Di Balik Definisi Keuangan Negara: Pertanyaan Kunci dalam Perkara Kuota Haji di Pengadilan Tipikor

DI RUANG SIDANG UTAMA, Prof Dr. HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), satu pertanyaan mendasar diperdebatkan: apa yang sebenarnya dimaksud dengan "keuangan negara"? 

Pertanyaan sederhana ini ternyata menjadi kunci yang menentukan arah perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan, yang menjerat mantan Menteri Agama Gus Yaqut (Yaqut Cholil Qoumas) dan mantan Staf Khususnya, Gus Alex (Ishfah Abidal Aziz).

KPK menduga penerbitan KMA No. 130 Tahun 2024 yang membagi 20.000 kuota haji tambahan telah merugikan keuangan negara. Namun pihak terdakwa mempertanyakan hal mendasar terlebih dahulu: apakah dana yang berasal dari setoran jemaah haji itu dapat dikategorikan sebagai keuangan negara? Jika bukan, maka kerugian negara pun menjadi pertanyaan yang perlu dibuktikan secara hukum.
 
Untuk menjelaskan hal ini, penasihat hukum Gus Yaqut menghadirkan saksi ahli Dian Puji Nugraha Simatupang. Sebagai dosen sekaligus Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dian membawa kerangka yang jernih ke dalam ruang sidang.
 
Ada tiga pilar yang menurut Dian tidak boleh diabaikan. 
Pertama, apakah uang tersebut dikelola melalui mekanisme APBN? 
Kedua, apakah diatur oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara? 
Ketiga, apakah seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN? 

Jika ketiganya terpenuhi, barulah dapat dikatakan uang itu adalah keuangan negarawan.

 "Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori... jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," tegas Dian di hadapan majelis hakim.
 
Penjelasan ini tidak lahir begitu saja. Dian merujuk pada Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945 — fondasi tertinggi keuangan bangsa — yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dimuat dalam APBN. Kemudian diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak yang menambah kekayaan bersih negara, kewajiban yang menguranginya. 

Tanpa dampak pada neraca kekayaan negara, apakah itu masih bisa disebut keuangan negara?
 
Dian juga mengajak pengadilan menengok ke kerangka berpikir yang lebih luas. Ia mengutip pemikiran tokoh sosial asal Prancis, Joseph Proudhon, dan teorinya tentang perbedaan rezim keuangan publik dan privat. Tidak semua uang yang masuk ke kantong sebuah lembaga negara otomatis berubah menjadi uang negara. Ada garis pemisah yang harus dijaga. Jika tidak, definisi kerugian negara bisa melebar ke mana saja, menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi setiap lembaga publik di Indonesia.
 
Penting dipahami, pendapat ini adalah salah satu perspektif yang diajukan dalam proses pembuktian. Hakim belum tentu sependapat sepenuhnya. Masih ada kesempatan bagi pihak penuntut untuk menghadirkan ahli yang memaparkan pandangan lain. Pengadilan akan menimbang semuanya secara objektif sebelum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 
Yang menarik dari sidang Senin lalu adalah betapa pentingnya definisi yang tepat dalam hukum. Sering kali masyarakat melihat isu korupsi dari permukaannya saja: apakah ada yang dirugikan? Namun hukum meminta lebih teliti: siapa yang dirugikan, dengan dasar apa, dan apakah memang ada kerugian yang dapat dinilai secara hukum. 

Jika sumber dana berasal dari masyarakat, dikelola di luar mekanisme APBN, dan biayanya tidak dibebankan pada anggaran negara, maka label "keuangan negara" memerlukan pembuktian tambahan yang kuat.
 
Proses hukum ini masih berjalan. Gus Yaqut dan Gus Alex tetap berstatus tersangka dan terdakwa sampai pengadilan memutuskan sebaliknya. Demikian pula pendapat ahli ini hanyalah salah satu bagian dari teka-teki yang sedang disusun di ruang sidang. Mari kita ikuti prosesnya dengan tenang. Biarkan bukti berbicara, biarkan ahli diuji argumennya, dan biarkan hakim yang memutuskan. Karena kebenaran hukum lahir dari proses yang teliti, bukan dari teriakan di luar ruang pengadilan. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)