Tujuh UIN Turun ke Lapangan Lakukan Riset  Kolaboratif

DI BALIK DINDING‑DINDING pesantren yang terlihat tenang, tersimpan dinamika sosial yang sangat kompleks. Santri belajar kitab kuning sekaligus menghadapi tekanan hidup modern. Kyai menjaga tradisi sekaligus mengelola wakaf dan ekonomi umat. Pesantren menjaga ukhuwah sekaligus berhadapan dengan tantangan‑tantangan baru, seperti kekerasan, perubahan iklim, dan transformasi kepemimpinan. 

Menjawab kompleksitas itulah, tujuh Pusat Kajian Kepesantrenan dari tujuh UIN bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama untuk melahirkan riset kolaboratif, pasca berlakunya Undang‑Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Sharing Session para kepala pusat kajian kepesantrenan UIN digelar di Jakarta pada 12‑14 November 2026. 
Hadir dalam pertemuan itu:
1.Prof Mohammad Asrori (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) 
2.Dr. Muhammad Shohibul Itmam (UIN Sunan Kudus) 
3.Dedy Ibmar dan Savran Billahi (PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
4.Prof. Muhammad Muntahibun Nafis (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) 
5.Dr. Syukron Affani (UIN Madura) 
6.Dr. Moh. Nor Afandi (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 
7.Prof. Abdul Munip dari Pusat Kajian Pesantrenan Martin van Bruinessen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 
Prof. Abdul Munip mengingatkan bahwa kajian pesantren bukan hal baru. Sejak zaman penjajahan Belanda, pesantren sudah menjadi objek penelitian karena memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. 

Namun, warisan intelektual pesantren seperti tirakat, manaqib, sanad keilmuan, manuskrip, tahqiq, dan pengajaran kitab kuning perlu diperbarui, agar dapat menjadi dasar kebijakan negara.

 “Banyak tema pesantren yang masih terbuka untuk diteliti oleh perguruan tinggi Islam,” ujarnya.
 
Dedy Ibmar dan Savran Billahi dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengusulkan baseline studies untuk memetakan tipologi pesantren secara lebih akurat. 

Menurut mereka, istilah pesantren tradisional atau modern sudah tidak cukup menjelaskan realitas lapangan. Sebab, pesantren saat ini bergerak di banyak ranah: wakaf, keberagaman, politik, kemandirian ekonomi, ketahanan santri, dan pengelolaan lingkungan.
 
BETAPA KREATIFNYA PESANTREN

Riset‑riset lapangan menunjukkan betapa kreatifnya pesantren dalam menjawab tantangan zaman. 
Di Pekanbaru, pesantren mengembangkan pengelolaan sampah. 
Di Jawa Tengah, ada pesantren yang membuat batako dari sampah. 
Di Bandung, pesantren mengembangkan bio‑kompos. 

Di sisi lain, penelitian PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) juga menyoroti isu serius ketahanan santri menghadapi kekerasan seksual. Hal ini mengingatkan bahwa pesantren bukan hanya tempat lahirnya kader‑kader mulia, tetapi juga harus dijaga sebagai ruang aman tumbuhnya santri.
 
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Ditjen Pesantren, Mastuki, menyambut baik sinergi ini. Ia menegaskan bahwa mandat Undang‑Undang Pesantren mencakup tiga ranah besar: yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, Ditjen Pesantren membutuhkan dukungan riset kolaboratif dari UIN agar kebijakan yang diambil benar‑benar berakar pada realitas pesantren.
 
“Pusat kajian kepesantrenan UIN perlu melakukan collaborative research untuk menggarap lahan kajian kepesantrenan yang sangat kaya,” jelas Mastuki.
 
Bagi masyarakat pesantren, sinergi ini menjadi harapan sekaligus pengingat penting. Harapannya, negara tidak hanya memberikan bantuan sarana‑prasarana, tetapi juga memahami jiwa pesantren melalui kajian‑kajian lapangan yang jujur. 

Namun, riset ini harus tetap menjaga etika, menghormati otonomi pesantren, dan melibatkan kiai serta santri agar hasil kajian tidak menjadi teori kampus yang jauh dari realitas asrama.

Ketika riset akademik mampu menjadi mata kebijakan, maka Undang‑Undang Pesantren dapat berfungsi bukan hanya sebagai payung hukum. Tapi juga sebagai jalan untuk mengangkat martabat pesantren sebagai benteng akhlak, pusat dakwah, dan kekuatan sosial‑ekonomi bangsa. 

Santri, kyai, pesantren, UIN, dan negara berjalan beriringan untuk mewujudkan pesantren yang kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi Indonesia. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)