Belajar dari Pasar Banyuasri, Buleleng, Mall di Lantai 3 Sediakan 152 Loket Layanan Publik

JIKA MEMBAYANGKAN MALL, yang terlintas biasanya adalah pusat perbelanjaan modern yang ber-AC. Namun di  Buleleng, Bali, mal yang paling dibanggakan warga justru berada di lantai 3 sebuah pasar tradisional: Pasar Banyuasri, Singaraja. 

Di sinilah Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Buleleng beroperasi. Tidak ada toko baju bermerek atau food court mewah. Yang ada adalah 152 loket layanan yang antreannya mengular rapi, dari urus KTP, izin usaha, bayar pajak, hingga paspor.

Tempat inilah yang pada Selasa (3/11/2026) didatangi rombongan berjaket dinas dari Jawa Timur. Bupati Blitar H. Rijanto datang bersama Kapolres, Dandim, Kajari, Sekda, hingga para tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). 

Mengintip Sukses Buleleng

Mereka tidak datang untuk berwisata, melainkan untuk "ngintip" resep sukses Buleleng.

"Kami ingin meniru," kata Bupati Rijanto lugas. Ucapannya itu jujur dan apa adanya. Di era otonomi daerah, mengakui daerah lain lebih maju dan mau belajar adalah sebuah keteladanan pemimpin.

Mengapa harus jauh-jauh ke Buleleng? Jawabannya ada pada filosofi efisiensi. Buleleng tidak membangun gedung MPP baru yang menghabiskan puluhan miliar. Mereka memanfaatkan aset yang sudah ada, lantai 3 Pasar Banyuasri yang sebelumnya kurang optimal. Dengan sedikit renovasi dan penataan ulang, pasar yang identik dengan becek dan bising itu disulap menjadi pusat pelayanan yang bersih, sejuk, dan modern.

Ini adalah pelajaran pertama bagi Blitar: MPP tidak harus megah. Yang penting MPP harus berguna.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, dengan bangga menjelaskan, MPP-nya sudah berjalan tiga tahun. Tiga tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk mematangkan sebuah sistem. Di tahun pertama, tantangannya adalah membujuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal untuk mau mengirim pegawai terbaiknya ke MPP. Memang, tidak semua kepala dinas rela melepas staf andalannya.

Di tahun kedua, tantangannya adalah integrasi sistem. Bagaimana agar sistem antrean Dukcapil bisa nyambung dengan sistem perizinan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 

Satu Mal 152 Jenis Layanan

Di tahun ketiga, baru mereka bisa berbangga dengan 152 jenis layanan.

Bagi Blitar, ini adalah pelajaran kedua: MPP adalah soal komitmen, bukan sekadar gedung.

Menariknya, studi tiru ini tidak hanya membahas soal loket dan komputer. Ada agenda terselip yang jauh lebih subtil: soal toleransi.

Bupati Rijanto sengaja membawa FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng, obrolan pun meluas dari soal perizinan menjadi soal bagaimana menjaga kerukunan.

Buleleng dan Blitar ternyata memiliki benang merah sejarah. Di masa lalu, ada migrasi dan hubungan budaya antara Bali Utara dan Jawa Timur. Kedekatan historis ini coba dirajut kembali melalui isu yang sangat relevan hari ini: toleransi.

Buleleng adalah wajah lain dari Bali. Jika Bali Selatan identik dengan pariwisata, Bali Utara lebih heterogen. Ada kampung Muslim tua di Penglatan, ada komunitas Kristen, Hindu tentu mayoritas. Namun konflik nyaris tak terdengar. FKUB Buleleng dinilai aktif meredam potensi gesekan.

Blitar pun demikian. Kabupaten yang dikenal religius ini juga memiliki keragaman. Dengan membawa FKUB belajar ke Buleleng, Pemkab Blitar ingin membangun MPP tidak hanya sebagai pusat layanan administratif, tapi juga sebagai simbol kehadiran negara yang melayani semua agama, semua golongan, tanpa diskriminasi.

Ini adalah pelajaran ketiga, yang paling mendalam: pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari kerukunan yang baik.

Sore itu, setelah pertemuan formal selesai, rombongan Blitar berjalan kaki menuju Pasar Banyuasri. Mereka naik lift ke lantai 3. Di sana, mereka melihat ibu-ibu menggendong anak sambil menunggu antrean KTP, seorang petani mengurus izin usahanya, dan seorang mahasiswa mengurus BPJS.

Tidak ada sekat birokrasi yang angkuh. Petugas menyapa dengan bahasa Bali yang halus bercampur Indonesia. Sistem antrean digital berbunyi nyaring.

Bupati Rijanto terlihat mencatat, beberapa kali ia berbisik dengan Sekda. Forkopimda Blitar pun tampak serius mengamati.

Mereka pulang tidak hanya membawa foto bersama dan cenderamata. Mereka membawa sebuah keyakinan bahwa Blitar bisa. Jika Buleleng yang memanfaatkan lantai pasar bisa menghadirkan 152 layanan, maka Blitar dengan potensi PAD dan semangat gotong royongnya pasti bisa lebih.

Tahun depan, janji pembangunan MPP Blitar akan diuji. Masyarakat Blitar akan menagih. Apakah MPP itu akan dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau angkutan umum? 

Apakah 152 layanan Buleleng bisa dilampaui? Dan yang terpenting, apakah semangat toleransi yang dipelajari dari Buleleng juga akan terwujud di dalam pelayanan MPP Blitar nanti?Jawabannya ada pada tindak lanjut dari studi tiru di lantai 3 Pasar Banyuasri ini. Wallahu  A'lam Bisshawab. (*)