77 Negara Keluar dari Sidang: Saatnya Rombak Total Struktur PBB

SATU MOMEN bersejarah terjadi di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Jumat (25/9/2026). Saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berdiri di mimbar Sidang Majelis Umum ke-81, delegasi dari 77 negara beranjak dari kursi mereka dan meninggalkan ruang sidang. Indonesia termasuk di dalamnya.
 
Ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah suara dunia yang menggugat ketidakadilan. 
 
Dari empat negara yang berbatasan langsung dengan Israel — Mesir, Yordania, Lebanon, dan Suriah — tak satu pun hadir. Arab Saudi, Turki, dan Iran juga tidak menampakkan wajahnya. Hanya Bahrain dan Uni Emirat Arab yang pernah menandatangani Perjanjian Abraham, tetap duduk di tempat.
 
Delegasi Indonesia tidak tinggal diam. Di hadapan kamera, para diplomat kita berdiri, merapikan barang, dan keluar dari ruang sidang. Kursi Indonesia pun kosong.
 
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang, menjelaskan makna langkah tersebut dengan tegas.
 
“Aksi ini sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina serta protes dan kecaman terhadap kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel,” ujarnya.
 
Indonesia tidak menentang satu bangsa atau agama. Kita menentang ketidakadilan. Kita menolak pembunuhan yang dinormalisasi. Kita menegaskan: hukum internasional harus berlaku sama bagi semua, tanpa pandang bulu.
 
Sikap yang Menusuk Hati Nurani Dunia
 
Di tengah aksi meninggalkan ruang sidang itu, Netanyahu justru berbicara dengan nada menantang dan pongah. “Jika ada pengecut moral yang masih belum keluar, silakan lakukan sekarang,” gonggongnya sebelum mulai berpidato.
 
Kata-kata itu tajam. Namun yang terjadi sebenarnya justru membuktikan sebaliknya. Mereka yang berani keluar ruang sidang justru mereka yang berani berdiri melawan arus kekuasaan yang menindas.
 
Netanyahu bisa hadir di PBB saat surat perintah penangkapannya dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) masih berlaku. Ia datang saat kecaman dunia atas pembantaian di Jalur Gaza terus memuncak. Ia hadir, namun kehormatan institusi itulah yang justru dipertaruhkan.
 
PBB Belum Mampu Menegakkan Keadilan
 
Fakta bahwa 77 negara — hampir separuh keanggotaan PBB — memilih tidak mendengarkan pidatonya adalah sinyal nyata. Kepercayaan terhadap sistem internasional yang ada kini sedang rapuh.
 
Mengapa bisa terjadi? Karena banyak negara merasa PBB belum mampu menegakkan keadilan! Dewan Keamanan yang masih memegang hak veto mutlak oleh lima negara besar sering kali terhambat saat harus mengambil keputusan tegas. Kekuatan tidak seimbang. Suara negara-negara mayoritas sering kali tertutup kepentingan segelintir kekuatan besar.
 
Indonesia, yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal kemerdekaan, tidak bisa diam melihat hal ini. Langkah keluar itu bukan sekadar simbol. Ia adalah pernyataan politik tegas: kita tidak akan duduk tenang di tengah ketidakadilan.
 
Hak Veto Harus Dibatasi
 
Jika 77 negara tidak merasa terwakili, jika hukum internasional tidak ditegakkan sama rata, maka struktur PBB perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Pembaruan harus mencakup perluasan keanggotaan Dewan Keamanan, pembatasan hak veto, dan keterwakilan yang lebih adil bagi kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
 
PBB tidak boleh menjadi panggung bagi pemimpin yang melanggar hukum dan bisa berbicara tanpa rasa takut. PBB harus menjadi rumah tempat keadilan ditegakkan.
 
Langkah Indonesia dan 76 negara lainnya adalah awal, bukan akhir. Suara itu bergema. Namun tantangan sesungguhnya masih di depan mata.

Dunia sedang menanti: apakah organisasi dunia ini akan berubah menjadi lebih adil dan setara, atau terus berjalan di jalur yang miring?

Kita tidak bisa menunggu keadilan selamanya. Palestina berhak merdeka. Dan PBB wajib diperbaiki agar mampu mewujudkan cita-cita pendiriannya: menyelamatkan generasi penerus dari perang, dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

Itulah pesan yang ditinggalkan kursi kosong Indonesia di New York. Bukan kebencian, melainkan panggilan untuk keadilan yang sesungguhnya. Wallahu A'lam Bisshawab. (*)