Warga Empat Desa di Selorejo Tolak Penutupan Jalan Bendungan Lahor

RENCANA Perum Jasa Tirta (PJT) I menutup akses kendaraan roda empat di jalan puncak Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026, bukan sekadar kebijakan teknis. Bagi warga empat desa di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar — Desa Ngreco, Boro, Olak Alen, dan Selorejo — itu adalah ancaman nyata bagi nyawa ekonomi mereka. Menyangkut nasib para warga yang berjuang dari usaha kecil yang berkelindan di sepanjang jalan tersebut.
 
Ratusan jiwa yang menggantungkan usaha warung makan, kios oleh-oleh, pasar ikan, dan hotel kecil akan menghadapi kegelapan masa depan. Mobil yang selama ini mengantar pengunjung dan pelanggan bukan hanya alat transportasi, tetapi harapan dan nafkah yang mengalir deras ke meja makan dan pembukuan sederhana warga. 

"Kalau mobil tidak boleh lewat, ratusan usaha kami yang selama ini menopang hidup keluarga kami akan mati," ungkap Kepala Desa Olak Alen, Syaifudin Zuhri, dengan suara bergetar penuh keprihatinan.
 
Di sebuah pertemuan penuh harap dan kecemasan di Bendungan Sutami, Desa Karangkates, Jumat (24/7/2026), puluhan perwakilan warga dengan tegas menggenggam suara mereka tanpa kompromi. Mereka berbicara bukan hanya soal akses jalan, tapi soal perut keluarga yang harus diisi, mimpi anak-anak yang mesti dijaga, dan akar keberlangsungan komunitas yang mulai rapuh. 

"Ini bukan soal jalan, tapi soal hidup kami," tegas Kepala Desa Ngreco, Yasinggih Untoro, menegaskan bahwa mereka tidak akan diam jika rencana penutupan akses tetap dipaksakan.
 
Hanya 5 hingga 10 persen perputaran ekonomi yang disumbang oleh pengendara sepeda motor, sisanya adalah laju kendaraan roda empat yang menjadi urat nadi perekonomian lokal. Membayangkan jalan ditutup, sama dengan membayangkan ribuan keluarga kehilangan penghidupan mereka dalam sekejap. Pelarangan itu bagaikan pembungkaman suara masyarakat kecil yang selama ini berjuang keras mempertahankan keberadaan dan kemandirian ekonomi.
 
Camat Selorejo, Agung Nugroho Sutamat, pun menyuarakan harapan warga agar kebijakan ini belum diterapkan sebelum jalan alternatif benar-benar tersedia. 

“Kalau ada jalan pengganti yang layak, warga bisa terima. Tapi sekarang, jangan seperti ini, kami butuh waktu dan solusi,” katanya dengan penuh empati.
 
PJT I sendiri menyampaikan niatnya melalui Kepala Divisi Jasa ASA WS Brantas, Agung Nugroho, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke direksi. Namun ketegangan antara kebutuhan melestarikan infrastruktur bendungan dan harapan bertahan hidup warga terus menggantung.

Lebih dari 2.000 kendaraan roda empat melintasi jalan puncak Bendungan Lahor setiap hari, dan di sana terhampar kehidupan yang tak bisa hanya dibatasi oleh angka statistik.
 
Momen ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk hadir dengan kepala dingin dan hati terbuka, mencari jalan terbaik yang tidak memadamkan harapan hidup masyarakat kecil demi sebuah kebijakan. Karena di balik setiap jalan yang ditutup, ada kisah hidup yang nyaris sirna —kisah tentang keluarga, perjuangan, dan masa depan yang layak. (Imam Kusnin Ahmad)