To Killed or to be Killed

KALAULAH benar apa yang dikatakan Dr. Conny Rahakundini Bakrie bahwa Prabowo hanya akan memerintah selama dua tahun, maka kini adalah detik-detik terakhir pemerintahannya. Dia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, maka waktunya kini tinggal tiga setengah bulan. 

Setelah itu, kepemimpinannya akan dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sampai pemilihan presiden lagi tahun 2029. 

Terasa aneh bila kita melihat Prabowo santai-santai saja. Bila benar kepemimpinannya akan berakhir Oktober mendatang, sesuai kesepakatannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, tentu akan timbul pertanyaan: Apakah benar dia akan digantikan Gibran? 

Selanjutnya apakah rakyat setuju dipimpin seorang Gibran yang belum cukup umur, tidak punya capabilitas memimpin negeri sebesar ini dan dicap sebagai “anak haram konstitusi”?

Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota besar di seluruh tanah air belakangan ini meruyak luar biasa. Ada yang berlangsung damai. Tapi tidak bisa dipungkiri beberapa aksi demonstrasi mengakibatkan bentrok dengan pihak kepolisian. 

Kerusuhan besar sepertinya sudah di ambang pintu. Bila rakyat ikut turun ke jalan mendukung gerakan mahasiswa – para buruh, orang-orang korban PHK, mereka yang selama ini termarjinalkan dan mereka yang merasakan kehidupan semakin sulit – maka situasinya bisa tidak terkendali.

Tuntutan mahasiswa mulai dari: Turunkan harga BBM, atasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, bahkan sampai desakan mundur presiden. Dan yang tidak ketinggalan dituntut mahasiswa adalah agar Jokowi diadili dan Gibran dilengserkan. 
Melihat situasi di lapangan dan kecenderungan aksi demonstrasi yang berujung bentrok di beberapa tempat membuat banyak orang semakin yakin: Reformasi Jilid Dua sudah dimulai. 

Suasana menjelang tumbangnya kekuasaan Orde Baru Soeharto pada 1998 sekarang sudah membayang. 
Karenanya, aneh bin ajaib, Prabowo tidak waspada. Tetap santai dan berleha-leha seolah negeri ini baik-baik saja. Seolah pemerintahannya berjalan di atas rel yang benar. Padahal rakyat sudah muak. Harga berbagai barang kebutuhan pokok melambung tinggi, ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Kesulitan rakyat mencari makan tidak disentuh dengan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Sehingga kehidupan ekonomi rakyat sudah begitu sulit. 

Selanjutnya akan semakin sulit. Ibarat orang akan tenggelam, airnya sudah sampai seleher. 
Akibatnya rakyat bisa marah besar. Seperti tahun 1998. Bila sampai situasi tidak terkendali, kekuasaannya bisa tumbang. Ditumbangkan oleh gerakan massa yang memberontak. Pidato presiden yang menggelegar: Haaai, antek-antek asing, tidak akan ada gunanya. 

Berpidato sambil menggebrak-gebrak meja hanya akan ditepuksoraki oleh mereka yang cuma bisa manggut-manggut. Para cecunguk yang hanya peduli diri dan kelompoknya. Di tengah kemarahan rakyat yang kian menjadi-jadi. 
          
Antara Prabowo – Jokowi

Bagaimanapun waktu yang tinggal tiga bulan setengah ini sangat krusial. Bila memang ada perjanjian antara Prabowo dan Jokowi – bahwa dia hanya memerintah selama dua tahun, setelah itu dilanjutkan oleh Gibran – bisa jadi presiden akan lengser dalam suasana damai. Menyerahkan kekuasaan kepada “tuan”-nya dengan sukarela. Tapi melihat situasi yang berkembang sekarang, itu hanyalah salah satu kemungkinan. Bisa jadi hanya kemungkinan kecil. Sebab bukan mustahil rakyat akan marah. Akan timbul kerusuhan. Karena rakyat tidak menginginkan Gibran. 

Karena itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Dr. Ir. Muhammad Said Didu menyarankan di beberapa kesempatan, agar Prabowo segera mengambil langkah cepat. “Suasana sekarang adalah “to kill or to be killed”. Membunuh atau dibunuh. Bila dia tidak bergerak cepat, dia akan digilas,” katanya. 

Tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal juga dengan sebutan Si Manusia Merdeka ini memaparkan mengapa Prabowo tidak berani bertindak tegas sejauh ini. Terutama menghadapi tekanan publik agar dia memisahkan diri dari Jokowi. Soalnya ada ancaman dari Jokowi sewaktu dia akan menetapkan siapa yang akan jadi wakil presidennya. Artinya, kalau dia tidak terima Gibran sebagai calon wakil presiden karena faktor usia muda, maka dia akan diganjal di Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan batas usia tua. 

Menurut Said Didu, terbukti Prabowo terbelenggu dengan apa yang disepakati antara dirinya dan Jokowi. Terutama ketika dia diminta datang ke Solo pada 17 Oktober 2024. Ketika calon anggota kabinet yang dia rencanakan terdiri atas 33 orang harus berubah jadi lebih dari 100. 

Meski demikian, kata Said Didu, sebenarnya Prabowo tidak takut. Dia tahu Jokowi itu kuat, karena dia tidak sendirian. Tapi ada dalam kesatuan yang disebut geng Solo, Oligarki dan Parcok (SOP). Dan Prabowo juga menyadari bahwa sebelumnya dia terpaksa menerima 17 mantan menteri Jokowi untuk duduk lagi dalam kabinetnya. Dia bahkan tahu mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan kedua wakilnya adalah orang-orang yang disusupkan Jokowi untuk merusak kredibilitas pemerintahannya.

Karena itu, kini saatnya Prabowo bergerak cepat. Tidak perlu takut pada oligarki. Karena oligarki sebenarnya juga mulai khawatir terhadap apa yang akan dilakukan Prabowo, yang sejatinya tidak gentar menghadapi mereka. Soalnya  mereka juga sadar tidak bisa lagi mengendalikan pemerintah. Buktinya ada jutaan hektar lahan milik mereka yang diambil alih Prabowo dan mereka tidak berkutik. Tidak ada oligarki yang berani menggugat ke pengadilan.

Kini saatnya kita sebagai bagian dari anak bangsa tidak lengah untuk mengawasi apa yang berlangsung dalam waktu dekat. Semoga Allah melindungi bangsa ini agar tidak tercerai berai.(*/Nasmay L. Anas, Mantan Wartawan Jawa Pos)