Di Persidangan, Jokowi Telah Tunjukkan Ijazah Fisik, tapi Apakah Sudah Selesai? 

KAMIS 5 NOVEMBER 2026, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur terjadi satu momen yang ditunggu-tunggu publik. Yaitu Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, menunjukkan langsung dokumen fisik yang disebut-sebut selama ini: ijazah asli dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 

Di hadapan majelis hakim, dokumen itu diperlihatkan. Bukan fotokopi, bukan pindaian, tapi berkas asli.
 
Tidak lama setelah itu, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menyampaikan pernyataan resmi bahwa ijazah tersebut tercatat dalam arsip universitas. Dua hal ini adalah fakta yang terjadi di persidangan pada hari itu.
 
Namun di sinilah pertanyaan penting bermula: apakah penunjukan dokumen dan pernyataan rektor berarti perdebatan selesai seketika dan tuduhan terbantahkan sepenuhnya? Belum tentu. 

Justru di sinilah pentingnya kita memahami bagaimana seharusnya sebuah proses hukum berjalan.
 
FAKTA DI SIDANG, BUKAN PUTUSAN AKHIR
 
Ada perbedaan mendasar antara apa yang ditunjukkan di persidangan dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Penunjukan ijazah fisik adalah salah satu alat bukti yang diajukan. Pernyataan rektor adalah keterangan dari pihak yang menerbitkan dokumen. Keduanya penting, namun belum sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
 
Asas hukum yang mendasar selalu berlaku di sini: Actori Incumbit Probatio — siapa yang menuduh, wajib membuktikan. Pihak yang menyatakan ijazah itu palsu memang memiliki beban pembuktian yang berat. Namun sebaliknya, pihak yang menyatakan ijazah itu asli juga tetap harus meyakinkan hakim bahwa dokumen yang ditunjukkan memang benar-benar dokumen yang sama dengan yang diterbitkan puluhan tahun silam.
 
Hakim akan menimbang seluruh bukti dari kedua pihak. Bisa saja dokumen fisik terlihat utuh, namun ada pertanyaan lain yang perlu dijawab di persidangan. Bisa saja ada pihak yang ingin mengajukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen tersebut. Semua itu masih menjadi ranah proses yang sedang berjalan.
 
ANGKA 34 JUTA: ANTARA KLAIM DAN DATA YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
 
Dalam kesempatan di persidangan, Joko Widodo menyampaikan pernyataan bahwa sekitar 18% atau setara 34 juta orang di Indonesia diyakini masih memegang keyakinan bahwa ijazahnya palsu. Angka ini penting untuk disampaikan sebagai gambaran dampak sosial dari isu yang berkembang. Namun perlu dipahami: angka tersebut merupakan pernyataan pihak yang mengalami kerugian, bukan data hasil survei independen yang metodologinya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 
Di ruang publik, angka-angka seperti ini kerap disampaikan untuk menggambarkan skala dampak suatu informasi. Tetapi sebagai dasar argumen yang kuat, kita memerlukan data yang jelas sumbernya, kapan diambil, siapa yang mensurvei, dan berapa margin of error-nya. Tanpa itu, angka tersebut tetap berupa klaim yang layak didengar, namun belum tentu dapat dijadikan fakta yang sudah terverifikasi sepenuhnya.
 
Penting juga diingat bahwa selama 19 tahun terakhir, dokumen serupa telah diverifikasi dalam berbagai proses resmi — saat pencalonan Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Proses-proses tersebut memberikan gambaran konsistensi dokumen. Namun demikian, proses hukum yang sedang berjalan saat ini berdiri sendiri. Hasil verifikasi masa lalu menjadi informasi pendukung, bukan pengganti putusan pengadilan yang sedang memeriksa perkara ini.
 
BIARKAN HUKUM BERJALAN TANPA DIDAHULUI PENDAPAT
 
Ada ketentuan dasar dalam sistem hukum kita yang tidak boleh dilupakan: seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, seseorang juga belum dinyatakan benar hanya karena ia telah menunjukkan bukti di satu sesi persidangan. Masih ada tahapan pembuktian, pemeriksaan saksi, kemungkinan ahli, dan pembelaan dari pihak lain. Semua itu butuh waktu.
 
Jika nanti pengadilan memutuskan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar, maka ketentuan hukum yang relevan dapat diberlakukan — termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 27A UU ITE, serta ketentuan lain yang berlaku. Namun semuanya itu harus menunggu putusan. 

Kita bisa berharap hukum berjalan tegas dan adil, tetapi kita tidak boleh mendahului hakim dengan vonis yang belum dijatuhkan.
 
MENYIMAK, BUKAN MENGHUKUM DI LUAR PENGADILAN
 
Proses hukum adalah jalan yang kita pilih bersama untuk menyelesaikan perselisihan ini. Jika kita mempercayai hukum, mari kita ikuti jalannya sampai selesai. Mari kita catat apa yang terjadi di sidang — dokumen apa yang ditunjukkan, pernyataan apa yang disampaikan, argumen apa yang diajukan kedua pihak. Itulah peran kita sebagai pengamat: mencatat, menyimak, dan menyampaikan apa yang terjadi secara berimbang.
 
Tetap tenang. Biarkan bukti berbicara di ruang yang tepat. Dan biarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri — tidak terburu-buru, tidak dipengaruhi keriuhan, tetapi selangkah demi selangkah menuju kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)