PM Italia Membatasi Jumlah Warga Asing per Kelas dan Siswa Wanita Dilarang Pakai Penutup Wajah

KETIKA PERDANA MENTERI Italia Giorgia Meloni mengumumkan rencana membatasi jumlah siswa asing di dalam satu kelas, sekaligus melarang penggunaan penutup wajah di sekolah, ia tidak sekadar meluncurkan kebijakan pendidikan. 

Ia sedang menyampaikan sebuah narasi: ada cara tertentu untuk menjadi bagian dari masyarakat Italia, dan mereka yang tidak menyesuaikan diri akan dipersulit.
 
Dua aturan ini — kuota siswa asing dan larangan niqab/burqa di sekolah — tampak terpisah, namun berakar pada logika yang sama. Yakni integrasi yang berarti harus menyesuaikan diri ke dalam budaya mayoritas. Bukan hidup berdampingan dengan perbedaan. 

Meloni menyebutnya sebagai upaya mencegah "pengabaian" terhadap proses integrasi. Namun pertanyaannya: apakah ini jalan terbaik untuk menyatukan masyarakat, atau justru langkah awal yang memisahkan mereka?
 
Argumen yang disampaikan memang terdengar masuk akal. Jika terlalu banyak anak yang belum menguasai bahasa pengantar dalam satu ruang kelas, proses belajar mengajar memang bisa terhambat. 

Mewajibkan orang tua juga belajar bahasa adalah langkah yang wajar, karena integrasi dimulai dari rumah. Di sinilah letak kekuatan argumen Meloni: ia menawarkan solusi atas masalah nyata yang dihadapi banyak sekolah di kawasan dengan kepadatan migran tinggi. 

Data Fondazione ISMU yang mencatat 11,6 persen siswa adalah warga negara asing, memperkuat kesan bahwa perubahan demografis berjalan cepat dan butuh penanganan.
 
Namun logika ini memiliki celah yang berbahaya. Pertama, angka maksimum berapa persisnya siswa asing yang diperbolehkan belum diumumkan. Tanpa dasar penelitian yang transparan, penetapan kuota bisa berubah menjadi alat pembatasan yang diskriminatif. 

Jika angka yang ditetapkan terlalu rendah, maka anak-anak migran akan kesulitan diterima di sekolah terdekat. Mereka terpaksa menempuh perjalanan jauh atau justru tidak sekolah sama sekali. Bukankah ini yang justru menghambat integrasi, bukan mempercepatnya?
 
Kedua, larangan penutup wajah di sekolah menyentuh ranah kebebasan beragama. Meloni berkata: "Tidak seorang pun boleh memutuskan bahwa seorang perempuan muda harus menutupi dirinya atas nama tradisi apa pun." Pernyataan ini terdengar memperjuangkan kebebasan perempuan. Tetapi pertanyaannya: siapa yang paling tahu apa yang terbaik bagi seorang perempuan, pemerintah, atau perempuan itu sendiri? 

Jika seorang gadis memilih menutup wajah sebagai bentuk pengamalan keyakinannya, bukankah itu juga bentuk kebebasan yang seharusnya dilindungi?
 
Risiko terbesar kebijakan Meloni bukan pada aturannya, melainkan pada pesan yang dikirimkan kepada masyarakat pendatang. Pesannya berbunyi: "Kamu boleh datang ke sini, tapi kamu tidak boleh terlihat berbeda. Kamu boleh tinggal, selama kamu menjadi persis seperti kami." 

Di sekolah tempat anak-anak seharusnya merasa aman dan diterima apa adanya, kebijakan ini justru menciptakan rasa malu atas identitas mereka sendiri. Anak yang merasa dirinya tidak diinginkan, tidak akan pernah benar-benar berintegrasi. Ia hanya akan berpura-pura menyesuaikan diri di siang hari, lalu menarik diri sepenuhnya di malam hari. Itu bukan integrasi. Itu kepura-puraan.
 
Kita juga perlu jujur: integrasi tidak pernah berjalan satu arah. Ia adalah jalan dua jalur. Pendatang berusaha belajar bahasa dan menyesuaikan aturan masyarakat baru. Masyarakat tuan rumah juga perlu membuka ruang untuk perbedaan, bersabar terhadap proses adaptasi, dan melihat keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan kekayaan. Jika hanya satu pihak yang diminta berubah, sedangkan pihak lain tidak mau bergerak sedikit pun, itu bukan integrasi. Itu penyerapan paksa.
 
Italia memang menghadapi tekanan migrasi yang berat. Lokasinya di tengah Mediterania menjadikannya gerbang masuk ke Eropa. Wajar jika pemerintah merasa kewalahan. Namun kewalahan bukan alasan untuk menutup pintu secara selektif. 

Solusi atas masalah integrasi bukanlah dengan membatasi kehadiran pendatang di ruang publik, melainkan dengan memperkuat program pendampingan bahasa, memperbanyak guru pendukung, dan membangun ruang dialog antarbudaya di sekolah-sekolah. Itu investasi yang lebih mahal dan lebih lama hasilnya, tetapi jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar memasang pagar di depan kelas.
 
Pada akhirnya, kebijakan ini adalah cerminan perdebatan besar yang sedang melanda Eropa: bagaimana mempertahankan identitas nasional di tengah masyarakat yang makin beragam? 

Jawaban yang diberikan Meloni adalah: dengan memperkecil keberagaman hingga nyaris tak terlihat. Namun identitas yang kuat tidak perlu takut pada perbedaan. Justru identitas yang rapuhlah yang merasa terancam setiap kali melihat orang yang berbeda wajah, berbeda nama, atau berbeda keyakinan.
 
Sekolah seharusnya menjadi tempat di mana anak-anak belajar bahwa dunia itu luas dan beragam. Bukan tempat di mana mereka diajarkan untuk takut pada siapa yang berbeda. Jika aturan ini benar-benar ingin melayani integrasi, mari pastikan ada jalan yang terbuka. Bukan pintu yang perlahan ditutup. Karena bangsa yang besar diukur dari seberapa banyak orang yang ia angkat ke atas, bukan dari seberapa ketat ia menjaga siapa yang boleh masuk. (*)