Di Balik Pelukan Hangat dan Luka Sejarah, Kekecewaan Ansor Jatim Tak Bisa Diabaikan

ADA garis tak kasat mata yang menghubungkan dua peristiwa yang tampak berbeda, namun sesungguhnya berasal dari akar yang sama. Yakni ingatan sejarah dan perlakuan di masa kini. 

Ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sama-sama berupaya mendekatkan diri kepada warga Nahdliyin. Mengaku sebagai "Partai Anak Nahdliyin", mengubah warna identitas, dan tampil hangat di panggung, satu suara kekecewaan datang dari Jawa Timur yang menyatukan masa lalu dan realitas hari ini. Suara itu datang dari Ketua PW GP Ansor Jawa Timur (Jatim) Musaffa Safril.
 
Kekecewaan yang disampaikan Ansor Jatim bukan sekadar soal pemindahan tugas pendamping desa tanpa penjelasan, bukan sekadar soal kebijakan yang terasa memihak dan meminggirkan. Lebih dari itu, ini adalah sinyal keras bahwa luka sejarah belum kering, dan penambahan luka baru di masa kini justru memperlebar jurang kepercayaan. Bagaimana mungkin dua partai yang di masa lalu sama-sama menjadi kekuatan utama dalam kejatuhan Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kini datang dengan pelukan hangat. Sementara di lapangan, kader-kader Nahdliyin yang bekerja tulus justru diperlakukan tidak adil?
 
"Kalau di panggung mengatakan merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan, lalu apa yang sebenarnya dirangkul?" tanya Musaffa. 

Pertanyaan ini bukan sekadar soal birokrasi. Ia adalah pertanyaan tentang ketulusan. Jika di masa lalu kedua partai ini berperan besar dalam menggulingkan putra terbaik NU, dan di masa kini ketika memegang kekuasaan justru kader-kader NU diperlakukan tidak adil —lalu apa yang berubah? Apakah hanya strategi pemasaran politiknya saja, sementara cara pandang terhadap warga Nahdliyin tetap sama?
 
Kekhawatiran Ansor Jatim terasa semakin nyata ketika kementerian yang mengurusi desa justru dipimpin oleh tokoh PAN. Pemindahan tugas pendamping desa secara tiba-tiba tanpa alasan transparan menimbulkan persepsi bahwa kebijakan publik dijadikan alat balas jasa politik. Yang dekat dengan kekuasaan mendapat kemudahan, yang dianggap tidak sejalan justru dipindahkan ke tempat jauh tanpa penjelasan.
 
"Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik," tegas Musaffa.
 
Ini menjadi semakin berat ketika dihubungkan dengan fakta sejarah. Warga Nahdliyin bukan orang yang mudah lupa. Mereka ingat bahwa PAN di bawah pimpinan Prof. Amien Rais menjadi pelopor utama penggulingan Gus Dur, dan PKS juga merupakan salah satu kekuatan terkuat yang mendorong proses pemakzulan tersebut. Kini, ketika kedua partai itu berusaha tampil sebagai sahabat dekat NU, realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang berkebalikan: kader yang mengabdi justru dipinggirkan.
 
"Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi," ujar Musaffa. Kalimat ini menyentuh inti persoalan: selama warga Nahdliyin dipandang hanya sebagai sumber suara dan bukan sebagai mitra yang setara, maka segala pelukan hangat di panggung hanyalah retorika belaka. Selama luka sejarah belum diakui dan luka baru terus ditambah melalui kebijakan yang tidak adil, maka klaim "merangkul Nahdliyin" itu akan selalu terdengar kosong.
 
Sinyal dari Ansor Jatim ini harus didengar dengan saksama. Ia bukan sekadar keluhan satu wilayah. Ia adalah cerminan perasaan jutaan warga Nahdliyin yang melihat: di satu sisi ada upaya mendekat, namun di sisi lain ada perlakuan yang menjauhkan. Sejarah belum selesai, dan keadilan di masa kini adalah satu-satunya cara untuk menebusnya.
 
"Kalau tidak, sebesar apa pun spanduk bertuliskan 'Partai Anak Nahdliyin', publik akan tetap bertanya: enaknya di mana, kalau ketika dibutuhkan justru tidak diperlakukan sebagai keluarga?"
 
Pertanyaan ini bukan permusuhan. Ini adalah panggilan untuk jujur —jujur terhadap sejarah, dan jujur terhadap kader yang bekerja di lapangan. Tanpa itu, segala perubahan warna, slogan, dan kedekatan simbolis hanyalah "rayuan gombal politik" yang pada akhirnya akan dipisahkan oleh kearifan warga Nahdliyin sendiri. (Imam Kusnin Ahmad)