabatan. 

Begitulah Jokowi membiarkan mereka melakukan kejahatan (korupsi), tapi dengan begitu mereka terperangkap. Terancam dibui bila tidak mau tunduk. Karena itu, misalnya, Jokowi mampu membajak Partai Golkar. Mendesak Airlangga Hartarto untuk mundur dan menggantinya dengan Bahlil Lahadalia. 

Meski demikian, kini Jokowi tampaknya sudah berada di ujung jalan. Beberapa fakta menunjukkan pengaruhnya kian menciut. Safari politiknya di Lampung, misalnya, yang diorkestrasi dengan aksi main raja-rajaan, ternyata dihadapkan pada ranjau penolakan publik. 

Keberadaannya di daerah yang disebut “Sang Bumi Ruwa Jurai” (Rumah Bumi Dua Golongan Masyarakat Adat) itu disambut dengan aksi demonstrasi penolakan yang cukup panas. 

Massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) yang menolak keras safari politik itu di kawasan Tugu Adipura Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026) mengangkat sejumlah isu. Mulai dari dugaan pelanggaran HAM, penegakan hukum, hingga polemik ijazah palsu.

Bila diteliti lebih jauh, bibit-bibit penolakan itu sudah dapat dilihat dari beberapa waktu sebelumnya. Bahkan saat dia masih berkuasa. Misalnya, Selasa (19/3/2024), aksi demo penolakan Jokowi datang dan berlebaran ke Jogja digelar Aksi Gerakan Rakyat Indonesia Berdaulat di Titik Nol Kilometer Jogja.

Sejumlah spanduk turut dibentangkan selama aksi. Di antaranya bertulis “Jogja Tidak Pantas Untuk Pelaku Pemilu Curang”, “Yogyakarta Kota Budaya dan Pendidikan” dan “Jangan Ajarkan Kami Kecurangan”. 

Penolakan serupa juga terjadi di Makassar, Jumat, 30 Januari 2026. Unjuk rasa tersebut dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat) saat Jokowi dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Hotel Claro, Makassar. Dan bukan mustahil, aksi-aksi serupa akan terjadi di beberapa daerah lain jika menjadi daerah tujuan safari politik Jokowi. Ketika semakin banyak rakyat – khususnya kalangan mahasiswa dan para aktifis – yang semakin punya kesadaran untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. (*)