Jalanan Terjal Demo Mahasiswa

PERNAHKAH anda berpikir bahwa pelibatan baju hijau dalam membungkam aksi demo mahasiswa menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai ketakutan. Khawatir aksi-aksi demo perlawanan rakyat, yang meruyak selama beberapa hari terakhir, semakin meluas di sejumlah kota besar. Terutama di ibukota Jakarta.

Hal itu bisa berujung kemungkinan terjadinya “reformasi jilid dua”. Yaitu gejolak reformasi yang mampu membuat pemerintahan tumbang. Sebagaimana reformasi jilid satu yang berhasil menumbangkan 32 tahun kekuasaan Orde Baru Soeharto pada 1998.

Sejatinya pemerintah tidak perlu khawatir terlalu besar terhadap meluasnya aksi demo yang dimaksud. Terutama jika pemerintah tahu bagaimana menghadapi aksi-aksi demo kalangan mahasiswa tersebut dengan bijak. Mengelola kemarahan para pendemo dengan cara-cara  yang humanis dan terukur. Menjalankan program mitigasi kerusuhan yang tepat, sehingga aksi-aksi tersebut tidak berujung bentrok. 

Sayangnya pemerintah tidak memiliki kepekaan yang diharapkan. Pengamanan demonstrasi dengan “standard operating procedure” (SOP) model lama dengan cara kekerasan atau represif hendaknya tidak lagi dipakai. Penggunaan gas airmata dan semburan air berkekuatan besar menggunakan water canon sudah selayaknya dikurangi. Hanya digunakan dalam keadaan sangat mendesak.

BACA JUGA: Jokowi di Ujung Jalan

Kalau begitu, lalu apa dong solusinya? Tentu saja, para petinggi kepolisian mestinya bisa membuka ruang untuk dialog. Bagaimanapun kaum demonstran dari kalangan mahasiswa bukanlah teroris. Mereka layak diberi harapan bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi. Bahwa aspirasi mereka akan ditampung, betapa pun sulitnya keadaan. Selanjutnya akan disampaikan kepada pucuk pemerintahan, termasuk kalangan DPR yang melempem. 

Sayangnya, pihak keamanan selalu terjerembab dalam SOP lama. Bahwa setiap aksi demonstrasi dianggap sebagai biang kerusuhan. Sehingga pembungkaman melalui tindakan kekerasan selalu dilakukan. Aksi-aksi demo berskala kecil selalu dihadapi dengan pengerahan satuan-satuan pengaman berskala besar. Dengan menggunakan pentungan, semprotan gas airmata dan semburan air dari water canon. 

BACA JUGA: Perang Bintang dalam Kabinet

Kini, satuan-satuan polisi seolah sudah terdesak. Karena aksi-aksi demo yang tidak dikendalikan dengan bijak terus membesar. Sehingg polisi terpaksa harus di-back up pasukan tentara berbaju loreng. Sehingga terkesan kita kembali ke zaman lampau yang tidak bermartabat. Ketika satuan-satuan pengamanan tidak disiapkan melalui  jenjang pendidikan yang tepat.

Dihadang Baju Loreng

Awalnya, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa itu bisa dikatakan masih berskala kecil. Meletup di kota-kota besar dengan jumlah peserta puluhan atau mungkin ratusan orang. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan kebijakan yang benar: Memberantas korupsi, menghemat belanja negara dengan menutup program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Dengan demikian pemerintah mampu mengatasi kebocoran anggaran. Sehingga harga BBM dan berbagai barang kebutuhan pokok tidak dibiarkan melambung tidak terkendali. 

Alih-alih membuka ruang untuk dialog, aksi-aksi demo yang kian membesar makin lama makin tidak terkendali. Walaupun tidak kurang dari 6000 personil polisi telah dikerahkan untuk pengamanan aksi demonstrasi di seluruh penjuru tanah air. 

Karena itukah aksi-aksi demo tersebut perlu dihadang dengan satuan-satuan tentara berbaju loreng? Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pembungkaman aksi-aksi demonstrasi dengan mengerahkan tentara bertentangan dengan udang-undang. 

Sejauh ini, aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar – terutama di ibukota Jakarta – tidak bisa dipungkiri kian membesar. Pesertanya tidak lagi seratus dua ratus orang, tapi sudah mencapai ribuan orang. Melibatkan mahasiswa dari kampus-kampus besar ternama, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Trisakti. Berlangsung berhari-hari. Bahkan sampai malam hari. Dan terakhir bahkan sudah melibatkan masyarakat sipil: kaum buruh, para driver ojek online (ojol), kelompok pengangguran dan kaum marjinal lainnya. 

Bagaimanapun sejauh ini pemerintah berhasil menekan pemberitaan tentang aksi-aksi demo mahasiswa yang kian meluas, karena tidak disiarkan oleh media-media mainstream. 

Tapi jangan lupa bahwa hal itu tidak akan efektif. 
Sebab dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, publik justru bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Ribuan media online mampu menjangkau ruang-ruang privat publik secara lebih tepat secara real time. Melangkahi sekat ruang dan waktu. 

Soalnya, menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2026 mencapai 235,26 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi 81,72 persen. 

Bagaimanapun, peran media online ini begitu besar. Dalam hal ini, cobalah berkaca misalnya pada penyelenggaraan pemilu eksekutif dan legislatif di Mesir pada 2012.  Bahwa media sosial berperan penting bagi Ikhwanul Muslimin untuk memperluas jangkauan kampanye, menggalang dukungan kaum muda perkotaan, serta melawan narasi media konvensional, yang berpadu dengan jaringan akar rumput yang sudah mengakar lama.
                               
Prabowo Abai

Sedemikian jauh, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya begitu abai terhadap fenomena ini. Karena kebijakan pemborosan anggaran melalui MBG dan KDMP terus dilakukan. Tanpa peduli terhadap tuntutan rakyat. Berbarengan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang berkorelasi terhadap melambungnya harga BBM dan berbagai barang kebutuhan pokok. 

Sementara itu kebijakan yang kian membebani rakyat dengan pajak terus diumbar. Presiden terus saja pidato demi pidato yang sering blunder. Membosankan karena sering bertentangan dengan logika publik. Membanggakan keberhasilan pemerintah, dengan mengumbar kata-kata tentang pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Bahkan tentang anggapan bahwa bangsa Indonesia nomor satu di seluruh dunia, sebagai bangsa yang paling bahagia. Bertolak belakang dengan kenyataan.

Presiden sepertinya tidak dibekali informasi yang tepat oleh para pembantu dekatnya, tentang situasi bangsa yang sesungguhnya. Karut marut kehidupan rakyat yang kian centang prenang seolah terus dibiarkan. Sehingga aksi demonstrasi mahasiswa akan semakin membesar, walaupun menghadapi tantangan perlakuan keras pihak keamanan dan penangkapan yang terus berlangsung di belakang layar. (*)