18 Tahun Terkatung-Katung, UU Perampasan Aset Disahkan, Terobosan Terbesar Rampas Dulu Sebelum Vonis

Secara politik, ini adalah kemenangan. Secara publik, ini adalah kabar baik yang lama ditunggu. Masyarakat sudah lelah melihat koruptor yang hartanya tetap utuh, meskipun sudah divonis.

Nov 21, 2026 - 05:16
0
18 Tahun Terkatung-Katung, UU Perampasan Aset Disahkan, Terobosan Terbesar Rampas Dulu Sebelum Vonis

SETELAH 18 TAHUN terkatung-katung di lorong-lorong Senayan, Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan. Kamis (19/11/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu di Gedung Nusantara I. Forum paripurna menjawab serempak: “Setuju.”

“RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR, dan sekarang, alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan, dengan nada lega.

Secara politik, ini adalah kemenangan. Secara publik, ini adalah kabar baik yang lama ditunggu. Masyarakat sudah lelah melihat koruptor yang hartanya tetap utuh, meskipun sudah divonis. Rakyat sudah muak melihat tersangka korupsi yang meninggal atau kabur ke luar negeri, sementara rumah mewah, mobil, dan rekeningnya tetap dinikmati keluarganya.

Tetapi jika kita bedah isinya satu per satu, pertanyaan besarnya muncul: Apakah UU ini benar-benar tajam, atau giginya sudah dipatahkan sebelum sempat menggigit?

Mari kita urai 8 hal penting yang kini diatur, dan satu pasal yang justru hilang.

1. Terobosan Terbesar: Rampas Tanpa Vonis

Pasal 3 adalah jantung dari UU ini. Selama ini, logika hukum kita adalah: orang dulu, baru harta. Pelaku harus divonis bersalah dulu, baru hartanya bisa dirampas. Logika ini sering membuat negara kalah cepat dari koruptor yang pintar menyembunyikan harta.

UU baru membalik logika itu. Perampasan bisa dilakukan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, ATAU tanpa berdasarkan putusan pidana.

Ini adalah perubahan paradigma. Negara tidak lagi harus menunggu pelaku divonis untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan. Ini yang disebut dalam literatur hukum sebagai non-conviction based asset forfeiture. Atau perampasan aset tanpa pemidanaan.

Dalam teori, ini sangat progresif. Dalam praktik, ini sangat rawan. Karena itu, Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi penyeimbangnya.

2. Tidak Semua Kejahatan, tapi Cukup Luas

Pasal 4 memperluas jangkauan UU ini. Bukan hanya korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perdagangan orang, dan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

Perluasan ini masuk akal. Kejahatan modern tidak lagi berdiri sendiri. Uang korupsi bisa dipakai untuk mendanai terorisme. Uang narkotika bisa dicuci lewat penipuan investasi bodong. Jika UU ini hanya untuk korupsi, maka celah untuk mencuci uang akan tetap terbuka.

Namun, perluasan ini juga menuntut aparat penegak hukum yang lebih profesional. Karena semakin luas jenis kejahatannya, semakin besar risiko salah sasaran jika tidak didukung bukti yang kuat.

3. Aset yang Bisa Dirampas: Sampai ke Keuntungan Hasil Pencucian

Pasal 5 menunjukkan, pembuat UU sudah belajar dari modus-modus lama. Koruptor tidak lagi menyimpan uang hasil korupsi di brankas. Mereka mengubahnya menjadi rumah, saham, perusahaan, bahkan kripto. Mereka atasnamakan ke istri, anak, atau orang kepercayaan.

UU ini menegaskan, aset hasil tindak pidana yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau orang lain, termasuk modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi lainnya, tetap bisa dirampas.

Ini penting. Karena selama ini, dalih “itu sudah atas nama orang lain” sering menjadi tameng.

Tetapi UU ini juga memberikan rem. Untuk aset sah milik pelaku yang dirampas untuk menutup kekurangan, harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan, dan harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, negara tidak boleh asal sita.

Ada satu pasal yang sangat humanis: aset yang sudah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum, tetap dipertahankan fungsinya. Jika koruptor membangun masjid dari uang korupsi, masjid itu tidak dibongkar. Fungsinya tetap untuk masyarakat. Negara hanya mengambil alih status kepemilikannya, bukan manfaatnya. Ini adalah kompromi yang cerdas antara keadilan dan kemanfaatan sosial.

4. Syarat Ketat: Hanya untuk yang Meninggal, Kabur, Sakit Permanen

Inilah yang sering disalahpahami publik. Perampasan tanpa vonis bukan berarti jaksa bisa seenaknya merampas harta siapa pun. Pasal 6 membatasinya hanya untuk lima kondisi: tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Dan ada ambang batas: nilai aset paling sedikit Rp 1 miliar.

Analisis kritisnya: Ambang Rp 1 miliar ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mencegah UU ini dipakai untuk kasus-kasus kecil dan mencegah aparat sibuk mengurus aset recehan. Di sisi lain, ia bisa menjadi celah. Koruptor kelas menengah yang hartanya di bawah Rp 1 miliar, atau yang memecah hartanya menjadi banyak rekening kecil di bawah Rp 1 miliar, bisa lolos dari mekanisme tanpa vonis ini.

Selain itu, istilah “melarikan diri” dan “sakit permanen” membutuhkan definisi yang sangat ketat dalam peraturan pelaksana. Jika tidak, ia bisa dimanipulasi. Sakit permanen yang seperti apa? Apakah surat dokter sudah cukup? Siapa yang memverifikasi?

5. Harta Dirampas, Pidana Tetap Jalan

Pasal 7 adalah jaminan bahwa UU ini bukan jalan pintas untuk membebaskan pelaku. Perampasan tanpa vonis tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Jika pelaku yang kabur kemudian tertangkap, ia tetap harus diadili. Jika yang sakit permanen kemudian sembuh, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ini penting untuk menjawab kritik bahwa UU ini melanggar asas praduga tak bersalah. Karena yang dirampas adalah asetnya, bukan kebebasannya. Kebebasan pelaku tetap harus dibuktikan melalui proses pidana biasa.

6. Dua Badan Baru: Solusi atau Masalah Baru?

Pasal 53 dan Pasal 61 mengatur pembentukan dua badan baru oleh Presiden: badan pengelola aset dan badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset.

Inilah titik yang paling rawan dari sisi tata kelola. Indonesia sudah memiliki banyak lembaga yang mengurus aset sitaan: Kejaksaan, KPK, Polri, Kementerian Keuangan, hingga Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara). Dengan menambah dua badan baru, apakah kita sedang menyelesaikan masalah, atau justru menambah tumpang tindih kewenangan?

Pertanyaan kritisnya: Siapa yang akan mengisi badan ini? Berapa anggarannya? Bagaimana mekanisme pengawasannya agar badan pengelola aset itu sendiri tidak menjadi sarang korupsi baru? Sejarah menunjukkan, lembaga yang mengelola barang sitaan sering menjadi sumber masalah baru, karena aset yang dikelola nilainya sangat besar dan pengawasannya lemah.

Jika dua badan ini tidak dirancang dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat, UU Perampasan Aset bisa berubah dari solusi menjadi ladang masalah baru.

7. Tidak Berlaku Surut: Koruptor Lama Aman?

Pasal 72 menegaskan, UU ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini diberlakukan. Tidak berlaku surut.

Secara hukum, ini sesuai dengan asas legalitas. Seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan UU yang belum ada saat ia melakukan perbuatan. Tetapi secara rasa keadilan publik, ini mengecewakan. Korupsi-korupsi besar yang terjadi sebelum November 2026, tidak bisa dijerat dengan mekanisme baru ini. Mereka tetap harus diproses dengan UU lama yang terbukti lamban.

Ini berarti, efek nyata dari UU ini baru akan terasa beberapa tahun ke depan, untuk kasus-kasus baru. Bukan untuk menuntaskan tunggakan kasus lama.

8. Berlaku 12 Bulan Lagi: Jangan Euforia Dulu

Pasal 74 menegaskan, UU ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah dua badan terbentuk. Artinya, sampai akhir 2027, UU ini belum bisa dipakai.

Masa transisi ini masuk akal untuk menyiapkan peraturan pelaksana. Tetapi ia juga menjadi masa rawan. Dalam 12 bulan ini, para pelaku kejahatan yang sudah tahu akan ada UU baru, bisa saja mempercepat proses menyembunyikan, memindahkan, atau mencuci asetnya ke luar negeri. Jika pemerintah tidak melakukan langkah antisipatif, masa transisi ini justru menjadi masa panen bagi pencuci uang.

Satu Pasal yang Hilang: Illicit Enrichment

Dan inilah yang paling kontroversial. DPR mencoret ketentuan illicit enrichment atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan, ketentuan itu berpotensi bertentangan dengan HAM dan praktik di sejumlah negara. Komisi disebut telah menyerap aspirasi masyarakat dan ahli, serta melakukan perbandingan melalui internet.

Alasan ini perlu dikritisi secara tajam. Pertama, illicit enrichment justru adalah jantung dari perampasan aset modern. Di banyak negara, pejabat yang kekayaannya melonjak tidak wajar wajib menjelaskan asal-usulnya. Jika tidak bisa menjelaskan, maka kekayaan itu dianggap hasil kejahatan. Tanpa pasal ini, aparat tetap harus membuktikan dulu ada tindak pidana korupsinya, baru bisa merampas hartanya. Padahal, dalam banyak kasus, suap itu sulit dibuktikan, tetapi kekayaannya sangat jelas tidak wajar.

Kedua, alasan HAM perlu dibalik. HAM siapa yang dilindungi? HAM pejabat yang kekayaannya tidak wajar, atau HAM rakyat yang uang pajaknya dicuri? Dalam hukum HAM, pembalikan beban pembuktian untuk kekayaan pejabat publik bukanlah pelanggaran, karena pejabat publik telah secara sukarela masuk ke wilayah publik dan wajib transparan.

Ketiga, alasan “perbandingan melalui internet” terasa sangat lemah untuk sebuah keputusan sebesar ini. Perbandingan hukum seharusnya dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam, bukan sekadar pencarian internet.

Dengan dicoretnya pasal ini, UU Perampasan Aset menjadi seperti harimau yang giginya sudah dicabut satu. Ia masih bisa mengaum, tetapi tidak lagi bisa menggigit pejabat yang paling lihai menyembunyikan suapnya.

Penutup: UU Bagus, tapi Jangan Lengah

UU Perampasan Aset ini adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Setelah 18 tahun, akhirnya negara punya senjata baru untuk mengambil kembali uang rakyat. Tetapi senjata ini hanya akan efektif jika tiga hal dipenuhi: peraturan pelaksana yang ketat, badan pengelola yang transparan, dan keberanian politik untuk tidak mengutak-atik lagi isinya.

Tanpa itu, UU ini hanya akan menjadi tumpukan kertas yang indah di lembaran negara, sementara koruptor tetap tertawa dengan hartanya yang utuh. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
Redaktur CowasJP

Media Seduluran di Indonesia, sebagai sarana komunikasi dan silaturrahmi untuk menghidupkan semangat menulis melalui karya-karya jurnalistik yang inspiratif dan positif berdasarkan spirit persaudaraan dan persahabatan sepanjang masa.

Comments (0)

User