Presiden Prabowo Percepat Program Listrik Masuk Desa 

PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026), membahas sejumlah program strategis sektor energi nasional. 

Fokus utama dalam pertemuan ini adalah percepatan pemerataan akses listrik hingga masuk desa-desa terpencil. Pengembangan energi baru terbarukan, dan penguatan ketahanan pasokan energi nasional.
 
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Bahlil menyoroti program listrik desa yang telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia. 

DARI 11.000 DESA, BARU 1.400 TERALIRI LISTRIK

“Dari total sekitar 11.000 desa yang belum teraliri listrik, program ini telah mencapai penyelesaian di lebih dari 1.400 desa pada tahun 2025,” jelasnya kepada media.
 
Selain itu, pengembangan energi terbarukan menjadi prioritas dengan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang segera memasuki tahap pembangunan. 

Kegiatan groundbreaking perdana proyek tersebut dijadwalkan segera dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transisi energi bersih. 

“Tahap pertama proyek PLTS sudah disetujui untuk dilaksanakan dan akan segera berjalan,” ujar Bahlil.
 
Menteri Bahlil juga memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional dalam kondisi aman, meski terjadi ketidakpastian geopolitik global, khususnya di Timur Tengah. 

Cadangan energi nasional dipastikan masih berada di atas standar minimum yang ditetapkan. "Stok BBM, crude oil, dan LPG kami pertahankan di atas standar minimum nasional,” tegasnya.
 
Menjawab kekhawatiran masyarakat terkait fluktuasi harga energi, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM dan LPG bersubsidi. “Kami dapat memastikan harga BBM subsidi tetap stabil dan tidak ada kenaikan, termasuk untuk LPG subsidi,” jelas Menteri Bahlil.
 
Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, perhatian khusus juga diberikan kepada sektor nelayan. “Presiden mengarahkan agar kebutuhan BBM nelayan tetap dipenuhi sehingga dapat mendukung kelangsungan usaha mereka,” ungkap Menteri ESDM.
 
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bahlil juga menyampaikan pemerintah tengah mengupayakan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral melalui penataan ulang sektor pertambangan nasional.

 “Upaya penataan ini bertujuan mendongkrak penerimaan negara secara optimal dan berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
 
Jadi  pertemuan tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan sektor energi sebagai aspek vital pembangunan nasional yang tidak hanya fokus pada penyediaan energi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan ketahanan nasional. 

Program percepatan elektrifikasi desa menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan energi dan mendorong pemerataan pembangunan.
 
Sementara itu, inisiatif transisi ke energi baru terbarukan dengan PLTS skala besar akan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon dan ketergantungan energi fosil. Sejalan dengan tren global keberlanjutan. 

Penjaminan stok energi dan harga BBM-LPG subsidi juga penting untuk menjaga stabilitas sosial dan perekonomian nasional di tengah dinamika pasar energi dunia.
 
Instruksi khusus perhatian terhadap kebutuhan BBM bagi nelayan mencerminkan kebijakan energi yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan ekonomi, sekaligus menjaga ketahanan pangan melalui sektor perikanan.
 
Peningkatan PNBP dari pertambangan mineral diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
 
Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berusaha mengamankan masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan. Sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat terpenuhi secara adil dan merata. (Imam Kusnin Ahmad)